Blog

  • Beda Pajak Toyota Fortuner 2.4 vs Pajero Sport 2.4, Mahal Mana?

    Beda Pajak Toyota Fortuner 2.4 vs Pajero Sport 2.4, Mahal Mana?

    Jakarta

    Berikut ini perbedaan pajak tahunan Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner bermesin 2.4 L. Lebih mahal mana ya?

    Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport sama-sama punya opsi mesin 2.4 L. Bedanya, kalau di keluarga Fortuner, opsi mesin 2.4 L merupakan tipe terbawah. Sebaliknya, di keluarga Pajero Sport, mesin 2.4 L justru menghuni tipe tertinggi. Sama-sama menggendong mesin 2.4 L, mungkin banyak yang penasaran berapa perbedaan pajak antara kedua model tersebut?

    Dari hitung-hitungan yang dilakukan detikOto mengacu pada Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, pajak Pajero Sport lebih tinggi. Khususnya untuk tipe termahal, yakni tembus Rp 12 jutaan. Sebagai perbandingan, Toyota Fortuner 2.4 L hanya punya dua varian dengan nilai pajak tertinggi Rp 9,4 jutaan. Berikut ini perbandingan pajak Fortuner 2.4 L dan Pajero Sport 2.4 L.

    Pajero Sport Foto: Andhika PrasetiaPajak Fortuner 2.4 L vs Pajak Pajero Sport 2.4 LPajak Fortuner 2.4 L

    Pajak Fortuner 2.4 G M/T

    NJKB: Rp 427 juta
    DP PKB: Rp 448,35 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 448,35 juta x 2%
    : Rp 8,967 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 8,697 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 9,11 juta

    Pajak Fortuner 2.4 G A/T

    NJKB: Rp 441 juta
    DP PKB: Rp 463,05 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 463,05 juta x 2%
    : Rp 9,261 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 9,261 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 9,404 jutaPajak Pajero Sport 2. 4 L

    Pajak Pajero Sport Dakar 2.4 L

    NJKB: Rp 460 juta
    DP PKB: Rp 483 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 483 juta x 2%
    : Rp 9,66 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 9,66 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 9,803 juta

    Pajak Pajero Sport Dakar Ultimate 2.4 L (4×2)

    NJKB: Rp 499 juta
    DP PKB: Rp 523,95 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 523,95 juta x 2%
    : Rp 10,479 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 10,479 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 10,622 juta

    Pajak Pajero Sport Dakar Ultimate 2.4 L (4×4)

    NJKB: Rp 593 juta
    DP PKB: Rp 622,65 juta

    PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
    : Rp 622,65 juta x 2%
    : Rp 12,453 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
    : Rp 12,453 juta + Rp 143 ribu
    : Rp 12,596 juta

    Nah itu tadi perbedaan pajak Fortuner 2.4 L dan Pajero Sport 2.4 L. Sebagai catatan, pajak yang diperhitungkan di atas menggunakan tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berlaku di Jakarta untuk kendaraan kepemilikan pertama, yaitu sebesar 2 persen. Pajak tahunan bisa jadi berbeda bila Fortuner atau Pajero Sport tersebut terdaftar di daerah lain.

    Spesifikasi Pajero Sport 2.4 L vs Fortuner 2.4 L

    Urusan spesifikasi, Pajero Sport 2.4 L dibekali mesin 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged yang bisa menyemburkan tenaga 181 PS pada 3.500 rpm dan torsi maksimal 430 Nm pada 2.500 rpm. Seluruh varian Pajero 2.4L ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan.

    Sementara Toyota Fortuner 2.4 L mengusung mesin 2GD FTV yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 149,6 PS pada 3.400 rpm. Torsi maksimumnya mencapai 40,8 kgm pada rentang rpm 1.600-2.000. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan untuk varian M/T. Versi otomatisnya, mengandalkan transmisi otomatis dengan Sport Sequential Switchmatic 6 percepatan.

    (dry/rgr)

  • KUHAP Diketok, Saatnya Kencangkan Sabuk Pengaman Privasi Digital
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    KUHAP Diketok, Saatnya Kencangkan Sabuk Pengaman Privasi Digital Nasional 1 Desember 2025

    KUHAP Diketok, Saatnya Kencangkan Sabuk Pengaman Privasi Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Guyss! Apa jadinya kalau undang-undang hukum yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi ancaman ketakutan bagi kalian? Pasti kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya hukum di negara ini merupakan sebuah tuntunan atau tuntutan sih?
    Sadly, inilah yang sedang kita alami sekarang di Indonesia.
    Tak dapat dipungkiri banyak sekali warga Indonesia yang malah terancam dengan pasal-pasal yang dikeluarkan dalam RUU
    KUHAP
    , salah satunya pasal yang membuka pintu bagi aparat untuk menyadap.
    Salah satunya, dialami oleh Soraya (19 tahun), generasi z yang merasa terancam dengan hal ini karena ia tidak mengetahui situasi seperti apa yang memungkinkan terjadinya penyadapan.
    “Sebenarnya mengancam ya karena kita sebagai masyarakat kan kita belum tahu nih prosedurnya kayak gimana terus kayak kondisi-kondisi apa yang bikin kita bisa disadap oleh si instansi pentingnya tuh ya,” kata Soraya.
    “Nah, jadi kayak sangat amat lancang karena kalau misalkan disadap
    device
    aku itu kan banyak data-data
    privacy
    gitu dan
    device
    itu memang udah termasuk barang
    privacy
    apalagi data-data yang di dalamnya gitu. Jadi kayak menurut aku untuk pengesahan undang-undang RUU KUHAP ini wajar aja banyak menimbulkan kontroversi gitu”, ujar dia.
    Ketentuan penyadapan sendiri diatur pada Pasal 36 Ayat (1) KUHAP yang baru diketok, bunyinya, “Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan”.
    Kemudian, Pasal 136 Ayat (2) berbunyi, “Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.”
    In this case
    , Undang-Undang Penyadapan belum disusun, lalu bagaimana mungkin penyidik bisa mengatur penyadapan kalau dasar hukumnya sendiri belum ada?
    Menurut ahli hukum pidana Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan, penyadapan saat ini hanya dapat dilakukan pada beberapa tindak pidana saja, seperti tindak pidana korupsi dan tidak dapat dilakukan untuk semua dugaan tindak pidana.
    Lalu, ia menyampaikan bahwa penyusunan KUHAP kurang melibatkan generasi muda, dan Ia mendorong Gen z untuk menyuarakan pendapat mereka sambil menunggu proses penyusunan UU penyadapan.
    “Sebaiknya gen Z, secara aktif memantau dan menyuarakan pendapatnya dalam proses penysunan UU penyadapan, agar tidak terjadi seperti KUHAP yang tampaknya kurang melibatkan generasi muda”, ujar Agustinus.
    Selain menyuarakan pendapat, tidak ada salahnya juga untuk kita melakukan proteksi diri sambil menunggu UU penyadapan disusun, guna menghindari menjadi korban penyadapan yang belum ada aturan jelasnya.
    Haris Rafi, ahli IT dari Universitas Bakrie, menjelaskan bentuk paling umum penyadapan dalam komunikasi berupa SMS, chat aplikasi, bahkan telepon.
    Ada juga bentuk penyadapan lewat wi-fi public yang belum tentu aman dan akan mengambil data penggunanya jika tersambung.
    Ia juga menyampaikan bentuk penyadapan yang paling berbahaya,
    “Ada juga penyadapan yang bahaya juga itu yang berbasis perangkat, kaya spyware. Ini bisa jadi alat monitoring yang diam-diam beroperasi di HP masing-masing. Aplikasi kaya gini bisa membaca pesan, mengakses lokasi, bahkan diam-diam menyalakan kamera dan mikrofon”, ujar dia.
    Creepy
    banget yaa guyss…. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya hal ini, Haris Rafi juga memberi tips dasar proteksi digital untuk Gen z yang sehari-harinya di ruang digital.
    “Langkah paling umum dan paling dasar itu bisa mengamankan perangkat itu sendiri, misalnya dengan menggunakan PIN atau password yang kuat, selalu aktif mode pembaruan sistem dan aplikasi, dan juga hanya menginstal aplikasi dari platform resmi,” kata Haris.
    “Karena serangan juga bisa datang dari aplikasi yang kita unduh asal-asalan. Terus juga pengamanan akun digital harus menjadi kebiasaan. Walaupun repot, penggunaan password yang berbeda untuk setiap layanan itu bisa jadi solusi proteksi diri”, imbuh dia.
    Haris menambahkan, kita juga bisa memanfaatkan fitur autentikasi dua faktor, menggunakan aplikasi yang mempunyai enkripsi
    end-to-end
    , berhati-hati klik link atau tautan yang tidak jelas sumbernya, menghindari penggunaan wi-fi publik sembarangan untuk aktivitas sensitif.
    Ia juga menyebutkan ciri-ciri umum perangkat yang terkena sadap.
    “Hati-hati juga, tanda-tanda umum yang biasa dipublikasikan kalau HP kena dalam bahaya itu kalau HP-nya sering cepat panas, baterainya boros, dan kalau tiba-tiba munculnya aplikasi aneh”, kata Haris.
    Dari penjelasan yang diberikan oleh para ahli di atas, dan yap, yang bisa melindungi diri kita hanya diri kita sendiri, seperti menyuarakan pendapat kita tentang keresahan terkait RUU KUHAP yang kalau pendapatnya diterima akan berdampak baik untuk diri kita sendiri.
    Lalu, yang bisa memproteksi diri secara digital adalah kita sendiri dengan cara tidak malas untuk melakukan keamanan ganda digital kita.
    Well
    , jangan mudah lengah dengan digital karena kita yang mengendalikan digital, bukan digital yang mengendalikan kita, guyss!
    Katanya Gen-Z nggak suka baca, apalagi soal masalah yang rumit. Lewat artikel ini, Kompas.com coba bikin kamu paham dengan bahasa yang mudah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
                        Nasional

    7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.
    “Tapi pusat yang mengambil alih.
    Dropping
    dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan
    dukungan pangan
    yang didistribusikan menggunakan pesawat.
    “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
    Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu.
    “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata dia.
    Saat ini, penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.
    “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.
    Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.
    “Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” jelas dia.
    Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (
    BNPB
    ) mencatat 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh.
    Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TikTok Uji Fitur Baru untuk Atur Seberapa Banyak Konten AI Muncul di FYP

    TikTok Uji Fitur Baru untuk Atur Seberapa Banyak Konten AI Muncul di FYP

    Di sisi lain, OpenAI baru saja meluncurkan aplikasi generator video berbasis kecerdasan buatan (AI), Sora, untuk pengguna perangkat Android. Aplikasi Sora ini sudah dapat diunduh melalui Google Play Store dengan wilayah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

    Sora pertama kali meluncur ke platform mobile lewat peluncuran aplikasi tersebut di App Store pada September 2025. Hanya dalam waktu satu minggu, aplikasi ini mencatat lebih dari 1 juta unduhan dan langsung berada di puncak toko aplikasi Apple tersebut.

    Dengan kehadirannya di Play Store, diperkirakan jumlah pengguna Sora akan meningkat secara signifikan.

    Mengutip TechCrunch, Minggu (9/11/2025), Sora versi Android membawa fitur berbagi video berbasis feed cara kerjanya mirip TikTok atau Instagram. Fitur ini memungkinkan pengguna menjelajah video buatan AI dalam format vertikal.

    Langkah ini dianggap menjadi strategi OpenAI untuk masuk ke pasar video pendek dan bersiang langsung dengan TikTok, Instagram, dan platform berbagi video singkat lainnya.

    Pelopor teknologi AI tersebut juga tetap mempertahankan semua fitu di versi iOS, termasuk fitur “Cameos” diperuntukkan bagi pengguna untuk membuat video diri mereka sendiri saat melakukan berbagai aktivitas menggunakan model mirip mereka sendiri.

    Sora sendiri saat ini sedang menghadapi kritik terkait penggunaan deepfake. Setelah peluncuran awal, berbagai unggahan video tak pantas dibuat pakai AI ini mulai marak beredar di internet.

  • 100-an Anak di Sumut Kena ISPA-Masalah Kulit Pasca Bencana, Krisis Pasokan Obat

    100-an Anak di Sumut Kena ISPA-Masalah Kulit Pasca Bencana, Krisis Pasokan Obat

    Jakarta

    Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Eka Airlangga Cabang Sumatera Utara menyebut banyak anak jatuh sakit pascabencana di Sumatera Utara. Dari posko pengungsian yang terpantau di sejumlah titik, anak-anak dilaporkan mengalami diare hingga penyakit kulit.

    Misalnya pada Desa Gohor Lama Kec Wampu Kab Langkat. Hasil skrining IDAI bekerja sama dengan Dinkes setempat menunjukkan 37 anak mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 18 anak mengeluhkan diare, 7 anak dengan kondisi tinea, dan bacterial dermatitis yang menyerang 4 orang anak.

    “Masalah yang dihadapi kekurangan obat untuk diare, dermatitis, ISPA, kami juga butuh obat drops untuk bayi, obat kombinasi untuk ISPA, hingga kebutuhan air untuk melarutkan antibiotik, juga sendok obat,” lapor dr Eka, dalam konferensi pers Senin (1/12/2025).

    Kondisi yang tak jauh berbeda juga ditemukan di Desa Batu Malenggang. Dari pemeriksaan yang dilakukan pada 125 anak, 55 di antaranya mengalami ISPA, 12 anak diare, 35 anak tinea, dan 23 lainnya mengeluhkan bacterial dermatitis.

    Banyak di antara mereka masih menghadapi kekurangan pasokan medis, seperti kekurangan obat zalp antibiotik, obat dalam bentuk sirop dan drop, air untuk kebutuhan melarutkan antibiotik, sendok obat.

    dr Eka juga mencatat banyak yang membutuhkan minyak kayu putih hingga makanan dan snack anak.

    “Kita juga menemukan kasus berat, 2 kasus yang kami rujuk ke RS dengan gejala pneumonia,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Konten Lokal Masih Sangat Diminati

    Liputan6.com, Jakarta Produsen media siar Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang pesat d tengah gempuran platform-platform media siar video internasional. Kehadiran berbagai konten lokal berbahasa Indonesia masih sangat kuat dan diminati penonton.

    Pandangan ini disampaikan CEO Vidio, Sutanto Hartono saat memberi kuliah umum pada mahasiswa semester pertama Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Senin (1/12/2025).

    Melalui presentasi berjudul ‘Winning the Digital Leadership: Vidio’s Local Formula to Compete with Global Giants’, Sutanto memaparkan saluran televisi di Indonesia masih ditonton lebih dari 62 persen dari 280 penduduk Indonesia.

    “Hal ini dikarenakan televisi mampu menjangkau 17 ribu pulau. Ini berbeda dengan jangkauan data internet yang tidak merata dan masih mahal,” jelasnya. 

    Sutanto mengatakan, saat ini ada beberapa pilar strategi yang harus dipenuhi untuk menjangkau lebih luas audiens.

    Pertama, terus memperkuat isi siaran televisi dan berkreasi dengan acara yang tinggi rantingnya. Kedua, menyajikan berbagai peristiwa olahraga langsung, menghadirkan keberagaman konten-konten lokal, dan perkembangan teknologi. 

    Sutanto memberikan bukti paling jelas. Yakni film Indonesia di bioskop masih laris manis.

    “Sebagai data kenapa konten lokal masih diminati. Sepanjang 2025 ini, tiket untuk film Indonesia telah menembus 80 juta lembar yang terjual. Angka ini sebesar 60 persen dari total tiket terjual. Ini bukti film nasional masih sangat dinanti,” paparnya.

  • PGN Siagakan Satgas Nataru 2025 untuk Jaga Penyaluran Gas Bumi

    PGN Siagakan Satgas Nataru 2025 untuk Jaga Penyaluran Gas Bumi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mengerahkan Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 yang siap menjaga keamanan dan keandalan penyaluran gas bumi ke lebih dari 817.000 pelanggan rumah tangga, 2.845 pelanggan kecil, 3.334 pelanggan komersial dan industri, serta pelanggan pembangkit listrik sepanjang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Jaringan infrastruktur Subholding Gas yang mencakup lebih dari 34.000 km jaringan pipa, 16 SPBG & MRU, serta 3 terminal LNG juga dipastikan beroperasi secara optimal. Sehingga, penyaluran gas bumi di seluruh wilayah operasi Subholding Gas Group pun dapat berjalan dengan lancar.

    Satgas Nataru PGN aktif sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, dan berkoordinasi dengan Satgas Nataru Holding Migas Pertamina serta Posko Bersama Kementerian ESDM.

    Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa Subholding Gas menyiapkan berbagai langkah pengamanan operasi, termasuk penguatan aspek HSSE, sehingga kebutuhan gas bumi pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.

    “Tim Penanganan Gangguan (TPG) kami siagakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, didukung pemantauan tekanan jaringan secara realtime dan patroli berkala di seluruh fasilitas operasi,” ujarnya.

    Penyaluran Bahan Bakar Gas (BBG) pada periode Nataru 2025 diproyeksikan mencapai angka 24.500 LSP, atau meningkat rata-rata sekitar 34% dibandingkan periode Nataru 2024.

    “Posko Satgas di seluruh area operasi Subholding Gas Group siap bersiaga memberikan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan dengan sepenuh hati,” tegasnya.

    PGN memastikan seluruh infrastruktur, mulai dari jaringan pipa, SPBG, terminal LNG, hingga layanan Contact Center 135, beroperasi penuh untuk menjamin kelancaran aktivitas masyarakat di periode Natal dan Tahun Baru.

  • BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di tiga posko wilayah Sumatera untuk mengurangi potensi hujan saat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    OMC tersebut masih akan berlangsung hingga Rabu (3/12) mendatang yang dipusatkan di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Posko Kualanamu (Medan), dan Posko Bandara Internasional Minangkabau (Padang).

    “Kita berusaha menjaga agar proses penyelamatan, kedaruratan, dan upaya drop logistik tidak terganggu dengan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi. Kita menebarkan NaCl (larutan garam halus) di daerah-daerah agar hujan bisa turun di daerah yang tidak rawan,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (1/11/2025).

    Tak hanya itu, BMKG juga tengah menebarkan Kalsium Oksida (CaO), di daerah yang sangat rawan untuk memecah hujan agar tidak turun di daerah rawan dan dapat menyebar ke wilayah lain.

    “Kita melakukan OMC itu untuk memberi hujan atau mencegah terjadinya hujan. Saat ini, penerbangan terus kami lakukan, total ada lima pesawat di Posko Aceh, Medan, dan Padang,” ujarnya lagi.

    BMKG juga meminta agar pemerintah provinsi, khususnya Gubernur untuk segera menetapkan status siaga darurat ketika mendapatkan peringatan dini bencana.

    Teuku juga meminta agar kepala daerah mencermati setiap informasi yang diberikan oleh BMKG melalui pos atau koordinator tiap provinsi.

    “Karena tanpa status tersebut, BMKG dan BNPB tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” ucap Teuku.

    “Ada lima balai besar yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status siaga darurat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Senin, total korban meninggal di tiga provinsi tersebut telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers Minggu (30/11/2025) menyebut, angka tersebut terus bertambah lantaran korban yang sebelumnya dilaporkan hilang mulai ditemukan.

    “Terutama di Tapanuli Selatan, karena per hari ini banyak yang ditemukan,” kata Suharyanto.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Thailand Gercep Bikin RS Lapangan Pasien Terdampak Banjir”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/kna)

  • BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di tiga posko wilayah Sumatera untuk mengurangi potensi hujan saat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    OMC tersebut masih akan berlangsung hingga Rabu (3/12) mendatang yang dipusatkan di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Posko Kualanamu (Medan), dan Posko Bandara Internasional Minangkabau (Padang).

    “Kita berusaha menjaga agar proses penyelamatan, kedaruratan, dan upaya drop logistik tidak terganggu dengan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi. Kita menebarkan NaCl (larutan garam halus) di daerah-daerah agar hujan bisa turun di daerah yang tidak rawan,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (1/11/2025).

    Tak hanya itu, BMKG juga tengah menebarkan Kalsium Oksida (CaO), di daerah yang sangat rawan untuk memecah hujan agar tidak turun di daerah rawan dan dapat menyebar ke wilayah lain.

    “Kita melakukan OMC itu untuk memberi hujan atau mencegah terjadinya hujan. Saat ini, penerbangan terus kami lakukan, total ada lima pesawat di Posko Aceh, Medan, dan Padang,” ujarnya lagi.

    BMKG juga meminta agar pemerintah provinsi, khususnya Gubernur untuk segera menetapkan status siaga darurat ketika mendapatkan peringatan dini bencana.

    Teuku juga meminta agar kepala daerah mencermati setiap informasi yang diberikan oleh BMKG melalui pos atau koordinator tiap provinsi.

    “Karena tanpa status tersebut, BMKG dan BNPB tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” ucap Teuku.

    “Ada lima balai besar yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status siaga darurat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Senin, total korban meninggal di tiga provinsi tersebut telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers Minggu (30/11/2025) menyebut, angka tersebut terus bertambah lantaran korban yang sebelumnya dilaporkan hilang mulai ditemukan.

    “Terutama di Tapanuli Selatan, karena per hari ini banyak yang ditemukan,” kata Suharyanto.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Thailand Gercep Bikin RS Lapangan Pasien Terdampak Banjir”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/kna)

  • Apakah Mobil Listrik Bisa Paparkan Radiasi ke Pengendaranya? Ini Hasil Risetnya

    Apakah Mobil Listrik Bisa Paparkan Radiasi ke Pengendaranya? Ini Hasil Risetnya

    Jakarta

    Mobil listrik dibekali banyak teknologi canggih dan baterai berkapasitas besar. Kerap timbul kekhawatiran, apakah mobil listrik akan memaparkan radiasi kepada pengemudi atau penumpangnya. Menjawab itu, sebuah lembaga dari Jerman mencoba melakukan penelitan. Seperti apa hasilnya?

    Seperti dikutip website Carscoops, asosiasi otomotif dari Jerman, ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), melakukan sebuah riset untuk mencari tahu sejauh mana radiasi pada mobil listrik. Riset ini melibatkan 11 mobil listrik, beberapa mobil hybrid, dan satu kendaraan bensin.

    Caranya, sensor diletakkan pada dummy penumpang, lalu mobil diuji dalam kondisi berkendara normal dan saat pengisian baterai. Hasilnya, tingkat medan magnet di kabin mobil listrik relatif rendah. Bahkan pada akselerasi atau hard braking di mana biasanya terjadi lonjakan medan elektromagnetik, angka paparan radiasi yang tercatat tetap jauh di bawah batas aman standar internasional.

    Menariknya, pada beberapa mobil listrik, sensor menunjukkan bahwa aktivitas ‘electrosmog’ bisa lebih rendah daripada mobil dengan mesin konvensional. Artinya, berada di dalam EV tidak lebih berisiko daripada mobil konvensional dalam hal paparan radiasi.

    Fakta lain yang ditemukan adalah, fitur pemanas kursi ternyata menghasilkan elektromagnetik terkuat. Tapi ini berlaku tidak hanya pada mobil listrik, tetapi juga pada mobil plug-in hybrid, termasuk mobil konvensional.

    Lantas bagaimana saat proses pengisian ulang daya baterai mobil listrik? Pengisian daya menggunakan arus AC memang menghasilkan elektromagnetik lebih kuat di sekitar colokan saat sesi dimulai, tetapi level ini juga berada dalam ambang batas aman. Selain itu, pengisian daya cepat DC justru menghasilkan elektromagnetik yang lebih lemah dibandingkan pengisian daya AC yang lebih lambat.

    (lua/rgr)