Blog

  • Sisa Luka dan Duka Warga Palembayan Sumbar Usai Dihantam Banjir Bandang

    Sisa Luka dan Duka Warga Palembayan Sumbar Usai Dihantam Banjir Bandang

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) masih terus bergerak untuk membersihkan sampah yang berapa di sejumlah titik sebanyak 3.327 ton sampah yang harus segera dievakuasi demi keamanan pantai dalam waktu sembilam hari.

    “Meski volumenya sangat besar, tidak semua material perlu diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta dikutip dari Antara, Rabu (3/12/2025).

    Fadelan menegaskan, total dari tumpukan sampah yang fantastis mencapai 3.327 ton itu mencakup backlog lima hari, sampah spesifik bencana yang diakibatkan dari pemukiman yang terdampak.

    “Serta kayu gelondong dalam jumlah besar yang terbawa dari hulu sungai, mengakibatkan beberapa titik di pantai ini menjadi lautan kayu, beban sampah yang terbesar adalah kayu gelondongan yang diperkirakan mencapai 1.100 ton,” kata Fadelan.

    Namun, DLH menyatakan bahwa angka sampah yang harus diangkut tidak sampai separuhnya, karena ada beberapa manfaat bagi kawasan pesisir dari hasil pascabencana tersebut.

    Masyarakat di kawasan pesisir juga membantu mengevakuasi sampah-sampah kayu yang berserakan di pesisir panti, namun ada maksud lain dari masyrakat pesisir untuk memungut sampah-sampah tersebut.

    Kayu-kayu yang diangkut oleh pesisir pantai itu memanfaatkan kayu tersebut sebagai pelaku usaha kecil yang menggunakan sebagai bahan bakar untuk produksi

    “Kami berupaya agar tidak semua sampah kayu masuk ke TPA. Selain dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagian besar akan kami salurkan ke PT Semen Padang sebagai bahan bakar alternatif,” ucap Fadelan.

  • Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Pakar IPB: Legalitas lahan syarat mutlak Peremajaan Sawit Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit IPB University Budi Mulyanto menilai penyelesaian persoalan legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

    “Kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar untuk menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan bagi masyarakat, terutama bagi jutaan petani sawit yang menggantungkan hidup pada lahan mereka,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan penataan batas kawasan hutan secara lengkap dan rinci sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta memastikan bahwa setiap proses penetapan kawasan hutan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat.

    Hal itu pun senada dengan tanggapannya mengenai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menimbulkan keresahan di kalangan petani.

    Menurut Budi, masalah inti berada pada lemahnya proses penyusunan peta kawasan hutan dan tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan terutama UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak atas tanah.

    Dalam implementasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025, banyak kebun sawit rakyat dilaporkan berada di dalam kawasan hutan oleh Satgas PKH.

    Budi menilai penetapan tersebut sangat meresahkan petani sawit, terutama bagi mereka yang telah menguasai atau memiliki hak atas tanah secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ia menambahkan Undang-Undang Kehutanan secara jelas menyebutkan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, tanah yang telah dikuasai atau dimiliki masyarakat, baik melalui izin lokasi, kesesuaian tata ruang, maupun hak guna usaha (HGU), tidak dapat secara sepihak diperlakukan sebagai kawasan hutan.

    Selain itu, ia menyoroti sejumlah putusan MK terkait hak masyarakat atas tanah dan status kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari penyusunan peta kawasan hutan.

    Ia pun meminta pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap peta kawasan hutan sebelum menggunakannya sebagai dasar penertiban, sekaligus memberikan kebijakan afirmatif yang melindungi petani sawit rakyat dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh peta yang bermasalah.

    “Legalitas lahan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan Program PSR,” katanya.

    Untuk diketahui, dari total 6,7 juta hektare lahan sawit petani, ada sekitar 2,4 juta hektar di antaranya yang wajib replanting karena usia tanaman yang lebih dari 15 tahun.

    Namun, Budi mengatakan program PSR yang dicanangkan pemerintah sejak 2016 tidak berjalan sesuai harapan. Rata-rata realisasi program PSR baru mencapai 50.000 hektare setiap tahunnya.

    Padahal, PSR memiliki target luas 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit.

    “Secara total realisasi program replanting sawit ini baru mencapai 331.007 hektar sejak program ini diluncurkan,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
    transmigrasi
    benar-benar dirasakan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
    Viva Yoga Mauladi
    menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
    HMI
    ) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
    Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
    ”.
    Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
    Pertama
    , transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
    Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
    “Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
    Amanat
    kedua
    adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
    Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan. 
    “Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva. 
    Ketiga
    , transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    . Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
    “Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
    Amanat
    keempat
    adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
    Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.  
    “Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
    Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
    Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
    Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
    Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
    Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
    “Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
    Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
    Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Takut Dilibas Google, Pencipta ChatGPT Nyalakan Alarm Peringatan

    Takut Dilibas Google, Pencipta ChatGPT Nyalakan Alarm Peringatan

    Jakarta

    Perlombaan AI semakin memanas dan OpenAI mulai merasakan tekanannya. Pengembang ChatGPT dilaporkan menyalakan ‘alarm peringatan’ karena semakin dipepet kompetitor seperti Google dan Anthropic.

    CEO OpenAI Sam Altman kabarnya menerbitkan memo yang mendesak karyawannya untuk meningkatkan produk andalannya ChatGPT dan menunda pengembangan program lainnya.

    Dalam memo internal, seperti yang dilaporkan Wall Street Journal dan The Information, Altman mengatakan OpenAI akan menunda inisiatif seperti iklan, agen belanja dan kesehatan, serta asisten pribadi Pulse, untuk fokus meningkatkan ChatGPT.

    Peningkatan yang dimaksud mencakup fitur inti seperti performa yang lebih cepat dan andal, personalisasi lebih baik, dan kemampuan menjawab lebih banyak pertanyaan.

    Memo itu mengatakan karyawan OpenAI yang bertugas meningkatkan ChatGPT akan mengikuti rapat harian, dan Altman mendorong pemindahan anggota tim sementara untuk mempercepat pengembangan.

    Arahan ini menunjukkan terbaliknya posisi OpenAI dan Google dalam perlombaan AI. Pada tahun 2022, Google juga pernah mendeklarasikan ‘alarm peringatan’ miliknya sendiri setelah kedatangan ChatGPT.

    Saat itu, CEO Google Sundar Pichai merombak tim-tim di seluruh perusahaan untuk mengembangkan prototipe dan produk AI yang dapat bersaing dengan ChatGPT, seperti dikutip dari ArsTechnica, Rabu (3/12/2025).

    Google sendiri baru saja meluncurkan model AI terbarunya Gemini 3 yang langsung melampaui pesaingnya dalam berbagai tolak ukur industri dan metrik populer. Kehadiran image generator Nano Banana yang populer juga mendorong pertumbuhan pengguna Google Gemini.

    Menurut laporan Business Insider, jumlah pengguna Google Gemini melonjak dari 450 juta pengguna bulanan pada bulan Juli menjadi 650 juta pengguna pada Oktober. Sementara itu ChatGPT memiliki lebih dari 800 juta pengguna aktif mingguan, menurut data OpenAI.

    (vmp/vmp)

  • Jenis Mobil yang Diusulkan Dapat Insentif biar Harganya Lebih Murah

    Jenis Mobil yang Diusulkan Dapat Insentif biar Harganya Lebih Murah

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif masih butuh suntikan insentif. Sebab, kondisi saat ini industri otomotif sedang tidak baik-baik saja. Jika tidak diselamatkan, dikhawatirkan dampaknya bisa sampai PHK di industri ini.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem industrinya dari hulu-hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23%. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Kemenperin menegaskan, insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    “Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan tertulis.

    Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    Adapun jenis mobil yang diusulkan mendapatkan insentif adalah mobil di segmen menengah-bawah. Selain itu, mobil produksi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi juga diutamakan.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.,” ungkap Febri.

    (rgr/dry)

  • Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Liputan6.com, Jakarta Nurhidayah, istri Indra Jaya Usman (IJU) legislator dari Partai Demokrat tersangka kasus korupsi dana siluman DPRD NTB, membantah keterlibatan sebagai pengepul aliran uang.

    Kuasa Hukum Nurhidayah, Abdul Majid mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhidayah bukan soal aliran uang yang dibagikan suaminya.

    “Kami dampingi beliau (Nurhidayah) ke penyidik kejaksaan hanya untuk mengkonformasi pertanyaan lanjutan yang sudah ditanyakan pada pemeriksaan beberapa waktu lalu, yaitu apakah mengenal dua tersangka lainnya, itu saja,” ujar Majid, Selasa (2/12).

    Saat ditanya, apakah Nurhidayah mengetahui soal pembagian uang yang dilakukan oleh suaminya. Majid, tegas membantah. Menurutnya, Nurhidayah tidak pernah mencampuri urusan suaminya meskipun mereka satu ranjang.

    “Intinya Bu Nurhidayah tidak tahu sama sekali soal aliran uang yang dibagi oleh suaminya. meskipun mereka satu rumah,” ujar Majid.

    Untuk itu, Majid meminta agar publik tidak terlalu membesar-besarkan soal dugaan keterlibatan Nurhidayah di kasus ‘Dana Siluman’ ini.

    “Ini adalah upaya klarifikasi dari kami agar tidak membias,” tutup Abdul Majid.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Mereka adalah Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan dua anggota DPRD lainnya yakni, Indra Jaya Usman (IJU) dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip.

    Penyidik menahan ketiganya di dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda selama 20 hari. Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Sementara itu, Muhammad Nashib Ikroman di Rutan Lombok Tengah.

    Terhadap ketiganya, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Untuk diketahui, sejak awal bergulirnya penanganan kasus dugaan korupsi ini, Tim Pidsus Kejati NTB telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Mereka berasal dari kalangan anggota DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pihak kontraktor yang diduga sebagai pengepul uang.

    Penyidik juga telah menyita barang bukti uang senilai Rp 2 miliar lebih dari 15 orang anggota DPRD NTB. Uang miliaran rupiah tersebut dibagikan oleh para tersangka kepada rekan-rekan anggota dewan lainnya dengan variasi 150-300 juta rupiah per anggota.

    Setelah penetapan tersangka, penyidik kini tengah memeriksa puluhan anggota DPRD NTB lainnya untuk dimintai keterangan.

  • 6 Keunggulan Samsung Galaxy Z TriFold, HP Lipat Tiga dengan Kamera 200MP

    6 Keunggulan Samsung Galaxy Z TriFold, HP Lipat Tiga dengan Kamera 200MP

    Liputan6.com, Jakarta Samsung Galaxy Z TriFold baru saja meluncur, HP lipat tiga di era AI yang didukung inovasi selama sepuluh tahun. 

    Ponsel berdesain multi-lipat ini memiliki bentuk ramping dan ketika dibuka akan menghadirkan layar imersif 10 inci. Layar ini diklaim bisa meningkatkan produktivitas dan pengalaman menonton serta mobile yang belum pernah ada di ponsel lainnya.

    “Melalui bertahun-tahun inovasi dalam bentuk faktor ponsel lipat, Galaxy Z TriFold menjawab salah satu tantangan terpanjang di industri mobile, menghadirkan keseimbangan sempurna antara portabilitas, performa premium, dan produktivitas dalam satu perangkat,” ujar CEO, Presiden dan Head of Device aXperience Division Samsung Electronics, TM Roh, dikutip dari laman resmi Samsung, Rabu (3/12/2025).

    Ia menambahkan, Galaxy Z TriFold memperluas batasan dari apa yang mungkin dilakukan untuk bekerja, berkreasi, dan terhubung di dunia mobile.

    Galaxy Z TriFold menghadirkan performa tingkat flagship yang ditenagai Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, kamera 200MP, dan baterai terbesar Samsung pada ponsel lipat sejauh ini.

    Baterai tiga sel berkapasitas 5600mAh ditempatkan di setiap panel perangkat untuk distribusi daya seimbang, manajemen termal yang optimal, dan daya tahan seharian. Galaxy Z TriFold dipadukan dengan 45W super fast charging untuk memungkinkan pengguna bekerja tanpa batas.

  • Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Paus Leo Kritik Sentimen Anti-Muslim di Eropa dan AS

    Vatican City

    Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Leo XIV, melontarkan kritikan terhadap aktivis anti-migran yang mengobarkan “ketakutan” terhadap Islam. Dia mengatakan bahwa kerja sama antara umat Kristen dan Muslim di Lebanon, yang baru saja dikunjunginya, harus menjadi contoh bagi Eropa dan Amerika Serikat (AS).

    Kritikan itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan Paus berusia 70 tahun itu saat berbicara kepada wartawan di dalam penerbangan pulang ke Roma usai kunjungan luar negeri ke Turki dan Lebanon — kunjungan pertamanya ke luar Italia sejak terpilih untuk memimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia pada Mei lalu.

    Dikatakan oleh Paus Leo bahwa sentimen anti-Muslim “seringkali dipicu oleh orang-orang yang menentang imigrasi dan berusaha menjauhkan orang-orang yang mungkin berasal dari negara lain, agama lain, ras lain”.

    Dia menyebut kunjungannya ke Lebanon dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa “dialog dan persahabatan antara Muslim dan Kristen itu mungkin”.

    Paus Leo mengatakan bahwa kisah-kisah yang dia dengar selama perjalanannya tentang orang-orang Kristen dan Muslim yang saling membantu merupakan “pelajaran… bahwa kita mungkin seharusnya sedikit mengurangi rasa takut”.

    Paus Leo yang kelahiran AS ini, menghabiskan dua dekade di Peru sebagai misionaris dalam ordo Agustinian.

    Dia kritis terhadap sentimen nasionalis yang berkembang di Eropa dan AS, dengan menyerukan diakhirinya “perlakuan tidak manusiawi” terhadap para migran di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Paus Leo juga mendesak para pengikutnya untuk menolak “pola pikir eksklusif” yang menurutnya telah memicu nasionalisme berlebihan di seluruh dunia.

    Ditegaskan oleh Paus Leo dalam pernyataannya bahwa Gereja Katolik “harus membuka batasan antar masyarakat dan meruntuhkan penghalang antara kelas dan ras”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Gunung Semeru 16 Kali Erupsi Hari Ini, Warga Diminta Jauhi Zona Bahaya

    Gunung Semeru 16 Kali Erupsi Hari Ini, Warga Diminta Jauhi Zona Bahaya

    Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan, kembali membuka aktivitas tambang pasir melalui Surat Edaran Nomor 300.2.1/1/427.76/2025 tentang Imbauan Pelaksanaan Aktivitas Penambangan. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur pengoperasian tambang secara terbatas, terukur, dan aman, menyusul hasil audiensi Forkopimda bersama para pelaku tambang pada 28 November 2025.

    Keputusan ini mengakhiri masa jeda aktivitas tambang di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Semeru, sekaligus memberi kepastian bagi berbagai sektor yang bergantung pada pasokan material tambang, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga roda ekonomi masyarakat.

    Namun pemerintah menegaskan bahwa pembukaan kembali aktivitas ini bukanlah pelonggaran, melainkan langkah penuh kehati-hatian dengan standar keselamatan yang diperketat.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, Melalui SE tersebut, penambangan hanya diperbolehkan berlangsung pada pukul 08.00–16.00 WIB. Batas waktu ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses tetap berada dalam jangkauan monitoring petugas dan meminimalkan risiko aktivitas pada waktu rentan.

    “Poin paling krusial dalam regulasi ini adalah kewajiban penghentian aktivitas tambang seketika apabila sensor PVMBG merekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 20 mm dalam durasi signifikan. Ketentuan ini ditegaskan sebagai mekanisme proteksi dini terhadap ancaman banjir lahar yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan para pekerja di lapangan,” ujarnya Rabu (3/12/2025).

    Di sisi lain, Pemkab Lumajang kata Indah, juga mengatur lalu lintas angkutan tambang untuk menjaga keselamatan publik. Jam angkut pasir tidak boleh bersinggungan dengan waktu berangkat dan pulang sekolah demi melindungi mobilitas pelajar dan mengurangi risiko kemacetan serta kecelakaan.

    “Setiap armada diwajibkan menutup bak truk dengan terpal untuk mencegah tumpahan material yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain,”tambahnya

    Dengan penegasan regulasi melalui SE Nomor 300.2.1/1/427.76/2025, Pemkab Lumajang ingin memastikan bahwa pembukaan kembali aktivitas tambang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi contoh kedisiplinan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi risiko.

    “Pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha tambang, sopir angkutan, serta masyarakat desa di sekitar aliran sungai Semeru untuk mematuhi ketentuan ini. Disiplin kolektif menjadi kunci agar sektor tambang berjalan produktif tanpa mengabaikan keselamatan, sebuah prinsip yang ditegaskan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pengelolaan DAS Semeru,” paparnya.

  • TNI Kirim Bantuan ke Aceh Tamiang, Logistik Diterjunkan Pakai Parasut dari Pesawat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        3 Desember 2025

    TNI Kirim Bantuan ke Aceh Tamiang, Logistik Diterjunkan Pakai Parasut dari Pesawat Nasional 3 Desember 2025

    TNI Kirim Bantuan ke Aceh Tamiang, Logistik Diterjunkan Pakai Parasut dari Pesawat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendistribusikan bantuan logistik untuk warga yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kualasimpang, Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (2/12/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes
    TNI
    Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan logistik tersebut dibawa oleh dua pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara, CN-295 A-2904 dan C-130J Super Hercules.
    Sementara itu, pendistribusian menggunakan metode
    airdrop
    yang dilengkapi dengan parasut.
    “Pesawat C-130J Super Hercules 1340 juga turut memperkuat operasi kemanusiaan dengan melaksanakan
    dropping
    20 bendel LCA paket bantuan dengan total berat 2,5 ton,” kata Freddy, dalam siaran pers, Rabu (3/12/2025).
    Menurut dia, kapasitas angkut besar dan jangkauan luas yang dimiliki Hercules menjadikan peran vital dalam pengiriman bantuan skala besar ke wilayah terdampak.
    “Pesawat CN-295 A-2904 menyalurkan bantuan melalui penerjunan sebanyak 90 helibox berisi bahan kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Penerjunan dilakukan dalam tiga kali penurunan dengan total beban 450 kilogram,” kata dia.
    Dalam hal ini, Freddy menuturkan metode
    airdrop
    digunakan karena sebagian besar akses darat masih terputus akibat tingginya genangan dan kondisi medan yang belum memungkinkan dilalui kendaraan.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 
    Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka. 
    “Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
    Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    Sebanyak 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan.
    Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh. 
    Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut. 
    Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa. Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.