Xcloud.id

Blog

  • 119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan 119,5 juta masyarakat yang melakukan pergerakan mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini naik 2,71% dibandingkan dengan periode tahun lalu.

    Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

    Data tersebut mencatatkan, ada sebanyak 42,01% yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, 57,99% sisanya menjawab tidak berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Dari 283,5 juta penduduk Indonesia, sesuai dengan data BPS 2025, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan adalah 42,01% atau kurang lebih 119,5 juta jiwa. Ini meningkat sebesar 2,71% dari hasil survey pergerakan Nataru 2024-2025,” kata Antoni, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Kementerian Perhubungan juga mencatatkan kota asal dan tujuan dengan potensi pergerakkan tertinggi. Untuk kota asal antara lain ada Jakarta Timur, Bekasi, Bokor, Surabaya, dan Makassar.

    Sedangkan untuk kota-kota dengan tujuan tertinggi mayoritas diisi oleh kota-kota besar. Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Bandung, Malang, Bogor, dan Denpasar.

    Lebih lanjut Antoni juga memaparkan timeline penyelenggaraan pemantauan Nataru 2025-2026. Kementerian Perhubungan akan memulai pelaksanaan Posko Nataru pada tanggal 18 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

    “Dari prediksi survey yang dilakukan, akan terjadi lonjakan puncak arus mudik di 24 Desember 2025 dan hasil survei juga mengatakan masyarakat cenderung berpergian di pagi hari. Kemudian untuk puncak arus balik akan terjadi di hari Jumat 2 Januari 2026, juga dari hasil survei, perjalanan mayoritas terjadi di pagi hari,” terang Antoni.

    Sementara itu menyangkut kesiapan sarana prasana, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini termasuk beberapa bandara, terminal serta pelabuhan yang dikelola oleh pemda.

    “Termasuk juga alat angkutnya, untuk dilakukan ramp check dan ramp check telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atas perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi),” kata Antoni.

    Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi khusus untuk periode Nataru 2025-2026 berupa diskon transportasi. Rinciannya antara lain diskon 30% tiket KA Ekonomi (non penugasan) untuk 1,51 juta penumpang.

    Lalu ada diskon 20% untuk tarif dasar angkutan laut di bawah Pelni, dengan menyasar sekitar 405 ribu penumpang. Ada juga diskon 100% tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan penyeberangan di bawah ASDP, sasaran 2,14 juta penumpang dan 491 ribu kendaraan.

    “Untuk udara ini juga akan ada diskon tiket. Namun tidak langsung kepada harga tiket, tetapi dibebankan kepada beberapa komponen dari tiket pesawat sebesar 13-14%, termasuk PPN DItanggung Pemerintah (DTP), harga bahan bakar, dan juga pajak jasa penumpang maupun pajak pesawat udaranya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Cek Cuti Bersama 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

    Cek Cuti Bersama 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

    Penetapan cuti bersama 2026 ini membawa implikasi yang berbeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta. Bagi ASN, pelaksanaan cuti bersama akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan keseragaman dalam penerapan kebijakan libur bagi pegawai negeri.

    Sementara itu, untuk lembaga atau instansi swasta, kebijakan pelaksanaan cuti bersama diatur sepenuhnya oleh pimpinan masing-masing perusahaan. Karyawan di sektor swasta disarankan untuk mengkonfirmasi kebijakan internal perusahaan mereka terkait cuti bersama ini. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan dengan operasional bisnis.

    Kombinasi hari libur nasional dan cuti bersama ini berpotensi menciptakan libur panjang atau “long weekend” yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat dapat merencanakan liburan, mempererat ikatan keluarga, atau sekadar beristirahat di rumah. Dengan kejelasan jadwal ini, perencanaan kegiatan akhir tahun atau awal tahun dapat dilakukan jauh-jauh hari.

    Cuti bersama ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai tahun dengan jeda istirahat yang cukup, seperti Hari Tahun Baru 2026 Masehi pada 1 Januari. Momen pergantian tahun ini seringkali dimanfaatkan untuk refleksi diri, menetapkan resolusi baru, dan berkumpul bersama orang-orang terdekat.

  • Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara terkait dengan produk-produk asal China berkembang dengan cepat hingga harga yang murah. Menurut Maman, persoalan tersebut tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah hingga pengusaha.

    “Kalau bicara tentang produk-produk impor kenapa di sana itu menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya, ini kompleksitas. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita,” ujar Maman dalam acara Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, langkah tersebut tak lepas dari kontra dari sejumlah kalangan. Maman mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor ke sejumlah negara demi melindungi domestik dalam negeri.

    “Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka tekanan dari barang-barang dari luar kita melihat dalam contoh beberapa hal,” tambah Maman.

    Maman menegaskan pasar domestik harus steril dari gempuran produk luar. Tanpa sterilisasi, UMKM dalam negeri mustahil bisa bersaing.

    Saat ini, pemerintah tengah mencari terobosan dan langkah-langkah modifikasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Maman, hal ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosiologi, demografi, politik, dan ekonomi Indonesia.

    “Saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin, kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah tinggal mungkin dimodifikasi. Nah inilah yang lagi dicari terobosan Dan langkah-langkahnya modifikasi kebijakan apa, yang akan diimplementasikan melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi,” imbuh ia.

    (rea/kil)

  • CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    CEO Vidio Sutanto Hartono Tekankan Pentingnya Kuasai AI di Industri Kreatif Saat ini

    Pada kesempatan tersebut, Managing Director Emtek ini memberi gambaran konten lokal berbahasa Indonesia masih tinggi peminat. Saluran televisi masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    Seperti presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17.000 pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya.

    Sebagai praktisi media, Sutanto mengatakan saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau audiens lebih luas.

    Pertama, memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi ratingnya. Kedua menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung. Ketiga, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

    Wakil Dekan FISIPOL UGM, Poppy Sulistyaning Winanti menilai, acara ini merupakan bagian program terbuka bagi mahasiswa untuk mengenal lebih jauh dunia industry dan perkembangannya. Pihak kampus menjadikan ini sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan magang untuk riset di perusahaan terkait.

    “Jadi mahasiswa tidak hanya tahu tentang teorinya saja dari dosen, namun mereka berkesempatan langsung berdialog dan itu tidak bisa dipenuhi oleh kampus sendiri. Menariknya mahasiswa tidak sekedar tahu industry, namun mereka paham ada perkembangan terbaru terkait dengan transformasi digital,” kata Poppy.

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri Otomotif Berdarah-darah, Dampaknya Ngeri kalau Tak Diselamatkan

    Industri Otomotif Berdarah-darah, Dampaknya Ngeri kalau Tak Diselamatkan

    Jakarta –

    Industri otomotif sedang tidak baik-baik saja. Diharapkan pemerintah dapat membantu keberlangsungan industri yang jadi penyumbang perekonomian negara ini.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif guna memperkuat ekosistem industrinya dari hulu sampai hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) juga menunjukkan produksi kendaraan mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23 persen. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Kemenperin menegaskan, insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    “Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (1/12/2025).

    Industri otomotif yang kondisinya sedang berdarah-darah perlu diselamatkan. Jika tidak, pelemahan pasar otomotif ini dampaknya tidak main-main. Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen.

    “Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

    Febri mengatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN,” ungkapnya.

    Sementara itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat atau tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

    “Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK. Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri.

    (rgr/dry)

  • BUMI Prediksi Harga Batu Bara Stagnan Tahun Depan

    BUMI Prediksi Harga Batu Bara Stagnan Tahun Depan

    Jakarta –

    Emiten batu bara milik Bakrie Grup, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), menyebut harga batu bara kemungkinan masih stagnan pada 2026. Pasalnya, pasokan batu bara dunia disebut masih dalam kondisi surplus.

    Direktur Bumi Resources, Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, menjelaskan kondisi surplus ini membuat harga batu bara tidak mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2026. Kondisi ini juga tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan perseroan.

    “Harga tidak akan bergerak jauh karena market masih surplus sehingga dari sisi pendapatan, revenue akan kurang lebih sama di tahun 2026-2025. Kecuali jika memang China meningkatkan kembali import batu baranya,” ungkap Ido dalam acara Public Expose secara virtual, Senin (1/12/2025).

    Untuk diketahui, harga batu bara termal global masih berada dalam tekanan sepanjang 2025. Harga batu bara pada Newcastle Coal Price berada pada level US$ 103,95 per ton pada periode Oktober 2025. Kemudian pada harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November 2025 berada di level US$ 103,75 per ton.

    Berdasarkan analisis dua pemain besar di industri batu bara dunia, terang Ido, surplus pasokan diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton pada 2026. Oleh karena itu, ia menyebut harga batu bara tidak akan bergerak jauh.

    Bumi Resources menetapkan target produksi dan penjualan di kisaran 77-78 juta ton pada 2026. Target ini berasal dari kontribusi dua anak usaha utama Perseroan.

    Pertama, PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar sekitar 53,5 juta ton. Kemudian produksi lainnya dari PT Arutmin Indonesia yang diperkirakan memproduksi 22 juta hingga 23 juta ton.

    “Jadi total antara 77 juta (ton) sampai 78 juta ton di tahun 2026,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tetap menolak pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Pendia, Kabupaten Klungkung, meskipun muncul sikap-sikap berlawanan dari forum bendesa adat setempat.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Senin, merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek tetap dilanjutkan karena lift dirasa akan meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Itu kan aspirasi, tapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ucapnya.

    Dalam video yang beredar, ketua forum bernama I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

    Koster menegaskan hal itu tidak mungkin sebab selain tak mengantongi izin lengkap sejak awal, investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

    Ia membedah, bahwa izin yang dimiliki perusahaan yaitu PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

    Namun faktanya, mereka membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.

    “Izin PBG-nya hanya 500 meter, yang di loket tiket saja, lift tidak masuk, tapi dia (perusahaan) memasukkan dalam lampiran, lalu kategori bangunannya di perizinan sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini luar biasa bukan lagi berisiko rendah, tapi risiko sangat tinggi,” ujar Koster.

    “Lalu membangun bukan di atas haknya, ini adalah punya negara dan tidak ada rekomendasi atau izin dari siapapun, tanah itu setelah dikaji pansus dan saya ikut bahas memang terjadi pelanggaran bahkan bisa pidana,” sambungnya.

    Jika dikaitkan demi kesejahteraan warga Nusa Penida, ia menegaskan kebijakan Pemprov Bali ini justru demi Nusa Penida yang merupakan berlian sakral yang harus diarahkan dengan baik pembangunannya.

    Menurut dia ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disana, tidak harus mengorbankan masa depan hanya demi pembangunan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan pulau tersebut.

    “Tentu saja pembangunan di wilayah lain di Nusa Penida boleh, asal tata ruangnya harus benar, amdal, dan persyaratan-persyaratan lainnya supaya maju secara berkesinambungan, itulah ini perlu diluruskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama,” kata dia.

    Penghentian dan arahan pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking ini juga sudah terbukti menghantarkan dampak positif, dimana calon investor di Bali sekarang lebih jujur dan memiliki kesadaran dalam memilih area.

    Mereka sejak dini menyusun kajian dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk memastikan investasinya ke depan legal dan berjalan baik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz. 

    Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz. 

    Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

    “Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

    “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

    Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

    “Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025. 

    “Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. 

    Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

  • IDAI Laporkan 4 Anak Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

    IDAI Laporkan 4 Anak Meninggal Akibat Banjir di Sumatera Barat

    Jakarta –

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Barat dr Asrawati, SpA, Subsp TKPS (K) mengatakan pihaknya mencatat ada 4 anak-anak yang meninggal dunia dalam bencana alam banjir bandang dan longsor.

    Melalui data yang dikumpulkan hingga 28 November 2025, keempat anak itu teridentifikasi dari Padang (2 anak), Pasaman Barat (1), dan belum teridentifikasi satu anak.

    “Kami tentu berharap tidak ada lagi korban anak dalam bencana ini. Namun, fakta di lapangan mengungkapkan, banyak anak dan ibu terisolasi, membuat mereka sulit mendapatkan bantuan,” ungkap dr Asrawati dalam konferensi pers daring IDAI, Senin (1/12/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam bencana alam ini, seperti menetapkan sebagai bencana nasional.

    “Ini saya kira sudah cukup besar dampaknya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memasukkan ini sebagai bencana nasional ya,” ujar dr Piprim.

    Menurut dr Piprim, rangkaian banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung bersamaan dengan bencana lain seperti erupsi abu vulkanik Semeru, sehingga memunculkan dampak yang lebih luas pada layanan kesehatan, terutama untuk anak-anak.

    “Kami dari IDAI menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar, sebelumnya juga ada erupsi abu vulkanik Semeru,” kata dr Piprim.

    Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap situasi darurat ini karena mudah mengalami trauma, ketakutan, serta meningkatnya risiko penyakit menular di pengungsian.

    “Pastikan anak-anak dapat air bersih, sanitasi, makanan bergizi,” tutupnya.

    (dpy/kna)