Xcloud.id

Blog

  • Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Ketua MPR Ahmad Muzani Bahas Pemulihan Bencana Sumatra dengan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membeberkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung setelah Presiden melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera pada Senin (1/12/2025)

    Muzani mengatakan diskusi dengan Presiden mencakup berbagai isu, mulai dari hal ringan hingga persoalan yang bersifat mendesak. Dia menjelaskan bahwa Presiden memaparkan hasil kunjungannya ke Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Presiden menyaksikan langsung musibah yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

    Menurutnya, Presiden melihat sendiri kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi para pengungsi dan masyarakat terdampak.

    “Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” kata Muzani kepada wartawan

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh temuan itu menjadi perhatian serius Kepala negara, sehingga fokus pemerintah saat ini, kata Muzani, adalah memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat, terutama karena banyak infrastruktur rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi bantuan.

    “Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ucapnya.

    Terkait tindak lanjut pasca kunjungan Presiden ke wilayah terdampak, Muzani menyampaikan bahwa Prabowo terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

    Dengan langkah tersebut, Muzani melanjutkan bahwa  pemerintah menargetkan percepatan pemulihan listrik, perbaikan jaringan jalan, dan kelancaran distribusi logistik untuk masyarakat yang masih mengungsi maupun tinggal di wilayah terisolasi.

    “Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak menteri terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Kira-kira seperti itu,” tandas Muzani.

  • 8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    8 Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat… Nasional

    Menanti Kemunculan Anggota DPR dari Masyarakat Adat…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pada November tahun lalu, anggota parlemen suku Maori asli menghentikan sidang parlemen Selandia Baru dengan tarian perang “haka Ka Mate”.
    Tarian ini dipantik oleh Hana-Rawhiti Maipi-Clarke (22) yang meneriakkan “Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora!” di ruang sidang. Suara itu menggelegar.
    Teriakan yang berarti “aku mati, aku mati, aku hidup, aku hidup,” itu dilakukan oleh Hana dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait prinsip-prinsip perjanjian.
    Dikutip dari
    Kompas.id
    , RUU rancangan undang-undang yang diajukan partai sayap kanan itu memang telah memicu protes di seluruh negeri sejak dibahas di Parlemen Selandia Baru pekan lalu.
    Rancangan itu menginginkan adanya penafsiran ulang
    Perjanjian Waitangi
    yang ditandatangani 500 kepala suku
    masyarakat adat
    Maori dengan pendatang Inggris pada tahun 1840.
    Sejak disepakati di 1840, Perjanjian Waitangi dianggap sebagai dokumen pendirian negara Selandia Baru.
    Perjanjian tersebut menetapkan hak antara kaum suku pribumi dan pendatang Eropa.
    Terdapat tiga prinsip utama dalam perjanjian itu, yaitu kemitraan, partisipasi, dan perlindungan.
    Hingga sekarang, penafsiran klausul dalam dokumen tersebut masih digunakan dalam undang-undang dan kebijakan Selandia Baru.
    Aspirasi suku Maori dalam parlemen Selandia Baru memperlihatkan entitas masyarakat adat yang bisa memperjuangkan suara politik mereka secara konstitusional, memberikan ruang dialog konstruktif terkait konflik negara dengan masyarakat adat di tempat itu.
    Dalam konteks Tanah Air, keberadaan masyarakat adat sendiri pun belum sepenuhnya diakui oleh negara.
    Tak usah jauh-jauh mengharapkan ada keterwakilan mereka duduk di kursi parlemen atau melakukan tarian perang saat menolak kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan mereka.
    Saat ini, hak mereka untuk memilih saja masih menjadi kontroversi.
    Pada
    pemilu 2024
    , Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sendiri mengakui masyarakat adat menjadi salah satu kelompok pemilih rentan.
    Kerentanan masyarakat adat berangkat dari pendataan.
    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penyusunan daftar pemilih dilakukan secara de jure.
    Itu artinya, pendekatan untuk memverifikasi pemilih dilakukan berdasarkan identitas kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik.
    Sementara itu, perekaman KTP elektronik masih menjadi tantangan untuk masyarakat adat.
    Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi pada Februari 2023 pernah mengatakan, ada data yang menyebut sekitar 1,5-2 juta masyarakat adat yang belum mendapatkan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024.
    Perekaman KTP elektronik untuk masyarakat adat menjadi tantangan karena berbagai faktor.
    Betty menyinggung faktor keterbatasan akses dan transportasi hingga sosial-budaya.
    Beberapa kelompok masyarakat adat disebut tak membutuhkan KTP, sedangkan beberapa kelompok lain memiliki nilai-nilai lain yang dianut yang tak memungkinkan mereka dipotret.
    Pada diskusi 19 November 2025, Komisioner KPU RI August Mellaz juga mengakui, problem administrasi terkait hak pilih masyarakat adat muncul.
    Problem yang telah berlalu ini tentu akan dirumuskan dan dicari jalan keluarnya dalam revisi UU Pemilu yang terus bergulir di parlemen.
    “Prinsipnya kalau itu menyangkut hak warga negara, maka dia harus diberikan. Nah, soal nanti sudah diberikan dan kemudian warga tidak menggunakan, itu soal lain,” tutur dia.
    August mengatakan, syarat administrasi ini mutlak harus dipenuhi karena berkaitan dengan kesiapan tempat pemilihan dan juga penentuan daftar pemilih tetap.
    “Karena itu basisnya secara de jure itu kan memang posisinya berdasarkan KTP setempat,” ucap dia.
    Hal ini dipastikan August akan masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi UU Pemilu.
    Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar mengatakan, selama ini negara telah berusaha memenuhi hak administrasi warga negara masyarakat adat.
    Termasuk dalam konteks pemilu, Dukcapil mencoba menjemput bola sampai ke pelosok agar masyarakat adat ini bisa menggunakan hak pilihnya.
    “Jadi, mendatangi untuk melakukan perekaman. Karena ada banyak warga negara Indonesia yang belum ada perekaman. Jadi didatangi, ayo dilakukan perekaman,” kata Nuh, Rabu (19/11/2025).
    Nuh mengatakan, upaya jemput bola ini tidak hanya dilakukan untuk masyarakat adat yang dalam kondisinya masih sehat dan bisa melakukan aktivitas.
    Upaya jemput bola juga dilakukan untuk mereka yang sakit dan mengalami keterbatasan karena kondisi disabilitas.
    Namun, Nuh mengakui, upaya jemput bola yang mereka lakukan belum maksimal.
    Bukan karena mereka tak bekerja, tetapi wilayah Indonesia yang begitu luas.
    “Kalau misalnya belum bisa maksimal, ya Indonesia memang luas sekali, oleh karena itu butuh kerja sama,” ucap dia.
    Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyelenggaraan pemilu 2024, terdapat lebih dari 600 orang masyarakat adat Baduy Luar yang tidak masuk dalam daftar pemilih.
    Hal ini disebabkan dari minimnya atensi penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Kekhususan wilayah masyarakat adat juga disebut Komnas HAM menjadi tantangan yang belum mampu diatasi penyelenggara pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.
    Namun, isu terkait suara masyarakat adat pada dasarnya bukan hanya pada hak memilih semata, tetapi juga pada hak untuk dipilih.
    Direktur Eksekutif Deep Indonesia Neni Nurhayati mengatakan, masyarakat adat memiliki segmentasi yang jelas dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi perwakilan dalam parlemen di kemudian hari.
    Masyarakat punya kepala suku dan pengikut, dan partai politik seharusnya mulai memberikan pintu masuk keterlibatan masyarakat adat untuk bergabung menjadi parlemen.
    “Atau bahkan menurut saya masyarakat adat yang di situ ada kelompok perempuan dan anak muda harusnya bisa terbuka. Karena ketika mereka jadi, mereka pasti akan menyuarakan untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri,” kata dia.
    Adanya
    keterwakilan masyarakat adat
    di Senayan akan memberikan kemudahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membentuk suatu kebijakan yang baik.
    Neni juga menyinggung, momentum revisi UU Pemilu bisa dijadikan untuk membuat kebijakan afirmatif terkait hak dipilih dan hak memilih masyarakat adat.
    Regulasi tersebut bisa jadi tak seluas afirmasi keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif, tapi lebih kepada keterbukaan kesempatan masyarakat adat jika hendak mencalonkan diri.
    “Di situ tuh misalnya ada klausul, ada khusus misalnya poin yang menjelaskan tentang terbuka untuk teman-teman juga masyarakat adat ikut dicalonkan dan mencalonkan,” imbuh dia.
    Hal ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan masyarakat adat ada yang juga ingin menyuarakan pendapat mereka di parlemen layaknya Suku Maori di Selandia Baru, tetapi kesempatan itu tak pernah dibuka oleh partai politik.
    “Tapi, kalau ruangnya ditutup, ruangnya disumbat, sulitlah mereka untuk bisa mengimplementasikan itu semua,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Ketika Hutan Hilang Jadi Kebun Sawit, Krisis Iklim Makin Ekstrem

    Jakarta –

    Meskipun banyak penelitian telah menunjukkan hilangnya keanekaragaman hayati ketika hutan hujan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, studi University of Massachusetts of Amherst adalah yang pertama menunjukkan gangguan yang luas terhadap daerah aliran sungai (DAS) tempat perkebunan tersebut berada.

    Untuk diketahui, minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di Bumi. Mulai dari makanan olahan seperti margarin, biskuit, dan cokelat, hingga produk perawatan pribadi seperti sabun, sampo, dan kosmetik, mengandung bahan ini. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam industri lain seperti pakan ternak dan biodiesel sebagai sumber energi.

    Dalam perkembangannya, kebutuhan minyak sawit menjadi pendorong utama deforestasi karena ekspansi perkebunan sering kali dilakukan dengan membuka lahan hutan, yang telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan primer di Indonesia dan berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga bencana banjir bandang dan longsor seperti yang terjadi di Sumatra akhir November 2025.

    Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Science of the Total Environment pada 2024 ini, penulis utama Briantama Asmara, yang menyelesaikan penelitian ini sebagai bagian dari studi pascasarjananya di UMass Amherst, dan penulis senior Timothy Randhir, profesor konservasi lingkungan di UMass Amherst, berfokus pada Daerah Aliran Sungai Kais di Papua Barat, bagian barat Pulau Nugini, dengan luas lebih dari 1.600 kilometer persegi.

    Sekitar seperempat DAS tersebut telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Daerah aliran sungai ini juga merupakan salah satu rumah tertua yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat adat Papua.

    “Daerah aliran Sungai Kais, seperti banyak tempat perkebunan kelapa sawit berada, sangat terpencil dan belum diteliti dengan baik,” kata Randhir seperti dikutip dari Science Daily.

    “Meskipun perusahaan kelapa sawit memiliki banyak data tentang pestisida yang mereka gunakan, waktu irigasi, masalah limpasan, dan lain-lain, informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat di hilir. Saya melakukan penelitian ini karena saya ingin mendapatkan data yang lebih baik dan tersedia untuk umum bagi masyarakat yang kehidupannya paling terdampak,” Asmara menambahkan.

    Asmara dan Randhir mengandalkan versi canggih dari model DAS yang dikenal sebagai Soil and Water Assessment Tool (SWAT+) yang mengkaji bagaimana hidrologi suatu wilayah merespons berbagai skenario penggunaan lahan. Mereka kemudian memasukkan data model tersebut mengenai tutupan lahan, tanah, elevasi, jaringan sungai, dan data iklim DAS Kais.

    Tim memodelkan tiga skenario berbeda. Pertama, baseline historis menggunakan data tutupan lahan dari tahun 2010-2015. Kedua, skenario yang diubah, yang merepresentasikan lanskap kontemporer dengan perkebunan kelapa sawit yang luas pada 2015-2021. Ketiga, skenario masa depan yang diramalkan dari 2024 hingga 2034, dengan asumsi laju ekspansi perkebunan yang stabil dan mencakup data perubahan iklim 10 tahun ke depan.

    Temuan mereka menunjukkan bahwa transisi dari hutan hujan tropis ke perkebunan kelapa sawit modern telah meningkatkan curah hujan, limpasan, dan kelembapan tanah. Kualitas air memburuk secara drastis sejak perkebunan dimulai, dengan sedimentasi meningkat sebesar 16,9%, nitrogen sebesar 78,1%, dan fosfor sebesar 144%.

    Meskipun dampak terburuk pada kualitas air akan sedikit berkurang menurut skenario masa depan tim peneliti, total tonase fosfor yang dibawa oleh DAS akan berkurang dari 2.418 ton menjadi 2.233,7 ton, kualitas air akan tetap jauh lebih buruk, dan akan ada lebih banyak limpasan daripada sebelum hutan hujan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Mengubah Iklim Signifikan

    Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Erma Yulihastin pernah menyebutkan bahwa perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dapat memperburuk perubahan iklim, khususnya iklim lokal.

    Pernyataan ini ia sampaikan awal tahun ini, merespons rencana perluasan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan jadi kebun kelapa sawit dapat mengubah iklim mikro secara signifikan. Riset di Borneo ini menunjukkan suhu udara di kebun kelapa sawit naik jadi +6, 5°C lebih tinggi dibandingkan suhu udara di hutan. Jelas ini memperparah perubahan iklim!,” tulisnya di akun X.

    Dalam postingan itu, Erma menyertakan riset berjudul ‘The relationship between leaf area index and microclimate in tropical forest and oil palm plantation: Forest disturbance drives changes in microclimate’. Studi tersebut memonitor lokasi-lokasi di Borneo. Hasilnya, ditemukan bahwa suhu di kebun kelapa sawit meningkat hingga 6,5°C dibandingkan dengan hutan primer, sementara hutan sekunder mengalami kenaikan suhu sebesar 2,5°C.

    “Tak hanya suhu udara dan suhu tanah yang berubah memanas, tapi ada lima variabel iklim lainnya yang juga berubah. Dan perubahan iklim lokal ini terjadi pada siklus diurnal atau dalam 24 jam yang sudah pasti memengaruhi cuaca harian,” jelasnya.

    (rns/rns)

  • Aksi Damai Reuni Akbar 212, Munajat untuk NKRI dan Palestina

    Aksi Damai Reuni Akbar 212, Munajat untuk NKRI dan Palestina

    JAKARTA – Istighosah dan munajat dipanjatkan ribuan massa Reuni Akbar 212 pada Selasa, 2 Desember 2025, sebelum mereka melaksanakan Salat Isya berjamaah di kawasan Silang Monas, Jakarta. Mengusung tema Revolusi Akhlak – Untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah, acara juga akan dihadiri para tokoh agama, dan juga tokoh nasional.

  • Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera Nasional 3 Desember 2025

    Langkah-langkah Pemerintah Tangani Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses penanganan bencana tersebut langsung dikomandoi oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    “Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau,” kata
    Menteri Dalam Negeri
    (Mendagri) Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Tito mengungkapkan bahwa Prabowo telah meminta jajarannya memantau perkembangan penanganan bencana di Sumatera setiap hari.
    “Perintah presiden langsung itu. Dan beliau memantau tiap hari. Kita juga memiliki grup yang memantau perkembangan tiap hari. Saling
    sharing
    di antara kita,” imbuh dia.
    Menurut Tito, semua kekuatan sudah hadir untuk menangani bencana alam di
    Sumatera Utara
    , Sumatera Barat, dan Aceh.
    Meski ada daerah yang masih terisolir, semua sedang ditangani.
    “Kemudian jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir. Tapi, suplai sudah dilakukan secara maksimal baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada,” ucap dia.
    Tito mengaku akan mendata kerusakan di tiga provinsi Sumatera yang terdampak
    bencana banjir
    bandang hingga longsor.
    “Kita pasti akan melakukan pendataan tiga provinsi,” kata Tito.
    Jika nantinya daerah tidak sanggup memperbaikinya, pemerintah pusat akan ikut membantu.
    Tito menegaskan, perbaikan terhadap infrastruktur di daerah terdampak bencana akan dilakukan setelah tahap darurat krisis.
    Sebab, hingga saat ini, semua pihak sedang fokus melakukan evakuasi para korban.
    “Step yang pertama adalah bagaimana untuk mengevakuasi korban, sedang berjalan ada yang masih tertimbun, kemudian juga membantu korban yang terdampak baik yang rumahnya tergenang, ada di pengungsian, dan lain-lain,” ujar dia.
    Setelah evakuasi, menurut Tito, pemerintah akan fokus memperbaiki infrastruktur fasilitas umum yang rusak.
    Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perbaikan hunian rumah warga terdampak.
    “Hunian rumah masyarakat ada yang bisa diperbaiki, ada yang memang tidak bisa diperbaiki harus dipindahkan ke
    hunian sementara
    . Setelah itu baru hunian tetap,” ujar dia.
    Pemerintah juga terus mengupayakan pembukaan akses jalan, khususnya bagi daerah yang masih terisolir.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya terus fokus untuk membuka akses jalan yang terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.
    “Sementara di Aceh juga ada beberapa titik yang belum kita buka, kita juga lagi fokus di Aceh. Jadi, Aceh dan Sumut fokus kita hari ini,” ujar Dody, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Dody melanjutkan, saat ini sejumlah titik di Sumut sudah terbuka dan tidak terisolasi lagi.
    Salah satunya adalah wilayah Sibolga yang sudah bisa dilalui oleh motor dan mobil, meski belum dapat dilintasi truk.
    “Sibolga itu sudah terbuka, tapi belum (bisa dilewati) truk. Sampai kemarin itu truk yang kecil itu belum bisa masuk. Hanya baru mobil kecil dan motor. Karena menggunakan dua batang pohon kelapa yang dijejer supaya bisa jalan dulu,” papar Dody.
    Dalam rangka membantu korban selamat, pemerintah mendirikan 30 dapur umum di lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, puluhan dapur tersebut menyajikan makanan kurang lebih 80.000 porsi setiap harinya untuk para korban yang terdampak.
    Dapur-dapur tersebut akan terus berdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
    “Kami juga mendirikan beberapa dapur umum di 30 titik kira-kira, baik itu yang didirikan bersama pemerintah daerah atau yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri,” kata Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    Sementara operasional dapur dijalankan oleh lebih dari 500 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga membantu evakuasi.
    “Kemudian yang juga terlibat adalah teman-teman Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ada lebih dari 500 Tagana yang terlibat membantu evakuasi maupun juga membantu di dapur-dapur umum,” ucap dia.
    Di sisi lain, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.
    Mensos RI mengatakan, rencana huntara dan huntap merupakan bagian dari rekonstruksi dan rehabilitasi.
    “Lagi dipersiapkan oleh Kepala BNPB untuk menyiapkan hunian sementara, sudah ada programnya. Setelah itu nanti akan disiapkan hunian tetap juga. Jadi, ada hunian sementara, ada hunian tetap,” ujar Gus Ipul.
    Sembari skema soal hunian disiapkan, kata Gus Ipul, pemerintah kini sedang fokus melaksanakan tahap evakuasi dan penyaluran bantuan logistik untuk para korban.
    Gus Ipul berjanji, masyarakat yang kehilangan rumah bisa mendapatkan tempat sementara dan sekaligus nanti akan didiskusikan untuk dibangun hunian yang tetap.
    “Biasanya sih nanti daerah yang menyediakan lahan atau mungkin juga menggunakan lahan-lahan milik pemerintah. Kemudian nanti akan dibangun secara bertahap,” ujar dia.
    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan santunan kematian senilai Rp 15 juta kepada ratusan warga yang tewas akibat bencana tersebut.
    Selain itu, ada juga santunan bagi korban luka sebesar Rp 5 juta untuk korban
    banjir Sumatera
    .
    “Kalau untuk yang wafat ada santunan Rp 15 juta. Kalau untuk yang luka-luka berat ada Rp 5 juta,” ujar Gus Ipul.
    Ia menuturkan, santunan yang merupakan bentuk tali asih dari pemerintah ini akan diberikan setelah seluruh asesmen rampung.
    “Ini adalah bentuk tali asih untuk meringankan beban dan menguatkan kebersamaan kita di tengah-tengah bencana,” kata Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Orang Kawanan Pencuri Dompet Aktris Korsel Jeon Hye Bin di Bali Ditangkap

    10 Orang Kawanan Pencuri Dompet Aktris Korsel Jeon Hye Bin di Bali Ditangkap

    Jakarta –

    Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian dompet yang dialami aktris Korea Selatan (Korsel) Jeon Hye Bin yang terjadi di Kecamatan Ubud, Bali. Total 10 orang sindikat pencurian berhasil ditangkap.

    Korban dalam pencurian ini ialah suami dari Jeon Hye Bin. Pencurian itu terjadi saat Jeon Hye Bin dan keluarganya sedang liburan di Bali pada 1 Oktober silam.

    “Betul, suami dari artis Korea yang menjadi salah satu korban. Total ada lima WNA Korea dan China menjadi korban. Tempat kejadian perkara (TKP) berada di sekitar Puri Ubud dan toko perbelanjaan di Pasar Tematik Ubud,” kata Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kesuma dilansir detikBali, Rabu (3/12/2025).

    Para pelaku ini terdiri dari empat warga Indonesia inisial PT, IKPS, HL dan JW. Sindikat ini juga melibatkan dua warga China inisial JWW dan TW HUA serta empat warga Mongolia inisial MK, SA, SD, dan GZ.

    Kesepuluh tersangka ini memiliki peran berbeda-beda. Empat tersangka WNI berperan sebagai pihak yang menyediakan mesin electronic data capture (EDC). Sementara empat WN Mongolia sebagai eksekutor di lapangan, seperti mengalihkan perhatian korban dan mengambil barangnya. Dua WN China punya andil paling besar sebagai perekrut seluruh tersangka.

    Kasus pencurian yang dialami oleh Jeon Hye Bin terjadi pada Rabu (1/10) saat ia bersama keluarganya berlibur di Ubud, Bali. Dompet milik suaminya raib hingga mengalami kerugian mencapai Rp 132 juta.

    (ygs/ygs)

  • Pimpinan MPR Diagendakan Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Sumatra

    Pimpinan MPR Diagendakan Tinjau Daerah Terdampak Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan rencana pimpinan MPR untuk meninjau langsung wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Hal itu dia sampaikan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menanggapi pertanyaan mengenai rencana kunjungan tersebut, Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR memang berencana untuk hadir di lokasi bencana sebagai bentuk dukungan moral kepada masyarakat yang tengah mengalami cobaan.

    “Saya kami rencananya pimpinan MPR akan ke daerah-daerah tersebut, paling tidak memberikan support, semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang menghadapi musibah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, dan minimal ada optimisme setelah bencana ini terjadi,” tuturnya

    Menurutnya, rencana kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi warga di daerah-daerah terdampak sembari menegaskan komitmen lembaga negara untuk hadir dalam situasi darurat kemanusiaan.

    Ketika ditanya mengenai waktu pasti kunjungan, Muzani belum memberikan detail tersebut.

    “Ya, nanti saya umumkan. Terima kasih ya,” tandas Muzani.

  • Trump Mencak-mencak di Rapat Kabinet, Minta Imigran Somalia Tinggalkan AS

    Trump Mencak-mencak di Rapat Kabinet, Minta Imigran Somalia Tinggalkan AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan pernyataan keras terkait kebijakan imigrannya dalam rapat kabinet. Trump mengaku tidak ingin lagi melihat imigran Somalia di AS.

    Dilansir Associated Press, Rabu (3/12/2025), rapat kabinet digelar pada Selasa (2/12) waktu setempat. Trump mengatakan penduduk Somalia terlalu bergantung pada jaringan pengaman social AS dan hanya memberikan sedikit kontribusi pada negaranya.

    “Mereka tidak berkontribusi apa pun. Jaminan sosialnya hanya 88% atau lebih. Mereka tidak berkontribusi apa pun. Saya tidak ingin mereka di negara kita,” kata Trump dalam rapat kabinet.

    Komentar pedas dari Trump itu muncul beberapa hari setelah pemerintahannya mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan semua keputusan suaka menyusul penembakan dua tentara Garda Nasional di Washington. Tersangka dalam insiden yang terjadi pada pekan lalu itu berasal dari Afghanistan, namun Trump memanfaatkan momen tersebut untuk mempertanyakan imigran dari negara lain, termasuk Somalia.

    “Negara mereka tidak baik karena suatu alasan. Negara Anda buruk dan kita tidak ingin mereka di negara kita,” ujar Trump.

    Dilansir AFP, pernyataan pedas dari Trump ini juga seiring dengan munculnya skandal di negara bagian Minnesota terkait penggunaan USD 1 miliar untuk layanan sosial fiktif. Kasus itu diduga melibatkan banyak warga Amerika keturunan Somalia.

    Dalam rapat kabinet, Trump juga menyindir anggota kongres Demokrat dari Minnesota, Ilhan Omar. Ilhan Omar diketahui memiliki keturunan Somalia.

    “Ilhan Omar itu sampah. Teman-temannya itu sampah,” kata Trump.

    “Biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka dan memperbaikinya,” sambungnya.

    Pekan lalu, Trump mengakhiri perlindungan terhadap deportasi warga Somalia yang berlaku di Amerika Serikat sejak 1991, ketika Somalia jatuh ke dalam anarki.

    Jaksa penuntut sedang menyelidiki beberapa rencana untuk mencuri uang pembayar pajak di Minnesota, termasuk oleh kelompok-kelompok yang secara keliru mengklaim memberi makan anak-anak selama pandemi Covid-19.

    Minnesota, negara bagian yang secara historis condong ke Partai Demokrat dengan sejarah menyambut pengungsi, merupakan rumah bagi komunitas besar warga Somalia-Amerika.

    Skandal ini memiliki dimensi politik tambahan karena gubernur Minnesota adalah Tim Walz, seorang Demokrat yang merupakan kandidat wakil presiden dari partai tersebut yang gagal dalam pemilihan tahun lalu.

    (ygs/ygs)

  • Video Habib Rizieq Sebut RI Marak Korupsi: Presiden Saja Diancam

    Video Habib Rizieq Sebut RI Marak Korupsi: Presiden Saja Diancam

    Habib Rizieq Shihab mengatakan Indonesia sedang mengalami darurat akhlak. Hal itu dibuktikan dari maraknya kasus korupsi hingga banyaknya mafia di negeri ini.

    Habib Rizieq juga mengatakan para koruptor dan mafia tersebut bahkan berani mengancam presiden. Hal itu ia katakan dalam acara Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (2/12) malam.

  • Presiden anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, dari Soeharto hingga Marsinah

    Presiden anugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, dari Soeharto hingga Marsinah

    Senin, 10 November 2025 12:50 WIB

    Anak Jenderal Besar TNI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (kedua kanan), Siti Hediati Hariyadi (kanan) dan Bambang Trihatmodjo (kiri) berfoto saat menghadiri upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyerahkan anugerah gelar pahlawan nasional kepada anak Jenderal Besar TNI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (kedua kiri) dan Bambang Trihatmodjo (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Foto Marsinah dipajang saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan pahlawan nasional kepada 10 tokoh di antaranya K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah sebagai upaya pemerintah dalam menghormati jasa para pendahulu dan pemimpin bangsa yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Adik aktivis buruh Marsinah, Wijiyati menangis di samping foto kakaknya usai mengikuti upacara pemberian gelar pahlawan kepada Marsinah dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi Indonesia, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, Marsinah, Mochtar Kusumaatmaja, Hj. Rahma El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.