Blog

  • Asia Tenggara dalam Pusaran Perang Ekonomi China-AS

    Asia Tenggara dalam Pusaran Perang Ekonomi China-AS

    Beijing

    Presiden China Xi Jinping tiba di Kamboja pada Kamis (17/04) untuk menutup rangkaian lawatannya selama sepekan di Asia Tenggara, yang mencakup kunjungan sebelumnya ke Vietnam dan Malaysia.

    Meski lawatan ini telah dijadwalkan sejak beberapa bulan lalu, waktunya sangat menguntungkan bagi Beijing, mengingat sistem perdagangan internasional saat ini tengah kacau akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Pada tanggal 2 April lalu, Trump meluncurkan serangan tarifnya dengan memberlakukan bea masuk yang cukup tinggi, yang disebutnya “tarif resiprokal”, terhadap barang-barang yang masuk ke AS dari sebagian besar mitra dagangnya, termasuk tarif 49% untuk produk dari Kamboja, 46% dari Vietnam, dan antara 20% hingga 30% dari sebagian besar negara Asia Tenggara lainnya.

    Kekacauan tarif ini telah menghantam arus perdagangan dan investasi, serta pasar keuangan. Sebagian besar negara, termasuk di Asia Tenggara, kini memprediksi perlambatan ekonomi global yang signifikan.

    Beberapa lembaga bahkan telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini di tahun 2025.

    Tak lama setelah tarif Trump berlaku pada 9 April, presiden AS itu mengumumkan bahwa tarif-tarif baru itu akan ditangguhkan selama 90 hari, kecuali untuk China yang menghadapi tarif gabungan sebesar 145%, sembari AS menegosiasikan kesepakatan bilateral dengan tiap negara.

    Hegemoni China sebagai kekuatan yang bisa diandalkan

    Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam pada Senin (14/04), Xi mengatakan bahwa kedua negara “telah memberikan stabilitas dan kepastian yang berharga bagi dunia” di tengah “dunia yang sedang bergejolak.”

    Zachary Abuza, profesor di National War College Washington, mengatakan kepada DW bahwa Xi ingin “mengetuk pintu yang terbuka.”

    “Xi menggambarkan China, yang memiliki perdagangan lebih dari $ 980 miliar (sekitar Rp 15.900 triliun) dengan Asia Tenggara, sebagai kekuatan stabilitas ekonomi dan multilateralisme,” kata Abuza.

    “Berbeda dengan Washington, Xi menampilkan Beijing sebagai pihak yang dapat diprediksi, kooperatif, dan berkomitmen pada perdagangan serta investasi yang saling menguntungkan.”

    Selama lebih dari satu dekade, AS dan negara-negara Barat lainnya telah mencoba memproyeksikan China sebagai “kekuatan revisionis,” negara yang menyalahgunakan hukum internasional, khususnya dalam agresi mereka terhadap klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS) dan mengacaukan perdagangan global dengan membanjiri negara-negara miskin dengan barang murah.

    Namun, akibat kebijakan ekonomi Trump yang lebih mengutamakan AS, “Xi kini berusaha menampilkan China sebagai kekuatan status quo dan AS sebagai pengacau yang tak bisa diprediksi,” kata Hunter Marston, peneliti Asia Tenggara dari Australian National University, kepada DW.

    Penuh dengan simbolisme?

    Di Vietnam, Xi menyaksikan penandatanganan 45 perjanjian kerja sama baru antara kedua negara.

    Khac Giang Nguyen, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, mengatakan kepada DW bahwa hasil paling nyata dari kunjungan Xi ke Vietnam adalah kemajuan dalam proyek jalur kereta api yang telah lama dibahas, yang menghubungkan Vietnam utara dengan China selatan.

    Selama bertahun-tahun, Hanoi dan Beijing telah membicarakan peningkatan dua jalur kereta warisan kolonial Prancis yang berusia lebih dari satu abad itu, tetapi kini kedua pihak sepakat membangun dua jalur baru yang melintasi perbatasan mereka.

    Namun, di luar kesepakatan rel itu dan sesi foto bersama, menurut Khac, tidak banyak rincian substansial yang bisa disampaikan.

    “Bahasa yang sangat umum dan keterlambatan pernyataan publik menunjukkan bahwa Hanoi, dan mungkin juga pihak lain, menolak upaya Beijing untuk membentuk narasi,” tambahnya.

    “Jadi, ini adalah kunjungan yang sarat simbolisme, tapi tidak banyak hasil konkret seperti yang disiratkan dari banyaknya perjanjian yang ditandatangani.”

    Mempercepat perdagangan bebas dengan ASEAN

    Di Malaysia, Xi juga berbicara tentang pentingnya bersatu menghadapi “guncangan terhadap tatanan global dan globalisasi ekonomi saat ini.”

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang memiliki hubungan kurang hangat dengan AS karena dukungan Washington terhadap Israel dalam Perang di Gaza, menyampaikan hal senada, memperingatkan tentang “kemunduran ke dalam tribalisme ekonomi.”

    Di Kuala Lumpur, Xi menandatangani sejumlah kesepakatan kerja sama dan menyerukan percepatan diskusi tentang perjanjian perdagangan bebas antara China dan blok ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu. Xi mengatakan, ia ingin kesepakatan itu tercapai “secepat mungkin.”

    Tahun ini, Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN. “Kami berdiri bersama pemerintah China, demi kesejahteraan rakyat kami, kepentingan ekonomi nasional kami, serta pembangunan dan stabilitas negara kami secara keseluruhan,” kata PM Malaysia Anwar kepada media.

    “Sahabat Karib” dengan China

    Xi selanjutnya tiba di Kamboja, negara yang disebut sebagai “sahabat karibnya” China di kawasan ini dan berpotensi paling terdampak oleh tarif Trump.

    Hampir dua perlima dari ekspor Kamboja, yang sebagian besar berupa produk garmen, dibeli oleh AS, menurut data pemerintah Kamboja.

    Namun, China adalah salah satu mitra dagang terbesar Kamboja juga, dengan nilai perdagangan bilateral melampaui $ 15 miliar (sekitar Rp 243 triliun) pada 2024 dan mencakup hampir 30% dari total volume perdagangan negara tersebut. China juga menyumbang lebih dari separuh investasi di Kamboja.

    Xi dijadwalkan mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang dibuka kembali bulan lalu setelah direnovasi selama bertahun-tahun oleh perusahaan China. Sejak 2018, AS menuduh Phnom Penh akan memberikan akses eksklusif kepada militer China di pangkalan tersebut, di mana tuduhan itu dibantah oleh Kamboja dan China.

    Kunjungan Xi ke Kamboja bertepatan dengan peringatan 50 tahun jatuhnya Phnom Penh, ketika Khmer Merah yang didukung China merebut ibu kota, memulai rezim mematikan selama empat tahun, yang menewaskan hampir 2 juta orang dalam genosida.

    Kunjungan Xi, membantu atau justru merugikan?

    Menanggapi kunjungan Xi ke Hanoi pada Senin (14/04), Trump secara terbuka menuduh China dan Vietnam berusaha “mencari cara untuk menjebak AS.”

    Masih belum jelas apakah kunjungan Xi ini akan membantu atau justru menyulitkan ketiga negara Asia Tenggara itu dalam upaya mereka menegosiasikan tarif dengan AS.

    Kamboja telah bertekad untuk secara signifikan mengurangi tarif atas sebagian besar impor dari AS, sementara Vietnam berencana akan menghapus seluruh bea masuk untuk produk AS dan secara drastis meningkatkan pembelian barang-barang dari AS.

    Di satu sisi, komitmen untuk mempererat kerja sama perdagangan antara negara-negara Asia Tenggara dan China itu juga kemungkinan akan mengusik para penasihat Trump, terutama penasihat perdagangan AS Peter Navarro, yang sangat khawatir terhadap praktik “transshipment”. yang merujuk pada barang-barang ekspor China ke AS melalui negara Asia Tenggara, sehingga China dapat menghindari tarif AS.

    Baru-baru ini, Navarro menuduh Vietnam sebagai “koloni dari komunis China” karena bertindak sebagai titik transshipment bagi barang-barang asal China.

    “Trump suka menyimpan dendam, jadi saya rasa sambutan hangat terhadap Xi di seluruh Asia Tenggara tidak akan luput dari perhatian di Washington selama sisa 80 hari masa penangguhan tarif ini,” kata Abuza.

    Di sisi lain, Virak Ou, presiden Future Forum, lembaga kajian terkemuka di Kamboja, mengatakan kepada DW bahwa Trump mungkin akan memandang sambutan hangat bagi Xi di Asia Tenggara ini sebagai alasan bagi AS untuk “menyeimbangkan ulang, mundur sejenak, dan meyakinkan kembali mitra-mitranya di kawasan itu.”

    Marston menambahkan, kunjungan Xi bahkan bisa memberikan negara-negara Asia Tenggara “daya tawar-menawar yang lebih besar.”

    “Pendekatan China itu menunjukkan bahwa negara-negara itu punya pilihan lain, dan pemerintahan Trump akan mengalienasi mereka dengan risiko tersendiri,” ujarnya.

    Untuk saat ini, Xi berbicara dalam bahasa yang masih ingin didengar oleh pemerintah Asia Tenggara. Sebagian besar negara-negara ini tampak bersedia mengesampingkan ketegangan mereka dengan Beijing, selama Gedung Putih terus mengguncang perekonomian kawasan itu dan sistem perdagangan global secara keseluruhan.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan

    Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan

    loading…

    Penyidikan perkara yang menjerat Ketua DPD RI ke-5 AA La Nyalla Mahmud Mattalittioleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan dipaksakan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penyidikan perkara yang menjerat Ketua DPD RI ke-5 AA La Nyalla Mahmud Mattalittioleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkesan dipaksakan.Sebab, La Nyalla dianggap terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus yang menjerat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

    Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, hal itu didasarkan kepada upaya dan narasi yang dibangun KPK. Di mana seolah La Nyalla adalah pihak yang patut diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam perkara penerimaan dana hibah yang dalam penggunaanya menyimpang.

    “Dasar hukum pengusutan perkara tindak pidana korupsi ini adalah pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022, yang berasal dari rekomendasi anggota DPRD Jatim, yang kemudian ternyata ditemukan adanya penyimpangan dalam prosesnya. Yaitu pemotongan dan cash back kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim,” tandas Chudry di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Chudry mengatakan, perkara tersebut diawali dengan operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada pertengahan Desember 2022 lalu. Lalu dikembangkan dengan menyisir pokmas penerima hibah atas rekomendasi anggota dewan Provinsi Jatim. KPK kemudian menetapkan pimpinan DPRD Jatim dan anggota lainnya sebagai tersangka. Termasuk Ketua DPRD Jatim saat itu, Kusnadi.

    “Yang kedua, yang juga penting untuk menjadi catatan, penggeledahan ke kediaman La Nyalla di Surabaya didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan, yaitu Sprindik nomor 96/DIK/00/01/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang merupakan Sprindik untuk tersangka saudara Kusnadi. Artinya, KPK menduga hasil tindak pidana korupsi saudara Kusnadi disimpan atau terdapat di kediaman La Nyalla. Atau La Nyalla adalah salah satu pokmas penerima hibah atas rekomendasi saudara Kusnadi,” urainya.

    Hal itu, menjadi pertanyaan karena La Nyalla tidak ada hubungan apa pun dengan Kusnadi. La Nyalla juga bukan pokmas yang menerima hibah atas rekomendasi Kusnadi atau anggota DPRD Jatim lainnya. Sehingga wajar jika kemudian penyidik KPK tidak menemukan apa pun yang dibawa dari kediaman LaNyalla.

    “Lalu, yang terbaru, KPK mengatakan rumah La Nyalla digeledah karena pernah menjadi Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010-2019. Ini menurut saya menjadi pertanyaan juga. Karena perkara ini payung besarnya, dilihat dari Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTP) dan Sprindik perkara ini adalah penggunaan APBD dalam pengurusan dana hibah untuk pokmas 2019-2022, terutama dengan tersangka saudara Kusnadi,” bebernya.

    Ucok, panggilan akrab Chudry juga menjelaskan penerima hibah APBD selalu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di mana organisasi seperti KONI daerah, KPUD, Panwaslu dan lainnya di daerah, selalu di tandatangani oleh Ketua bukan Wakil Ketua.

    “Jadi kalaupun KONI Jatim itu juga menerima hibah daerah dari Pemerintah Provinsi melalui Dispora, yang mempertanggung jawabkan itu ketua. Bukan wakil ketua. Karena yang tanda tangan NPHD itu ketua. Ini due process of law. Yang harus ditegakkan secara adil, sehingga menghindari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum terhadap masyarakat,” tukas ahli hukum pidana itu.

    Dalam KUHAP salah satunya due process, adalah setiap orang harus terjamin hak terhadap dirinya, kediaman, serta terhindar dari surat-surat pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan, dan juga hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum.

    (cip)

  • Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    Indonesia Kena Tarif AS 47 Persen Bukan 32 Persen, Airlangga Ungkap Kejutan Negosiasi

    PIKIRAN RAKYAT – Bukan 32 persen, produk buatan Indonesia bisa dikenakan bea masuk hingga 47 persen saat diekspor ke Amerika Serikat (AS). Nominal tarif AS terbaru ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    Sebelumnya, ramai dalam pemberitaan, Presiden Donald Trump telah menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal AS.

    Namun, Airlangga menegaskan masih ada beban tarif lain yang diberlakukan Amerika terhadap sejumlah produk Indonesia selain jumlah yang sudah diumumkan. Dengan demikian, total bea masuk bisa jauh lebih tinggi.

    Agar lebih mudah dipahami, contoh perhitungannya antara lain, meskipun tarif 32 persen itu sempat diturunkan sementara menjadi 10 persen untuk jangka waktu tiga bulan, barang-barang seperti tekstil dan pakaian dari Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan antara 10 hingga 37 persen karena kebijakan proteksionis AS.

    Maka, ketika semua beban tarif itu digabungkan, produk Indonesia bisa menghadapi total biaya masuk ke pasar AS dalam kisaran 20 hingga 47 persen.

    Menko Airlangga mengumumkan demikian usai memimpin tim Indonesia dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS, dalam konferensi pers virtual, Jumat kemarin, 18 April 2025.

    “Meski saat ini tarif 10 persen untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37 persen maka 10 persen tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga.

    ‘AS Berlaku Tak Adil pada RI’

    Airlangga menyebut bahwa tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diberlakukan untuk negara-negara pesaing lainnya.

    Menurutnya, kondisi ini tidak mencerminkan prinsip keadilan. Sebab, akibat tingginya tarif tersebut, produk-produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain di kawasan Asia Tenggara, Asia, hingga negara-negara lain di dunia.

    Sementara itu, banyak negara lain justru menikmati tarif yang lebih ringan. Oleh karena itu, Indonesia berharap adanya perlakuan yang setara atau bahkan lebih menguntungkan agar dapat bersaing secara adil di pasar global.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” ucap Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gibran Berharap Generasi muda Harus Cepat Beradaptasi Hadapi Kompetisi Global

    Gibran Berharap Generasi muda Harus Cepat Beradaptasi Hadapi Kompetisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong generasi muda Indonesia untuk memperdalam kecepatan dalam belajar, beradaptasi dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi kompetisi global.

    “Penentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran, dikutip Antara, Sabtu (19/4/2025).

    Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, dan perubahan iklim, generasi muda dituntut untuk lebih lincah dan responsif terhadap berbagai perubahan. Gibran menyoroti momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 hingga 2045 sebagai peluang emas bagi Indonesia.

    Saat itu, sekitar 208 juta masyarakat Indonesia akan berada dalam usia produktif, yang menciptakan peluang besar untuk mendorong kemajuan bangsa. 

    Gibran juga menggarisbawahi pentingnya generasi muda menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Mantan Wali Kota Soli ini menganggap bahwa AI tidak akan menggantikan manusia dan bukan merupakan ancaman.

    Hanya saja, manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia lain yang memanfaatkan teknologi tersebut. Gibran pun optimistis bahwa generasi muda Indonesia tidak takut terhadap tantangan dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya,” ucapnya.

    Gibran menyatakan bahwa generasi muda memegang peran kunci dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Bonus demografi, jika dimanfaatkan secara optimal, dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan di masa depan.

    “Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri, kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan, kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan,” ujarnya.

  • Bawaslu RI: PSU di Pasaman berjalan baik sesuai putusan MK

    Bawaslu RI: PSU di Pasaman berjalan baik sesuai putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berlangsung tertib dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh putusan MK,” kata Bagja saat meninjau TPS 01 Ganggo Mudiak, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah larangan membawa ponsel ke dalam bilik suara. Bagja menyebut aturan ini telah dijalankan dengan disiplin oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih.

    “Jelas dilarang membawa ponsel ke dalam bilik suara, juga dilarang memfoto. Itu yang kemudian diberitahukan kepada pemilih oleh KPPS,” ujarnya.

    Ia juga memastikan seluruh logistik PSU telah siap 100 persen sejak sehari sebelumnya. Selain itu, proses pencoblosan di TPS-TPS dimulai tepat waktu.

    Saat ditanya terkait hasil pengawasan menyeluruh, Bagja menyebut pemantauan masih berlangsung hingga seluruh tahapan PSU rampung, termasuk proses rekapitulasi suara.

    “Belum seluruhnya, kan masih sampai jam 1 nanti. Tapi sejauh ini penyelenggaraan berjalan baik,” tambah Bagja.

    Lebih lanjut, dirinya mengingatkan bahwa meskipun PSU telah dilaksanakan sesuai ketentuan, para pihak tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika merasa keberatan.

    “Kami tidak bisa melarang pihak mana pun untuk menggugat ke MK. Tapi jika semua proses sudah berjalan baik, semua pihak juga semestinya bisa mengapresiasi penyelenggaraan PSU ini,” pungkasnya.

    Kabupaten Pasaman telah melaksanakan PSU Pilkada 2024 pada Sabtu, 19 April 2025, di 605 tempat pemungutan suara (TPS) pada 12 kecamatan dengan 218.980 orang pemilih.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    Xi Jinping Tur Asia Tenggara demi Lawan Tarif Trump, Kenapa Indonesia Tak Diajak?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyelesaikan kunjungan singkatnya ke Asia Tenggara, menggalang dukungan di tengah serangan perang dagang dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Meskipun ada beberapa yang kemudian dibatalkan, tarif besar-besaran diberlakukan Donald Trump terhadap puluhan negara dan kawasan awal bulan April.

    Trump telah mengguncang pasar global dan menimbulkan kembali ketidakpastian terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Presiden terpilih itu bertujuan untuk mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negaranya dan memaksa mitra dagang untuk menurunkan tarif yang menurutnya ‘tidak adil’, yaitu pajak atas barang impor.

    Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi hampir semua anggota ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

    Namun, negara-negara tetangga Tiongkok seperti Vietnam tetap berhati-hati terhadap ekspansi teritorial kekuatan besar itu di Laut Cina Selatan, dan berusaha menyeimbangkan ketergantungan ekonomi mereka dengan hubungan keamanan bersama AS.

    Yang Perlu Diketahui

    Selama lima hari kunjungan Presiden Xi, termasuk ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia bertemu dengan para pemimpin negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi, kepabeanan, hingga kecerdasan buatan (AI).

    Tidak dilibatkan nama Indonesia dalam laporan tersebut, baik dari pernyataan resmi pejabat pemerintah Tiongkok maupun kabar tipis media global. Belum diketahui apa alasan di balik pengecualian tersebut.

    Adapun, ketiga negara yang terlibat di atas awalnya ikut terdampak kebijakan tarif “resiprokal” dari Trump, sebelum Presiden AS tiba-tiba mengumumkan penundaan selama 90 hari pada Rabu lalu.

    Dalam konferensi pers rutin esoknya, Kamis, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memuji nilai-nilai Asia berupa perdamaian, kerja sama, keterbukaan, dan inklusivitas, sebagai jalan masa depan bagi kawasan ini.

    “Presiden Xi Jinping siap menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN dengan negara-negara di kawasan sesegera mungkin, menolak pemisahan dan rantai pasokan yang terputus; halaman kecil dan tembok tinggi; serta tarif sembarangan, dengan semangat keterbukaan, inklusivitas, solidaritas, dan kerja sama,” ujarnya, dikutip dari Newsweek.

    “Negara-negara itu berusaha untuk memikirkan bagaimana cara menipu Amerika Serikat,” kata Trump, menanggapi pembicaraan Xi dengan pejabat Vietnam sebelumnya.

    Apa Kata Para Petinggi?

    Direktur Jenderal Institut Hubungan Internasional Kamboja, Kin Phea kepada media pemerintah Tiongkok Global Times: “(Kunjungan ini) menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan hubungan erat yang telah ada, demi memastikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan persahabatan jangka panjang bagi kedua negara dan kawasan secara lebih luas.”

    Peneliti senior tetap di Australian Strategic Policy Institute, Raji Pillai Rajagopalan, kepada ABC (Australian Broadcasting Corporation):

    “Menarik melihat bagaimana Xi Jinping mencoba menampilkan Tiongkok sebagai kekuatan stabilitas, kepastian, dan prediktabilitas. Tapi kita perlu lihat bagaimana ini akan berjalan.

    Tiongkok selama ini justru cukup mengganggu di kawasan—baik dalam hal perdagangan maupun keamanan. Kita masih melihat itu terus terjadi, jadi Xi punya banyak pekerjaan untuk memastikan tindakannya sejalan dengan ucapannya.”

    Bagaimana Selanjutnya?

    Baik Washington maupun Beijing belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalah dalam waktu dekat.

    Para analis menilai Asia Tenggara dapat menjadi kawasan yang berperan dalam meredam dampak tarif dengan meningkatkan perdagangan bersama Tiongkok, serta menjadi jalur alternatif bagi barang-barang Tiongkok yang ditujukan ke AS. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kerugian Dapur MBG Kalibata Jaksel Sempat Ingin Dibayar, tapi Yayasan MBN Menghilang

    Kerugian Dapur MBG Kalibata Jaksel Sempat Ingin Dibayar, tapi Yayasan MBN Menghilang

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra, masih menantikan pembayaran biaya operasional dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

    Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan yang menyatakan ingin melakukan pembayaran.

    Komunikasi itu terjadi pada Jumat (18/4/2025) ketika Harly dan Ira tengah diperiksa sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan.

    “Pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak Ira Mesra, dan beliau menanyakan di mana alamatnya,” kata Harly, Sabtu (19/4/2025).

    Hanya saja, Harly menyebut hingga saat ini bilyet giro tersebut dan pihak yayasan juga menghilang tanpa kabar.

    “Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur. Saat dikonfirmasi jumlah, tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu,” ujar dia.

    Adapun Harly dan Ira diperiksa selama sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penggelapan dana MBG senilai hampir Rp 1 miliar, Jumat kemarin.

    Harly dicecar 21 pertanyaan, sedangkan Ira menerima 28 pertanyaan dari penyidik.

    “Pada intinya, disini kami menekankan agar penyidik tetap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini,” kata Harly.

    Respon BGN

    Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap permasalahan yang terjadi soal dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut ada permasalahan internal terjadi ujungnya merembet ke persoalan lainnya.

    Namun kini permasalahan itu berhasil teratasi dan hingga persoalan dengan Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara) dan mitra sudah selesai.

    “Jadi begini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra,” kata Dadan dikutip dari Tribunnews, Kamis (17/4/2025).

    Kondisi yang ada di lapangan soal adanya mitra dan yayasan baru diktahui pihak BGN.

    Dadan hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

    Tapi kondisi di lapangan terdapat mitra dari Yayasan MBN yang menjalankan dapur MBG.

    “Kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional,” ungkapnya. 

    “Jadi apapun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Telkom (TLKM) Catat Pelanggan Seluler & IndiHome Tembus 170 Juta

    Telkom (TLKM) Catat Pelanggan Seluler & IndiHome Tembus 170 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) mencatatkan pertumbuhan dari sisi basis pelanggan sepanjang 2024, dengan total pengguna layanan baik seluler maupun broadband mencapai 170,2 juta. 

    Dalam keterangan resmi perusahaan, anak usaha Telkom yakni Telkomsel telah melayani 159,4 juta pelanggan seluler sampai dengan akhir Desember 2024.

    Adapun layanan fixed broadband melalui IndiHome mencatat jumlah pelanggan mencapai 10,8 juta. Jumlah ini terdiri dari pelanggan residensial (B2C) 9,6 juta atau tumbuh 10,6% secara tahunan dan pelanggan korporasi (B2B) 1,2 juta.

    Sementara itu, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, TLKM juga telah mengoperasikan 271.040 BTS yang terdiri atas 221.290 BTS 4G dan 975 BTS 5G sampai dengan akhir tahun lalu. 

    Lalu lintas data (payload) turut meningkat 13,9% year on year (YoY) menjadi lebih dari 20 juta TB. Hal ini menandakan tingginya permintaan layanan digital dari pengguna.

    Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menyatakan bahwa tahun 2024 merupakan periode penuh tantangan bagi sektor telekomunikasi. Sebab, industri dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global dan persaingan yang semakin ketat. 

    “Namun, Telkom dapat menutup tahun dengan kinerja positif. Ini mencerminkan bahwa strategi transformasi perusahaan sudah berada pada jalur yang tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (19/4/2025).

    Dari sisi kinerja keuangan, TLKM menutup tahun buku 2024 dengan pertumbuhan pendapatan yang relatif datar dan laba bersih yang sedikit tertekan.

    Sepanjang 2024, Telkom membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp149,9 triliun, naik tipis 0,5% dibandingkan 2023 yang sebesar Rp149,2 triliun. Sumber utama pendapatan masih berasal dari segmen data, internet, dan layanan teknologi informasi yang menyumbang Rp90,5 triliun, naik 3,5% dari tahun sebelumnya.

    Beberapa lini bisnis turut mengalami tekanan. Pendapatan dari layanan IndiHome tercatat turun 8,8% YoY menjadi Rp26,2 triliun, sedangkan layanan sms, fixed, and cellular voice juga membukukan penurunan 15,5% YoY menjadi Rp10,5 triliun. 

    Di sisi lain, beberapa pos mencatat kinerja positif. Pendapatan dari layanan interkoneksi naik 1,3% YoY menjadi Rp9,18 triliun, sementara layanan jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya tumbuh signifikan 17,4% YoY menjadi Rp13,4 triliun.

    Seiring dengan kenaikan pendapatan, TLKM mencatatkan total beban konsolidasian sebesar Rp107 triliun, naik 2% dibandingkan 2023 yang sebesar Rp104,8 triliun.

    Di sisi lain, EBITDA konsolidasian TLKM turun 3,3% YoY menjadi Rp75 triliun, dengan margin EBITDA sebesar 50,0% karena terdampak oleh Program Pensiun Dini (early retirement program/ERP) yang dilakukan pada kuartal II/2024.

    Setelah menghitung beban dan pendapatan lainnya, laba bersih TLKM mengalami penurunan 3,7% YoY dari posisi Rp24,56 triliun menjadi Rp23,6 triliun pada 2024. 

    __________________

    Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Harga Emas Hari Ini 19 April 2025: Antam, UBS, dan Galeri 24 Kompak Turun, Cek Daftar Lengkapnya! – Page 3

    Harga Emas Hari Ini 19 April 2025: Antam, UBS, dan Galeri 24 Kompak Turun, Cek Daftar Lengkapnya! – Page 3

    Reli harga emas telah berhenti karena investor membutuhkan waktu untuk mencerna berita perang dagang antara AS dengan China dan sejumlah negara lain. Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menarik tarif yang tinggi ke puluhan negara di awal April lalu.

    Sejak saat itu, harga emas terus me ngalmi lonjakan yang didorong oleh meningkatnya kekhawatiran atas resesi dan meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama antara AS dan China.

    Sekarang, dengan liburan panjang memperingati hari Paskah di berbagai negara dan meningkatnya ketidakpastian global, pelaku pasar mungkin melihat koreksi jangka pendek dalam harga emas.

    Dikutip dari fxstreet, Sabtu (19/4/2025), harga emas melonjak minggu ini ke rekor tertinggi karena meningkatnya ketegangan antara AS dan China, tetapi sejak itu mengalami sedikit penurunan.

    Presiden Trump mengumumkan tarif baru, yang menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang. Investor bergegas memborong emas sebagai aset safe haven.

    Meningkatnya ketidakpastian atas kebijakan perdagangan AS mendorong pembeli untuk mencari perlindungan dari risiko pasar.

  • Jumlah Uang Tunai Ideal yang Harus Kamu Simpan di Rumah Menurut Para Ahli

    Jumlah Uang Tunai Ideal yang Harus Kamu Simpan di Rumah Menurut Para Ahli

    Jakarta: Di tengah ketidakpastian ekonomi dan potensi gangguan sistem pembayaran digital, banyak orang mulai berpikir ulang soal pentingnya menyimpan uang tunai di rumah. 
     
    Meski zaman sekarang serba digital, para ahli keuangan menyarankan agar tetap ada cadangan uang fisik sebagai antisipasi jika terjadi kondisi darurat seperti pemadaman listrik, bencana alam, atau sistem pembayaran yang terganggu.
    Berapa jumlah yang disarankan oleh ahli keuangan?
    Melansir CNBC International, Sabtu, 19 April 2025, menurut Matthew Saneholtz, CFP dari Tobias Financial Advisors di Florida dirinya merasa nyaman dengan menyimpan uang tunai USD500-USD1.000 untuk masalah tidak terduga. Jika dirupiahkan uang tunai yang harus disiapkannya itu minimal sekitar Rp8 juta.
     
    Sementara itu, Crystal McKeon dari TSA Wealth Management menyarankan nominal yang sedikit lebih kecil namun tetap fungsional.
     
    “Menyimpan USD300 hingga USD500 di rumah untuk keadaan darurat atau pengeluaran tunai yang tak terduga adalah hal yang masuk akal,” ujar dia.
     

    Risiko menyimpan uang tunai terlalu banyak
    Menyimpan uang tunai di rumah memang tergantung preferensi pribadi. Tapi jangan sampai berlebihan. Melissa Caro, CFP dan pendiri My Retirement Network mengingatkan agar tidak menyimpang uang berlebihan.

    “Saya tidak akan berlebihan dalam menggunakan uang tunai, karena tidak diasuransikan oleh FDIC dan tidak menghasilkan bunga,” ucap dia.
     
    FDIC hanya menjamin uang yang disimpan di rekening bank, bukan uang fisik di rumah. Selain itu, uang tunai juga rawan hilang, dicuri, atau bahkan digunakan tanpa perencanaan matang. 
     
    Nicole Sullivan dari Prism Planning Partners juga menyebutkan, jika kamu memiliki sejumlah besar uang fisik, kamu mungkin akan lebih tergoda untuk membelanjakan uang tersebut untuk hal-hal yang seharusnya dihindari.

    Jangan lupa dana darurat di rekening
    Selain uang tunai fisik, jangan lupakan dana darurat dalam bentuk tabungan di bank. Umumnya, ahli keuangan menyarankan menabung tiga hingga enam bulan pengeluaran penting di rekening yang mudah diakses. 
     
    Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, disarankan untuk menyiapkan dana hingga setahun penuh pengeluaran, terutama jika bekerja di industri yang rawan pemutusan hubungan kerja.
     
    “Jika kamu berada di industri yang kemungkinan besar akan mengalami PHK… simpanlah untuk jangka waktu sekitar sembilan hingga 12 bulan,” ujar Saneholtz.
     
    Namun faktanya, banyak orang belum memiliki dana darurat sama sekali. Berdasarkan survei U.S. News & World Report 2025, sekitar 42 persen warga Amerika tidak memiliki tabungan darurat, dan 40 persen tidak bisa menutupi pengeluaran tak terduga sebesar USD1.000.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)