Blog

  • KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    KPPU: Peningkatan kualitas persaingan usaha wujudkan pertumbuhan 8%

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

    Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

    Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

    “Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

    Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

    Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

    “Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

    “Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Serentak di 8 Lokasi

    Pertamina Gelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Serentak di 8 Lokasi

    Jakarta

    PT Pertamina (Persero) terus memastikan keamanan dan kelancaran operasional infrastruktur strategis terutama kilang dan Terminal BBM (TBBM) dengan menggelar Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis.

    Senior Vice President HSSE PT Pertamina (Persero), Wenny Ipmawan mengatakan Apel Kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengamanan Kilang dan TBBM Pertamina sebagai instalasi strategis yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Apel Kesiapsiagaan ini menunjukkan sinergi penting seluruh komponen pengamanan meliputi TNI, Polri, Pemerintah dan Security dan Perwira Pertamina dalam memastikan keamanan objek vital nasional di lingkungan Pertamina Group,” ujar Wenny dalam siaran pers, Rabu (3/12/2025).

    Apel Kesiapsiagaan dilakukan serentak di 8 lokasi meliputi RU V Balikpapan (Kalimantan), Pertamina Hulu Rokan (Riau), IT Jakarta-Plumpang (DKI Jakarta), RU II Dumai (Riau), RU VI Balongan (Jawa Barat), RU IV Cilacap (Jawa Tengah), PIS/PET LPG Tanjung Sekong (Banten) dan RU III Plaju (Sumatra Selatan), pada Senin (1/12).

    Wenny menambahkan Apel Kesiapsiagaan melibatkan 2.100 personel terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Security Pertamina, Pekerja & Manajemen Unit Operasi, serta unsur BKO Satgas Obvit (Objek Vital Nasional).

    Dalam gelaran ini, Pertamina menampilkan demonstrasi berbagai alutsista lengkap seperti kendaraan tempur lapis baja 6×6 buatan PT Pindad yakni Anoa, kendaraan taktis ringan Maung, Rudal Starstreak, Patwal PM, Kendaraan PMK & Ambulance.

    “Demonstrasi ini untuk menguji kesiapan pengamanan berlapis pada kilang, terminal, dan fasilitas strategis Pertamina sekaligus memperkuat interoperabilitas Pertamina-TNI-Polri dalam pengamanan energi nasional,” imbuh Wenny.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menambahkan Pertamina mengapresiasi kolaborasi dalam pengamanan instalasi strategis tersebut. Kolaborasi akan memperkuat peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional di seluruh Indonesia.

    “Pertamina terus memastikan sinergi lintas pemangku kepentingan berjalan solid jelang masa Natal dan Tahun Baru sehingga akan memperkuat kinerja Satgas Nataru yang telah aktif sejak 13 November 2025,” tandas Baron.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (prf/ega)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    IHSG Pecah Rekor 21 Kali Era Purbaya, Sri Mulyani Cuma Sekali

    Jakarta

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah atau All-Time High (ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. ATH ini tercatat di dua era Menteri Keuangan berbeda.

    Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menyebut kedua era ATH ini terjadi pada era dua kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu), yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun secara akumulasi, Iman menyebut ATH terbanyak dicapai pada era Purbaya.

    Ia merinci, 21 ATH tembus di era Purbaya, sementara di era Sri Mulyani, IHSG hanya satu kali tembus ATH. IHSG menembus ATH era Purbaya karena menembus level 8.000.

    “Sri Mulyani 1 kalinya, Pak Purbaya 21 kali karena tembus 8.000 zaman beliau, pak. Jadi, kalau kita bicara 8.000 and then setiap dua bulan ini naik terus, pak, sampai kemarin 8.600,” ungkap Iman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Iman menilai, kenaikan IHSG ini didorong ekspektasi investor terhadap ekonomi di era Purbaya. Saat ini, IHSG berada di level 8.635,11 atau naik 0,12%. IHSG tercatat naik sepanjang 2025 sebesar 21,97%.

    “Jadi bisa kita bayangkan dampak dari pada persepsi investor terhadap ekonomi kita ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut kenaikan IHSG menjadi hal yang luar biasa. Apalagi, ATH terbanyak terjadi di zaman Purbaya.

    “Zaman Pak Purbaya (ATH terbanyak)? Waduh luar biasa ini,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: IHSG Terkoreksi, Sentimen Global dan Tekanan Rupiah Jadi Pemicu Utama

    (ahi/ara)

  • Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Diancam dibekukan, Dirjen Bea Cukai janji benahi kinerja

    Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kinerja, pelayanan, serta menghapus citra negatif Bea Cukai.

    Hal itu ia sampaikan menanggapi ultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi mengembalikan sistem kepabeanan ke model Orde Baru jika pembenahan internal tak berjalan dengan baik.

    “Intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi. Yang pasti, Bea Cukai ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka dalam Konferensi Pers Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal Kanwil DJBC Jakarta, Rabu.

    Untuk strategi pembenahan DJBC, Djaka menyebut transformasi budaya kerja dan peningkatan pengawasan sebagai prioritas.

    “Mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” katanya.

    Menurut dia, perbaikan pelayanan harus dirasakan langsung masyarakat.

    Djaka menjelaskan, sejumlah perbaikan sudah berjalan di DJBC, termasuk penggunaan teknologi akal imitasi (AI) guna memberantas praktik underinvoicing.

    Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Menkeu Purbaya yang meminta waktu satu tahun guna membenahi Bea Cukai.

    Djaka menyatakan optimistis penuh terhadap target tersebut.

    “Harus optimistis. Kalau kita enggak optimistis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan makan gaji buta? Tentu tidak akan mau,” ujarnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan reformasi instansi tidak bisa dilakukan tanpa dukungan publik.

    Djaka menyebut aspek yang perlu dibenahi mencakup kualitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga citra institusi.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, jika kinerja Bea Cukai tidak menunjukkan perbaikan berarti, Ia mengancam dapat mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan ke model era Orde Baru melalui pelibatan SGS.

    Pada masa tersebut, sebagian pegawai Bea Cukai dirumahkan karena fungsi mereka digantikan SGS dan PT Surveyor Indonesia.

    Meski menegaskan dirinya tidak sedang marah, Purbaya meminta seluruh jajaran Kemenkeu bekerja serius.

    Pelibatan SGS hanya sebagai opsi cadangan bila pembenahan internal mandek. Namun ia tetap optimistis, terutama karena teknologi internal Bea Cukai kini berkembang pesat.

    Adapun Purbaya menyoroti dua persoalan utama yang harus segera dibenahi, yakni praktik underinvoicing ekspor serta lolosnya barang ilegal.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Pertamina Patra Niaga Tinjau Pekerja-Keluarga Terdampak Banjir Medan

    Dirut Pertamina Patra Niaga Tinjau Pekerja-Keluarga Terdampak Banjir Medan

    Jakarta

    Pertamina Patra Niaga bergerak cepat merespons banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan berdampak pada para pekerja di wilayah tersebut. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan pekerja, dan meninjau kondisi di lokasi pengungsian.

    Dalam kunjungannya, Mars Ega menyempatkan diri berbincang dengan keluarga terdampak banjir yang harus mengungsi. Mars Ega memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga fasilitas kesehatan darurat telah tersedia dan tersalurkan dengan baik.

    “Keselamatan para pekerja adalah prioritas yang tidak dapat ditawar. Dalam kondisi bencana seperti ini, perusahaan hadir sebagai keluarga yang memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi aman,” ujar Mars Ega dikutip siaran pers, Rabu (3/12/2025).

    Hal itu diungkapkan Mars Ega dalam kunjungannya, Senin (1/12).

    Mars Ega menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan pekerja dan keluarganya berada dalam kondisi aman, terutama saat wilayah operasional menghadapi situasi bencana.

    Pertamina Patra Niaga memastikan proses evakuasi dilakukan secara terarah, serta menyiapkan lokasi pengungsian yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja dan keluarga yang terdampak banjir mendapatkan dukungan yang memadai, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun pemulihan ke depan. Pertamina Patra Niaga memastikan setiap Perwira dan keluarga tetap mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pendampingan penuh,” pungkas Mars Ega.

    (prf/ega)

  • Kronologi BNN-Bais TNI Ringkus Gembong Narkoba Dewi Astutik di Kamboja

    Kronologi BNN-Bais TNI Ringkus Gembong Narkoba Dewi Astutik di Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI serta Bea dan Cukai meringkus gembong narkoba internasional Dewi Astutik alias Mami.

    Penangkapan Dewi berlangsung di Kamboja pada Senin (1/12/2025) dan tiba di Tanah Air pada Selasa (2/12/2025) malam melalui Bandara Soekarno-Hatta. 

    Operasi dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan. Diketahui tim operasi pengejaran telah dibentuk sebulan lalu.

    Kepala BNN, Suyudi Ario Seto mengatakan operasi penangkapan berdasarkan Red Notice Interpol Nomor A35363-2025 serta Surat DPO BNN Republik Indonesia Nomor 31 Inter DX 2024 yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2024.

    “DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekitar bulan Mei 2025 lalu,” katanya, dikutip dari akun Instagram @infobnn.ri, Rabu (3/12/2025).

    Dia menyampaikan penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. 

    Suyudi menjelaskan, Dewi diamankan saat menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville, Kamboja. Setelah itu Dewi dipindahkan ke Phnom Penh untuk proses verifikasi identitas dan penyerahan resmi lintas otoritas.

    Dewi masuk dalam daftar buronan internasional dan termasuk jaringan Golden Triangle yang digagalkan pada Mei 2025 serta beberapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.

    Lebih lanjut, Dewi akan menjalani pemeriksaan intensif untuk digali perihal aliran dana, logistik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan internasional di sejumlah negara.

    Jejaring ini diketahui beraktivitas dalam pengambilan dan distribusi narkotika berbagai jenis, termasuk kokain, sabu, dan ketamin, menuju Asia Timur dan Asia Tenggara.

  • Antareja Mahada Makmur kerahkan tim ERT ke wilayah bencana Sumatera

    Antareja Mahada Makmur kerahkan tim ERT ke wilayah bencana Sumatera

    Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Antareja Mahada Makmur (AMM) mengerahkan tim emergency response team (ERT), yang terintegrasi dalam komando ESDM Siaga Bencana, ke dua wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera yakni Woyla Barat, Aceh, serta Kabupaten Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumut.

    Koordinator lapangan ERT AMM Abdillah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan, sebagai bagian dari PT Putra Perkasa Abadi Group, pihaknya merespons cepat bencana di Aceh melalui proses evakuasi dan pemulihan psikososial.

    “Tim ERT AMM tiba di Aceh pada Jumat (27/11/2025), dengan kekuatan delapan personel yang mencakup koordinator, rescuer, dan tenaga medis. Mereka langsung terlibat dalam penyelamatan warga yang terisolasi banjir dan mendistribusikan bantuan makanan kepada penduduk terdampak,” jelasnya.

    Tim juga menyiapkan pos pelayanan kesehatan dan melaksanakan kegiatan psikososial bagi anak-anak di pos pengungsian.

    Penanganan ini menjadi bagian penting untuk memulihkan kondisi mental korban setelah bencana.

    Abdillah menambahkan pelayanan kesehatan dan pendampingan di pengungsian akan dijalankan secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.

    Di Kabupaten Batangtoru, ERT AMM memperkuat operasi SAR sejak 30 November 2025 dengan mengerahkan 11 personel, termasuk tenaga paramedis, anggota SAR, operator alat berat, serta personel logistik.

    “Mereka bersama aparat setempat melakukan pencarian korban, membuka akses jalan, serta memberikan layanan kesehatan dasar,” kata Koordinator ERT untuk wilayah Sumatera Utara Addin Himawan.

    Bantuan berupa sembako, air minum, dan kebutuhan bayi turut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas yang mengungsi di desa-desa sekitar.

    Addin juga menjelaskan, tim dibagi menjadi dua unit kerja agar penanganan dapat dilakukan secara paralel yakni satu unit fokus pada evakuasi dan pencarian korban, sedangkan unit lainnya menangani layanan medis dan penyaluran bantuan.

    Tim membuka pos medis serta membagikan paket bantuan di beberapa titik, termasuk Huta Godang, Garoga, Kampung Durian, dan Muara Ampolu.

    Selain itu, ERT AMM juga terlibat dalam dukungan perbaikan jembatan serta operasi SAR lanjutan di Kecamatan Garoga.

    “Seluruh anggota tim dibekali pelatihan dan peralatan sesuai standar emergency response, memastikan setiap operasi berjalan aman, cepat, dan tepat sasaran,” sebut Addin.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)

  • RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    RI Mau Ikut Suplai Makan Untuk Jamaah Haji-Umrah di Mekkah, Berpotensi Raup 60 T

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp 50-60 triliun. Menurutnya ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

    “Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50-60 triliun makanan saja,” kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

    Meski begitu, menurutnya saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk ke Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

    “Nah ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian, karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia,” terangnya.

    Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas dengan Indonesia masuk dalam ekosistem makanan jemaat haji dan umroh, perjalanan menuju tanah suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

    “Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” ucapnya.

    “Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji,” tegas Zulhas lagi.

    Meski begitu, Zulhas mengatakan sekarang ini pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi, sebab ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

    “Tadi kita putuskan agar POM kita disini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan, apakah siap saji, apakah fresh itu ya, ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak boleh.” katanya.

    Hal senada disampaikan oleh Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf, yang mengatakan potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji sebesar Rp 20 triliun dan umrah sebesar Rp 40 triliun. Total potensi ekonomi penyediaan makan jamaah ini dapat mencapai Rp 60 triliun.

    “Perputaran keuangan haji kita hampir Rp 20 triliun, perputaran keuangan umrah sekitar Rp 40 triliun. Sehingga perputaran uangnya begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Irfan.

    “Karena itu kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita dan nanti jamaah umrah kita bisa disuplai dari Indonesia,” tuturnya menambahkan.

    Lihat juga Video: BPKH Hadirkan Bumbu Asli Nusantara untuk Katering Jemaah Haji

    (igo/eds)