Xcloud.id

Blog

  • Subbrand Chery iCar Bakal Ramaikan IIMS 2025, Bawa SUV V23?

    Subbrand Chery iCar Bakal Ramaikan IIMS 2025, Bawa SUV V23?

    JAKARTA – Pasar otomotif Indonesia dipastikan akan kedatangan merek baru lagi asal China, merek yang dimaksud yaitu iCar subbrand dari Chery Group yang akan mengikuti pameran IIMS 2026.

    Kepastian tersebut tertera dalam gambar saat konferensi pers IIMS 2026, dari berbagai brand mobil ada nama iCar. Memang, iCar sendiri sudah hadir di negara tetangga Malaysia, dan artinya tak lama lagi akan hadir di Indonesia.

    “Iya (di bawah Chery Gorup), nanti akan ada Lepas, Jaecoo,” katanya, saat dikonfirmasi saat konferensi pers, di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 2 Desember.

    Ketika disinggung terkait produknya, ia tak merinci detail model apa yang akan dibawa, hanya saja diprediksi V23 akan menjadi model perdana yang akan diperkenalkan, mengingat sudah hadir di negara tetangga.

    “Kalian juga sudah pasti tahu (model V23),” tambahnya.

    Secara desain, mobil yang pernah tim VOI temui saat berkunjung ke Wuhu, China, menampilkan kesan yang kokoh terinspirasi dari mobil-mobil offroad ternama seperti Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class.

    Hal ini terlihat jelas dari bodinya yang tegak, lampu depan bundar, lengkungan roda yang bersudut dan pintu belakang bukaan samping dengan kotak utilitas terpasang.

    Interior V23 juga tampak lebih fungsional, karena tidak mengintegrasikan semua fungsi kendaraan ke dalam layar sentuh infotainment sentral berukuran 15,4 inci. Bagi yang menyukai sentuhan, panel dengan tombol putar yang terletak tepat di bawah ventilasi udara.

  • Kandungan Obat Batuk Sirup Tahun 1900-an, Bikin Terkejut!

    Kandungan Obat Batuk Sirup Tahun 1900-an, Bikin Terkejut!

    Jakarta –

    Kandungan obat batuk sirup tahun 1900-an ini bikin kaget jagat maya. Bukan cuma kandungannya, dosisnya juga dipertanyakan apakah dapat dijamin aman bagi pasien.

    Obat yang dikenal dengan nama ‘One Night Cough Syrup’ atau ‘Sirup Batuk Satu Malam’ ini ramai dibahas di internet. Komponen utamanya adalah alkohol 1%, cannabis indica, kloroform, dan ‘morfia’ (istilah lama untuk morfin).

    Tidak jelas kapan botol ini dibuat, tetapi Kohler Manufacturing memproduksi sirup ini sejak tahun 1880-an dan seterusnya. Jenis sirup ini umum digunakan sepanjang tahun 1900-an.

    Yang pasti, sirup khusus ini dibuat setelah tahun 1906, karena mematuhi ‘Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan 1906’, yang melarang peredaran makanan dan minuman ilegal di AS.

    Menariknya, meskipun sirup ini tampak membingungkan bagi kita yang hidup di zaman ini, sirup ini sangat umum digunakan sebagai obat batuk pada masa itu. Morfin, heroin, dan turunan opium lainnya digunakan untuk meredakan nyeri dan menghentikan batuk.

    Kloroform juga konon membantu meredakan batuk dan membuat pasien mengantuk, sementara alkohol dan ganja membantu meredakannya dengan membantu pasien tidur.

    Opioid menjadi lebih diatur dan penggunaan kloroform dihentikan setelah FDA menemukannya meningkatkan risiko serangan jantung dan kanker pada tahun 1976. Dengan demikian, sirup obat batuk mengalami perubahan besar pada akhir tahun 1900-an, akan tetapi masih banyak contoh obat liar ini yang masih utuh.

    (ask/afr)

  • Pemerintah Kerahkan Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang

    Pemerintah Kerahkan Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang

    Jakarta (beritajatim.com) — Sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perhubungan telah bergerak dari Medan menuju wilayah terdampak.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet yang diunggah Selasa (2/12/2025) disebutkan, akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

    “Dorongan BBM dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang. Akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui,” tulis Sekretariat Kabinet.

    Pengiriman bantuan dan BBM terus dimaksimalkan. Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan intensif untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

    Video dari udara memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya antre melewati jalur yang masih terendam, menggambarkan tingginya tantangan distribusi bantuan ke daerah yang menjadi salah satu pusat dampak banjir di Aceh.

    Upaya pembukaan akses menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur darat merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan pengerahan alat berat dari PU dan dukungan penuh sektor energi dan transportasi, pemerintah menargetkan arus logistik ke Aceh Tamiang dapat kembali lancar. [hen/aje]

  • 10 Lelang Super Tanker MT Arman 114 Nihil Peserta, Kapal Dikembalikan ke Kejaksaan Regional

    10 Lelang Super Tanker MT Arman 114 Nihil Peserta, Kapal Dikembalikan ke Kejaksaan Regional

    Lelang Super Tanker MT Arman 114 Nihil Peserta, Kapal Dikembalikan ke Kejaksaan
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Proses lelang kapal super tanker MT Arman 114 dan muatan
    light crude oil
    yang dilakukan melalui situs lelang.go.id berakhir tanpa pemenang. Hingga penutupan pada Selasa (2/12/2025) pukul 14.00 WIB, tidak ada satu pun peserta yang mengajukan penawaran.
    Kepala Bidang Hukum dan Informasi KPKNL
    Batam
    , Rahmat, menjelaskan seluruh tahapan lelang sudah berjalan sesuai prosedur. Namun, hasil akhirnya tetap nihil peminat. “Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran. Artinya, tidak ada pemenang lelang,” kata Rahmat, Selasa (2/12/2025).
    Rahmat mengatakan proses lelang sempat diwarnai kendala teknis. Sistem lelang.go.id beberapa kali sulit diakses oleh calon peserta. Selain itu, persyaratan administratif yang cukup banyak membuat sejumlah perusahaan tidak dapat melengkapi dokumen hingga batas waktu.
    Ia menegaskan panitia lelang tidak memiliki kewenangan menjelaskan aspek perkara maupun dasar hukum penyitaan kapal tersebut. Dengan tidak adanya peserta, kapal dan muatan dinyatakan tidak laku. Rahmat menyampaikan objek lelang itu akan dikembalikan lebih dulu ke
    kejaksaan
    untuk dibahas ulang sebelum kemungkinan dilelang kembali.
    “Untuk perkara, seluruhnya menjadi kewenangan kejaksaan,” ujarnya.
    Minimnya peserta juga dibenarkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus. Ia menyebut tidak ada perusahaan yang terdaftar sebagai peserta hingga hari penutupan. “Informasi dari KPKNL, dokumen dari beberapa calon peserta tidak lengkap, sehingga tidak ada yang mendaftar,” jelasnya.
    Priandi mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kejaksaan Agung mengenai langkah selanjutnya. “Kami menunggu petunjuk dari Kejagung,” tambahnya.
    Sebelum lelang digelar, sebanyak 19 perusahaan menghadiri aanwijzing atau penjelasan lelang di Aula Kejaksaan Negeri Batam pada 24 November 2025. Namun, tak satu pun yang mengajukan pendaftaran resmi.
    Untuk diketahui,
    MT Arman 114
    merupakan
    barang rampasan negara
    dalam perkara pencemaran lingkungan oleh nakhoda Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Kapal berbendera Iran itu menjadi salah satu aset terbesar yang dieksekusi kejaksaan tahun ini.
    Objek lelang terdiri dari satu unit
    kapal tanker
    buatan Korea Selatan tahun 1997 dan muatan minyak mentah 166.975 ton. Nilai limit ditetapkan sebesar Rp1.174.503.193.400 dengan jaminan lelang minimal Rp118 miliar.
    Selain berstatus
    barang rampasan
    , kapal MT Arman 114 juga masih bersinggungan dengan perkara perdata yang belum selesai. Panitia lelang tidak memiliki kewenangan menjelaskan lebih jauh proses tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korban Meninggal Bencana Sumatera Capai 753 Orang

    Korban Meninggal Bencana Sumatera Capai 753 Orang

    Jakarta –

    BNPB memperbarui data rekapitulasi terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BNPB mengungkapkan per pagi ini korban meninggal dunia mencapai 753 jiwa.

    Data ini dilihat di website resmi BNPB pukul 07.15 WIB, Rabu (3/12/2025). Tertulis jumlah korban meninggal 753 jiwa, kemudian orang hilang sebanyak 650 jiwa, dan korban terluka sebanyak 2.600 jiwa.

    Sebanyak 576.300 orang tercatat mengungsi. Jumlah pengungsi ini tersebar di Sumut, Aceh, dan Sumbar.

    Selain itu, BNPB juga mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum. Berikut datanya:

    •⁠ ⁠Jembatan rusak sebanyak 299
    •⁠ ⁠Fasilitas peribadatan rusak sebanyak 129
    •⁠ ⁠Fasilitas kesehatan rusak ada 9
    •⁠ ⁠Fasilitas pendidikan rusak sebanyak 323

    •⁠ ⁠Rumah warga rusak berat sebanyak 3.600
    •⁠ ⁠Rumah warga rusak sedang sebanyak 2.100
    •⁠ ⁠Rumah warga rusak ringan sebanyak 3.700

    Secara keseluruhan jumlah korban terdampak dalam bencana ini di Sumut, Aceh, dan Sumbar tercatat 3,3 juta jiwa. BNPB juga mencatat ada 50 kabupaten terdampak bencana.

    (zap/ygs)

  • Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama, Bea Balik Nama Mobil Bekas Dihapus

    Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama, Bea Balik Nama Mobil Bekas Dihapus

    Jakarta –

    Biaya balik nama mobil bekas dihapus. Nah, kamu bisa memanfaatkannya karena biaya lebih ringan. Kalau sudah balik nama, perpanjang STNK mobil bekas pun tak perlu lagi KTP pemilik lama.

    Penghapusan biaya balik nama mobil bekas bikin jadi untung. Setidaknya, buat kamu yang mau melakukan balik nama, biayanya jadi sedikit berkurang. Adapun kebijakan penghapusan biaya balik nama mobil bekas itu tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Biaya Balik Nama Mobil Bekas Dihapus

    Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, biaya balik nama dibebankan pada kendaraan baru, sedangkan kendaraan bekas tak lagi kena biaya. Kendati demikian, masih ada enam biaya lain yang harus dibayarkan saat balik nama.

    Pertama ada PKB dan Opsen PKB. PKB dan opsen tergantung dengan kendaraannya. Kamu bisa melihat/memperkirakan besaran PKB di lembar STNK. Jika ada keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya, maka akan ada denda PKB. Kedua, adalah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Untuk mobil, biasanya dikenakan tarif Rp 143.000. Ketiga ada biaya penerbitan STNK, Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Keempat, ada biaya penerbitan pelat nomor alias TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

    Kelima ada biaya penerbitan BPKB dengan tarif Rp 375.000 untuk mobil. Terakhir ada biaya mutasi bila mobil terdaftar di wilayah berbeda. Biaya penerbitan surat mutasi ke luar daerah Rp 250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

    Selain biaya yang jadi lebih ringan, dengan balik nama kamu juga bisa memperpanjang STNK dengan mudah. Khususnya bagi kamu yang membeli mobil bekas, kalau sudah balik nama maka tak perlu lagi KTP pemilik lama saat perpanjang STNK. Soalnya, mobil bekas itu sudah beralih jadi atas nama kamu. Kecocokan identitas diri dengan identitas kendaraan itu berarti kamu sudah memenuhi syarat utama untuk memperpanjang STNK.

    Kenapa Perpanjang STNK Butuh KTP Asli?

    Tak bisa dimungkiri, KTP pemilik lama menjadi kendala utama bagi mereka yang mau perpanjang STNK mobil bekas. Sebab, belum tentu pemilik mobil lama mau meminjamkan KTP aslinya meski untuk keperluan perpanjangan STNK. Bukan tanpa alasan, berikut ini empat hal penting mengapa KTP asli dibutuhkan saat perpanjang STNK.

    1. Menjamin legalitas kepemilikan kendaraan bahwa kendaraan masih dimiliki oleh pemilik asli sesuai dokumen STNK
    2. Menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain, seperti tindak pidana
    3. Data KTP asli dan fotokopi sama, namun hak atas kepemilikan kendaraan bermotor berbeda
    4. Fotokopi KTP yang dilampirkan tidak menunjukkan keabsahan kepemilikan kendaraan dan dimungkinkan dilakukan tanpa persetujuan pemilik asli.

    Lihat juga Video ‘Cuitan Viral Cek Fisik Kendaraan Bayar Rp 30 ribu, Bikin Polisi Minta Maaf’:

    (dry/rgr)

  • Fakta-fakta Pemeriksaan Ridwan Kamil di KPK, Babak Baru Kasus Korupsi Pengadaan Iklan?

    Fakta-fakta Pemeriksaan Ridwan Kamil di KPK, Babak Baru Kasus Korupsi Pengadaan Iklan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (2/12/2025).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

    “Benar, kami konfirmasi bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada RK, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat tempus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB,” kata Budi, Selasa (2/12/2025).

    Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK untuk didalami terkait dugaan korupsi pengadaan iklan.

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 10.40 WIB, Selasa (2/12/2025). Dia tampak ditemani oleh pengacara.

    RK mengatakan kedatangannya hari ini untuk menjaga transparansi dan memberikan klarifikasi terkait kasus yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Ya intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum, makanya saya datang dalam rangka transparansi juga memberikan kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik,” katanya kepada jurnalis.

    Dia mengatakan klarifikasi ini sekaligus mencegah persepsi yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan. Dia menyampaikan siap mendukung KPK untuk memberikan berbagai informasi terkait perkara tersebut.

    “Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. tapi intinya saya siap dan mendukung kpk memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB,” jelasnya.

    Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan para penyidik KPK selama 6 jam. Dalam pemeriksaan itu, Ridwan Kamil ditanya berbagai macam hal, termasuk jual-beli mobil Mercedes Benz dengan Ilham Habibie.

    Ridwan Kamil menjelaskan, pembelian mobil tersebut menggunakan dana pribadi.

    “Maka semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira gitu,” katanya.

    Begitupun terkait motor Royal Enfield 500 Classic Limited Edition yang disita dari kediamannya di Bandung. Perlu diketahui, KPK sempat memanggil Ilham Habibie untuk dimintai keterangan.

    KPK turut menyita uang Rp1,3 miliar yang berasal dari pembelian mobil Mercy. KPK menduga Ridwan Kamil membeli aset tersebut menggunakan dana dari hasil korupsi.

  • Tingkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, Polres Ngawi Gelar Pelatihan PPGD

    Tingkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, Polres Ngawi Gelar Pelatihan PPGD

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Ngawi mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) pada Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini diikuti para Kanit Binmas Polsek jajaran, Bhabinkamtibmas, serta Polisi RW sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan personel di lapangan.

    Pelatihan berlangsung di Aula Perintis Polres Ngawi, Jalan Bernadip, dan dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Ngawi, AKP Agus Purwanto, bersama tenaga kesehatan Sidokkes Polres Ngawi, dr. Anis Hudawi.

    Dalam sesi pelatihan, peserta dibekali berbagai materi penanganan kedaruratan, mulai dari penanganan orang pingsan, henti napas, luka berat, hingga teknik evakuasi sederhana yang dapat dilakukan sebelum tenaga medis tiba di lokasi. Kemampuan dasar ini dinilai penting mengingat anggota Bhabinkamtibmas dan Polisi RW sering menjadi pihak pertama yang hadir ketika kejadian darurat terjadi di wilayah binaan.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan peningkatan kemampuan PPGD merupakan bagian dari komitmen Polres Ngawi dalam memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan responsif kepada masyarakat.

    “Personel Polri harus siap membantu masyarakat kapan pun dan di mana pun. Melalui pelatihan PPGD ini, setiap anggota diharapkan memahami langkah-langkah pertolongan pertama secara benar sehingga dapat menyelamatkan nyawa dalam situasi genting,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Polres Ngawi berharap seluruh peserta mampu mengaplikasikan keterampilan PPGD baik dalam tugas kedinasan maupun saat berada di lingkungan masyarakat. Peningkatan kompetensi dasar pertolongan pertama ini juga menjadi bagian dari strategi Polres Ngawi untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, sigap, dan profesional.

    Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, Polres Ngawi menargetkan seluruh personel semakin siap menghadapi berbagai kondisi darurat dan mampu memberikan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan medis datang. [fiq/aje]

  • Tingkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, Polres Ngawi Gelar Pelatihan PPGD

    Tingkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, Polres Ngawi Gelar Pelatihan PPGD

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Ngawi mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) pada Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini diikuti para Kanit Binmas Polsek jajaran, Bhabinkamtibmas, serta Polisi RW sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan personel di lapangan.

    Pelatihan berlangsung di Aula Perintis Polres Ngawi, Jalan Bernadip, dan dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Ngawi, AKP Agus Purwanto, bersama tenaga kesehatan Sidokkes Polres Ngawi, dr. Anis Hudawi.

    Dalam sesi pelatihan, peserta dibekali berbagai materi penanganan kedaruratan, mulai dari penanganan orang pingsan, henti napas, luka berat, hingga teknik evakuasi sederhana yang dapat dilakukan sebelum tenaga medis tiba di lokasi. Kemampuan dasar ini dinilai penting mengingat anggota Bhabinkamtibmas dan Polisi RW sering menjadi pihak pertama yang hadir ketika kejadian darurat terjadi di wilayah binaan.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan peningkatan kemampuan PPGD merupakan bagian dari komitmen Polres Ngawi dalam memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan responsif kepada masyarakat.

    “Personel Polri harus siap membantu masyarakat kapan pun dan di mana pun. Melalui pelatihan PPGD ini, setiap anggota diharapkan memahami langkah-langkah pertolongan pertama secara benar sehingga dapat menyelamatkan nyawa dalam situasi genting,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Polres Ngawi berharap seluruh peserta mampu mengaplikasikan keterampilan PPGD baik dalam tugas kedinasan maupun saat berada di lingkungan masyarakat. Peningkatan kompetensi dasar pertolongan pertama ini juga menjadi bagian dari strategi Polres Ngawi untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, sigap, dan profesional.

    Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, Polres Ngawi menargetkan seluruh personel semakin siap menghadapi berbagai kondisi darurat dan mampu memberikan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan medis datang. [fiq/aje]

  • Ketika jalan tak sama rata

    Ketika jalan tak sama rata

    Banyak wilayah di Indonesia kini mendorong keadilan spasial, yakni pembangunan yang tidak hanya mengikuti jumlah penduduk, tetapi menimbang kebutuhan mendasar dan peluang pertumbuhan jangka panjang.

    Mataram (ANTARA) – Dalam perjalanan darat dari Kota Mataram menuju Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat (NTB), kontras pembangunan kerap terasa, bahkan sebelum kendaraan melintasi Selat Alas.

    Di Lombok, jalur demi jalur terus dipoles, ditopang jaringan bypass yang menghubungkan pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata. Namun, memasuki Sumbawa, cerita infrastruktur berubah menjadi perjalanan panjang yang menuntut kesabaran.

    Pada titik tertentu, genangan air atau jalan terkelupas masih menjadi pemandangan akrab, memunculkan kembali perdebatan lama tentang keadilan pembangunan di NTB.

    Isu ini kembali hangat setelah potongan video dialog pejabat pemerintah beredar dan ditafsirkan sebagai ketimpangan penanganan infrastruktur antara Lombok dan Sumbawa.

    Klarifikasi pun muncul. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa perhatian pemerintah provinsi tidak pernah dibedakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin juga menolak anggapan adanya bias kebijakan.

    Namun, sorotan publik terhadap keadilan pembangunan tak pernah benar-benar padam, terutama karena masyarakat merasakan sendiri perbedaan kualitas konektivitas di kedua pulau.

    Isu ini penting ditelaah bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana memastikan pembangunan berjalan setara, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat di seluruh NTB.

    Dalam konteks inilah, pembahasan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas lintas wilayah menjadi pintu masuk memahami tantangan pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.