Xcloud.id

Blog

  • Cerita Pembuat Patung Biawak Wonosobo, Dibuat 1,5 Bulan dengan Rp 50 Juta Regional 23 April 2025

    Cerita Pembuat Patung Biawak Wonosobo, Dibuat 1,5 Bulan dengan Rp 50 Juta Regional 23 April 2025

    Cerita Pembuat Patung Biawak Wonosobo, Dibuat 1,5 Bulan dengan Rp 50 Juta
    Tim Redaksi
    WONOSOBO, KOMPAS.com –
    Di tengah keindahan alam
    Wonosobo
    , Jawa Tengah, sebuah
    patung biawak
    berdiri tegak di Desa Krasak, Kecamatan Selomerto.
    Patung setinggi hampir 4 meter ini bukan hanya menarik perhatian para pengguna jalan, tetapi juga menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial.
    Dengan realisme yang begitu mengagumkan, banyak yang terkecoh dan mengira patung ini adalah biawak asli.
    Namun, yang membuat tugu ini semakin mencuri perhatian bukan hanya ukuran dan keunikannya, tetapi juga biaya pembuatannya yang jauh dari kata mahal.
    Berbeda dengan banyak tugu lain yang menghabiskan anggaran negara hingga miliaran rupiah,
    Tugu Biawak
    di Wonosobo dibangun dengan anggaran hanya sekitar Rp 50 juta.
    Anggaran ini berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah BUMD di daerah tersebut, yang menunjukkan bahwa karya seni berkualitas tak harus selalu mahal.
    Di balik karya ini, terdapat tangan terampil seorang seniman lokal, Rejo Arianto.
    Selama 1,5 bulan, Arianto mengerahkan keahliannya untuk mewujudkan patung biawak yang terletak di Jalan Raya Nasional Ajibarang-Secang.

    Arianto mengatakan bahwa meskipun anggaran terbatas, ia merasa cukup dengan dana Rp 50 juta untuk pengerjaan patung ini.
    “Untuk tenaga pengerjaan, kalau buat saya Rp 50 juta cukup. Kalau buat kota Wonosobo saya tidak berhitung, ini sumbangsih saya kepada ibu pertiwi. Tapi kalau mngerjakan di luar kota, bisa-bisa lebih biayanya,” ujar dia dalam wawancara dengan Kompas.com, Rabu (23/4/2025).
    Meskipun Arianto merasa cukup dengan anggaran tersebut, ia enggan mengungkapkan rincian biaya yang lebih mendalam.
    Menurutnya, hal itu kurang etis untuk disampaikan kepada publik.
    “Saya sebutkan anggaran kurang etis karena banyak alasan. Tapi kalau untuk kota sendiri, saya tidak menghitung,” jelasnya.
     
    Ide pembangunan Tugu Biawak ini berawal dari Karang Taruna Desa Krasak yang ingin menciptakan karya yang mencerminkan keunikan daerah mereka.
    Setelah mendapatkan ide tersebut, Rejo Arianto diberi mandat langsung oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, untuk mewujudkan patung ini.
    Mengapa biawak? Karena hewan ini merupakan salah satu spesies endemik yang dapat ditemukan di sekitar Wonosobo dan menjadi simbol yang perlu dilestarikan.
    Untuk membangun patung ini, Rejo dibantu oleh enam orang lainnya.
    Dengan dana CSR dari BUMD setempat, pengerjaan patung dimulai sebelum bulan puasa dan selesai lima hari sebelum Lebaran.
    “Ahlinya saya sendiri, tapi untuk membantu dari cakar ayam sampai selesai dibantu 6 orang. Pengerjaan sebelum puasa dan selesai H-5 lebaran,” kata Arianto.
    Sebagai seorang seniman, Rejo Arianto menilai bahwa seni seharusnya dihargai berdasarkan nilai artistiknya, bukan hanya dari biaya pembuatannya.
    “Seni itukan ada yang abstrak, ada yang ekspresif dan sebagainya. Lha lihatnya dari situ, gak bisa secara realistik seperti itu, karya abstrak harus dinilai dengan kacamata abstrak tidak bisa pakai kacamata realistik,” kata pemilik instagram Rejo Arianto ini.
    Ia menambahkan bahwa banyak tugu-tugu di Indonesia yang menelan biaya besar namun tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
    Sebagai contoh, Tugu Penyu di Pelabuhanratu, Sukabumi, yang diduga menghabiskan anggaran Rp 15,6 miliar namun mengalami kerusakan hanya beberapa bulan setelah dibangun.
    Ada juga Tugu Bulan Sabit di Kutai Timur yang menghabiskan Rp 2,5 miliar, serta Tugu Pesut Mahakam di Samarinda yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,1 miliar namun menuai kritik karena desainnya yang dianggap tidak sesuai.
    “Itu privasi mereka, saya sebagai seniman menilai karya mereka bagus,” kata Rejo menanggapi fenomena tugu-tugu mahal yang tak sesuai harapan masyarakat.
    Tugu Biawak ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warganet. Banyak yang memuji detail dan realisme patung tersebut, bahkan menyebutnya sebagai “ikon baru Wonosobo”.
    “Ini menarik sih, kalau biasanya viral pembuatan patung kemahalan, kalau ini viral kemurahan, hasilnya juga bagus sekali sangat realistis,” kata Lia salah satu pengguna jalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaktus Kebun Raya Bogor Dicoret "Adi+Santo", 2 Pelaku Minta Maaf Bandung 23 April 2025

    Kaktus Kebun Raya Bogor Dicoret "Adi+Santo", 2 Pelaku Minta Maaf Bandung 23 April 2025

    Kaktus Kebun Raya Bogor Dicoret “Adi+Santo”, 2 Pelaku Minta Maaf
    Editor
    KOMPAS.com –
    Dua pelaku vandalisme di tanaman kaktus Kebun Raya Bogor (KRB), Jawa Barat, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada pihak pengelola setelah aksinya viral di media sosial.
    Dua pelaku yang diketahui bernama Adi (24) dan Santo (28) akhirnya datang ke Kebun Raya Bogor untuk meminta maaf secara langsung.
    “Tujuan saya ke sini, untuk meminta maaf atas tindakan saya yang melakukan kesalahan di tanaman kaktus,” kata Santo di KRB, Senin (21/4/2025).
    Santo mengakui bahwa aksinya dipengaruhi oleh lingkungan dan kurangnya edukasi mengenai larangan yang berlaku di area taman.
    “Selain itu juga kurangnya edukasi bagi diri saya sendiri dan kurang teliti juga membaca larangan di sekitar Taman Meksiko ini,” ujarnya.
    Keduanya menyatakan penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
    “Kami menyesal dan tidak akan pernah melakukan hal ini lagi di mana pun,” ujarnya.
    General Manager PT Mitra Natura Raya (MNR) sebagai pengelola KRB, Zaenal Arifin, mengatakan bahwa pelaku merupakan dua orang pengunjung asal Bekasi yang datang berwisata ke KRB pada 12 April 2025 lalu.
    “Pelaku datang wisata kesini (KRB) minggu lalu tanggal 12 April 2025. Dia sudah kita ketahui identitasnya berasal dari Bekasi,” kata Zaenal Arifin di KRB, Senin.
    Zaenal menambahkan, pelaku melakukan vandalisme secara sengaja dan bahkan merekam aksi tersebut untuk diunggah ke media sosial. Aksi tersebut pun menuai kecaman dari warganet.
    “Jadi dia sengaja melakukan itu. Kemudian merekam dan membuat video. Lalu, dia memposting aksinya itu di media sosialnya,” ujarnya.
    Sebelumnya, aksi vandalisme ini menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan salah satu pelaku menuliskan nama “Adi+Santo” di kaktus tersebar luas di media sosial.
    “Jadi, rekannya ada yang kirim ke kita termasuk akunnya. Kita
    publish
    ulang dan kemudian pelaku melihat postingan kita. Mereka pun langsung men-DM kita meminta maaf,” ujar Zaenal.
    Tanaman kaktus yang dirusak berada di area Taman Meksiko.
    Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Pelaku Vandalisme Tanaman Kaktus Kebun Raya Bogor Rupanya dari Bekasi, Kini Mereka Minta Maaf
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Rombak Besar-besaran Deplu AS, Tutup Kantor HAM-Kejahatan Perang

    Trump Rombak Besar-besaran Deplu AS, Tutup Kantor HAM-Kejahatan Perang

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu “gemuk” dan tidak efektif.

    Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

    “Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini,” kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

    “Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika,” sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

    Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi — yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS — yang bertanggung jawab atas “keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia”.

    Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur “koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan”, yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) — yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

    Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

    Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu “dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat”.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Diduga Ada Pungli, Belasan Wali Murid Protes SMAN 1 Turen Malang Surabaya 23 April 2025

    Diduga Ada Pungli, Belasan Wali Murid Protes SMAN 1 Turen Malang Surabaya 23 April 2025

    Diduga Ada Pungli, Belasan Wali Murid Protes SMAN 1 Turen Malang
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    wali murid
    Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Turen, Kabupaten Malang, menggelar protes terhadap pihak sekolah pada Rabu (23/4/2025).
    Mereka mengungkapkan keberatan terhadap dugaan
    pungutan liar
    setiap bulan yang dilakukan sekolah dan komite
    SMAN 1 Turen
    .
    Salah satu wali murid, Sayyid Muhammad, menjelaskan bahwa setiap wali murid dikenakan biaya Rp 225 per bulan, serta biaya pembangunan yang berkisar antara Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta.
    “Kuitansi pungutan Rp 225 ribu per bulan itu berkop surat komite sekolah, tapi dalam kuitansi itu bertanda tangan petugas sekolah SMAN 1 Turen atas nama Whinny Qori Fatima,” ungkapnya saat ditemui pada Selasa.
    Sayyid Muhammad menambahkan, “Dalam kuitansi itu tertulis pungutan itu dinamai SSM (Sumbangan Sukarela Masyarakat). Tapi kalau nilai uang itu dianggap sumbangan, maka seharusnya tidak ada patokan nilai.”
    Ia menilai hal ini merupakan pelanggaran terhadap Permendikbud No. 75/2016 Pasal 1 ayat 4, yang menyatakan bahwa pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orangtua/walinya yang bersifat wajib dan mengikat.
    “Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik, orangtua, atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela, dan tidak mengikat,” ujar Sayyid.
    Berdasarkan Permendikbud tersebut, ia menekankan bahwa SMAN 1 Turen seharusnya tidak mematok nilai sumbangan dari wali murid, mengingat biaya SMA di Provinsi Jawa Timur seharusnya 100 persen gratis.
    “Sebaliknya, kami tidak masalah jika memberikan sumbangan kepada sekolah secara sukarela sesuai Permendikbud itu,” ujarnya.
    Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan anggaran dari hasil pembayaran yang telah dilakukan oleh wali murid.
    Sayyid menyatakan bahwa mereka telah melakukan upaya persuasif kepada pihak sekolah dan komite, namun tidak mendapatkan respons yang memadai.
    Akibatnya, mereka terpaksa mengajukan pengaduan ke Komisi E DPRD Jawa Timur.
    “Dalam pengaduan itu, kami dipertemukan dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur, tetapi hingga kini belum ada perkembangan,” bebernya.
    Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Turen bagian Kehumasan, Damiran, enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi.
    Ia meminta agar pertanyaan diarahkan kepada komite sekolah.
    “Biar pas, komunikasi dengan pengurus komite ya,” ujarnya melalui pesan singkat pada Selasa (22/4/2025).
    Ketua Komite SMAN 1 Turen, H Mohammad Sodiq, juga menolak berkomentar mengenai masalah ini. Ia beralasan sedang sibuk dengan kegiatan manasik haji.
    “Mohon maaf, beberapa hari ini kami masih sibuk ada kegiatan manasik haji,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Golkar Sebut Gibran Serba Salah: Terlalu Muncul Enggak Baik, Tenggelam Juga Buruk Nasional

    1 Golkar Sebut Gibran Serba Salah: Terlalu Muncul Enggak Baik, Tenggelam Juga Buruk Nasional

    Golkar Sebut Gibran Serba Salah: Terlalu Muncul Enggak Baik, Tenggelam Juga Buruk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Partai Golkar
    Muhammad Sarmuji
    menilai, Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik.
    Hal ini disampaikan Sarmuji merespons video monolog yang dibuat Gibran dalam beberapa waktu terakhir yang dianggap sebagai upaya untuk mencuri perhatian.
    “Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain. Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk,” kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).
    Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden
    Prabowo Subianto
    tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran.
    “Untungnya Pak Prabowo orangnya juga enggak ribet dan enggak baper. Enggak membatasi peran wapresnya, jadi Wapres Gibran bisa ambil peran sesuai porsinya,” ujar dia.
    Sarmuji pun membantan anggapan bahwa
    video monolog Gibran
    dibuat dalam rangka menjaga eksistensi menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    Menurut dia, video itu dibuat untuk memantik kesadaran terkait isu penting seperti soal bonus demografi seperti yang disinggung Gibran lewat video monolog pertamanya.
    “Wapres Gibran sedang memantik kesadaran terhadap isu yang penting, terutama isu demografi. Apa yang disebut bonus demografi bisa menjadi beban demografi bahkan bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Sarmuji.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan publik setelah mengunggah dua video monolog yang membahas isu kekinian lewat akun media sosial
    YouTube
    pribadinya.
    Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
    Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
    Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat dua video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan, terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat wakil presiden.
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
    “Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
    spotlight
    yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi saat dihubungi, Selasa (2/4/2025) kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Tarif 22 Tol yang Naik Mei-Desember 2025, Tol Jagorawi Kapan?

    Daftar Tarif 22 Tol yang Naik Mei-Desember 2025, Tol Jagorawi Kapan?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar kurang sedap bagi para pengguna jalan tol di Indonesia. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencana kenaikan tarif untuk 22 ruas tol yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025.

    Pengumuman ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama mengenai besaran kenaikan, alasan di balik kebijakan ini, dan dampaknya terhadap biaya transportasi serta perekonomian secara luas.

    Berdasarkan data yang dihimpun, kenaikan tarif tol ini akan diberlakukan secara bertahap mulai bulan Mei hingga Desember 2025. Berikut adalah daftar lengkap ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif beserta perkiraan jadwalnya:

    Mei 2025:

    Cikampek – Purwakarta – Padalarang (Cipularang & Padaleunyi)

    Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi)

    Juni 2025:

    Palimanan – Kanci (Palikanci)

    Juli 2025:

    Cibitung – Cilincing Seksi 2, 3, 4

    Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi)

    Prof. Dr. Soedijatmo (Tol Sedyatmo/Tol Bandara)

    Cimanggis – Cibitung

    Ngawi – Kertosono

    Agustus 2025:

    Kanci – Pejagan

    Belawan – Medan – Tanjung Morawa (Belmera)

    (Non-reguler): Solo – Ngawi

    September 2025:

    Surabaya – Gempol

    Ujung Pandang Seksi 1-3

    Semarang – Batang

    (Non-reguler): Semarang – Batang

    Keberadaan tol Surabaya-Gempol (Surgem) meningkatkan konektivitas dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur.

    Oktober 2025:

    Pemalang – Batang

    Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi

    (Non-reguler): Pemalang – Batang

    November 2025:

    Semarang – Solo

    Jakarta Outer Ring Road (JORR)

    Desember 2025:

    Pejagan – Pemalang

    Cinere – Jagorawi

    Salah satu ruas tol yang paling banyak digunakan dan menjadi perhatian utama masyarakat adalah Tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi).

    Berdasarkan jadwal yang tertera, kenaikan tarif Tol Jagorawi direncanakan akan berlaku pada bulan Juli 2025.

    Tol Jagorawi, sebagai tol pertama di Indonesia, memiliki peran vital dalam menghubungkan ibu kota dengan wilayah Bogor dan sekitarnya.

    Kenaikan tarif di ruas tol ini tentu akan berdampak signifikan terhadap biaya transportasi harian maupun perjalanan akhir pekan bagi jutaan penggunanya.

    Alasan di Balik Kenaikan Tarif Tol

    Pemerintah melalui BPJT biasanya memiliki beberapa pertimbangan utama dalam memberlakukan kenaikan tarif tol.

    Salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan investasi jalan tol yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan rutin, peningkatan kualitas jalan, penambahan fasilitas, serta pengembalian investasi bagi badan usaha jalan tol (BUJT).

    Regulasi mengenai kenaikan tarif tol umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan 1 Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol beserta perubahannya.

    Dalam regulasi tersebut, kenaikan tarif tol dapat dilakukan secara periodik setiap dua tahun sekali berdasarkan inflasi dan penyesuaian terhadap standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.  

    Suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama.

    Analisis Dampak Ekonomi

    Kenaikan tarif tol secara serentak di 22 ruas berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal biaya logistik dan transportasi.

    Bagi para pelaku usaha, kenaikan tarif tol akan menambah beban operasional yang pada akhirnya dapat berimbas pada harga jual barang dan jasa kepada konsumen.

    Sektor transportasi juga akan merasakan dampaknya, baik transportasi barang maupun penumpang.

    Kenaikan biaya tol dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan otobus atau truk ekspedisi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tarif tiket atau ongkos kirim.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Awas Penipuan Berkedok Bikin SIM Online Gratis

    Awas Penipuan Berkedok Bikin SIM Online Gratis

    Jakarta –

    Ada penipuan berkedok pembuatan SIM secara online. Kamu patut waspada, jangan sampai tergiur.

    Beredar di media sosial video yang menawarkan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) gratis dan juga secara online. Tak cuma itu, ada juga tautan link yang mengarahkan untuk diklik. Mereka yang mengklik tautan itu diiming-imingi bisa mendapatkan SIM tanpa perlu mengeluarkan biaya. Ada juga unggahan gambar yang mencantumkan foto Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meyakinkan bahwa itu asli.

    Mengutip laman Korlantas Polri, informasi tersebut dipastikan hoaks. Tidak ada mekanisme pembuatan SIM gratis lewat online. Masyarakat diminta waspada dan jangan sampai membuka tautan yang membahayakan data pribadi.

    Tak cuma itu, dalam tautan yang disebar pelaku tersebut, bisa berpotensi meretas akun WhatsApp ataupun Telegram jika diklik. Kalau kamu mendapati informasi tersebut, jangan dibuka ataupun disebarluaskan.

    Apabila menemukan akun mencurigakan atau informasi yang tidak jelas kebenarannya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau melakukan pengecekan melalui website dan akun resmi instansi.

    Perlu digarisbawahi, pembuatan SIM tidak ada yang gratis. Regulasi tarif SIM itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 huruf a dan huruf b yang menyebutkan pengujian untuk penerbitan SIM dan penerbitan perpanjangan SIM.

    “Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia wajib disetor ke kas negara. Tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional,” demikian penjelasan di akun Instagram NTMC Korlantas Polri.

    Biaya Bikin SIM Baru

    Atas dasar itu, biaya penerbitan SIM dikenakan biaya. Biayanya berbeda-beda tergantung dari jenis SIM-nya. Berikut ini rincian biaya bikin SIM.

    Penerbitan SIM A: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B I: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM B II: Rp 120.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C I: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM C II: Rp 100.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D: Rp 50.000 (per penerbitan)Penerbitan SIM D I: Rp 50.000 (per penerbitan)

    Sebagai informasi tambahan, biaya di belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi.

    (dry/din)

  • Gaji ke-13 Pensiunan 2025 Kapan Cair dan Berapa Besarannya?

    Gaji ke-13 Pensiunan 2025 Kapan Cair dan Berapa Besarannya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik menghampiri para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta para mantan pejabat negara.

    Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengumumkan jadwal dan komponen gaji ke-13 untuk tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025.

    Kepastian ini tentu membawa angin segar bagi para purnabakti, memberikan kejelasan mengenai waktu pencairan dan besaran tunjangan yang akan diterima.

    Lantas, kapan tepatnya dana pensiun tambahan ini akan cair dan berapa besarannya? Berikut adalah ulasan mendalam berdasarkan regulasi dan informasi terkini.

    Jadwal Pencairan Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, pemerintah mengindikasikan bahwa pencairan gaji ke-13 bagi para pensiunan akan dimulai paling cepat pada bulan Juni tahun 2025.

    Namun, perlu digarisbawahi bahwa tanggal pasti pencairan gaji ke-13 dapat bervariasi antar instansi dan daerah. Faktor-faktor administratif dan teknis di tingkat instansi masing-masing akan mempengaruhi proses distribusi dana.

    Oleh karena itu, para pensiunan disarankan untuk secara aktif memantau pengumuman resmi dari instansi terkait, seperti PT Taspen (Persero) bagi pensiunan PNS, serta badan-badan pengelola pensiun TNI dan Polri.

    Informasi terkini mengenai jadwal pencairan biasanya akan diumumkan melalui situs web resmi, media sosial, atau kantor cabang instansi terkait.

    Komponen Gaji ke-13 Pensiunan

    Gaji ke-13 bagi pensiunan PNS bukan hanya sekadar gaji pokok bulanan. Terdapat beberapa komponen lain yang turut disertakan dalam tunjangan ini, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan bantuan finansial yang signifikan. Komponen-komponen gaji ke-13 pensiunan PNS meliputi:

    – Gaji pokok sesuai golongan: Ini adalah besaran gaji pokok terakhir yang diterima pensiunan sebelum memasuki masa purnabakti, sesuai dengan golongan dan pangkatnya.

    – Tunjangan keluarga: Tunjangan ini diberikan kepada pensiunan yang masih memiliki suami/istri dan/atau anak yang memenuhi persyaratan. Besarannya biasanya persentase tertentu dari gaji pokok.

    – Tunjangan pangan: Tunjangan ini merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pensiunan dan biasanya diberikan dalam bentuk uang.

    – Tunjangan jabatan (jika ada): Bagi pensiunan yang sebelumnya menduduki jabatan tertentu yang melekat tunjangan jabatan, komponen ini juga akan diikutsertakan.

    Besaran akhir gaji ke-13 yang diterima oleh masing-masing pensiunan akan bervariasi tergantung pada golongan terakhir sebelum pensiun dan masa kerja.

    Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Presiden Prabowo menyebutkan THR 2025 bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan mulai dicairkan Senin, 17 Maret 2025 dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah atau Juni 2025. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO

    Pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi, seperti golongan IV/a ke atas, umumnya akan menerima jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang pensiun di golongan I atau II. Masa kerja yang lebih lama juga berpotensi mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima.

    Estimasi Besaran Gaji ke-13 Pensiunan 2025

    Mengenai besaran gaji ke-13 pensiunan tahun 2025, secara umum, tunjangan ini setara dengan gaji pokok yang diterima pensiunan setiap bulan.

    Namun, penting untuk diingat bahwa total yang diterima bisa lebih besar karena mencakup tunjangan-tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

    Sebagai gambaran, jika seorang pensiunan menerima gaji pokok sebesar Rp3.000.000 per bulan, maka besaran gaji ke-13 yang diterimanya kemungkinan besar akan berada di kisaran angka tersebut, ditambah dengan tunjangan keluarga dan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pemerintah berharap, dengan adanya tunjangan ini, para pensiunan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih sejahtera.

    Siapa yang Berhak Menerima Gaji ke-13 Pensiunan?

    Gaji ke-13 pensiunan tahun 2025 akan diberikan kepada para mantan abdi negara yang telah memasuki masa purnabakti, termasuk:

    – Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    – Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

    – Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

    – Pensiunan Pejabat Negara

    Pemerintah pun mengimbau kepada seluruh calon penerima gaji ke-13 pensiunan untuk memastikan bahwa data kepegawaian dan nomor rekening bank yang tercatat masih aktif dan sesuai.

    Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagalnya proses pencairan dana. Para pensiunan dapat melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui instansi pengelola pensiun masing-masing.

    Kabar mengenai pencairan gaji ke-13 tahun 2025 menjadi angin segar bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia.

    Meskipun jadwal pasti pencairan masih menunggu pengumuman resmi dari masing-masing instansi, kepastian bahwa dana ini akan cair paling cepat pada bulan Juni memberikan harapan dan kejelasan.

    Dengan komponen yang mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan melekat, gaji ke-13 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan para purnabakti.

    Para pensiunan diimbau untuk terus memantau informasi resmi dan memastikan data diri serta rekening bank dalam kondisi aktif demi kelancaran proses pencairan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hari Ini, Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun

    Hari Ini, Pemegang Saham BBRI Panen Dividen Final Senilai Rp31,4 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI membayarkan dividen tunai ke rekening investor pada Rabu, 23 April 2025. Dalam aksi korporasi ini, BRI membagikan dividen final sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau senilai Rp208,40 per saham.

    Pembayaran dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/03) di Jakarta, disepakati bahwa total dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp51,73 triliun atau Rp343,40 per saham.

    Angka tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp135 per saham (setara Rp20,33 triliun) yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2025 lalu. Dengan demikian, sisa dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau Rp208,40 per lembar saham.

    Dari total dividen tersebut, berdasarkan struktur kepemilikan saham maka BRI akan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp10,88 triliun yang telah lebih dahulu dibayarkan. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

    Terkait dengan hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen ini telah mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan memiliki struktur modal yang kuat.