Xcloud.id

Blog

  • Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Buntut Kemacetan Ekstrem di Priok, Buruh Transportasi Minta Menteri BUMN Pecat Dirut Pelindo

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK – Kaum buruh transportasi yang bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

    Permintaan ini muncul menyusul adanya kemacetan ekstrem di ruas jalan sekitar pelabuhan selama beberapa hari, sejak Kamis (17/4/2025) hingga Sabtu (19/4/2025).

    Permintaan ini muncul dari sejumlah serikat, antara lain Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), dan Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI).

    “Merespons berbagai macam persoalan kami dari KPBI, FBTPI, dan SBTPI, akan melanjutkan perjuangan mendesak Pelindo agar segera melakukan pembenahan secara serius berikan keadilan kepada para buruh sopir dan warga Jakarta Utara,” ucap Ketua Umum KPBI Ilhamsyah, Senin (21/4/2025).

    “Tuntutan kami, yakni pecat dirut Pelindo, dirut MTI, dan dirut NPCT1. Selain itu, bongkar common gate MTI, serta hapuskan kebijakan gate pass berbayar,” sambung dia.

    Ilhamsyah mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan di Indonesia yang menjadi gerbang ekonomi nasional.

    Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia dengan bentang sejarah yang panjang dan erat kaitannya terhadap perkembangan perdagangan.

    Menurut Ilhamsyah, Pelabuhan Tanjung Priok kian berkembang seiring kemajuan zaman dan Pelindo dipercaya sebagai salah satu perusahaan BUMN untuk mengelolanya.

    Namun demikian, kata Ilhamsyah, pada kenyataannya kemajuan tidak serta merta selaras membawa kesejahteraan kepada para buruh, dan masyarakat yang berada disekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Beragam persoalan yang timbul justru disebabkan oleh aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok yang dikelola oleh Pelindo. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, premanisme dan pungli, kemacetan, bahkan terdapat indikasi terjadi tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan perusahan yang notabene sebagai perusahaan milik negara,” ungkap Ilhamsyah.

    “Pada tanggal 11 Februari 2025 yang lalu, FBTPI terlibat dalam pengorganisiran dan aksi massa bersama Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) dalam merespon persoalan biaya masuk pelabuhan (gate pass), pemberantasan pungutan liar dan premanisme, perbaikan sistem operasi pelabuhan, perbaikan dan pengadaan fasilitas serta kemacetan,” sambungnya. 

    Ilhamsyah lalu menilai, kemacetan ekstrem menjadi permasalahan tradisional yang tidak pernah diselesaikan tuntas.

    Baginya, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok kini bukan membawa kabar gembira bagi masyarakat, tetapi membawa kabar duka yang selalu menghantui masyarakat.

    “Pengelolaan yang ugal-ugalan, tidak profesional dan jauh dari azas keadilan bagi seluruh rakyat, terpampang jelas dari pengelolaan kuota container yang seharusnya 2.500 per hari dipaksakan menjadi 7.000 per hari,” ucap dia.

    Berdasarkan investigasi FBTPI, beberapa keterangan anggota dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) yang bekerja sebagai sopir trailer keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok, Ilhamsyah mengungkapkan kemacetan juga disebabkan oleh beberapa faktor.

    Di antaranya jumlah alat yang masih sangat terbatas, sistem sering eror, dan common Gate MTI tidak efektif penggunaannya.

    “Gate MTI yang merupakan common gate, rencananya akan mengatur mobil yang akan menuju ke NPCT1, NPCT2, dan NPCT3 sedangkan sekarang NPCT2 dan NPCT3 belum beroperasi. Di sisi lain, common gate MTPI keberadaannya di dekat jalan raya, sehingga Common Gate MTI menyebabkan kemacetan sampai ke jalan raya,” pungkas Ilhamsyah.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menargetkan sebanyak 1.210 warga menjadi peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2025.

    Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPKD Jakarta Barat, Agus Susanto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, menyebutkan, program itu terbuka bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta maupun pendatang baru yang telah tertib administrasi kependudukan (adminduk).

    Pihaknya menyediakan dua jenis pelatihan, yakni reguler dan berbasis Mobile Training Unit (MTU). “Untuk pelatihan reguler, kami membuka 13 bidang kejuruan dengan total kuota 810 peserta,” katanya.

    Selain kejuruan reguler, PPKD Jakarta Barat (Jakbar) juga menyediakan tiga pelatihan khusus, yakni perawat lansia, data analis, dan desain.

    “Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan di sektor-sektor spesifik yang saat ini banyak dibutuhkan,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyelenggarakan pelatihan berbasis MTU yang beroperasi secara bergiliran (mobile) sesuai permintaan wilayah. MTU ini menyediakan sembilan jenis pelatihan dengan target 400 peserta sepanjang tahun 2025.

    “Untuk pelatihan reguler, durasinya rata-rata 45 hari dengan kuota 20 orang per jurusan. Sedangkan pelatihan MTU berlangsung selama 20 hari dengan 10 peserta per jurusan,” ujar Agus.

    Agus mengatakan program pelatihan ini juga terbuka bagi pendatang yang ingin memiliki keahlian dan sertifikasi kerja. Namun wajib tertib adminduk terlebih dahulu.

    “Sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta, pendatang yang ingin mengikuti pelatihan wajib membawa surat pindah dari daerah asal, yang dapat diurus di loket-loket pelayanan Dukcapil hingga menghasilkan KTP atau KK domisili DKI,” ujarnya.

    Pihaknya berharap melalui program pelatihan ini semakin banyak warga yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo Bela Palestina, Massa Dirikan Tenda di Depan Kedubes AS Megapolitan 21 April 2025

    Demo Bela Palestina, Massa Dirikan Tenda di Depan Kedubes AS Megapolitan 21 April 2025

    Demo Bela Palestina, Massa Dirikan Tenda di Depan Kedubes AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Bela Palestina menggelar aksi kemanusiaan bertajuk “Camp Bela Palestina” di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Senin (21/4/2025).
    Namsianto Wakhid, perwakilan mahasiswa sekaligus pengurus dari Aliansi Pemuda Indonesia (API) Palestina mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
    “Insya Allah hari ini ada 20 orang yang akan bergabung camp. Ini baru permulaan, belum disebarluaskan secara masif. Tapi ke depan akan terus berlangsung setiap hari,” ujar Wakhid kepada Kompas.com saat ditemui di lokasi.
    Para peserta akan menginap di dalam tenda yang didirikan di depan Kedubes AS. Saat ini baru ada tiga tenda yang terpasang, tetapi jumlah tersebut akan bertambah menjadi lima pada esok hari.
    Nantinya, massa akan menggelar diskuusi, mimbar bebas, hingga penyampaian ekspresi melalui seni.
    “Kita juga akan menyeleksi siapa saja yang bisa ikut, karena ini kegiatan di ruang terbuka yang butuh kesiapan. Tapi harapannya, dari aksi ini kita bisa menyadarkan pemerintah Indonesia dan juga Kedutaan AS bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah isu kemanusiaan, bukan sekadar politik,” kata Wakhid.
    Sementara itu, polisi akan mengawal aksi agar berjalan tertib dan aman.
    “Untuk sore ini, kita kerahkan 30 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir. Kegiatan direncanakan berlangsung sampai pukul 18.00 WIB. Massa yang hadir baru sekitar tujuh orang dari estimasi 20-25 peserta,” ujar Kapospol Monas Timur Inspektur Polisi Satu Sucipto.
    Polisi tidak melakukan penutupan jalan imbas adanya
    demo bela Palestina
    di depan Kedubes AS.
    “Kami tidak melakukan penutupan. Lalu lintas tetap berjalan, dan kami siap melayani dan mengamankan kegiatan ini selama berlangsung tertib,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah di Balik Lirik Lagu Ibu Kita Kartini oleh WR Supratman

    Sejarah di Balik Lirik Lagu Ibu Kita Kartini oleh WR Supratman

    Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Ibu Kita Kartini merupakan karya dari Wage Rudolf (WR) Supratman. Lagu ini diciptakan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

    Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita yang berjuang agar perempuan juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

    Inspirasi penulisan lagu ini bermula ketika WE Supratman menghadiri Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut, dibahas perjuangan Kartini, khususnya melalui surat-surat dan pemikirannya yang kemudian dibukukan dalam Habis Gelap Terbitlah Terang oleh JH Abendanon.

    Buku ini memuat kritik Kartini terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan serta refleksinya atas kehidupan di bawah penjajahan kolonial.

    Melalui lagu Ibu Kita Kartini, WR Supratman ingin mengenalkan perjuangan Kartini kepada masyarakat luas, sekaligus menanamkan semangat perjuangan dan pentingnya kesetaraan gender.

    Lagu ini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan Kartini yang hingga kini terus dikenang, terutama setiap 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini.

    Berikut ini lirik lagu Ibu Kita Kartini oleh WR Supratman.

    Lirik Lagu Ibu Kita Kartini oleh WR Supratman

    Ibu kita kartini
    Putri sejati
    Putri Indonesia
    Harum namanya

    Ibu kita kartini
    Pendekar bangsa
    Pendekar kaumnya
    Untuk merdeka

    Wahai ibu kita kartini
    Putri yang mulia
    Sungguh besar cita-citanya
    Bagi Indonesia

    Ibu kita kartini
    Putri jauh hari
    Putri yang berjasa
    Se Indonesia

    Wahai ibu kita kartini
    Putri yang mulia
    Sungguh besar cita-citanya
    Bagi Indonesia

    Itulah lirik lagu Ibu Kita Kartini yang diciptakan oleh WR Supratman dan sejarah di balik pembuatan lagunya.

  • Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

    Dewan Sayangkan Hibah untuk Pesantren Dihapus Buntut Pergeseran Anggaran, Tak Sejalan dengan Perda

    JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar menyayangkan penghapusan rencana kucuran hibah ke sejumlah pesantren pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Menurutnya, langkah itu tidak selaras dengan Perda No 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren.

    Anggota Komisi V DPRD Jabar Zaini Shofari mengungkapkan, kondisi itu tentu sangat disayangkan. Hal itu juga berkaitan hilangnya menu “Pesantren” dalam input SIPD tahun anggaran 2026.

    “Menu pesantren itu sempat tidak ada, tapi ini mau diperbaiki. Itu kan kelalaian. Karena tidak sejalan dengan semangat Perda Pesantren,” terangnya di sela rapat antara Komisi V dengan sejumlah OPD terkait kucuran hibah itu.

    BACA JUGA: Gugus Tugas PKPJ Desak Revitalisasi Pasar Parakanmuncang Sumedang Cepat Dilakukan, Bangunan Kios Rawan Rubuh

    Zaini menerangkan, semestinya akses dukungan bantuan terhadap pesantren di Jabar itu tetap perlu dibuka. Bicara pesantren itu tidak hanya santri tapi juga mulai dari Kyai, kitab, masjid atau langgar termasuk bangunannya.

    Mestinya daerah melalui APBD tetap memberikan porsi yang luas. Hal itu juga sejalan dengan amanat Perpres No 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

    “Itu kan jelas bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren salah satunya adalah Pemerintah Daerah,”cetusnya.

    BACA JUGA: Radya Anom: Bupati Bogor Rudy Susmanto Putra Trah dari Sumedang Larang

    Kondisi ini kan juga menyikapi kebijakan Gubernur Jabar yang melarang aksi penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid.

    “Ini perlu dicarikan solusi komperhensif. Salah satunya bisa melalui akses SIPD tersebut,” bebernya.

    Menutur Zaini, jumlah pesantren di Jabar itu tidak sedikit, bisa dibilang terbesar di Indonesia.

    Berdasar satu data Kemenag, tercatat jumlah pesantren di Jabar itu tembus 12.121 pada tahun ajaran 2023. Angka itu terbanyak jika dibandingkan provinsi lain.

    BACA JUGA: Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

    Sebelumnya, sejumlah yayasan pesantren di Jawa Barat nampaknya harus ikut mengencangkan ikat pinggang di 2025. Karena, kucuran dana hibah terpotong. Hal tersebut,  dampak dari kebijakan pergeseran anggaran 2025.

    Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut.

  • Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

    Status Darurat Sampah di Cimahi, Wali Kota Ngatiyana Tegaskan Sanksi untuk Warga yang Masih Buang Sembarangan

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah berada dalam kondisi darurat sampah. Pemerintah menghentikan sementara pengangkutan sampah dari masyarakat selama sepekan, mulai 21 hingga 27 April 2025.

    Upaya ini diambil sebagai bentuk penanganan serius atas penumpukan sampah yang terjadi pasca Lebaran.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di luar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi.

    “Sanksinya nanti kita akan beri tegas. Bentuknya akan ditentukan kemudian. Kalau sidang tipiring untuk sementara belum dicabut, masih berlaku,” ujar Ngatiyana saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Cibeber, Senin (21/4/2025).

    Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji kemungkinan perubahan bentuk sanksi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera.

    BACA JUGA: Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Dalam upaya pengentasan darurat sampah ini, seluruh armada pengangkut sampah di Cimahi dikerahkan secara serentak di tiga poros wilayah yaitu di utara, tengah, dan selatan.

    Ngatiyana menjelaskan, wilayah selatan dipusatkan di TPST Cibeber, wilayah tengah di area belakang Cimahi Mall, dan wilayah utara di sekitar Pasar Atas.

    “Khusus di Cibeber ini saja, ada kurang lebih 16 truk pengangkut yang kita kerahkan untuk membuang sampah yang menumpuk,” ungkapnya.

    Ngatiyana menyebut, sejak momen Lebaran, sampah di Cimahi menumpuk di berbagai titik, baik di TPS resmi maupun tidak resmi. Bahkan, tak sedikit warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan karena sistem pengangkutan sempat terhenti.

    “Yang tidak resmi ini banyak dibuang sembarangan, bukan di TPS, dan akhirnya menumpuk di mana-mana,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Tertahan Kabel Listrik, Pohon Raksasa Hampir Tumbang di Cimahi

    Terkait penanganan jangka pendek, Pemkot Cimahi telah menetapkan masa satu minggu untuk menyelesaikan seluruh penumpukan sampah yang ada.

    Untuk jangka panjang, pemerintah mendorong warga melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

    “Setelah darurat ini selesai, kita akan kelola sampah dengan sistem baru. Sampah dipilah dari rumah, lalu diangkut dan diolah di titik-titik insinerator yang akan kita pasang,” jelas Ngatiyana.

  • Pelebaran Jalan Cihanjuang Telan Anggaran APBD Kota Cimahi Rp 2,6 Miliar

    Pelebaran Jalan Cihanjuang Telan Anggaran APBD Kota Cimahi Rp 2,6 Miliar

    JABAR EKSPRES– Proyek pelebaran Jalan Cihanjuang di Kota Cimahi resmi bergulir sejak 2024. Pemerintah Kota Cimahi menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar dari APBD untuk membenahi jalur yang dikenal sering padat itu.

    Salah satu sorotan utama dari proyek ini adalah rencana pembangunan bundaran di titik simpang Jalan Raden Demang Hardjakusumah, yang jadi penghubung langsung ke arah Jalan Kecamatan.

    Lewat desain ini, pengendara bakal lebih fleksibel bisa lurus, belok kiri, atau kanan, tanpa menimbulkan kemacetan seperti sebelumnya.

    “Konsepnya kan ada bundaran juga di tengah, untuk penunjang ada APILL, lampu merah. Karena simpangnya kan cukup unik,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, Senin (21/4/2025).

    Bukan cuma pelebaran jalan, proyek ini juga bakal menata ulang kabel-kabel yang sebelumnya menggantung di udara. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut kabel-kabel itu akan dipindahkan ke sistem ducting bawah tanah agar wajah kota terlihat lebih bersih dan estetik.

    “Jadi rencana kita juga untuk duckting, kabel-kabel ini tidak indah dipandang, nanti kita akan taruh di bawah,” katanya.

    Ngatiyana menekankan bahwa proyek pelebaran jalan dan pembangunan bundaran ini bukan sekadar kosmetik kota. Ia ingin itu jadi solusi nyata buat warga yang tiap hari harus berhadapan dengan kemacetan, terutama di jalur padat menuju Cihanjuang.

    “Alhamdulillah hari ini kita mulai pembongkaran dan segera kita bangun jalan mulai dari Jalan Demang Hardjakusuma menuju kecamatan itu lurus,” tutupnya. (Mong)

  • Pulau Kucing Segera Hadir: Pulau Tidung Kecil dan Sederet Pulau di Kepulauan Seribu Jadi Kandidatnya Megapolitan 21 April 2025

    Pulau Kucing Segera Hadir: Pulau Tidung Kecil dan Sederet Pulau di Kepulauan Seribu Jadi Kandidatnya Megapolitan 21 April 2025

    Pulau Kucing Segera Hadir: Pulau Tidung Kecil dan Sederet Pulau di Kepulauan Seribu Jadi Kandidatnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kabupaten
    Kepulauan Seribu
    tengah mematangkan rencana pengembangan wisata
    Pulau Kucing
    di wilayah Kepulauan Seribu.
    Pulau Kucing ini akan menjadi sebuah destinasi unik yang akan menjadi rumah sekaligus tempat wisata untuk para pecinta kucing.
    Beberapa pulau di wilayah Kepulauan Seribu sedang dikaji untuk dipilih sebagai lokasi tetap Pulau Kucing.
    Dilansir dari
    Antara
    , Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengunjungi sejumlah pulau untuk melihat langsung potensi masing-masing.
    “Kami diberi keleluasaan untuk memilih pulau mana yang akan ditunjuk sebagai wisata Pulau Kucing dan sedang melakukan kajian untuk menetapkan pulau mana yang ditunjuk,” kata Fadjar.
    Tiga pulau yang telah dikaji antara lain
    Pulau Onrust
    ,
    Pulau Cipir
    , dan
    Pulau Rambut
    , serta yang terbaru
    Pulau Tidung Kecil
    yang berada langsung di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
    Dari keempat pulau tersebut, Pulau Tidung Kecil menjadi kandidat paling menjanjikan untuk dijadikan lokasi wisata Pulau Kucing.
    Menurut Fadjar, pulau ini memiliki luas wilayah yang memadai dan pengelolaan yang memungkinkan untuk dijadikan habitat kucing yang layak dan aman.
    Hal senada diungkapkan oleh pendiri Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, yang menilai Pulau Tidung Kecil sangat cocok untuk dikembangkan menjadi Pulau Kucing.
    Selain memiliki pasir putih dan vegetasi alami yang sehat, pulau ini dinilai bisa menjadi solusi atas konflik sosial yang sering muncul terkait populasi kucing liar di perkotaan.
    Pulau Kucing nantinya akan dikelola secara profesional dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kesehatan, perawatan, dan kesejahteraan kucing.
    Pemerintah daerah juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti dokter hewan, fasilitas klinik, serta area bermain dan edukasi bagi pengunjung.
    Selain menjadi daya tarik wisata baru, Pulau Kucing juga diharapkan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
    Warga Kepulauan Seribu bisa dilibatkan dalam perawatan, edukasi wisata, hingga pengelolaan logistik pulau.
    Saat ini, Pemkab Kepulauan Seribu masih dalam proses kajian dan evaluasi mendalam untuk menetapkan pulau mana yang paling layak menjadi Pulau Kucing.
    Penetapan akan mempertimbangkan aspek ekologis, potensi wisata, dan kelayakan jangka panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pegadaian Peduli, Berikan Kenyamanan Masyarakat Beribadah dengan Karpet Bersih

    Pegadaian Peduli, Berikan Kenyamanan Masyarakat Beribadah dengan Karpet Bersih

    Jakarta, Beritasatu.com – Pegadaian peduli terhadap kenyamanan umat muslim dalam menjalankan ibadah. Sejak pertengahan Februari 2025 lalu, Pegadaian telah menjalankan Program Cuci Karpet Masjid Gratis di 50 masjid yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Program ini merupakan bentuk kepedulian Pegadaian dalam mempersiapkan rumah ibadah, terutama agar layak saat menyambut jamaah di hari kemenangan Idulfitri lalu.

    Harapannya dengan bantuan dari Pegadaian, umat muslim yang memadati masjid-masjid tersebut dapat fokus menunaikan ibadah dalam suasana penuh kedamaian, tentunya akan terasa kian sempurna dengan karpet masjid yang bersih, harum dan nyaman untuk bersujud. 

    “Kami ingin hadir tidak hanya sebagai perusahaan pembiayaan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat, dan kali ini kami juga mulai memperhatikan sarana dan prasarana rumah ibadah. Terutama pada Idulfitri lalu, kami percaya Idulfitri bukan hanya soal pakaian baru, tetapi juga tempat bersujud yang bersih dan layak,” ujar Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan.

    Karpet masjid merupakan bagian penting dalam ibadah umat Islam. Namun, masih banyak masjid yang belum memiliki sumber daya untuk merawat karpet secara rutin. Debu, bakteri, dan partikel tak kasat mata sering mengendap di serat karpet, menjadikannya kurang layak sebagai tempat ibadah yang sakral.

    Melalui pembersihan profesional yang higienis, Pegadaian membantu memastikan bahwa masjid-masjid ini tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga nyaman secara spiritual. Lebih dari sekedar aksi sosial, Program Pegadaian Peduli Masjid ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 11, yakni Kota dan Permukiman yang berkelanjutan. Masjid yang bersih dan sehat mencerminkan lingkungan yang layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

    “Masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga tempat berkumpul, belajar, dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih Pegadaian, karena telah membantu kami menjaga kesucian rumah Allah,” ujar Hasan, salah satu pengurus masjid di Depok.

    Di atas sajadah yang bersih, jutaan umat bersimpuh dan memanjatkan doa. Pegadaian percaya bahwa setiap kontribusi, sekecil apa pun, bisa menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar. 

  • Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    Ini Daftar Sejumlah Pesantren yang Gagal Menerima Hibah Buntut Pergeseran APBD 2025

    JABAR EKSPRES – Rencana kucuran hibah ke sejumlah yayasan atau pesantren di Jawa Barat terpangkas pada 2025. Itu buntut dari kebijakan efisiensi atau pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025, tercatat ada 370 lebih lembaga yang direncanakan bakal menerima kucuran hibah. Itu baru dalam satu sub di Biro Kesra Jabar. Yakni Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual.

    Namun kesemuanya itu kandas karena kebijakan pergeseran anggaran. Tersisa hanya pada dua lembaga. Yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dengan nilai Rp 9 miliar. Dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik di Kabupaten Bogor senilai Rp 250 juta.

    Beberapa lembaga yang nyaris menerima kucuran hibah di 2025 itu tersebar di beberapa daerah di Jabar. Mulai dari Kabupaten Bogor, Garut, Kota Bandung, hingga Sukabumi.

    Di antaranya, Yayasan Al Busthomi di Kabupaten Cirebon dengan nilai sebelumnya Rp 557 juta. TPA Bahrul Ulum di Kabupaten Ciamis nilai Rp 100 juta.

    Lalu Ponpes Al Huda di Kabupaten Ciamis nilai Rp 350 juta, Ponpes Sirojul Huda di Kabupaten Garut nilai Rp 250 juta. Pondok Pesantren Thoriqul Huda Kabupaten Garut nilai Rp 1 miliar.

    Kemudian ada Yayasan Az-Zahra Parongpong di Kabupaten Bandung nilai Rp 1 miliar. Hingga Yayasan Salaman Fauzan Tiga di Kabupaten Garut nilai Rp 1,3 miliar.

    Di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual awalnya direncanakan kucuran hibah sampai Rp 153,580 miliar. Tapi kini tinggal Rp 9,250 miliar. Sedangkan total hibah di Biro Kesra dari Rp 345,845 miliar jadi Rp 132,510 miliar.

    Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemprov Jabar Andrie Kustria Wardana turut mengkonfirmasi terkait pergeseran anggaran hibah tersebut. “Kami di Biro Kesra tentu menyesuaikan pagu anggaran. Memang di Pergeseran Anggaran, hibah dikurangi,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (17/4).(son)