Blog

  • KPK Geledah Rumah La Nyalla Mataliti Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    KPK Geledah Rumah La Nyalla Mataliti Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah rumah politisi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mataliti terkait dengan kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat atau pokmas di Jawa Timur. 

    Penggeledahan itu dilakukan hari ini, Senin (14/4/2025). Berdasarkan sumber Bisnis, penggeledahan itu digelar di rumah mantan Ketua DPD itu yang berlokasi di Wisma Permai Barat LL 39, Surabaya, Mulyorejo. 

    Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2019–2022. Kegiatan itu disebut masih berlangsung siang ini. 

    Saat dimintai konfirmasi, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa tim penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, Jawa Timur, terkait dengan perkara dana hibah Pokmas Jatim.

    Namun, dia masih enggan mengonfirmasi di mana lokasi penggeledahan tersebut. 

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujar Tessa kepada wartawan, Senin (14/4/2025). 

    Adapun, KPK sebelumnya telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).  

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi. 

  • Katy Perry dan Gayle King Siap Terbang ke Luar Angkasa Naik Roket New Shepard, Ini Jadwal dan Cara Nontonnya – Page 3

    Katy Perry dan Gayle King Siap Terbang ke Luar Angkasa Naik Roket New Shepard, Ini Jadwal dan Cara Nontonnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perjalanan luar angkasa kembali menarik perhatian, kali ini disebabkan karena deretan nama populer ikut jadi penumpangnya.

    Katy Perry dan Gayle King termasuk dalam kru perempuan yang akan terbang ke luar angkasa bersama Blue Origin, perusahaan antariksa milik Jeff Bezos.

    Jika semuanya berjalan lancar, penerbangan ini bakal dilakukan pada Senin pagi waktu setempat. 

    Mengutip USA Today, Senin (14/4/2025), Roket New Shepard bakal membawa keenam perempuan tersebut meluncur ke tepian luar angkasa yang diperkirakan hanya berlangsung sekitar 11 menit.

    New Shepard sendiri sudah menjalani 10 misi penerbangan manusia sejak pertama kali digunakan pada 2021. 

    Roket ini punya desain khusus dengan kapsul berisi jendela-jendela besar, supaya penumpang bisa menikmati pemandangan luar angkasa secara maksimal.

    Sebelum Katy Perry dan Gayle King, nama-nama seperti Jeff Bezos dan aktor “Star Trek” William Shatner juga pernah ikut dalam misi ini.  Blue Origin memang sedang gencar membuka perjalanan luar angkasa untuk kalangan sipil, termasuk selebritas.

    Cara Menonton Peluncurannya

    Untuk yang penasaran dan ingin menyaksikan langsung momen bersejarah ini, Blue Origin akan menayangkan siaran langsung peluncuran melalui situs resminya, beberapa saat sebelum jendela peluncuran dibuka.

    Selain itu, livestream juga akan tersedia di YouTube dan platform X mulai pukul 8 pagi waktu AS bagian Timur (sekitar pukul 19.00 WIB). Tidak cuma itu, CBS akan menayangkan peluncuran ini lewat jaringan TV mereka dan layanan streaming Paramount+. 

    Liputan khusus dimulai pukul 7 pagi waktu setempat melalui program CBS Mornings, dan berlanjut pukul 9 pagi lewat segmen spesial bertajuk Gayle Goes to Space. Siaran langsung juga bisa ditonton melalui situs USA TODAY.

  • Resep Body Goals Ala Donna Agnesia di Usia 46 Tahun, Tak Pantang Makan Nasi

    Resep Body Goals Ala Donna Agnesia di Usia 46 Tahun, Tak Pantang Makan Nasi

    Jakarta

    Artis Donna Agnesia memang dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga kesehatan tubuhnya, salah satunya terkait berat badan. Di umur yang menginjak 46 tahun, Donna masih memiliki tubuh langsing.

    Saat ditanya mengenai ‘rahasia’ menjaga berat badan tetap ideal, bintang iklan Tropicana Slim ini mengaku dirinya memang benar-benar memerhatikan dua hal, yakni pola makan dan aktivitas fisik.

    “Aku menjaga kalori makan aku, memang nggak dihitung sih spesifik harus berapa-berapa. Tapi paling nggak mengurangi karbohidrat dan makanan lemak, terus goreng-gorengan, sama mengurangi tepung,” kata Donna kepada detikcom saat ditemui dalam acara ‘Beat Diabetes: Healthy Talk and Poundfit’, di Jakarta Barat, Minggu (13/4/2025).

    “Nasi masih (makan) sehari sekali. Tapi aku nggak pernah makan banyak. Jadi aku pernah berat badan naik, lalu aku berhenti makan nasi dua bulan,” lanjut dia.

    Kepada mereka yang ingin menurunkan atau menjaga berat badan tetap normal sesuai perhitungan body mass index (BMI), Donna Agnesia menyarankan untuk melakukan variasi dalam pola makan.

    “Menurut aku, makan nasi tetap (bisa) sehari sekali. Karbo-nya mungkin bisa diganti kentang atau pasta,” katanya.

    “Bagaimanapun kan untuk kesehatan badan atau mau langsing, 70 persen itu dari makanan, apa yang kita konsumsi. Lalu 30 persen dari olahraga, jadi jangan olahraga dikencengin supaya bisa makan bebas, nggak,” tutupnya.

    (dpy/naf)

  • Apa Itu Penghapusan Kuota Impor dan Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Apa Itu Penghapusan Kuota Impor dan Apa Dampaknya bagi Indonesia?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kerap mengatur lalu lintas barang dari luar negeri demi melindungi pasar dalam negeri, salah satu kebijakan yang sering digunakan adalah kuota impor.

    Namun, wacana penghapusan kuota impor kini mulai mencuat dan menimbulkan pro dan kontra. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penghapusan kuota impor, dan bagaimana kebijakan ini bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia?

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut maksud dari penghapusan kuota impor serta dampak yang dapat ditimbulkannya!

    Apa Itu Penghapusan Kuota Impor?

    Kuota impor adalah batasan jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Sehingga, penghapusan kuota impor berarti kebijakan untuk tidak lagi menetapkan batasan jumlah barang impor.

    Dengan kata lain, pelaku usaha bebas mengimpor tanpa ada batasan kuantitas yang sebelumnya diatur melalui kebijakan kuota.

    Dikutip dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Prabowo menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

    Dampak bagi Indonesia

    Dampak Positif

    1. Harga barang murah

    Konsumen mungkin dapat menikmati harga barang yang lebih terjangkau akibat masuknya produk impor tanpa batasan.

    2. Peluang usaha

    Dengan dibukanya keran impor, diharapkan akan ada lebih banyak pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal.

    Dampak Negatif

    1. Ancaman terhadap industri lokal

    Produk asing yang lebih murah dapat masuk membanjiri pasar dan berpotensi menghancurkan usaha kecil dan menengah lokal. Jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maka kita mungkin akan melihat lebih banyak toko tutup daripada toko buka.

    2. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

    Dengan masuknya produk asing secara besar-besaran, pelaku usaha lokal yang tidak mampu bersaing mungkin terpaksa melakukan PHK massal. Sudah ada puluhan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir akibat kondisi ekonomi yang sulit.

    3. Ketergantungan terhadap impor

    Penghapusan kuota impor berisiko memicu ketergantungan terhadap produk asing, serta menggagalkan upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan.

    Kebijakan penghapusan kuota impor merupakan langkah besar yang dapat membawa pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia.

    Dibutuhkan payung hukum yang mampu melindungi pelaku usaha lokal, agar kebijakan kuota impor ini  tidak malah memperparah kondisi ekonomi Indonesia.

  • Kabupaten Lebak Tinggi Penyakit Kusta, Ini 8 Penyebabnya

    Kabupaten Lebak Tinggi Penyakit Kusta, Ini 8 Penyebabnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebak menemukan sebanyak 52 kasus penyakit kusta. Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Dinkes terus mengoptimalkan sistem pengawasan minum obat (PMO).

    Hal tersebut agar penderita kusta disiplin dalam menjalani pengobatan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, termasuk keluarga. Meskipun upaya pencegahan terus dilakukan, Kabupaten Lebak masih belum bebas dari penularan kusta.

    Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpatuhan dalam menyelesaikan pengobatan serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

    Apa Itu Penyakit Kusta?

    Kusta atau lepra merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini menyerang kulit, sistem saraf tepi, dan saluran pernapasan atas.

    Kusta menular melalui percikan cairan dari saluran pernapasan, seperti ludah atau dahak, saat penderita batuk atau bersin.

    Gejala kusta biasanya baru muncul dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun setelah seseorang terinfeksi. Meski begitu, kusta tidak mudah menular.

    Penularan biasanya terjadi karena kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita yang tidak menjalani pengobatan. Penyakit ini tidak menyebar melalui hubungan seksual.

    Faktor Risiko Kusta

    Beberapa faktor yang meningkatkan risiko tertular kusta antara lain:

    Kontak dekat dan berulang dengan penderita kusta yang belum diobati.Tinggal di wilayah endemik kusta.Memiliki gangguan pada sistem imun tubuh.Terpapar percikan cairan dari penderita saat batuk atau bersin.
    Gejala Penyakit Kusta

    Gejala kusta bervariasi tergantung pada tingkat infeksi dan jenisnya. Namun secara umum, penderita akan mengalami:

    Bercak putih atau merah pada kulit yang mati rasa.Penebalan dan kekasaran kulit di sekitar bercak.Luka kulit yang sulit sembuh.Pembesaran saraf yang menimbulkan nyeri atau kehilangan sensasi.Kehilangan kepekaan terhadap rasa sakit, suhu, atau sentuhan.Masalah pada mata, seperti iritasi, kekeringan, hingga kebutaan.Pengecilan otot yang menyebabkan kelemahan atau hilangnya fungsi tubuh.Pengobatan Kusta

  • Kongres PDI-P Mundur, Megawati Urung Jadi Ketum 2025-2030
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 April 2025

    Kongres PDI-P Mundur, Megawati Urung Jadi Ketum 2025-2030 Nasional 14 April 2025

    Kongres PDI-P Mundur, Megawati Urung Jadi Ketum 2025-2030
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, ia memastikan pelaksanaan
    Kongres VI PDI-P
    tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
    Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    Adapun dalam Pasal 70 ayat (1) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P dijelaskan, Kongres merupakan kekuasaan tertinggi dalam partai yang dihadiri oleh utusan-utusan DPD, DPC, serta peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP Partai.

    Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (2) AD/ART PDI-P, Kongres dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kemudian dalam Pasal 70 ayat (3) AD/ART PDI-P, dijelaskan enam kewenangan dalam Kongres.
    Enam kewenangan dalam Kongres adalah menerima laporan pertanggungjawaban DPP PDI-P; mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan AD/ART; menetapkan program dan sikap politik partai; menetapkan ketua umum partai yang sekaligus bertindak sebagai formatur untuk menyusun personalia DPP PDI-P.
    Selanjutnya, Kongres menjadi forum untuk menilai dan melakukan rehabilitasi mantan anggota partai yang terkena sanksi pemecatan; dan membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.
    Salah satu wewenang Kongres PDI-P adalah menetapkan umum partai untuk periode berikutnya. Adapun pada Mei 2024, PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V yang menghasilkan 17 sikap partai.
    Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan
    Megawati Soekarnoputri
    untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030 yang akan ditetapkan dalam Kongres VI.
    “Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Puan membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
    Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3.000 Penerima Rastrada Dicoret, DPRD Kota Blitar: 80% Masih Berhak

    3.000 Penerima Rastrada Dicoret, DPRD Kota Blitar: 80% Masih Berhak

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menyoroti pencoretan data sejumlah warga dari daftar penerima bantuan beras (Rastrada). Pasalnya dari hasil pemantauan DPRD Kota Blitar hampir 80 persen warga yang dicoret dari daftar penerima bantuan Rastrada tersebut masih berhak untuk menerima.

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi menyebut bahwa ada sekitar 3.000 lebih warga yang dicoret dari daftar penerima bantuan Rastrada. Padahal dari hasil audiensi DPRD Kota Blitar dengan sejumlah Lurah, ribuan warga yang tercoret tersebut masih berhak untuk mendapatkan bantuan beras (Rastrada) program Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

    “Rata-rata 80 persen itu yang tercoret dari daftar ini masih layak,” ucap Agus Junaidi, Senin (14/4/2025).

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun mempertanyakan kenapa warga yang masih berhak menerima bantuan Rastrada justru tercoret dari daftar. Terkait itu DPRD Kota Blitar pun memanggil seluruh lurah yang ada di Kota Blitar.

    Tujuannya untuk memverifikasi apakah benar warga yang tercoret itu sudah tidak berhak menerima bantuan Rastrada. Ini sekaligus digunakan DPRD Kota Blitar untuk membuktikan apakah data yang digunakan oleh dinas terkait itu benar-benar valid.

    “Anehnya itu ambilnya dari data BPS tahun 2023, jadi tidak update. Mohon maaf yang hari ini mampu belum tentu bulan depan atau 6 bulan lagi tetap mampu, begitu sebaliknya,” beber Agus.

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar menyimpulkan bahwa pencoretan ini terjadi karena kesalahan acuan data yang digunakan. Seharusnya dalam menentukan data penerima bantuan, dinas terkait harus menggunakan data terupdate.

    Namun dalam pencoretan tahun 2025 ini, dinas terkait menggunakan acuan data BPS tahun 2023 lalu. Hal itulah yang dinilai DPRD Kota Blitar sebagai biang dari kesemrawutan data penerima bantuan Rastrada Kota Blitar.

    “Ini data-data kalau saya menyimpulkan sebenarnya ketika saya rapat dengan lurah secara keseluruhan, sebenarnya data kita sudah tidak update dan saya meminta kepada wali kota untuk membuat tim independen dari kota sendiri tidak mengacu atau menjiplak dari BPS,” tegasnya.

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun akan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Blitar agar dirinya memberikan perintah kepada pihak terkait untuk melakukan pendataan ulang penerima bantuan Rastrada. Wali Kota dan pihak-pihak terkait diharapkan bisa membentuk tim khusus dan independen untuk melakukan pendataan ini secara riil tanpa mengacu pada BPS.

    “Kami akan buat surat rekomendasi untuk Wali Kota Blitar untuk menugaskan Dinas Sosial atau OPD untuk membuat tim yang bisa memverifikasi data penerima bantuan tidak hanya dari BPS,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Puan sebut menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Puan sebut menteri Kabinet Merah Putih silaturahmi ke Jokowi hal baik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai hal yang baik.

    “Silaturahmi pada masa Lebaran akan sangat baik,” kata Puan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Puan juga menepis isu matahari kembar yang muncul usai silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Jokowi.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah menteri yang duduk di Kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo pada momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Beberapa menteri yang hadir, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

    Selain itu, ada juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hampir 3 Pekan Hilang, Mahasiswi UGM Ditemukan Tewas di Parit, Polisi Beberkan Sejumlah Fakta – Halaman all

    Hampir 3 Pekan Hilang, Mahasiswi UGM Ditemukan Tewas di Parit, Polisi Beberkan Sejumlah Fakta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sheila Amalia Cristanti (21), mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilaporkan hilang sejak 25 Maret 2025 akhirnya ditemukan pada Sabtu (12/4/2025).

    Sheila Amalia Cristanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Pertanian UGM itu ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tertindih sepeda motor di selokan jalur Tawangmangu–Sarangan pada Sabtu (12/4/2025) sore.

    Jasad Sheila Amalia Cristanti ditemukan di tikungan Lawu Green Forest, masuk Jalan Raya Sarangan-Cemorosewu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

    Sheila diketahui mengikuti kelas online pada Selasa, 25 Maret 2025 dan berencana mudik ke Madiun, Jawa Timur, melalui jalur Klaten.

    Ia terlihat sekitar pukul 14:09 WIB di jalan Klaten Arah Solo, menggunakan Motor Beat tahun 2018 bernomor polisi AE 3413 CA, memakai jaket hijau dan helm hitam logo Bogo.

    Lalu, orang tuanya melapor ke Polsek Madiun dan Polsek Klaten pada Rabu, 26 Maret 2025.

    Ada informasi “penerawangan” bahwa posisi Sheila berada di Pantai Indrayanti, Gunung Kidul dan berada di jalan Baron-Tepus, di depan teras rumah menggunakan baju putih, murung.

    Ada informasi seseorang melihat Sheila di sekitar Stadion Trikoyo Klaten pada Rabu sore.

    Orang tua mencari ke arah Tawangmangu.

    Hilang Hampir Tiga Pekan

    Sheila dilaporkan hilang sejak Selasa, 25 Maret 2025, sehari sebelum Lebaran.

    Sebelumnya, ia sempat mengikuti kelas daring sebelum berangkat mudik dari Yogyakarta menuju Madiun menggunakan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE 3413 CA.

    Kamera CCTV terakhir merekam korban melintas di jalan Klaten arah Solo pukul 14.09 WIB. Namun, ia tidak kunjung tiba di rumah. Keesokan harinya, keluarga melaporkan kehilangan ke Polsek Madiun dan Polsek Klaten.

    Data dari SIM card menunjukkan lokasi terakhir korban berada di kawasan Nanasan, Colomadu, Karanganyar. Keluarga juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk melacak keberadaannya, yang sempat terlacak di Bendosari, Boyolali.

    Upaya pencarian terus dilakukan hingga akhirnya korban ditemukan meninggal dunia di jalur Tawangmangu–Sarangan pada Sabtu (12/4/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban diduga telah meninggal dunia tiga hari sebelum ditemukan.

    “Dari hasil pemeriksaan diduga korban sudah meninggal tiga hari. Korban ditemukan warga hari Sabtu (12/4) sekitar pukul 15.00 WIB, seusai laporan yang masuk ke kami,” kata Kapolsek Plaosan AKP Joko Yuhono.

    Penjelasan Polisi

    AKP Joko Yuhono, menjelaskan bahwa jenazah Sheila ditemukan dalam keadaan tertutup oleh sepeda motor matic hitam miliknya dengan nomor polisi AE 3413 CA.

    “Setelah dilaksanakan olah TKP, korban ditemukan sudah meninggal dunia berada di parit,” ungkapnya.

    Joko menyebut korban masuk ke parit sedalam 77 centimeter dan lebar 60 centimeter.

    “Posisi jenazah masuk ke parit, kemudian di atasnya ada sepeda motor, jadi tidak nampak dari luar,” terang Joko.

    Setelah penemuan, Tim Inafis Polres Magetan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan autopsi di RSUD Dr. Sayidiman pada Minggu (13/4/2025) dini hari.

    Joko menduga bahwa penyebab kematian Sheila adalah kecelakaan tunggal.

    Sebelum kejadian, korban diketahui mengendarai sepeda motor dari arah Jawa Tengah.

    “Ada bekas rem pada aspal, dan kendaraan juga keluar dari jalan raya. Bekas itu ditemukan mengarah ke TKP, lalu ditemukan mayat,” jelasnya.

    Joko juga membeberkan bahwa barang barang pribadi, khususnya helm, semua masih melekat di bagian tubuh korban.

    “Bekas rem juga membuat jalan rusak. Kemungkinan korban sempat melakukan pengereman, ketika melalui jalan yang menurun,” ucapnya.

    Setelah diautopsi, jenazah lalu dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. (Tribunnews.com/TribunJogja)

     

  • Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

    Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

    Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

    Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

    Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

    Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

    “Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin  (14/4/2025).

    Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

    Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

    “Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

    Isu Matahari Kembar

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)