Blog

  • Tinjau Penanganan Banjir di Sumatera, Presiden Prabowo Tekankan Fokus Pemulihan pada Sektor Ini

    Tinjau Penanganan Banjir di Sumatera, Presiden Prabowo Tekankan Fokus Pemulihan pada Sektor Ini

    FAJAR.CO.ID, PADANG — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang terkena bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor, Senin (1/12).

    Dalam kunjungannya itu, Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan korban banjir di Pulau Sumatera. Diketahui, banjir besar melandar tiga provinsi mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Hari ini, saya bertolak ke beberapa wilayah di Pulau Sumatra untuk meninjau langsung penanganan banjir dan tanah longsor, dimulai dari Tapanuli Tengah, berlanjut ke Kutacane, dan diakhiri di Padang Pariaman,” tandas Prabowo Subianto dikutip dari akun media sosialnya.

    Di Tapanuli Tengah, Prabowo Subianto memeriksa langsung proses evakuasi dan penyaluran bantuan mendesak. Distribusi bahan pangan, BBM, serta pemulihan listrik dan layanan dasar terus diperluas hingga desa-desa yang sempat terputus akses darat.

    Untuk penyaluran logistik dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak warga, Presiden Prabowo menegaskan dukungan logistik diperkuat melalui pesawat Hercules, helikopter, serta kapal besar yang telah merapat di Pelabuhan Sibolga.

    Selain di Tananuli Tengah, Presiden Prabowo juga melakukan peninjauan di Kutacane, Aceh Tenggara. Presiden bahkan memimpin langsung koordinasi penanganan darurat dan pemulihan awal.

    “Prioritas mencakup normalisasi aliran sungai, percepatan pemulihan jembatan antardesa yang terputus, serta pendataan kebutuhan warga agar bantuan menjangkau seluruh titik terdampak. Perbaikan fasilitas publik dan sekolah desa juga segera ditindaklanjuti sesuai SOP,” tandasnya.

  • Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212 Megapolitan 1 Desember 2025

    Dishub DKI Jakarta Sediakan 17 Lokasi Parkir untuk Reuni 212
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan 17 titik lokasi parkir untuk kegiatan Reuni 212 yang berlangsung pada Selasa, (2/12/2025), mulai pukul 18.00 WIB.
    Total kapasitas parkir mencapai 10.794 Satuan Ruang Parkir (SRP), terdiri atas 5.401 SRP sepeda motor dan 5.393 SRP mobil.
    Penataan ini ditujukan untuk memudahkan mobilitas peserta dan menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar Monas.
    Kepala Dinas Perhubungan DKI
    Jakarta
    , Syafrin Liputo, mengatakan,bahwa
    lokasi parkir
    terdiri dari
    parkir off street
    dan
    on street
    .
    Ia menambahkan, pengaturan lalu lintas selama kegiatan akan bersifat situasional, dan seluruh petugas akan mengarahkan kendaraan agar tetap tertib.
    Berikut 17 lokasi parkir yang disediakan untuk peserta:
    Syafrin menuturkan, operasional bus Transjakarta akan tetap berjalan normal selama
    Reuni 212
    , dengan menyesuaikan pengaturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.
    Ia juga mengimbau pengguna kereta api jarak jauh yang menuju Stasiun Gambir untuk menyesuaikan waktu perjalanannya.
    “Kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” kata Syafrin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Penyediaan lokasi parkir yang memadai di sekitar Monas diharapkan dapat meminimalkan kepadatan dan kemacetan saat Reuni 212, sekaligus memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib bagi peserta maupun pengguna jalan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.

    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 

    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.

    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.

    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.
     
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 
     
    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.
     
    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.
     
    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Kemlu Laporkan 9 WNI Tewas dalam Insiden Kebakaran di Hong Kong

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.

    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 

    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.

    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.

    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.

    Hong Kong: Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kebakaran di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Distrik Tai Po, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa total korban jiwa hingga kini mencapai sembilan (9) orang.
     
    Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan data terbaru tersebut diterima dari otoritas Hong Kong. 
     
    “Rilis data korban insiden kebakaran dari Hong Kong Police Force sampai dengan Minggu (30/11) pukul 12.20 HKT jumlah WNI korban meninggal dunia bertambah 2 orang dan korban luka-luka bertambah 1 orang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11).
     

    Dengan penambahan tersebut, total WNI yang dipastikan meninggal dunia menjadi sembilan orang, sementara korban luka tercatat tiga orang.
     
    Sekitar 140 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik diketahui tinggal di kawasan Wang Fuk Court. Hingga kini, kondisi dan keberadaan 61 orang telah berhasil dipastikan, termasuk para korban yang meninggal.
     
    Sementara itu, 79 WNI lainnya masih dalam proses verifikasi. Proses pendataan dilakukan melalui konsolidasi data ketenagakerjaan dan pengecekan langsung di lapangan oleh KJRI Hong Kong.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Nasdem Minta Anggaran Mitigasi Bencana di Jember Ditambah

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta alokasi anggaran mitigasi bencana, pembangunan tanggul, serta program penghijauan di daerah rawan bencana ditambah.

    Budi Wicaksono, juru bicara Nasdem mengingatkan, Jember rawan banjir dan longsor. “Penanganan bencana alam tidak hanya pasca, tapi prabencana dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi,” katanya.

    Selain membutuhkan dukungan anggaran, Budi memandang perlunya dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur masalah bencana. “Raperdanya sudah berulang tahun karena eksekutif kurang greget menyelesaikannya,” sindirnya.

    Nasdem juga mendesak pengaktifan, pemberdayaan, dan fasilitasi kembali komunitas relawan yang diwadahi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. “Ini perlu dilakukan kembali setelah vakum selama dua kepemimpinan kepala daerah sebelumnya,” kata Budi. Menurutnya, wadah untuk relawan bencana bisa meringankan beban pemerintah daerah.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto mengatakan, setiap akhir tahun anggaran, hampir semua organisasi perangkat daerah pengampu lepas tangan ketika ada bencana. “Pemkab seharusnya hadir turun tangan, tapi selalu bicara enggak ada anggaran,” katanya.

    David berharap ke depan ada anggaran bencana atau force majeur. “Kalau enggak dipakai, ya sudah nanti kembali ke jadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) berikutnya,” katanya.

    “Selama personel BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kendati seragamnya seperti tentara Vietnam, tapi enggak ada gagah-gagahnya ketika kejadian bencana. Hanya bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan satu dua hari, berupa makanan siap saji atau terpal paling mentok. Tidak bisa membantu bahan bangunans untuk meringankan beban masyarakat,” kata David.

    Saat ini, kata David, anggaran BPBD minim. “Dari Rp 8 miliar sekian, Rp 5 miliar lebih untuk belanja pegawai,” katanya.

    David mengusulkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk menngani bencana. “Daripada selama ini CSR-CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal saja,” katanya. [wir]

  • Pelaku Penganiayaan Konsumen Ibiza Club Surabaya Ternyata Teman Sendiri

    Pelaku Penganiayaan Konsumen Ibiza Club Surabaya Ternyata Teman Sendiri

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan satu tersangka yang terbukti menganiaya MYR (24) salah satu konsumen Ibiza Club Surabaya hingga tewas, Kamis (27/11/2025) lalu. Tersangka adalah AK (40) teman dekat korban yang sehari-hari tinggal di Kos Bungurasih.

    Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penganiayaan yang menewaskan MYR dilakukan oleh tersangka yang saat itu dalam kondisi mabuk. AK dan MYR sebenarnya sudah lebih dahulu minum-minuman keras di kos kawasan Bungurasih bersama 3 teman.

    “Setelah mabuk di kos tempat tinggal tersangka, mereka sepakat untuk pindah ke TKP,” kata Luthfie, Senin (1/12/2025).

    Korban dan tersangka datang ke Ibiza Club Surabaya bersama lima rekannya. Mereka naik taksi online dari Bungurasih dan sampai di Ibiza Club Surabaya sekitar pukul 12 malam. Di lokasi, mereka duduk di sofa VIP 2.

    “Di sofa VIP 2 Surabaya mereka pesan 3 botol. Sekitar jam 2 itu mulai ribut,” jelas Luthfie.

    Dari keterangan tersangka, awal mula keributan dipicu korban yang sudah terlalu mabuk. Korban terus memberontak dan cari masalah. AK yang sudah dekat dengan korban MYR lalu mencoba menenangkan. Namun, tersangka malah dipukul.

    “Keduanya sempat saling dorong. Korban terjatuh dan menyenggol meja. Dari situ botol-botol yang ada di meja pecah,” jelas Luthfie.

    Tersangka yang emosi lalu mengambil pecahan botol dan menghantam kepada korban. Seingat tersangka, ia memukul korban di bagian kepala dan punggung hingga tiga kali.

    “Tersangka tidak mengetahui jika korban meninggal dunia. Ia lalu pulang bersama teman-teman yang lain,” jelas Luthfie.

    Dari peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti pecahan botol, pakaian korban dan tersangka hingga rekaman kamera CCTV. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan adanya pelaku lain dalam peristiwa ini.

    “Tersangka kami kenakan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ancaman pidana kurungan penjara 7 tahun,” pungkas Luthfie.

    Diketahui, Seorang pria asal Taman, Sidoarjo, berinisial MRY (24) menjadi korban pengeroyokan di Ibiza Club Surabaya, Kamis (27/11/2025) dini hari. Dari rekaman CCTV yang diterima beritajatim, korban MRY ternyata dipukuli oleh rekannya sendiri di tengah gema musik funkot.

    Kamera CCTV di dalam Ibiza Club Surabaya merekam keributan yang terjadi di sofa dancefloor tempat korban bersama 7 rekannya menikmati minuman keras. Keributan pertama kali tampak terjadi sekitar pukul 12.49 WIB. Belum diketahui pasti penyebab keributan yang membuat korban dan teman satu sofa saling bertukar pukulan.

    “Mereka ribut sendiri antar teman. Jadi bukan dengan pengunjung apalagi petugas keamanan dari Ibiza. Mereka duduk di Sofa yang ada pembatas besi dan ribut sendiri,” kata Humas Ibiza Club Surabaya, Wahyu ketika diwawancarai Beritajatim.com, Kamis (27/11/2025). (ang/ian)

  • Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    JAKARTA – Sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih berada dalam dinamika dan diskursus. Kebijakan blanket license yang selama ini diterapkan LMK-LMK dinilai tak memberi kepuasan dan transparansi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait.

    Penerapan pembayaran kolektif ini juga menjadi dalih untuk penarikan royalti atas lagu-lagu yang masuk ranah public domain. Ujungnya, jumlah unclaimed royalty jadi membengkak dan peruntukannya sangat berpotensi disalahgunakan.

    Sejumlah musisi memperjuangkan sistem direct license yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan bantuan perangkat digital, distribusi royalti akan tercatat rapi dan bisa dilacak sampai informasi terkecil. 

    Direct license juga memotong mata rantai birokrasi, membuat penyaluran royalti langsung mengarah ke pemilih hak cipta tanpa campur tangan pihak lain. Dari sisi pengusaha, transparansi ini juga dirasa lebih fair kepada para musisi dan pencipta lagu.

    Jerry Chen, CEO USEA Global, perusahaan teknologi audio global yang menyediakan platform manajemen musik terpusat berbasis cloud, merasa sistem direct license dapat membantu mengurai kusutnya distribusi royalti di beberapa negara, termasuk Indonesia.

    “Sepanjang pengalaman saya, baru Amerika Serikat yang berhasil menerapkan direct licensing di mana pemerintah tidak campur tangan. Dan menurut saya ini pendekatan yang baik untuk industri musik. Tapi ini akan jadi tantangan besar di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, karena ada uang besar yang dipertaruhkan,” tutur Jerry dalam wawancara dengan VOI belum lama ini.

    Direct License mendapat tentangan dari berbagai pihak karena dinilai sulit dikontrol, ketika musisi menerapkan harga mereka masing-masing dan berpotensi menimbulkan friksi dengan penggunanya. Namun Jerry melihat ini adalah hal yang lumrah, di mana pasar terbuka dan akan muncul persaingan sehat secara harga.

    “Boleh saja, kenapa tidak. Kalau ada musisi yang pasang harga mahal untuk memutar lagunya, akan ada musisi-musisi lain yang siap bersaing dengan harga lebih murah. Biarkan pasar yang memilih,” tegasnya.

    Selain Amerika Serikat, pendekatan direct license juga digunakan dengan ketentuan khusus di Jepang dan Korea Selatan. Bukan sebagai satu-satunya sistem, tapi pendekatan ini bisa jadi alternatif bagi musisi untuk menjual karyanya dengan cara masing-masing.

    Ahmad Dhani termasuk yang sudah memberlakukan sistem direct licensing terhadap para musisi yang membawakan lagunya. Meski belum diketok secara sah, ia bersama AKSI tengah menyiapkan Digital Direct License yang dianggap bisa jadi alternatif blanket license yang kurang transparan.

    “Mungkin Indonesia bisa jadi yang pertama di ASEAN yang melakukan ini. Tapi sekali lagi, tantangannya akan sangat berat,” tandas Jerry Chen.

  • Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas Megapolitan 1 Desember 2025

    Warga Mengaku Diizinkan Yayasan untuk Tinggal di TPU Kebon Nanas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan, akan memanggil sebuah yayasan yang disebut-sebut terkait warga yang tinggal di lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur.
    Pasalnya, warga mengaku diizinkan sebuah yayasan secara lisan untuk menghuni area pemakaman.
    Namun, tidak disebutkan yayasan apa yang dimaksud.
    “Intinya hari ini mereka menyampaikan bahwa mereka pernah berurusan dengan yayasan, yang tentunya yayasan sampai saat ini juga tidak menghubungi kita, belum adanya itu,” ucap Eka di kantor Kecamatan Jatinegara, Senin (1/12/2025).
    “Tapi dengan informasi ini, kita akan cari dan kita akan undang (yayasan). Ya, karena keberadaan daripada tadi yang disampaikan oleh warga, bahwa dia ada izin secara lisan,” imbuh dia.
    Lahan
    TPU
    Kebon Nanas merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI
    Jakarta
    yang sudah tercatat dalam daftar inventaris.
    “Tercatat dalam KIB A (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI) itu berarti ada secara kronologis dari tahun 1970-an dan sudah dipagar, seperti itu.” kata Eka.
    Ia juga memastikan, hingga saat ini belum ada surat peringatan terkait pengosongan
    TPU Kebon Nanas
    .
    “Belum surat peringatan untuk mengosongkan. Karena kita masih menjaring aspirasi ini supaya kita konkret dalam mengambil keputusan,” ujar Eka.
    Surat peringatan pertama rencananya akan diterbitkan minggu depan, sementara saat ini proses masih berupa sosialisasi.
    Sebelumnya, warga yang tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas menyebut lahan tersebut merupakan milik sebuah yayasan.
    Warga diizinkan menempati kawasan itu secara lisan sejak beberapa tahun lalu.
    Oleh karena itu, warga menolak direlokasi dari area TPU Kebon Nanas dan memilik
    walk out
    saat sosialisasi oleh Pemkot Jakarta Timur.
    “Karena kami merasa tuntutan kami belum terjawab atau belum diselesaikan sama pihak terkait dari pemerintah atau dari Pemda. Undangan pun, istilahnya kami hari ini masalah pendataan itu kami enggak tahu,” ujar perwakilan warga bernama Emo saat ditemui di Kantor Kecamatan Jatinegara, Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Pemulihan Jaringan Telco Pasca Banjir Bandang Sumatera

    Update Pemulihan Jaringan Telco Pasca Banjir Bandang Sumatera

    Medan

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan perkembangan terbaru upaya pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan hilangnya sinyal internet di berbagai wilayah.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa jumlah base transceiver station (BTS) terdampak terus bergerak dinamis sejak kejadian bencana. Ia memaparkan perkembangan harian berdasarkan laporan langsung dari operator seluler.

    Menurut Wayan, pada 29 November 2025, terdapat 1.756 BTS yang terdampak. Jumlah itu melonjak pada 30 November 2025 menjadi 2.349 BTS, atau naik 593 titik.

    “Dan kemudian hari ini meningkat lagi 455, menjadi 2.804,” ujar Wayan di Balai Monitoring (Balmon) Komdigi Medan, Senin (1/12/2025).

    Update jaringan telekomunikasi di tiga provinsi sebagai berikut:

    Aceh

    • Semula: 1.608 BTS down
    • Per 1 Desember 2025: naik 361 BTS, menjadi 1.969 BTS
    Aceh menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi. Penyebab utamanya adalah ketidaktersediaan pasokan listrik dan terbatasnya bahan bakar untuk genset.

    Sumatera Utara

    • Semula: 667 BTS down
    • Naik 14 BTS, menjadi 681 BTS
    Gangguan mayoritas disebabkan masalah power, meski beberapa titik transmisi telah membaik.

    Sumatera Barat

    • Semula: 74 BTS down
    • Naik 80 BTS, menjadi 154 BTS
    Wilayah ini sebelumnya relatif stabil, namun kembali mengalami lonjakan gangguan.

    Komdigi memastikan monitoring dilakukan sejak 26 November hingga cut-off pukul 24.00 malam ini, sembari terus berkoordinasi dengan operator seluler untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di wilayah terdampak.

    Pada kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin rapat koordinasi penanganan akses telekomunikasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    Berdasarkan pantau detikINET yang berada di lokasi ada pimpinan penyelenggara telekomunikasi, yakni Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Nugroho, Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung, Director & Chief Regulatory Officer XLSmart Merza Fachys, dan Market Access Manager Starlink Indonesia Tommy Des Mulianta.

    (agt/fyk)

  • Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Desember 2025

    Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta? Megapolitan 1 Desember 2025

    Mengapa Jakarta Jadi Kota Terpadat dengan 42 Juta Orang, Padahal Penduduknya 11 Juta?
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jakarta disebut sebagai kota terpadat di dunia dengan hampir 42 juta penduduk menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2025.
    Padahal angka ini jauh melampaui jumlah penduduk administratif
    Jakarta
    yang hanya 11 juta jiwa.
    Lantas, apa yang membuat Jakarta dicatat memiliki penduduk 42 juta dan jadi kota terpadat di dunia?
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan perbedaan angka ini berasal dari mobilitas harian jutaan orang dari 8 kabupaten/kota penyangga Jabodetabek yang beraktivitas di Jakarta, sehingga membuat Jakarta tampak lebih padat daripada data resmi.
    “Setiap hari, jutaan orang beraktivitas di Jakarta berasal dari wilayah penyangga,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, Kamis (27/11/2025).
    Kabupaten/kota penyangga yang dimaksud antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Chico menambahkan, warga dari wilayah tersebut datang ke Jakarta untuk bekerja, sekolah, kuliah, berbisnis, berobat, hingga mengurus layanan publik.
    “Mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat daripada jumlah penduduk resminya,” katanya.
    Berdasarkan data bersih Dukcapil Semester I 2025, jumlah penduduk administratif Jakarta tercatat 11.010.514 jiwa.
    Angka ini dihitung dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.
    Sementara itu, laporan “World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results” yang dipublikasikan pada 23 November 2025 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan hampir 42 juta penduduk.
    Di posisi kedua ada ibu kota Bangladesh, Dhaka, dengan hampir 40 juta penduduk, diikuti Tokyo, Jepang, dengan 33 juta penduduk.
    Laporan tersebut juga mencatat bahwa kota-kota kini menampung 45 persen populasi global, dari total 8,2 miliar penduduk dunia.
    Perbedaan antara jumlah penduduk resmi Jakarta dan angka 42 juta jiwa dari laporan PBB menekankan peran mobilitas harian dari wilayah penyangga dalam memengaruhi persepsi kepadatan kota Jakarta.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.