Blog

  • Viral Video Dugaan Pungli Pemutihan Pajak di Balaraja, Kepala Samsat: Itu Tidak Benar…
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 April 2025

    Viral Video Dugaan Pungli Pemutihan Pajak di Balaraja, Kepala Samsat: Itu Tidak Benar… Regional 14 April 2025

    Viral Video Dugaan Pungli Pemutihan Pajak di Balaraja, Kepala Samsat: Itu Tidak Benar…
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kepala
    Samsat Balaraja
    , Kabupaten Tangerang,
    Ali Hanafiah
    , membantah adanya dugaan
    pungutan liar
    yang viral di media sosial.
    Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @sopianboxirz1, di mana pengunggah, Sopian, mengeklaim diminta membayar Rp300.000 sebagai pengganti KTP saat hendak melakukan mutasi kendaraan.
    Dalam konfirmasinya kepada
    Kompas.com
    , Sopian menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat (11/4/2025) saat dirinya ingin memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dari Pemerintah Provinsi Banten.
    Namun, karena tidak membawa KTP asli pemilik lama kendaraan, dia merasa terpaksa diminta membayar uang tersebut oleh petugas di meja antrean.
    “Saya keberatan dan akhirnya merekam peristiwa tersebut sebagai bukti,” ungkap Sopian melalui sambungan telepon pada Senin (14/4/2025).
    Video yang merekam kejadian tersebut kemudian menjadi viral di media sosial, memicu reaksi publik.

    Menanggapi hal ini, Ali Hanafiah menegaskan bahwa tidak ada tindakan pungli di Samsat Balaraja.
    Ia menyatakan telah memanggil petugas yang terekam dalam video, bernama Mulyana, untuk memberikan klarifikasi.
    “Saya tegaskan sebagai Kepala Samsat, saya sudah melakukan komunikasi kepada Saudara Mulyana, bahwa itu semua tidak benar,” kata Ali kepada
    Kompas.com
    .
    Ali menambahkan bahwa tidak ada transaksi yang terjadi antara Sopian dan petugas Samsat Balaraja terkait pengurusan dokumen kendaraan.
    “Apa yang disebutkan bahwa menerima uang Rp300.000 tidak ada dan itu bohong,” tegasnya.
    Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) ini juga menyampaikan bahwa pelayanan di Samsat Balaraja tetap berlangsung kondusif.
    Sejak dimulainya program pemutihan pajak kendaraan pada 10 April 2025, Samsat Balaraja telah melayani ribuan wajib pajak.
    “Sampai hari ini sudah ada 15.680 wajib pajak yang dilayani,” tutup Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Viral Visa Pelajar di AS Diduga Dicabut Trump, Utut Adianto: Dasarnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto ikut angkat bicara menanggapi soal peningkatan pengawasan dan penegakan aturan terhadap visa pelajar internasional oleh otoritas imigrasi di Amerika Serikat (AS).

    Bahkan, diduga adanya pencabutan visa pelajar terhadap ratusan mahasiswa asing yang sedang bersekolah di AS. Hal ini tengah menjadi sorotan publik di media sosial karena pencabutan diduga tanpa adanya dukungan alasan yang jelas.

    Utut mengaku dirinya belum mengikuti perkembangan terkini mengenai hal tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidaklah benar, kecuali ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan hal yang keliru.

    “Pertama, saya belum baca berita, tapi ya kalau itu kan dasarnya apa Trump mencabut itu? Kecuali mereka melakukan tindakan yang keliru, nanti kita pertanyakan,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini melanjutkan, pihak yang akan bertanya soal kejelasan kebijakan ini tentunya adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono atau orang Kementerian Luar Negeri lainnya.

    “Yang akan bertanya kan tentunya Menlu, atau Kemlu, atau orang yang ada Indonesian Ambassador di Washington DC. Nanti kita tanyakan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, dia menyoroti seharusnya kebijakan itu tidak diterapkan kepada mahasiswa yang sedang belajar di AS, terkhusus mahasiswa Indonesia yang tengah menjalankan studinya di sana.

    “Ya kalau terhadap mahasiswa, orang yang belajar, ya mestinya perlakuannya nggak boleh seperti itu. Mereka kan tentu bukan berpolitik, tentu tidak juga mau mencari kerja. Mereka kan belajar menimba ilmu,” tukasnya.

    Mengutip laporan CNN International pada Senin (14/4/2025), diketahui sudah lebih dari 525 visa pelajar, dosen, dan peneliti asing yang dicabut sepanjang tahun ini. 

    Awalnya, pencabutan visa difokuskan ke mereka yang diduga mendukung organisasi teroris. Namun, kini alasannya banyak melibatkan kesalahan administratif ringan, bahkan tanpa alasan jelas sama sekali.

    Adapun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kedubes RI) mengimbau pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (AS) agar tetap menjaga status visa F-1 atau J-1 dengan baik.

    “Seluruh mahasiswa Indonesia pemegang visa F-1 dan/atau J-1 diimbau untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan imigrasi yang berlaku,” tulis @indonesiaindc sebagaimana dikutip pada Senin (14/4/2025).

  • Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang

    Petugas merapihkan logistik untuk didistribusikan ke Kecamatan di Gudang logistik KPU Kabupaten Serang, Banten, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Pengamat sebut PSU Pilkada Kabupaten Serang lebih rawan politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 18:17 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan politik uang lebih tinggi dibandingkan saat pemungutan 27 November 2024.

    Usep Saepul Ahyar, di Serang, Senin, mengatakan, PSU merupakan pertarungan kedua bagi kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Serang. Oleh karena itu, penggunaan politik uang dan instrumen lainnya diprediksi bakal jauh lebih tinggi.

    “Money politik itu saya kira bukan soal besar atau kecil, tapi kan itu tidak baik dalam konteks demokrasi. Dan itu potensi ada di semua calon,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Usep, penyelenggara dan bawaslu harus melakukan upaya-upaya antisipasi guna mewaspadai praktik politik uang di PSU ini. Edukasi dan pengawasan dalam menghadapi PSU ini sangat penting untuk dilakukan.

    “Kalau hanya menyelenggarakan saja, tapi hal-hal lainnya soal keadilan pemilu, soal pengawasan, soal jujur dan adil itu tidak dilakukan apa artinya pemilu,” katanya.

    Dikatakan Usep, selain politik uang, kerawanan di PSU ini masih sama seperti kerawanan yang terjadi saat 27 November 2024. Yakni kerawanan netralitas ASN, kepala desa, maupun potensi keterlibatan Bupati Serang dan juga Mendes.

    Ia juga menilai kedua calon di PSU Pilkada Kabupaten Serang ini memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan. Sehingga kerawanan-kerawanan tersebut seharusnya sudah diantisipasi.

    “Nah pemainnya juga tetap sama, dua-duanya juga punya akses ke kekuasaan. Jadi kerawanan yang sesungguhnya harusnya sudah mulai diantisipasi oleh pengawas,” tuturnya.

    Selain itu, kata Usep, yang seharusnya diantisipasi juga terkait potensi penurunan angka partisipasi di PSU ini. Karena biasanya masyarakat jenuh untuk datang kedua kalinya ke TPS. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga angka partisipasi.

    “Partisipasi pemilih yang rendah itu menurut saya harus diantisipasi,” imbuhnya.

    Sumber : Antara

  • Kapolri Mutasi 49 Perwira, Irjen Pol Rudi Setiawan Jadi Kapolda Jabar

    Kapolri Mutasi 49 Perwira, Irjen Pol Rudi Setiawan Jadi Kapolda Jabar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Total 49 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri mendapat mutasi jabatan, termasuk posisi strategis kapolda Jawa Barat yang kini diemban Irjen Pol Rudi Setiawan.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/688/IV/KEP./2025 yang diterbitkan pada 13 April 2025. Dalam surat tersebut, tidak hanya jabatan kapolda Jabar yang mengalami pergantian, tetapi juga sejumlah posisi penting di Mabes Polri.

    Irjen Pol Akhmad Wiyagus mendapatkan kepercayaan sebagai asisten operasi (Asops) Kapolri, menandai langkah penting dalam pengembangan kariernya di tingkat pusat.

    Selain itu, Mutasi perwira dan rotasi di tubuh Polri ini juga mencakup promosi untuk tiga personel berpangkat irjen pol, 10 brigjen pol, dan tujuh kombes pol yang mengisi jabatan tipe IIB, yang terbagi dalam klasifikasi IIB1, IIB2, dan IIB3.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, rotasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang rutin dilakukan untuk penyegaran dan pengembangan karier personel.

    “Dalam ST mutasi kali ini, terdapat 49 personel yang seluruhnya mendapat promosi jabatan, termasuk beberapa jabatan di tingkat pusat maupun kewilayahan,” ujar Trunoyudo, Senin (14/4/2025).

    Mutasi perwira di tubuh Polri ini diharapkan membawa semangat baru bagi institusi kepolisian dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di wilayah hukum masing-masing.

  • BKOW harus jadi penggerak partisipasi perempuan Jakarta

    BKOW harus jadi penggerak partisipasi perempuan Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) DKI Jakarta dan organisasi perempuan lainnya harus menjadi penggerak partisipasi kaum hawa di Jakarta yang aktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    “BKOW harus menjadi penggerak partisipasi perempuan Jakarta yang aktif, memberikan dampak nyata, serta membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat,” ujar Rano di Jakarta, Senin.

    Wagub Rano mengingatkan peran perempuan sangat penting, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam pembangunan bangsa.

    Melalui BKOW dan seluruh organisasi perempuan di Jakarta, dia berharap kualitas hidup perempuan dapat meningkat dan turut mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yakni menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Ketua BKOW DKI Jakarta periode 2025-2030 Dewi Indriati Rano Karno mengatakan berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik sembari membuka ruang bagi kolaborasi dan inovasi.

    “BKOW harus menjadi rumah besar bagi organisasi perempuan Jakarta yang kuat, inklusif , dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata dia.

    Dewi menyakini perempuan Jakarta memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa baik melalui peran ibu, pendidik, maupun panutan. Menurut dia, perempuan bisa menjadi agen transformasi nilai-nilai budaya, karakter, serta semangat gotong royong warisan leluhur bangsa.

    “Prestasi perempuan bukan berarti meninggalkan keluarga. Justru dengan pola asah, asih dan asuh, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial, perempuan bisa menciptakan harmoni antara peran domestik dan publik,” kata dia.

    Dewi lalu mengajak para perempuan termasuk yang tergabung dalam BKOW DKI memperkuat sinergi dan kolaborasi antara organisasi perempuan agar mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak, perempuan, dan masyarakat luas.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Herdiat Tekankan Higienitas dan Gizi Seimbang dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Bupati Herdiat Tekankan Higienitas dan Gizi Seimbang dalam Program Makan Bergizi Gratis

    JABAR EKSPRES – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD, SLTP, dan SLTA di tiga lokasi percontohan yakni di Kecamatan Baregbeg, Kertasari, dan SMA Negeri 1 Ciamis, Senin (14/4/2025).

    Program ini merupakan implementasi arahan Presiden dan Wakil Presiden RI guna meningkatkan kesehatan dan kecerdasan pelajar melalui penyediaan makanan bergizi.

    “Prioritas utama adalah menjaga higienitas dapur dan sterilisasi peralatan agar terhindar dari risiko keracunan. Selain itu, komposisi gizi harus memenuhi standar ‘4 sehat 5 sempurna’,” tegas Herdiat dalam sambutannya.

    Ia menambahkan, program yang menargetkan 26.000 siswa se-Kabupaten Ciamis ini masih dalam tahap pengembangan dan belum menjangkau seluruh sekolah.

    Kunjungan Herdiat ke SMA Negeri 1 Ciamis, tempat ia menempuh pendidikan pada 1979, menjadi momen spesial. Bupati berharap sekolah tersebut dapat melahirkan calon pemimpin daerah, termasuk Bupati masa depan. “Saya percaya generasi muda dari sini akan membawa Ciamis semakin maju,” ucapnya.

    Pada hari pertama, menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, sayuran segar, tahu goreng krispi, ayam teriyaki, dan buah jeruk. Herdiat berharap program ini dapat menjadi langkah konkret dalam memastikan asupan gizi seimbang bagi pelajar serta mendukung terciptanya generasi cerdas dan sehat.

    Kepala SMA Negeri 1 Ciamis, Dede Mulyadi, melaporkan pelaksanaan MBG hari pertama berjalan tertib dengan partisipasi 858 siswa kelas 10 dan 11. Siswa kelas 12 tidak terlibat karena sedang mempersiapkan pendaftaran UTBK.

    “Sebanyak 0,2% siswa memiliki alergi makanan, namun kami telah berkoordinasi dengan Satuan Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) untuk menyediakan menu alternatif dengan nilai gizi setara,” jelasnya.

    Salah satu siswi, Milna Syahara (kelas XI IPS 1), mengaku terbantu dengan program ini. “MBG mengurangi pengeluaran uang jajan. Menunya enak, dan saya tidak perlu repot membawa bekal dari rumah,” ungkapnya. (CEP)

  • Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan Regional 14 April 2025

    Pengemudi Grab Gelar Demo, Tuding Aplikator Tak Transparan
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Puluhan sopir atau
    driver
    Grab yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok menggelar
    aksi protes
    ke Kantor Grab di Kota Mataram, di Jalan Adi Sucipto, Rembiga, Kota Mataram, pada Senin (14/4/2025).
    Mereka menuding aplikator Grab tidak transparan dalam mengelola kebijakan aplikasi Grab, sehingga merugikan para
    driver
    yang beroperasi di Kota Mataram dan wilayah se-Pulau Lombok.
    Mereka melakukan aksi damai hanya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka terhadap kebijakan aplikator.
    Para
    driver
    mengaku sudah lama memendam keluhan tersebut. Bagi mereka, kebijakan yang selama ini diterapkan tidak adil dan tidak manusiawi karena kerap kali merugikan para
    driver
    yang selama ini berjuang atas nama Grab.
    Umar Dani, salah seorang
    driver
    Grab, mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat mereka merasa dirugikan dan tak berdaya adalah ketika aplikator menerapkan pembagian persentase ongkos
    paket hemat
    yang tidak mempertimbangkan tenaga mereka.

    Paket hemat
    ini yang paling kami rasakan merugikan kami, karena jika paket hemat Grab ini tetap berlanjut, kemungkinan aplikasi lain akan melakukan penurunan ongkos untuk mencari pelanggan. Jika semua aplikator menurunkan harga atau menggunakan paket hemat, apa uang yang akan diperoleh kami sebagai
    driver
    ini?” kata Dani.
    Itulah mengapa mereka bersama-sama ke kantor Grab di Mataram untuk mencari jalan keluar.
    Dia berharap, semua
    driver
    Grab solid dan bersatu memperjuangkan nasib mereka.
    “Apabila pihak Grab tidak memberi solusi, kan ada kepala daerah, ada Dinas Perhubungan, dan kepolisian, agar mengecek dan mengevaluasi terkait kebijakan aplikator ini,” katanya.
    Mereka akan mengadukan keluhan mereka ke Kepala Daerah, baik ke Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, ataupun Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, karena mereka sudah terlalu lama merasa dirugikan.
    Mereka mengharapkan adanya
    transparansi kebijakan
    aplikator kepada pengemudi, terutama paket-paket hemat yang tidak dijelaskan secara detail dan perinci kepada para
    driver.
    “Misalnya paket hemat, itu tidak jelas peruntukannya, apalagi paket hemat jarak jauh, seringkali tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh sebagai para
    driver.
    Biaya transportasi dan perawatan mobil tidak sesuai dengan hasil yang kami peroleh,” kata Dani.
    Selain paket hemat, potongan 20 persen yang diberikan kepada pelanggan, dalam praktiknya justru dipotong 30 hingga 40 persen oleh aplikator, sehingga
    driver
    tidak mendapatkan apa pun jika itu terus diberlakukan.
    Mereka ingin mendapatkan kejelasan, apakah kebijakan itu merupakan kebijakan atau aturan baru dari perwakilan Grab di daerah atau dari Grab pusat.
    Aksi damai yang mereka gelar berlangsung lancar, dengan sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di kantor Grab Kota Mataram.
    Mereka menuntut agar dalam 3 kali 24 jam pihak Aplikator Grab harus menghapus paket hemat Grab, mendesak diperjelas potongan atau pembagian persentase hasil, serta memberikan kepastian dan transparansi terhadap semua program serta bagi hasil yang diberikan aplikator.
    Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan datang dengan massa yang lebih banyak.
    Para
    driver
    ditemui oleh perwakilan aplikator Grab, Rangga.
    Ia mengatakan, pihaknya telah menjalankan kebijakan aplikasi dengan baik, termasuk pembagian hasil dan persentasenya, yang semua tertera di aplikasi dan tidak ada yang ditutupi.
    “Untuk aplikasi paket hemat, itu berlaku secara nasional. Di setiap kota besar, program paket hemat diberlakukan,” katanya di hadapan
    driver.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        14 April 2025

    Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan Megapolitan 14 April 2025

    Nelayan Muara Angke Minta Prabowo dan Menteri Cek Lapangan Sebelum Buat Kebijakan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Nelayan Muara Angke
    meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri mengecek langsung ke lapangan sebelum membuat kebijakan.
    Hal ini disampaikan para nelayan yang menggelar demonstrasi mengkritik sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap merugikan nelayan, salah satunya terkait zona penangkapan ikan. 
    “Cobalah Pak Presiden, Pak Menteri, turun ke lapangan lihat kondisi keadaan nelayan ini bagaimana, baru dibuat aturan, jangan cuma katanya, katanya. Itu yang enggak baik untuk para nelayan,” ucap Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Nunung (60) saat diwawancarai di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
    Nunung mengatakan, setiap kebijakan seharusnya dibuat sesuai suara hati para nelayan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang justru menyengsarakan nelayan.
    Dia bilang, para nelayan akan terus menggelar demonstrasi mengkritik kebijakan yang dinilai merugikan, sampai didengar Prabowo.
    Para nelayan mengaku lelah menyampaikan aspirasinya ke Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berulang kali, namun tak kunjung menemukan solusi.
    “Kami akan langsung ke Pak Presiden Prabowo. Percuma kami ke Pak Menteri, dialog-dialog, kita bersurat tetap kami tidak pernah ditanggapi,” kata Nunung. 
    Adapun tiga peraturan yang diprotes para nelayan, pertama, kewajiban agar seluruh kapal memiliki Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pemantau kapal.
    Jika tidak memiliki VMS, kapal nelayan dilarang berlayar. Padahal, harga VMS mencapai Rp 16 juta untuk satu kapal.
    Kebijakan kedua terkait pembatasan zona penangkapan ikan. Para
    nelayan Muara Angke
    hanya diperbolehkan mencari ikan di satu wilayah saja, antara wilayah 711 atau wilayah 712.
    Wilayah 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan; sedangkan wilayah 712 yang mencakup Laut Jawa.
    Apabila ada yang melewati zona yang sudah ditetapkan, nelayan akan disanksi dan wajib membayar denda ratusan juta rupiah.
    Pembatasan zona itu dinilai membatasi tangkapan para nelayan.
    “Nelayan itu ke luar pakai biaya, pakai ongkos, sekarang cost kami mencapai Rp 300-500 juta, dapat cuma Rp 300 juta, itu rugi. Bagaimana kami bisa menghidupi ABK (anak buah kapal) kami,” tutur salah satu nelayan bernama Saepudin.
    Kebijakan ketiga yang dikritik ialah terkait penghapusan izin penggunaan rumpon untuk menangkap ikan.
    Padahal, kata Saepudin, sejak lama nelayan mengandalkan rumpon sebagai alat bantu untuk menangkap ikan.
    Saepudin menyebut, rumpon bukan alat ilegal dan aman untuk kehidupan ekosistem di laut.
    Jika penggunaan rumpon dibatasi, akan banyak nelayan yang kesulitan menangkap ikan.
    “Kasihan nasib kawan-kawan kami di Kepulauan Seribu, yang penghasilamnya pas-pasan. Kalau dilarang pakai rumpon, bagaimana mereka mencari ikan,” pungkas Saepudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Begini Status Royal Enfield Ridwan Kamil yang Disita KPK

    Begini Status Royal Enfield Ridwan Kamil yang Disita KPK

    Jakarta

    Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil punya motor gede Royal Enfield Classic 500 Battle Green. Namun motor itu disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dikutip dari Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Ridwan Kamil terakhir kali menyampaikan hartanya pada 29 Februari 2024. Setiap pejabat yang melaporkan hartanya wajib memberikan dari status perolehan hartanya; hibah, hibah tanpa akta atau hasil sendiri.

    Ridwan Kamil menyimpan dua mobil, yakni Hyundai Santa Fe 2017 dan Wuling Listrik tahun 2022. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyimpan lima sepeda motor di rumahnya. Modelnya beragam, ada yang skuter matik hingga moge.

    Berikut ini daftarnya:

    1. Royal Enfield Classic 500 2017 Battle Green senilai Rp 78 juta
    2. Honda BeAT tahun 2018 senilai Rp 8.200.000
    3. Kawasaki W175 tahun 2019 senilai Rp 21.500.000
    4. Honda CBR tahun 2019 senilai Rp 21.500.000
    5. Vespa Matic tahun 2022 senilai Rp 41.7 juta

    Perolehan seluruh kendaraan bermotor yang didaftarkan Ridwan Kamil statusnya atas hasil sendiri.

    Seperti diketahui, Royal Enfield 500 Classic itu sedang menjadi sorotan sebab KPK menyita motor tersebut.

    “1 (satu) unit Motor Royal Enfield,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

    Diketahui, KPK menggeledah rumah RK pada Maret 2025. Ada sejumlah barang dan dokumen yang disita dari rumah RK. Salah satunya adalah motor. Penggeledahan ini terkait korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB).

    RK juga telah buka suara terkait penggeledahan di rumahnya. RK mengaku siap mendukung proses hukum yang dijalankan KPK.

    Sedangkan untuk kasus BJB, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus rasuah Bank BJB. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat sebagai Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan R. Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta.

    Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar. KPK menduga duit tersebut masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan non-budgeter.

    (riar/dry)

  • Sempat Terdampak Pandemi Covid-19, Pelaku Usaha Barbershop Dapat Kucuran Dana – Halaman all

    Sempat Terdampak Pandemi Covid-19, Pelaku Usaha Barbershop Dapat Kucuran Dana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 menjadi pukulan telak bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti pemilik Barbershop Gedong 1, Adik Firdaus. 

    Adik memulai usahanya sejak 2007 dan telah menjalankan barbershop selama 16 tahun. 

    Saat pandemi melanda, pembatasan sosial membuatnya kehilangan banyak pelanggan. Pendapatannya turun drastis dan bisnis nyaris gulung tikar.

    “Pandemi itu masa yang sangat berat, pelanggan sepi, biaya sewa tetap jalan. Saya sampai harus mencari pinjaman dari sana-sini agar bisa bertahan,” ujar Adik melalui keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

    Pada 2022, dirinya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 124 juta dari platform pinjaman daring (Pindar). 

    Dana itu dimanfaatkan untuk membeli peralatan seperti mesin cukur dan perlengkapan lainnya yang menunjang operasional usahanya.

    “Kalau sampai mesin rusak dan tidak diganti, operasional bisa lumpuh. Pendanaan ini sangat membantu menjaga performa layanan,” ujarnya.

    Dengan dukungan modal tersebut, Adik mulai menerapkan strategi bisnis baru, termasuk memberikan berbagai promo untuk menarik pelanggan. 

    Hasilnya, pendapatan hariannya melonjak hingga lebih dari 40 persen. Kini, omzet hariannya mencapai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, jauh meningkat dibandingkan masa pandemi yang hanya berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu.

    “Kami berupaya meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM melalui penyediaan produk-produk pendanaan, salah satunya melalui kerja sama dengan e-commerce guna memperluas jangkauan akses pendanaan berbasis teknologi bagi UMKM,” kata Daniel Soelistyo, Direktur Kredito.

    Seiring target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong penyaluran pinjaman ke sektor produktif dan UMKM sebesar 30 persen–40% pada periode 2023–2024, peran fintech lending dipandang krusial untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia.