Blog

  • Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum bersama Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan memasukan pasal-pasal terkait narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana.

    Eddy menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUU Penyesuaian Pidana akan mengakomodir sejumlah pasal narkotika.

    “Pada saat itu kita berpikir Undang-Undang Narkotika akan selesai ternyata kan belum selesai sehingga pasal-pasal yang dicabut itu dikembalikan ke dalam KUHP,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah unsur delik dan tetap sama dengan Undang-Undang Narkotika. Hanya saja, minimum khusus berubah bagi pengguna narkotika.

    Edy menyampaikan masuknya pasal-pasal narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana menjadi ‘pintu darurat’ agar tidak terjadi kekosongan hukum. 

    Penyempurnaan secara detail, katanya, lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika. 

    “Substansinya saja bahwa kita mengembalikan yang dalam Undang-Undang Narkotika itu masukkan ke penyesuaian pidana,” pungkasnya.

    RUU Penyesuaian Pidana direncanakan rampung sebelum masa reses berakhir atau pada bulan Desember ini. RUU ini akan berisi 3 Bab dan 9 Pasal.

  • TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AU mulai mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim logistik dengan metode air drop di kawasan Sibolga, Sumatera Utara, hari ini.

    “Operasi airdrop menggunakan pesawat angkut TNI AU, Hercules. Sedangkan, dropping dengan sistem helibox menggunakan pesawat CN 295 dan Casa 212,” kata Freddy saat dihubungi ANTARA Jakarta, Senin.

    Freddy mengatakan metode itu dilakukan TNI lantaran sampai saat ini akses jalur darat menuju Sibolga masih terputus akibat tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Logistik yang dikirimkan pihak TNI, di antaranya berupa makanan siap saji, obat-obatan, tenda darurat hingga pakaian yang masih layak digunakan.

    Sambil mengirimkan logistik, Freddy mengatakan personel TNI yang lain juga akan terus melakukan proses evakuasi korban di lokasi banjir Sibolga.

    Tidak hanya di Sibolga saja. Freddy memastikan pengiriman logistik dan pengerahan pasukan juga akan terus dilakukan di dua wilayah banjir lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat.

    “Pengiriman logistik masih terus berlangsung hingga saat ini. Seluruh jalur darat, laut, dan udara, tetap dioptimalkan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada masyarakat,” kata dia.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.

    Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

    Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jakarta

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025 lalu. Kondisi ini membuat Indonesia secara otomatis tergabung dalam bank bentukan blok ekonomi baru itu, New Development Bank (NDB).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota baru NDB, Indonesia diminta untuk memberikan setoran modal awal ke NDB. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menyetorkan modal awal sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,66 triliun (kurs Rp 16.662 per dolar AS).

    “Maka bergabungnya Indonesia juga ditindaklanjuti dengan bergabung kepada New Development Bank, dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana US$ 1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” terang Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Untuk diketahui, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Blok ekonomi tersebut kini diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab.

    Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia memiliki akses pendanaan lebih besar untuk proyek-proyek strategis nasional. Di saat yang bersamaan, sebagai anggota BRICS tentunya Indonesia dinilai memiliki potensi pasar baru yang lebih besar di negara-negara anggota lainnya.

    “Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” paparnya.

    “Dengan BRICS kita juga melihat ini merupakan akses pasar baru dengan BRICS kita juga melihat merupakan potensi kerja sama Global South,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menjelaskan NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk langsung oleh BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS pun memiliki jatah tempat untuk bergabung.

    Menurut Airlangga setoran modal ke NDB nanti dalam bentuk uang sesuai dengan formula yang ditetapkan NDB. Namun saat itu Airlangga mengaku tidak bisa menyebutkan besaran modal yang harus disetor ke NDB. Dia hanya bilang modal tersebut bisa dibayarkan dalam 7 tahun.

    “Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025) lalu.

    (acd/acd)

  • PN Jakpus Tegaskan Lahan Hotel Sultan Boleh Dikosongkan Dulu meski Nanti Ada Banding
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    PN Jakpus Tegaskan Lahan Hotel Sultan Boleh Dikosongkan Dulu meski Nanti Ada Banding Nasional 1 Desember 2025

    PN Jakpus Tegaskan Lahan Hotel Sultan Boleh Dikosongkan Dulu meski Nanti Ada Banding
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjelaskan lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa lebih dahulu dikosongkan meski para pihak mengajukan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi.
    Hal ini berkaitan dengan putusan perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait gugatan perdata pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, melawan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
    Hakim memutuskan untuk menolak gugatan dari Indobuildco.
    “Jadi, nanti sesuai amarnya, bahwa putusan serta merta itu adalah putusan yang dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi,” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, saat memberikan keterangan di PN Jakpus, Senin (1/12/2025).
    Sunoto mengatakan bahwa prinsip ini diatur dalam Pasal 180 HIR Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
    Putusan serta merta ini dapat dijatuhkan jika obyek perkara memenuhi syarat formal.
    Salah satunya adalah permohonan yang tegas yang disebut dalam petitum, disertai dengan jaminan yang nilainya setara obyek eksekusi.
    Kemudian, putusan juga perlu memenuhi syarat materiil berupa akta otentik yang tidak bisa dibantah.
    “Putusan serta merta ini hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat formal berupa permohonan yang tegas dalam petitum disertai jaminan senilai obyek eksekusi. Serta, syarat materiil antara lain berdasarkan akta otentik yang tidak bisa dibantah,” jelas Sunoto.
    Perkara ini diadili oleh Majelis Hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, dan hakim anggota, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa dan Ledis Meriana Bakara.
    Namun, pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa cuti dan digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin.
    Sebagai pihak di luar perkara, Sunoto menilai bahwa putusan serta merta dijatuhkan jika ada hal yang menjadi urgensi.
    “Kalau majelis hakim sudah menjatuhkan putusan serta merta, saya kira pasti ada hal yang urgent,” lanjutnya.
    Sunoto mengatakan bahwa pengosongan lahan baru bisa dilaksanakan ketika negara selaku pemilik sah lahan mengajukan permohonan pengosongan lahan.
    Selama belum ada permintaan pengosongan lahan, PN Jakpus memiliki peran yang pasif.
    Ketika permohonan eksekusi lahan diterima, PN Jakpus akan memberitahu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI).
    Pasalnya, proses eksekusi lahan ini harus ikut diawasi oleh pihak PT DKI.
    Sedangkan pelaksanaan putusan serta merta itu tetap melalui pengawasan, mekanismenya melalui pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi.
    PN Jakpus justru harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT DKI untuk dapat melaksanakan eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan.
    “Intinya, untuk putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi,” imbuh Sunoto.
    Terdapat dua perkara yang melibatkan pengelola Hotel Sultan, PT Indobuildco, melawan negara, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara dan beberapa pihak lainnya.
    Pertama, perkara nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT Indobuildco.
    Sementara duduk sebagai tergugat adalah Mensesneg, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MEN ATR/BPN), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
    Perkara ini ditolak oleh hakim dan menegaskan negara sebagai pemilik sah lahan sengketa tersebut. “Pengadilan menyatakan negara (melalui HPL No. 1/Gelora) adalah pemilik sah (atas Hotel Sultan),” ujar Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).
    Majelis hakim menyatakan bahwa dokumen hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023.
    Untuk itu, tindakan negara sah, dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, yaitu tanah dan bangunan, dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu.
    Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court ini, majelis hakim memerintahkan agar PT Indobuildco mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunannya.
    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan (tanah + bangunan) dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu,” lanjut Sunoto.
    Selain itu, putusan kedua, nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST, yang diajukan oleh Mensesneg dan pengelola GBK terhadap PT Indobuildco.
    Hakim memutuskan untuk menerima sebagian perkara ini dan menghukum pengelola Hotel Sultan untuk membayar royalti penggunaan tanah atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) periode 2007-2023 senilai 45.356.473 dollar Amerika Serikat.
    Perseteruan terkait lahan Hotel Sultan sudah terjadi sejak Oktober 2023.
    Saat itu, negara, melalui pengelola GBK, secara resmi mengambil alih pengelolaan lahan tempat Hotel Sultan berdiri.
    Sebelum keputusan ini diambil, pihak GBK sudah berulang kali menyampaikan somasi kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan, tetapi tidak ditanggapi.
    Izin usaha Hotel Sultan dibekukan, tetapi operasional hotel masih berlanjut.
    Kemudian, PT Indobuildco resmi mengajukan gugatan melawan negara pada 23 Oktober 2023.
    Menghadapi gugatan ini, Menteri ATR/BPN saat itu, Hadi Tjahjanto, memastikan negara tidak akan memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan Hotel Sultan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
    Dengan demikian, Indobuildco sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
    “Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB. Sudah selesai,” kata Hadi, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
    Gugatan dijawab gugatan, bantahan saling dilemparkan.
    Hari ini, perdebatan akhirnya diputus di meja majelis hakim hingga ada upaya hukum lanjutan dari para pihak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan penanganan bencana banjir di Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

    “Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Teddy menyampaikan Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Setibanya di wilayah terdampak, Presiden menuju GOR Pandan yang dijadikan pusat koordinasi penanganan bencana, termasuk peninjauan dapur umum dan distribusi logistik bagi masyarakat.

    Di lokasi tersebut, Presiden juga melihat kesiapan posko kesehatan serta posko pengungsian yang menampung warga dari sejumlah kecamatan yang terdampak banjir.

    Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah merumuskan prioritas penanganan darurat, di antaranya percepatan distribusi bahan bakar, pemulihan jaringan listrik, serta pembukaan akses menuju desa-desa yang masih terisolasi.

    Teddy mengatakan Presiden Prabowo memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah dijalankan oleh instansi terkait dan bantuan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua instansi, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum hingga pemerintah daerah yang telah bekerja dalam menangani bencana.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 17.209 Pengendara Terjaring Operasi Zebra Semeru 2025 Pamekasan, Mayoritas Kena Teguran

    17.209 Pengendara Terjaring Operasi Zebra Semeru 2025 Pamekasan, Mayoritas Kena Teguran

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 17.209 pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Pamekasan, Madura, terjaring razia dalam operasi bertajuk Operasi Zebra Semeru 2025 yang digelar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan. Operasi ini berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak Senin hingga Minggu, 17-30 November 2025.

    Operasi dengan sandi Zebra Semeru ini mengusung tema ‘Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Lilin 2025’ dan juga dilaksanakan dalam rangka menjelang tutup tahun serta menyambut tahun baru 2026.

    “Sejak awal operasi digelar, tercatat ribuan pengendara terjaring razia,” kata Kasatgas Preemtif Ops Zebra Semeru 2025, IPDA Dedy, mewakili Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP Bagus Wijanarko, pada Senin (1/12/2025).

    Dari total 17.209 pengendara yang terjaring, IPDA Dedy merinci jenis penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pamekasan.

    Rincian pelanggaran tersebut meliputi:

    Sebanyak 78 pelanggar mendapatkan tilang manual.
    Sebanyak 169 pelanggar mendapatkan penindakan melalui Etle Mobile (Tilang Elektronik).
    Sebanyak 16.962 pelanggar lainnya mendapat teguran di tempat.

    Selain penindakan, personil Satlantas Polres Pamekasan juga intens melaksanakan sosialisasi sebagai upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Pamekasan.

    “Selain penindakan, selama ini kita juga intens melakukan berbagai kegiatan sosialisasi sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas, serta menjaga keamanan dan keselamatan bagi para pengendara, baik pribadi maupun orang lain,” ungkapnya.

    Selama razia bertajuk Operasi Zebra Semeru 2025 berlangsung, IPDA Dedy juga mencatat adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Pamekasan.

    “Untuk kasus kecelakaan lalin terdata sebanyak 10 kejadian,” jelasnya. Sebanyak 14 korban dari peristiwa tersebut tercatat mengalami luka ringan, dan beruntungnya tidak ada korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.

    “Sementara kerugian materiil tercatat sekitar Rp26.500.000,-,” sambung mantan personil Humas Polres Pamekasan ini.

    Pihaknya mengingatkan sekaligus mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan bermotor, agar selalu waspada dan menjaga keamanan serta keselamatan bersama.

    “Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar Bersama menjadi pelopor berlalu lintas. Hal ini sebagai upaya demi keselamatan bersama, baik bagi pengendara pribadi maupun orang lain,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Diduga Rem Blong, Pemotor Asal Nganjuk Terperosok ke Jurang 10 Meter di Jalur Pacitan-Pringkuku

    Diduga Rem Blong, Pemotor Asal Nganjuk Terperosok ke Jurang 10 Meter di Jalur Pacitan-Pringkuku

    Pacitan (beritajatim.com)  – Kecelakaan lalu lintas tunggal kembali terjadi di jalur alternatif Pacitan–Pringkuku, tepatnya pada turunan tajam Dusun Mloko, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan. Seorang pemotor asal Kabupaten Nganjuk terperosok ke jurang sedalam sekitar 10 meter setelah diduga mengalami rem blong saat melintasi jalur menurun tersebut.

    Korban diketahui bernama Muhammad Reza Ardiansah (19), warga Dusun Ngadirejo, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Saat insiden terjadi, korban mengendarai sepeda motor Honda GL 125 dengan nomor polisi AG 3929 DP dari arah Pringkuku menuju Kota Pacitan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Pacitan, Ipda Agustav Yunastianto, membenarkan kejadian tersebut pada Senin (1/12/2025). “Iya benar telah terjadi laka tunggal. Korban selamat, hanya mengalami luka ringan dan kerusakan materil,” ujarnya.

    Menurut informasi yang dihimpun, setibanya di lokasi kejadian yang merupakan tikungan dan turunan tajam, rem motor yang dikendarai Reza tiba-tiba tidak berfungsi. Pengendara pun hilang kendali hingga kendaraan yang ditungganginya terjun bebas ke jurang dengan kedalaman sekitar 10 meter.

    Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka ringan pada bagian kaki kiri namun masih dalam kondisi sadar. Sementara sepeda motor yang digunakan mengalami kerusakan cukup parah pada sebagian besar bodinya. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp5 juta.

    Menanggapi seringnya terjadi kecelakaan di jalur perbukitan, Satlantas Polres Pacitan kembali mengimbau para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melintasi jalur dengan kondisi menurun dan menikung.

    “Medan jalan menurun sering membuat pengendara lengah,” kata Ipda Agustav Yunastianto.

    Ia menekankan pentingnya persiapan kendaraan. “Kami minta agar selalu mengecek kondisi kendaraan terutama sistem pengereman,” tambahnya, mengingatkan bahwa keselamatan berkendara dimulai dari kondisi prima kendaraan itu sendiri. [tri/beq]

  • Harga HP Samsung Galaxy A, Seri S, dan Seri Z Desember 2025, Galaxy A36 5G Turun

    Harga HP Samsung Galaxy A, Seri S, dan Seri Z Desember 2025, Galaxy A36 5G Turun

    Bisnis.com, JAKARTA —  Samsung, produsen smartphone asal Korea Selatan, memperbarui daftar harga jajaran smartphone memasuki periode Desember 2025. Penyesuaian harga ini mencakup seluruh segmen pasar, mulai dari seri entry-level Galaxy A hingga lini flagship Galaxy S dan ponsel lipat Galaxy Z.

    Berdasarkan pantauan di laman resmi, Senin (1/12/2025), varian terjangkau Galaxy A07 kini dibanderol mulai Rp1,64 juta. Sementara itu, untuk segmen premium, Samsung menetapkan harga Galaxy S25 Ultra mulai dari Rp20,99 juta, sedangkan seri Galaxy S25 Edge dipatok seharga Rp15,49 juta.

    Berikut update harga Samsung Desember 2025 di laman resmi Samsung Senin (01/12/2025): 

    Seri Galaxy  A

    Galaxy A07 – 4 GB: Rp1.649.000

    Galaxy A07 – 6 GB: Rp1.949.000

    Galaxy A07 – 8 GB: Rp2.299.000

    Galaxy A17 LTE – 8 GB: Rp2.999.000

    Galaxy A17 5G – 8 GB: Rp3.699.000

    Galaxy A26 5G – 8 GB: Rp3.999.000

    Galaxy A36 5G – 8 GB: Rp4.999.000

    Galaxy A36 5G – 12 GB: Rp5.499.000 (turun Rp390.000 daripada November)

    Galaxy A56 5G – 8 GB: Rp5.999.000

    Galaxy A56 5G – 12 GB: Rp6.499.000

    Seri Galaxy S

    Galaxy S24 – 256 GB: Rp9.499.000

    Galaxy S25 FE – 256 GB: Rp9.999.000

    Galaxy S25 FE – 512 GB: Rp10.999.000

    Galaxy S25 – 256 GB: Rp13.999.000

    Galaxy S25 Edge – 256 GB:  Rp15.499.000

    Galaxy S24 Ultra – 256 GB: Rp16.999.000

    Galaxy S25 Ultra – 256 GB: Rp20.999.000

    Galaxy S25 Ultra – 512 GB: Rp22.999.000

    Seri Galaxy Z

    Galaxy Z Flip7 – 256 GB: Rp15.999.000

    Galaxy Z Flip7 – 512 GB: Rp17.999.000

    Galaxy Z Fold7 – 512 GB: Rp28.999.000

    Demikian daftar harga terbaru Samsung Galaxy Seri A, S, dan Z per Desember 2025. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • 5 Keunggulan iQOO 15, Bakal Jadi Flagship Killer di Akhir 2025

    5 Keunggulan iQOO 15, Bakal Jadi Flagship Killer di Akhir 2025

    iQOO 15 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang merupakan chipset flagship generasi terbaru dan pertama hadir di Indonesia. Chipset ini memiliki CPU octa-core dengan kecepatan hingga 4,6 GHz dan GPU Adreno 840, menghasilkan skor AnTuTu yang sangat tinggi, mencapai 4,38 juta poin. Hal ini menunjukkan kemampuannya dalam menangani game berat seperti Honor of Kings dan Genshin Impact dengan sangat lancar.

    Selain Snapdragon 8 Elite Gen 5, iQOO 15 juga dilengkapi dengan Supercomputing Chip Q3 yang dirancang oleh iQOO. Kombinasi dual-chip ini menjanjikan kinerja optimal dan konsisten, terutama untuk gamer yang membutuhkan frame rate stabil dalam permainan kompetitif.