Xcloud.id

Blog

  • Mantan Jubir KPK Diperiksa sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

    Mantan Jubir KPK Diperiksa sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pengacara Febri Diansyah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harun Masiku, dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    “Saya hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap kelembagaan KPK. Pemeriksaan selesai sekitar pukul 15.00 WIB dan sempat ada proses revisi administrasi,” ujar Febri Diansyah kepada awak media seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Senim (14/4/2025).

    Febri menjelaskan, seluruh materi pemeriksaan berfokus pada tugas profesionalnya sebagai pengacara. Pemeriksaan tersebut juga dikaitkan dengan masa kerjanya di KPK, khususnya pada Januari 2020.

    “Saya tidak memiliki informasi rahasia terkait kasus Harun Masiku. Pertanyaan yang diajukan lebih kepada kapan saya mulai menjadi penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya pun menyerahkan salinan surat kuasa khusus untuk perkara nomor 36 yang sedang berjalan saat ini,” jelasnya.

    Sebagai pengacara, Febri menegaskan dirinya memiliki kewajiban moral dan profesional untuk tidak menolak pendampingan hukum, sesuai dengan sumpah profesi yang diembannya.

    “Sebelum menerima permintaan menjadi penasihat hukum Hasto, saya terlebih dahulu melakukan penilaian pribadi (self-assessment) untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan. Hasilnya, saya yakin tidak ada konflik, karena saya tidak pernah menangani perkara ini saat masih bekerja di KPK,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan, saat operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut berlangsung, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai juru bicara dan telah nonaktif dari KPK.

    Sejak mengakhiri masa tugas, Febri mengaku tidak memiliki akses terhadap informasi internal lembaga antirasuah tersebut.

    “Dalam proses humas, penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan, saya hanya mengetahui informasi yang bersifat umum dan disampaikan ke publik,” tegasnya.

    Menurut Febri, tugas seorang pengacara bukanlah membela secara membabi buta, melainkan membela hak klien baik tersangka maupun terdakwa secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku.

    Sebagai informasi, Febri Diansyah mulai menjadi penasihat hukum Hasto Kristiyanto terkait dugaan Harun Masiku pada Maret 2025, jauh setelah dirinya resmi meninggalkan KPK pada 2020.

  • Kasus Hibah Pokmas Jatim, KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Surabaya

    Kasus Hibah Pokmas Jatim, KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Surabaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (14/4/2025).

    Saat ditanya lokasi mana saja yang digeledah oleh KPK, Tessa belum mau menjelaskan. “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan 3 (tiga) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Malang yang secara keseluruhan bernilai Rp8.1 miliar.

    Kemudian, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/beq]

  • Rumahnya Digeledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

    Rumahnya Digeledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi kegiatan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, pada Senin (14/4/2025) pagi.

    Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga.

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” tandas LaNyalla, Senin (14/4/2025) sore.

    LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan. Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. Sehingga tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut.

    “Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” ungkap LaNyalla penuh tanda tanya. [ram/beq]

  • KPK Geledah Rumah LaNyalla, BPPH PP Surabaya: Tak Ada Dokumen Disita

    KPK Geledah Rumah LaNyalla, BPPH PP Surabaya: Tak Ada Dokumen Disita

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jalan Wisma Permai Barat 1 Blok LL No.39, Mulyorejo, Kota Surabaya pada Senin (14/4/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Muncul dugaan penggeledahan tersebut terkait penanganan kasus korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur yang disebut melibatkan mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

    Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Surabaya, Rohmad Amrulloh, membenarkan penggeledahan tersebut. Namun demikian, dia menyatakan tidak ada dokumen yang disita KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Kusnadi tersebut.

    “Tidak ada (dokumen yang dibawa KPK dari rumah). Ada dua berita acara, berita acara rumah LL No. 39 dan berita acara rumah yang di belakangnya. (KPK) menyatakan tidak ada barang ataupun uang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi,” jelas Rohmad.

    Rohmad menyampaikan bahwa, ada 7 hingga 15 penyidik KPK yang datang untuk melakukan penggeledahan hari ini. Pihaknya mengaku akan kooperatif dalam memenuhi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

    “(Penggeledahan) kurang lebih 2 jam. Jumlah penyidik kurang lebih antara 7 sampai 15 kalau tidak salah,” tutupnya.

    Sementara, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan penyidik KPK memang melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Jawa Timur itu. Kata dia, ini terkait kasus korupsi dana hibah Pokmas Jatim.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim. Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan,” kata Tessa. [ram/beq]

  • Teror Tarif Trump Makin Kencang, Bisnis Ini Bisa Tumbang

    Teror Tarif Trump Makin Kencang, Bisnis Ini Bisa Tumbang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman tarif impor dari Presiden AS Donald Trump kini mulai terasa nyata bagi pelaku bisnis global, termasuk raksasa IT asal India, Tata Consultancy Services (TCS).

    CEO TCS, K Krithivasan, mengungkap bahwa sejumlah klien mereka di sektor ritel, perjalanan, dan otomotif kini menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketidakpastian tarif dari AS.

    Sebagai informasi, Trump menangguhkan pemberlakukan tarif resiprokal ke banyak negara hingga 90 hari. Hanya China yang tetap lanjut dengan tarif resiprokal sebesar 145%. 

    Terbaru, Trump mengecualikan beberapa produk impor China seperti smartphone, komputer, dan chip. Barang pengecualian itu akan tetap diberikan tarif, tetapi skema penghitungannya belum diumumkan secara perinci.

    Jika kondisi ketidakpastian terus berlarut, perusahaan-perusahaan tersebut bisa terpaksa melakukan pemangkasan biaya besar-besaran.

    “Bisnis konsumen, perhotelan, perjalanan, dan otomotif adalah sektor yang perlu diwaspadai. Jika ketidakpastian terus berlanjut, sektor-sektor itu kemungkinan akan fokus pada optimalisasi biaya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Senin (14/4/2025).

    Ritel dan manufaktur adalah kontributor pendapatan terbesar kedua dan keempat perusahaan, sementara perbankan tetap menjadi yang terbesar.

    TCS memperoleh sekitar setengah dari pendapatannya dari Amerika Utara, sebuah pasar penting bagi penyedia layanan teknologi dan informasi India yang terpapar dampak tarif melalui klien-klien mereka di AS.

    Perusahaan ini meleset dari estimasi pendapatan kuartal keempat dan memperingatkan tentang klien yang menunda pengambilan keputusan dalam proyek-proyek diskresioner.

    Namun, TCS memperkirakan ketidakpastian ini akan berumur pendek.

    Krithivasan menyatakan bahwa ia memperkirakan tahun fiskal 2026 akan lebih baik daripada 2025, karena masih ada perangkat lunak dan sistem lama yang harus diganti oleh klien dalam jangka menengah dan panjang.

    TCS juga mengatakan bahwa tren klien yang mengkonsolidasikan vendor TI mereka telah membantu perusahaan mendapatkan pangsa pasar.

    “Khususnya ketika pelanggan melihat optimalisasi biaya sebagai area fokus utama, mereka akan mencoba mengurangi jumlah penyedia layanan. TCS telah menjadi penerima manfaat dari konsolidasi ini yang telah terjadi pada FY25,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor Pangan, Analis: Inilah Saatnya Akhiri Ekonomi Rente – Halaman all

    Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor Pangan, Analis: Inilah Saatnya Akhiri Ekonomi Rente – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan kebijakan penghapusan kuota impor untuk komoditas pangan penting seperti daging dan bawang putih.

    Langkah ini bertujuan untuk mendorong stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan pangan dalam negeri.

    Namun, menurut analis kebijakan pangan, Syaiful Bahari, penghapusan kuota ini perlu diikuti dengan revisi peraturan yang mengatur impor agar kebijakan Presiden tidak hanya menjadi wacana semata.

    Syaiful menegaskan bahwa beberapa peraturan yang mengatur impor pangan, seperti Permentan Nomor 17 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 20 Tahun 2021, harus dicabut atau direvisi. Jika tidak, perintah Presiden akan kehilangan dampaknya, karena regulasi-regulasi tersebut masih menciptakan potensi monopoli dan ketidakadilan dalam distribusi impor.

    “Peraturan-peraturan tersebut berisi pasal-pasal yang mengatur impor daging dan hortikultura,” kata Syaiful.

    Menurut Syaiful, peraturan-peraturan tersebut menciptakan ketidaksetaraan antara BUMN dan pihak swasta yang ingin ikut terlibat dalam impor. Pelaku usaha swasta yang tidak berafiliasi dengan BUMN sering kali kesulitan untuk mendapatkan penunjukan sebagai importir atau kuota impor.

    Selain itu, penetapan kuota impor daging diputuskan melalui Ratas Kemenko Perekonomian atau Pangan berdasarkan neraca komoditi dari Bapanas. 

    “Regulasi ini tentu saja menciptakan potensi monopoli impor dan pengendalian harga oleh BUMN atau swasta yang berafiliasi dengan BUMN sebagai distributor. Pelaku usaha lain di luar BUMN, selain sulit mendapat penunjukan sebagai importir, juga peluang untuk mendapatkan kuota sangat kecil,” kata Syaiful. 

    Syaiful juga mengungkapkan bahwa kebijakan kuota impor selama ini telah menyebabkan gejolak harga yang tidak terkendali di pasar, terutama pada komoditas hortikultura seperti bawang putih dan buah impor. 

    Menurutnya, fenomena ini merugikan masyarakat dan menciptakan ekonomi rente, di mana segelintir pihak mendapatkan keuntungan besar sementara rakyat terbebani harga tinggi.

    Lebih lanjut, Syaiful menyoroti bahwa Ombudsman RI bahkan telah mengungkapkan kerugian masyarakat yang mencapai Rp4,5 triliun akibat permainan kuota impor bawang putih. Laporan ini pun menunjukkan bahwa kebijakan impor tersebut merugikan ekonomi negara dan masyarakat kecil.

    “Sebenarnya, peringatan ini sudah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) akhir 2023, menyebutkan kerugian masyarakat atas permainan kuota impor bawang putih mencapai Rp. 4,5 triliun. Bahkan, sebelum perang tarif diluncurkan oleh Trump, Amerika Serikat sudah merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative/USTR) pada Maret 2025 yang menyoroti RIPH sebagai salah satu isu non tarif barrier,” ujarnya. 

    Syaiful optimistis penghapusan kuota impor tidak akan mengganggu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Ia menjelaskan bahwa komoditas yang dibebaskan dari sistem kuota impor adalah produk pangan yang memang sulit diproduksi di dalam negeri atau, jika diproduksi, tidak secara efisien.

    Menurutnya, tidak ada negara yang 100 persen swasembada, beberapa produk pangan memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau hanya dapat diproduksi dengan biaya yang tinggi. Jadi, penghapusan kuota impor justru membuka ruang untuk kebijakan yang lebih adil dan efisien.

    “Jadi, kalau ada yang mengatakan penghapusan kuota impor pangan ini akan mengancam produk pertanian lokal, itu salah besar,” katanya.

    Sebagai solusi, Syaiful menyarankan agar penghapusan kuota impor digantikan dengan kebijakan tarifisasi yang wajar dan variatif, tergantung pada jenis komoditas yang diimpor. Hal ini akan memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk mendukung petani lokal dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.

    Sebagaimana yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam pernyataannya bahwa “negara selama ini tidak pernah mendapat pemasukan dari penerapan kuota impor”.

    “Dana dari tarifisasi ini bisa digunakan untuk program-program yang menguatkan daya saing produk pertanian dalam negeri, agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Pada saat yang sama, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.

     
     
     

     

  • Rusia Dorong Percepatan Perundingan IEAEU FTA

    Rusia Dorong Percepatan Perundingan IEAEU FTA

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha Rusia mendorong percepatan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia/Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA).

    Direktur Jenderal Pusat Ekspor Rusia Veronica Nikishina menyampaikan, rampungnya perundingan perjanjian dagang itu dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar kedua negara. Perjanjian dagang ini juga dinilai penting, utamanya ditengah kondisi perang tarif.

    “Ini sangat penting, terutama ketika seluruh dunia diwarnai peperangan tarif,” kata Veronica kepada wartawan di sela-sela agenda The Russia-Indonesia Business Forum, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut, Veronica melihat bahwa pasar Indonesia sangat penting bagi Rusia. Pasalnya, kata dia, pasar Indonesia tumbuh pesat dan merupakan pasar yang sangat besar bagi produk-produk Negara Beruang Merah.

    Apalagi, kata Veronica, pihaknya memiliki program yakni mempromosikan produk Rusia di bawah merek Made in Russia untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat di Indonesia.

    Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa perundingan IEAEU FTA sudah memasuki putaran terakhir.

    Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan perundingan perjanjian dagang ini dapat rampung pada Semester I/2025.

    “Arah Pak Presiden minta Semester I/2025 bisa conclude seluruh term, tetapi tentu sesudah itu namanya legal scrubbing. Nah legal scrubbing lebih detail dan panjang,” tutur Airlangga. 

    Sebagai informasi, EAEU terdiri atas Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,  Armenia, dan  Belarus. EAEU merupakan  mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Adapun dalam perundingan putaran ke-5 yang digelar pada Juli 2024, sebanyak 11 isu runding dari total 15 isu telah diselesaikan. Melansir laman Kementerian Perdagangan (Kemendag), isu runding yang disepakati teks Bab Perdagangan Barang, Sanitasi dan Fitosanitasi, Ketentuan Akhir, Ketentuan Asal Barang, Kerja Sama Ekonomi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Penyelesaian Sengketa. 

  • Tiga Anak di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual Wilayah Ciputat, Polisi Amankan Pelaku – Halaman all

    Tiga Anak di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan Seksual Wilayah Ciputat, Polisi Amankan Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peristiwa kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi kini di wilayah Serua, Ciputat pada Minggu (13/4/2025).

    Peristiwa terungkap setelah korban mengeluh merasakan nyeri di lubang anusnya.

    Warga mencari tahu pelaku dan ternyata dilakukan pria yang mengontrak di wilayah tersebut.

    Selanjutnya warga segera melaporkan kejadian ke Polsek Ciputat Timur.

    Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq menuturkan pihaknya bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial AA (35), terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

    TKP terjadinya tindak pidana itu di kawasan Perumahan Bukit Indah, Serua, Ciputat Timur.

    Korban anak berjumlah tiga orang yang masih di bawah umur masing-masing berinisial R (7), H (7), dan R (9).

    “Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan warga melalui Hotline Polsek Ciputat Timur yang segera ditindaklanjuti oleh petugas,” ungkapnya kepada wartawan Senin (14/4/2025).

    Terduga pelaku kini telah diamankan di Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Langkah-langkah awal yang telah dilakukan meliputi olah TKP, pendataan saksi-saksi, pelaporan kepada pimpinan, serta pendampingan korban untuk membuat laporan di Unit PPA Polres.

    Menurutnya, kasus ini dilimpahkan ke unit PPA Polres Tangsel.

    Polsek Ciputat Timur menyampaikan terimakasih atas partisipasi aktif masyarakat melalui layanan hotline.

    “Kami berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan,” pungkasnya.

  • 64 Warga Klaten Keracunan Usai Santap Makanan Saat Acara Halal Bi Halal, Alami Demam dan Muntah – Halaman all

    64 Warga Klaten Keracunan Usai Santap Makanan Saat Acara Halal Bi Halal, Alami Demam dan Muntah – Halaman all

    ​Laporan Reporter Tribunjogja.com, Dewi Rukmini

    TRIBUNNEWS.COM, KLATEN – Sebanyak 64 warga Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan makanan. Puluhan warga mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia di desa tersebut mengalami gejala keracunan makanan semisal sakit perut atau diare, mual, muntah, lemas, hingga demam. 

    Pantauan Tribun sejumlah mobil ambulans tampak terparkir di sepanjang jalan Desa Karangturi. Mobil-mobil ambulans itu siap mengantar warga Desa Karangturi yang harus dirawat inap di puskesmas maupun rumah sakit.

    Di desa tersebut terlihat para pegawai dari Kecamatan Gantiwarno, Puskesmas Gantiwarno, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sudah berkumpul. 

    Sejumlah pegawai terlihat mengecek kondisi kesehatan beberapa warga yang tampak lemas. Tak lama kemudian, warga tersebut diarahkan menaiki mobil ambulans dan diantarkan ke puskesmas atau rumah sakit. 

    Kepala Puskesmas Gantiwarno, Andi Markoco, mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi beberapa warga Desa Karangturi mengalami gejala keracunan makanan pada Senin (14/4/2025) pagi. Dikatakan kebanyakan warga mengalami keluhan diare. 

    “Ternyata sejak Minggu (13/4/2025) sudah ada beberapa warga yang mengeluhkan hal sama tapi tidak sebanyak pagi tadi. Sehingga kami kirim tim medis ke TKP untuk melakukan pengobatan. Kepala Puskesmas Gantiwarno, Andi Markoco, mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi beberapa warga Desa Karangturi mengalami gejala keracunan makanan pada Senin (14/4/2025) pagi. Sehingga kami kirim tim medis ke TKP untuk melakukan pengobatan,” ujarnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Andi menyebut, kasus tersebut diduga bermula ketika warga menghadiri acara Halal Bihalal yang dilanjut pagelaran wayang kulit di rumah salah satu warga Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/4/2025). 

    Saat gelaran itu warga menyantap hidangan makanan semisal nasi, sambel krecek, daging rendang, dan lainnya.  Namun, satu hari sejak kegiatan itu sejumlah warga mulai merasakan sakit perut, diare, muntah, lemas, hingga demam. 

    Gejala tersebut semakin banyak dirasakan warga pada Senin (14/4/2025). “Kalau dugaan sementara memang dari makanan yang disajikan itu. Tetapi kami masih mempertajam penyelidikan beberapa jenis makanan. Tadi sudah diambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan, yang diambil adalah sisa makanan yang masih ada termasuk bahan makanannya,” papar Andi.

    Andi menyampaikan sampai saat ini, Puskesmas Gantiwarno masih melayani apabila ada pasien baru. Mengingat, Puskesmas Gantiwarno sudah memiliki UGD dan rawat inap 24 jam.

    Sementara itu Kabid P2P Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, Hanung Sasmito Wibawa, mengatakan ada sebanyak 64 orang warga Desa Karangturi yang mengalami tanda-tanda keracunan. Antara lain merasa mual, muntah, lemas, dan demam. 

    “Dari 64 orang itu kurang lebih ada 24-an warga yang dirawat inap, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Bagas Waras. Sisanya melakukan rawat jalan. Tetapi kami masih melakukan proses observasi di UGD Puskesmas Gantiwarno. Mudah-mudahan tidak semakin meluas,” ujar Hanung.

    Hanung mengungkapkan warga yang mengalami dugaan keracunan makanan mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia (lanjut usia). 

    Pihaknya mengaku belum mengklasifikasikan secara detail terkait usia para korban. Sebab, saat ini proses pendataan masih terus berjalan. 

    Adapun, gelaran Wayang Kulit tersebut dikatakan dihadiri oleh sekitar 200-an warga. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 64 warga yang mengalami gejala keracunan makanan.

     

  • DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    DKI pastikan arus lalin tetap lancar usai libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus memastikan arus lalu lintas tetap lancar usai libur Lebaran 2025, salah satunya dengan tetap melakukan pengaturan dan pengawasan di berbagai ruas jalan Jakarta secara rutin.

    “Guna meminimalisir kepadatan lalu lintas, kami juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku dan menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Tak hanya itu, Dishub DKI juga menempatkan petugas di lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.

    Seiring berakhirnya masa Lebaran Idul Fitri 1446 H, aktivitas masyarakat di Jakarta kembali meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kembali berjalannya kegiatan-kegiatan perkantoran, bisnis dan sekolah yang sebelumnya sempat libur selama periode cuti bersama Lebaran.

    Selain itu, masyarakat yang sebelumnya mudik ke kampung halaman juga kembali beraktivitas di wilayah Jakarta.

    Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, volume lalu lintas pada ruas–ruas jalan pada Kamis (10/4) tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan volume lalu lintas pada hari-hari biasa.

    Selain itu, berbagai peraturan lalu lintas yang sebelumnya ditiadakan pun kini diberlakukan kembali. Di antaranya peraturan Sistem Ganjil Genap (Gage) dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    “Setelah libur Lebaran 2025, ganjil genap kembali diberlakukan mulai 8 April 2025 dan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai kembali pada 13 April 2025,” ujar Syafrin.

    Dia pun mengingatkan bahwa saat ini sejumlah pekerjaan konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pekerjaan konstruksi lainnya di Jakarta masih berlangsung.

    Oleh karena itu, pihaknya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi konstruksi, sehingga masyarakat dapat menghindari ruas-ruas jalan tersebut untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat adanya penyempitan ruas jalan.

    Berbagai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta, antara lain pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur MRT Jakarta Fase 2A (HI – Kota) sepanjang 5,8 km di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H Thamrin, Jalan Suryopranoto.

    Kemudian terdapat pekerjaan konstruksi Stasiun dan Jalur LRT Fase 1B (Velodome – Manggarai) sepanjang 6,4 km di Jalan Pemuda, Jalan Manggarai, dan Jalan Pramuka.

    Selain itu, ada juga pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepanjang 159,783 km di Jalan Raya Bogor, Jalan Pondok Gede, Gunung Sahari dan berbagai ruas wilayah Jakarta lainnya.

    Terakhir, ada pekerjaan konstruksi Jaringan Perpipaan Jakarta yakni Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 sepanjang 75,93 km di berbagai ruas wilayah Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025