Xcloud.id

Blog

  • DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?

    DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?

    DPR Kini Bahas RUU ASN, Bagaimana Urgensinya?

  • Kemenag Kabupaten Mojokerto Musnahkan Ribuan Blangko Nikah, Ini Alasannya!

    Kemenag Kabupaten Mojokerto Musnahkan Ribuan Blangko Nikah, Ini Alasannya!

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto memusnahkan 16.480 blangko nikah di halaman Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto. Blangko tahun 2014 ke bawah tersebut dalam kondisu kadaluarsa dan rusak sehingga dimusnahkan.

    Pemusnahan ribuan blangko nikah tersebut dilakukan berdasarkan surat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jatim Nomor: B-1180/Kw.13.01/KS.01/04/2025 tanggal 11 April 2025 perihal persetujuan pemusnahan blangko nikah karena kadaluwarsa atau rusak.

    Perlu diketahui bahwa seluruh blangko nikah yang dilakukan pemusnahan ini cetakan tahun 2014 ke bawah yang tanda tangan Menteri Agama RI Suryadharma Ali. Pemusnahan ribuan blangko nikah tersebut dilakukan di halaman Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Senin (21/4/2025) kemarin.

    Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Mojokerto, Mukti Ali mengatakan, blangko nikah yang dimusnahkan tersebut sebanyak 16.480 dokumen. “Ribuan blangko nikah yang dimusnahkan tersebut tahun 2014 ke bawah,” ungkapnya, Rabu (23/4/2025).

    Ribuan blangko tersebut terdiri dari model NA (buku nikah) berjumlah 16.480 buah, model DN (duplikat nikah) berjumlah 421 buah, model NB (daftar pemeriksaan nikah) berjumlah 8.050 eksemplar, dan model NA (register/daftar pencatatan nikah) berjumlah 9.403 eksemplar.

    “Dokumen yang dihancurkan terdiri dari buku nikah, duplikat, akta nikah,daftar pemeriksaan nikah. Tujuan pemusnahan ini untuk mencegah perlindungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, juga berfungsi menjaga administrasi dalam pencatatan perkawinan agar KUA tertib,” katanya. [tin/aje]

  • Sosok Anggrek Anggarayani, Guru SMP di Sragen yang Viral Gunting Seragam Siswa

    Sosok Anggrek Anggarayani, Guru SMP di Sragen yang Viral Gunting Seragam Siswa

    GELORA.CO – Belum lama ini, sebuah video yang menggambarkan seorang guru sedang menggunting seragam siswanya viral di media sosial.

    Usut punya usut, guru yang melakukan tindakan itu diketahui bernama Anggrek Anggarayani.

    Ia merupakan seorang tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 5 Sukodono, Sragen, Jawa Tengah.

    Anggrek merupakan guru pengampu mata pelajaran seni budaya dan PPKN, serta guru bagian kesiswaan SMP PGRI 5 Sukodono, Sragen.

    Di balik viralnya video itu, ternyata ada fakta lain. 

    Anggrek melakukan itu atas permintaan orang tua siswa. 

    Mengetahui videonya viral, Anggrek lantas menyampaikan permintaan maaf.

    “Sebelumnya saya minta maaf atas kecerobohan, keteledoran, dan kelalaian saya, seharusnya itu tidak saya unggah, tapi itu saya dokumentasi atas permintaan orang tua anak,” katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (22/4/2025).

    Anggrek menjelaskan, pemotongan seragam serta pengambilan video dilakukan pada Senin (17/4/2025).

    Dimana, sebenarnya seragam yang dikenakan oleh siswa bernama Iksan tersebut adalah seragam dari sekolah lamanya.

    Iksan sendiri adalah siswa pindahan di SMP PGRI 5 Sukodono, yang kini duduk di bangku kelas 9.

    Anggrek mengatakan, sejak dua bulan sebelum pengguntingan itu, Iksan sudah dibelikan seragam baru oleh ibunya.

    Namun, Iksan tidak mau memakai seragam baru tersebut, karena Iksan merasa dirinya lebih keren memakai seragam yang lama.

    “Sudah dibelikan seragam baru 2 bulan sebelumnya, tapi Nak Iksan tidak mau, katanya dia memakai seragam itu terlihat keren, alhasil ibunya meminta saya untuk dipotong saja,” jelasnya.

    “Saya menelpon ibunya, Bu bagaimana ini kok Iksan masih memakai seragam tersebut, akhirnya ibunya chat saya, bilang agar dipotong saja bu, digunting saja, dan chat itu masih ada, juga sudah saya print,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Anggrek menuturkan video tersebut ia unggah pada Sabtu (19/4/2025) pagi di media sosial TikTok.

    Kemudian, dia diminta untuk menghapus video tersebut oleh Komite Sekolah.

    Video itu sudah ia hapus dari akun TikToknya pada malam hari di hari yang sama saat ia mengunggah video tersebut.

    Sebelum mengunggah video tersebut, Anggrek juga telah meminta izin kepada orang tua Iksan.

  • 3 Fakta Isu Gaji PNS Naik 16 Persen – Page 3

    3 Fakta Isu Gaji PNS Naik 16 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuat ke publik. Kali ini, kabarnya gaji PNS bakal naik hingga 16 persen pada tahun 2025.

    Kabar ini tentu menarik perhatian, mengingat kesejahteraan ASN menjadi salah satu isu strategis dalam reformasi birokrasi. Namun, benarkah pemerintah sudah memutuskan kenaikan gaji tersebut?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, akhirnya angkat bicara terkait isu ini. Berikut tiga fakta penting yang perlu diketahui:

    1. Belum Ada Pembahasan Resmi di Kementerian PANRB

    Menteri Rini Widyantini menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai rencana kenaikan gaji PNS hingga 16 persen di internal Kementerian PANRB.

    Ia menyebut, wacana tersebut belum pernah didiskusikan secara langsung, baik secara internal maupun lintas kementerian.

    Rini menegaskan bahwa kebijakan seperti ini tidak bisa diputuskan secara sepihak dan memerlukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

    2. Kenaikan Gaji Harus Dikaji Bersama Kementerian Keuangan

    Rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), jika memang akan dilakukan, harus melalui koordinasi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

    Rini menekankan pentingnya diskusi lintas sektor untuk menentukan besaran kenaikan dan implikasinya terhadap anggaran negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan terkait gaji PNS sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara.

    3. Rencana Kenaikan Gaji Tercantum dalam KEM PPKF 2025

    Meski belum ada keputusan final, pemerintah memang telah membuka kemungkinan adanya kenaikan gaji PNS dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025.

    Namun, Rini menegaskan bahwa dalam dokumen tersebut tidak disebutkan nominal kenaikan secara spesifik. Artinya, angka gaji PNS naik 16 persen yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum dipastikan kebenarannya.

  • Pasar Mangga Dua Disorot Amerika Jadi Sarang Barang Palsu, Ekonom Ungkap Hal Ini – Halaman all

    Pasar Mangga Dua Disorot Amerika Jadi Sarang Barang Palsu, Ekonom Ungkap Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang kembali menyoroti Indonesia, khususnya Pasar Mangga Dua Jakarta dan platform e-commerce dalam daftar “Notorious Markets”, dinilai merupakan kritik keras yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 

    Dalam daftar tersebut, Indonesia dianggap gagal menertibkan peredaran barang palsu dan bajakan, serta tidak cukup melindungi hak kekayaan intelektual. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, ini adalah isu yang kompleks, menyentuh berbagai aspek mulai dari perdagangan internasional, penegakan hukum, hingga dinamika ekonomi mikro pelaku usaha kecil. 

    “Klaim ini, walau punya dasar yang sahih, perlu dipahami secara kontekstual dan direspons dengan pendekatan seimbang, antara perlindungan pasar domestik dan pemenuhan komitmen global,” papar Achmad dikutip Rabu (23/4/2025).

    Mengapa Indonesia Disorot, Bukan Negara Produsen Besar Seperti Tiongkok?

    Jika kita melihat data global, Tiongkok memang merupakan negara dengan volume produksi barang palsu terbesar di dunia, mencakup lebih dari 70 persen barang bajakan secara global menurut laporan OECD dan EUIPO. 

    Namun, fokus laporan USTR bukan semata-mata pada negara produsen, melainkan pada titik-titik distribusi dan pasar akhir. 

    Dalam hal ini, Indonesia dengan pasar fisik seperti Mangga Dua dan ekosistem digital e-commerce yang longgar regulasinya menjadi titik temu antara produksi luar dan konsumsi domestik.

    “Amerika Serikat tentu punya kepentingan strategis, melindungi brand dan industri mereka dari erosi nilai akibat pemalsuan,” tutur Achmad.

    Ia menyebut, ketika barang palsu yang meniru merek-merek Amerika masuk dan dijual bebas di Indonesia, mereka tidak hanya kehilangan potensi penjualan, tetapi juga menghadapi degradasi reputasi merek. 

    Kondisi ini, disebut Achmad, mendorong AS untuk menekan negara seperti Indonesia agar memperkuat perlindungan HKI, meski negara asal produksi seperti Tiongkok tidak disentuh secara frontal karena kompleksitas hubungan dagang yang lebih besar.

    Lemahnya Penindakan

    Achmad menyampaikan, penegakan hukum terhadap barang palsu di Indonesia, khususnya di ranah digital, masih jauh dari kata optimal. Banyak pelaku usaha menjual barang tiruan secara terang-terangan di marketplace besar tanpa takut sanksi. 

    “Ketidakhadiran sistem filtering yang efektif, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya insentif bagi platform digital untuk membersihkan diri dari pedagang ilegal menjadi akar masalah,” ujarnya.

    Ditambah lagi, Achmad menilai, ketentuan hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen belum memberikan tekanan yang cukup spesifik terhadap pemalsuan di ranah digital.

    Menurutnya, perdagangan digital menciptakan ruang gelap (black box) di mana identitas pelaku dan asal barang sulit ditelusuri. 

    Pasar Pagi Mangga Dua yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, tetap menjadi pusat belanja fashion yang populer meski usianya sudah mencapai beberapa dekade. Terletak di sebelah ITC Mangga Dua, pasar ini menawarkan berbagai produk fashion dari grosir hingga satuan dengan variasi yang mencakup barang lokal dan impor. (Tribunnews/Galuh Nestiya)

    “Ini memerlukan pembaruan regulasi digital dan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia platform, dan pemegang hak kekayaan intelektual. Tanpa itu, e-commerce akan terus menjadi jalur aman bagi pelaku pemalsuan,” ujarnya.

    Melihat hal ini, Achmad menyampaikan, sikap pemerintah Indonesia yang selama ini cenderung menunggu laporan dari pemegang merek sebelum menindak pelanggaran HKI harus diubah. 

    Ia menyebut, pendekatan ini hanya menimbulkan kesan bahwa negara bersikap pasif terhadap pelanggaran hukum yang jelas. Perlu ada reposisi paradigma dari sekadar “penegakan berbasis laporan” menuju “penertiban sistemik dan proaktif”.

    “Pemerintah bisa menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi untuk mengidentifikasi titik-titik distribusi barang ilegal, termasuk menerapkan kebijakan sanksi administratif terhadap pasar atau platform yang terbukti membiarkan perdagangan ilegal berlangsung,” katanya.

    Di sisi lain, Achmad meminta kampanye edukasi publik tentang pentingnya membeli produk asli dan dukungan kepada brand lokal juga perlu ditingkatkan.

  • Misteri Mayat dalam Karung di Got Tangerang Megapolitan 23 April 2025

    Misteri Mayat dalam Karung di Got Tangerang Megapolitan 23 April 2025

    Misteri Mayat dalam Karung di Got Tangerang
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –

    Penemuan mayat
    menggegerkan warga di kawasan Jalan Daan Mogot KM 21, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Selasa (22/4/2025).
    Di dalam got pinggir jalan yang biasa dilintasi kendaraan dan pejalan kaki, warga menemukan karung mencurigakan.
    Begitu dibuka, ternyata berisi jasad seorang pria muda. Tubuhnya terlipat dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan.
    Penemuan tersebut segera dilaporkan ke Polsek Batuceper.
    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, mengatakan, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, identitas pria itu hingga kini belum diketahui.
    “Polsek Batuceper mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Daan Mogot KM. 21 Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, telah ditemukan jasad seorang pria di dalam karung. Saat ini identitasnya belum diketahui, berarti masih mister X,” ujar Zain saat ditemui di RSUD Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Selasa.
    Setelah tim kepolisian tiba di lokasi, mereka langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti.
    Dari hasil pengecekan sementara, jasad menunjukkan ada luka di bagian kepala.
    “Dari hasil pemeriksaan tadi bahwa ada kekerasan pada kepala, termasuk bagian tangan. Tentunya saat ini ada dugaan tindak pidana terhadap korban tersebut,” jelas Zain.
    Jasad yang dibungkus karung itu diperkirakan sudah beberapa waktu berada di dalam got, meski kepastian lamanya baru akan diketahui usai otopsi dilakukan.
    Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian dan kapan tepatnya korban dibunuh.
    “Setelah dilakukan otopsi baru kita bisa mengetahui jasad ini sudah berapa hari, sudah berapa lama, termasuk kekerasan ini penyebabnya apa,” kata dia.
    Pihak kepolisian kini tengah menelusuri identitas korban. Untuk itu, mereka mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga laki-laki berusia sekitar 20 hingga 30 tahun dalam beberapa hari terakhir agar segera melapor.
    “Kami menyampaikan kepada masyarakat yang kehilangan keluarganya seorang laki-laki kisaran umur 20-30 tahun, beberapa hari terakhir ini tolong bisa koordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota dan bisa kita lakukan identifikasi dari mayat yang ditemukan ini,” ungkap Zain.
    Ia juga menyebut bahwa ciri-ciri jasad korban akan disampaikan setelah pemeriksaan lebih lanjut.
    “Untuk ciri-cirinya nanti akan disampaikan karena kami sedang melakukan terus pendalaman,” imbuhnya.
    Saat ini, beberapa barang bukti telah diamankan, termasuk karung dan pakaian yang dikenakan korban.
    Polisi akan kembali melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk lain yang bisa membantu pengungkapan kasus ini.
    “Sementara kami akan lakukan olah TKP lagi untuk menemukan barang bukti lain, yang jelas karung dan pakaian yang digunakan sudah kami amankan,” ucap Zain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    DPRD Jakarta Gelar Klarifikasi soal Dugaan Pelecehan Tenaga Honorer, Terduga Pelaku Mangkir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – DPRD Jakarta menggelar klarifikasi secara tertutup terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh tenaga ahli Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang berstatus pegawai honorer dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial N pada Selasa (22/4/2025).

    Adapun pihak DPRD Jakarta turut memanggil terduga pelaku yang merupakan sesama pegawai honorer berinisial NS.

    Namun, terduga pelaku tersebut mangkir tanpa adanya alasan yang jelas.

    “Upaya pencarian keadilan korban dugaan pelecehan seksual di lingkungan DPRD DKI Jakarta kembali mendapat batu sandungan. Dalam forum internal yang dijadwalkan oleh pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta hari ini, terlapor tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun telah diinformasikan sejak jauh hari,” demikian keterangan tertulis yang diterima dari Koordinator Tim Pendampingan Korban kepada Tribunnews.com, Rabu (23/4/2025).

    Pendamping korban pun menyayangkan tidak hadirnya NS dan menganggap terduga pelaku tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah.

    Selain itu, NS dianggap oleh pihak korban menghindar dari tanggung jawab dengan tidak hadir saat klarifikasi digelar.

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal DPRD DKI Jakarta mencerminkan upaya penghindaran tanggung jawab dan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan kasus secara terbuka.”

    “Situasi ini menjadi sangat mengecewakan, terutama karena korban telah menunjukkan keberanian untuk hadir dan kembali membuka luka lama demi mencari keadilan,” jelasnya.

    Pihak korban pun berharap jajaran DPRD Jakarta mengambil sikap tegar terhadap terduga pelaku karena mangkir saat forum klarifikasi.

    “Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD DKI Jakarta harus segera mengambil sikap tegas terhadap terlapor.”

    “Ketidakhadiran terlapor dalam forum internal ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan yang tidak bisa dibiarkan dan harus dicatat sebagai indikasi kurangnya komitmen terhadap penyelesaian kasus,” tuturnya.

    Di sisi lain, terkait klarifikasi selanjutnya, DPRD Jakarta belum mengagendakan tanggal pastinya.

    “Masih menunggu jadwal selanjutnya dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta,” kata anggota tim advokasi korban, Felani Galih Prabawa.

    Galih juga mengungkapkan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan seksual belum ada perkembangan. 

    Dia menduga kepolisian masih perlu persiapan untuk masuk tahap penyelidikan.

    “Laporan Polda belum ada pergerakan penting. Bisa dibilang mungkin istilahnya pihak Polda masih melakukan tahap preparation sebelum maju penyelidikan. Laporan sampai hari ini terhitung sudah satu minggu,” jelasnya.

    Kronologi 

    Sebelumnya, pelecehan diduga terjadi di lingkungan DPRD Jakarta di mana korban merupakan tenaga ahli dari Fraksi PKS yang masih berstatus honorer berinisial N

    Sedangkan terduga pelaku sesama pegawai honorer dari Fraksi PKS berinisial NS.

    “Seorang tenaga ahli (PJLP-honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berinisial N melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh rekan kerjanya yang berinisial NS yang juga berstatus sebagai tenaga ahli (PJLP-Honorer) dari salah satu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya,” demikian keterangan yang diterima dari tim advokasi korban, Yudi, Senin (21/4/2025).

    Yudi menuturkan pelaporan dilakukan korban pada Rabu (16/4/2025) dengan nomor laporan STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA dengan menyertakan bukti visum.

    Adapun menurut keterangan korban, pelecehan yang dilakukan NS terjadi antara Februari-Maret 2025.

    N, kata Yudi, dilecehkan NS dengan cara hampir mencium bibirnya hingga menggesekkan alat vital ke bahunya.

    Tak cuma secara fisik, Yudi juga menyebut N turut dilecehkan secara verbal lewat pesan singkat yang dikirim oleh NS.

    “Menurut keterangan korban, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh NS terjadi dalam rentang waktu Februari hingga awal Maret 2025.”

    “Bentuk pelecehan yang dilaporkan meliputi tindakan fisik seperti hampir mencium bibir korban secara tiba-tiba, menggesekkan alat kelamin ke bahu korban, merayu payudara korban, hingga melakukan komunikasi yang mengandung unsur pelecehan seksual terhadap korban melalui pesan singkat,” ujar Yudi.

    Yudi mengatakan korban saat ini mengalami trauma hingga mengakibatkan yang bersangkutan dibekukan sementara dari pekerjaannya.

    Di sisi lain, Yudi menuturkan pihaknya mengapresiasi DPRD DKI Jakarta yang bakal menindak tegas terduga pelaku jika memang terbukti melakukan pelecehan seksual.

    “Tim kuasa hukum korban mengapresiasi Augustinus selaku Plt. Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang sudah menyampaikan bahwa jika kasus ini terbukti benar, maka pelaku akan diberikan sanksi yang berat,” tuturnya.

    Selain itu, Yudi juga berharap agar polisi segera mengusut kasus ini secara tuntas demi penghormatan HAM dan penegakan hukum.

    “Selanjutnya, kami berharap Polda Metro Jaya dapat bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujarnya.

    Sementara, Plt Sekretaris Dewan DPRD Jakarta, Augustinus, menuturkan jika memang nantinya terbukti pelaku merupakan pegawai di jajaran DPRD DKI Jakarta maka dipastikan akan mendapatkan sanksi tegas.

    “Kalau ada ASN atau pejabat yang terbukti melakukan pelecehan tersebut, akan kami tindak tegas berupa teguran keras sampai ke pemecatan,” katanya.

    Pasalnya, kata Augustinus, NS tidak tercatat sebagai pegawai di lingkungan DPRD Jakarta.

    “Jadi kami tidak tahu korbannya siapa, pelakunya siapa. Tapi dari data kepegawaian, tidak ada inisial tersebut,” kata Augustinus.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jakarta dengan judul “Honorer Ngaku Jadi Korban Pelecehan di Lingkungan DPRD Jakarta, Buat Laporan ke Polda Metro”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jakarta/Elga Hikari Putra)

  • Kunjungan Serdik Sespimmen Polri ke Solo Upaya Jaga Posisi Jokowi di Pusat Perbincangan Publik

    Kunjungan Serdik Sespimmen Polri ke Solo Upaya Jaga Posisi Jokowi di Pusat Perbincangan Publik

    loading…

    Sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. FOTO/IST

    JAKARTA – Pertemuan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri dengan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai pertemuan tersebut bukan sekadar agenda biasa, melainkan bagian dari upaya strategis untuk mempertahankan posisi Jokowi di pusat perbincangan publik dan menjaga daya tawar politiknya.

    Ray melihat pertemuan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyinggung momen viralnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang mengajak anak muda melalui TikTok untuk optimistis menghadapi era kecerdasan buatan.

    “Dua peristiwa ini, meskipun terpisah, tampaknya merupakan satu rangkaian. Yakni menempatkan Pak Jokowi tetap dalam pusaran perhatian publik” ujar Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis ke SindoNews, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Ray, pengaruh politik Jokowi yang tetap terjaga akan secara langsung menopang kekuatan posisi Gibran sebagai wapres. “Singkatnya, keberadaan Gibran harus tetap dalam posisi tawar politik yang kuat, dan itu butuh Jokowi tetap jadi pusat perhatian,” katanya.

    Lebih lanjut, Ray menyoroti hubungan istimewa antara Jokowi dan institusi kepolisian yang menurutnya semakin tampak erat. Ia mempertanyakan mengapa hanya Jokowi yang dikunjungi peserta Sespimmen Polri, sementara mantan presiden lainnya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendapat kunjungan serupa.

    “Hubungan ini membuat kedekatan Pak Jokowi dengan kepolisian RI seperti tak terpisahkan. Kunjungan ini adalah salah satunya,” katanya.

    Tak hanya itu, Ray juga menyoroti dampak politik dari kunjungan tersebut terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketidaktegasan Prabowo, dalam hal meletakan kepemimpinan dirinya dalam satu bingkai membuat kekuasaanya seperti terbagi, menyebar dalam blok-blok terpisah. “Selama pak Prabowo tidak membenahi hal ini, maka kekuasaannya akan terlihat lemah,” katanya.

    Ray mengkritisi kultur politik Jokowi yang menurutnya lemah secara etik. Ia menilai cara pandangnya demokrasi sebatas seperangkat aturan membuat tak terlihat batas patut dan tak patut dalam langkah politiknya.

  • Warga Pulau Bawean Gresik Terima Bantuan Ratusan Unit Rumah Tahan Gempa

    Warga Pulau Bawean Gresik Terima Bantuan Ratusan Unit Rumah Tahan Gempa

    Gresik (beritajatim.com)- Sebanyak 109 unit rumah tahan gempa diserahkan ke warga Pulau Bawean Gresik. Penyerahan ini merupakan bagian dari program bantuan stimulan perbaikan, dan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat gempa.

    Rumah berkonstruksi tahan gempa tersebut menggunakan material bata ringan. Rumah ini didesain sesuai kebutuhan dan harapan warga, serta telah melalui uji ketahanan terhadap gempa dengan magnitudo hingga 8 skala richter. Targetnya, seluruh rumah rampung pada akhir April 2025.

    “Kami serahkan kunci rumah yang telah selesai dibangun. Ini adalah hasil gotong royong dan kolaborasi antara BPBD dan Dinas CKPKP. Rumah ini tidak hanya layak huni, tapi juga tahan gempa. Semoga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga,” ujar Wabup Gresik, dr. Asluchul Alif, Rabu (23/4/2025).

    Rumadi salah satu warga yang menerima bantuan ini mengatakan, dirinya terharu dan bersyukur mendapat bantuan. Pasca rumahnya roboh akibat gempa bumi.

    “Setelah diperbaiki saya senang sekali, sangat bersyukur. Kalau bukan karena bantuan dari pemerintah, tidak mungkin rumah saya bisa dibangun lagi,” katanya.

    Selama ini lanjut dia, dirinya tinggal di rumah pamannya. Insya Allah nanti akan saya tempati bersama istri dan anak saya. Semoga tidak ada gempa lagi.

    “Saat perbaikan saya tinggal sementara di rumah saudara. Alhamdulillah setelah selesai saya kembali lagi ke rumah sendiri,” paparnya.

    Program rumah tahan gempa ini, menjadi langkah nyata Pemda Gresik dalam pemulihan pasca-bencana dan membangun kembali kehidupan warga dengan hunian yang lebih aman, dan tangguh terhadap bencana. [dny/aje]

  • KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Nasional 23 April 2025

    KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Nasional 23 April 2025

    KPK Akan Panggil La Nyalla Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) akan memanggil anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    La Nyalla Mattalitti
    terkait kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pemeriksaan La Nyalla diperlukan untuk mengonfirmasi hasil penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk di kediaman La Nyalla.
    “Tentu (La Nyalla dipanggil dalam waktu dekat), karena harus dikonfirmasi. Kita melakukan penggeledahan di tempat beliau, barang-barangnya ada yang tentu kita harus konfirmasi,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
    Asep juga tak ambil pusing terkait La Nyalla yang mengeklaim tidak mengenal eks Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi dalam perkara tersebut.
    Ia mengatakan, penyidik akan tetap melakukan pemanggilan terhadap La Nyalla.
    “Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin benar juga. Nanti kan kita panggil. Kita panggil, mungkin orangnya tidak ketemu. Tetapi proyeknya ada di sana,” ujar Asep.
    Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah rumah La Nyalla di Surabaya pada Senin (14/4/2025) lalu.
    Setelah rumah La Nyalla, KPK juga menggeledah sejumlah tempat lain untuk mengumpulkan barang bukti kasus korupsi dana hibah Jawa Timur.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyebutkan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
    KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
    Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (Pokir) dari kelompok masyarakat (Pokmas).
    “Dalam Sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
    Tessa mengatakan, tiga dari empat tersangka penerima itu merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu orang lainnya merupakan staf penyelenggara negara tersebut.
    Adapun dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya merupakan pihak swasta, sementara 2 orang lainnya penyelenggara negara.
    “Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup,” ujar Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.