Xcloud.id

Blog

  • Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah Tekankan Pentingnya Kedaulatan Pangan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sektor pertanian di Jawa Tengah harus terus dikuatkan.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik.

    “Di Jawa Tengah harus terus dibangkitkan. Konkretnya, Jawa Tengah mau ngapain,” ungkapnya saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4).

    Acara juga dihadiri wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip Nur Hidayat Sardini, serta, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Jawa Tengah Musahadi.

    Sarif menambahkan, saat ini sudah ada peraturan daerah (Perda) Jawa Tengah No.5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

    Dari Perda ini, jelas Sarif, pemerintah memiliki kewajiban dalam menetapkan kawasan usaha tani lintas kabupaten/kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

    “Juga memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah daerah,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    PETANI – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, sejak zaman reformasi hingga sekarang sektor agrikultur belum tertata dengan baik saat menjadi pembicara Focus Discussion Group (FGD) “Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif RPJMD Jateng 2025-2029 di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (23/4). (Istimewa)

    Bicara pembangunan pertanian, kata Sarif, adalah naiknya produktivitas. Dia berharap di periode kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin,  juga konsen di sektor ini.

    “Jangan lupa sebutir nasi yang kita makan adalah hasil jerih payah petani. Begitu pula dengan sambal yang kita santap. Semuanya adalah dari tirakat dan doa petani,” terangnya.

    Atas dasar itu, katanya, berbagai infrastruktur maupun struktur untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mensejahterakan petani harus dilakukan.

    “DPRD Jateng siap mengawal, meski saya juga yakin pak Luthfi dan Gus Yasin akan konsen pada ketahanan pangan,” sebutnya.

    Sebagaimana amanat UUD 45 dan Pancasila, jelas Sarif, pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

    “Karena itu, petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” katanya.

    Sarif juga mengapresiasi acara yang digelar DPD RI ini. Menurutnya, ini bisa menjadi awalan sekaligus masukan bagi pemerintah di luar acara Musrenbang.

    “Bisa menjadi masukan-masukan yang akseleratif, inovatif, tak terbayang, bahkan out of the book, tapi sebagai bagian ikut membangun daerah,” tandasnya. (*)

  • Saran DPRD Kota Semarang Menyoal Dana Operasional RT Rp25 Juta: Jangan Sampai Timbulkan Masalah

    Saran DPRD Kota Semarang Menyoal Dana Operasional RT Rp25 Juta: Jangan Sampai Timbulkan Masalah

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Kota Semarang mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang tentang program dana operasional RT Rp25 juta per tahun untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 

    Kendati demikian, jajaran legislatif mewanti-wanti agar program baik ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. 

    Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani mengatakan, perlu kesiapan matang dari sisi aturan. 

    Saat ini, baru ada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 1 dan 9 Tahun 2025 tentang pembentukan kelembagaan di tingkat kelurahan. 

    Perwal itu memang bisa menjadi dasar hukum implentasi program dana operasional RT.

    Hanya saja, perlu ada peraturan teknis sebagai pedoman bagi setiap RT dalam penggunaan anggaran tersebut. 

    Pedoman teknis sangat diperlukan agar tidak sampai menjadi masalah bagi ketua RT.

    Pedoman teknis meliputi mekanisme pencairan, pertanggungjawaban, montoring, kontroling, penggunaan anggaran, hingga sanksi secara administratif jika terdapat pelanggaran. 

    “Pertanggungjawabannya seperti apa, ada sanksi-sanksi secara administratif, program yang dibolehkan dan tidak.”

    “Jadi, sama-sama aman bagi RT,” terang Ali, Rabu (23/4/2025). 

    Ali berujar, Pemkot Semarang juga perlu mengantisipasi terjadinya penyelewengan anggaran.

    Setelah terbentuk pedoman teknis, perlu sosialisasi kepada ketua RT agar setiap ketua RT paham mengimplementasikan program ini. 

    “Mengacu pada pengalaman Dana Desa Rp1 miliar per desa, menjadi masalah, Kepala Desa di kemudian hari,” ungkapnya. 

    Jika sudah jelas dari sisi dasar hukum, Ali Umar Dhani mengatakan, Pemkot Semarang harus melakukan pendampingan.

    Pasalnya, tidak semua RT memiliki kapasitas kemampuan administrasi yang sama.

    Sementara, penggunaan anggaran tentu saja perlu surat pertanggungjawaban (SPJ).

    “Dari 10.600 ketua RT, semua berbeda-beda.”

    “Tidak semua bisa membuat administratif yang bagus.”

    “Ini perlu pendampingan dari Pemkot Semarang.”

    “Sebelum dicairkan, sosialisasi pedoman teknis, pendampingan SPJ,” paparnya. 

    Lebih lanjut, Ali menekankan, transparasi anggaran harus diutamakan.

    Apalagi, anggaran total yang digelontor cukup besar mencapai lebih dari Rp250 miliar. 

    Dia berpesan kepada masyarakat agar tidak perlu tergesa-gesa dalam penggunaan anggaran agar tidak menjadi masalah. 

    Dengan program dana operasional, Ali juga berharap, tidak ada lagi iuran-iuran di tingkat RT yang memberatkan warga.

    Hal itu bisa diatur dalam pedoman teknis. 

    “Idealnya tidak ada lagi pungutan.”

    “Tapi, tergantung kebijaka Wali Kota Semarang.”

    “Kalau dibuat seperti itu, ini adalah langkah gebrakan bagus bagaimana meminimalkan iuran di tingkat RT,” ucapnya. 

    Reaksi Ketua RT di Kota Semarang

    Terpisah, Ketua RT di Kota Semarang menyambut baik program Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti tentang dana operasipnal RT Rp25 juta pertahun.

    Saat ini, mereka menunggu aturan terkait program tersebut.

    Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Muhammad Asyar mengatakan, program itu sudah didengungkan sejak masa kampanye.

    Setelah Wali Kota sudah dilantik, masyarakat pun menunggu realisasi program tersebut.

    Menurut dia, program itu bisa membantu masyarakat.

    Dana itu diharapkan bisa membantu kegiatan masyarakat.

    Mengingat selama ini, masyarakat seringkali iuran untuk membuat kegiatan.

    “Biasanya Agustusan iuran, suro iuran.”

    “Kalau ada itu (dana Rp 25 juta) mungkin bisa meringankan.”

    “Masyarakat bisa membuat acara lebih meriah lagi,” ujar Asyar, Rabu (23/4/2025).

    Tidak melulu untuk kegiatan, lanjut Asyar, dana operasional itu juga diharapkan bisa untuk ekonomi produktif.

    Misalnya pengelolaan sampah atau kegiatan lain yang bisa memutar perekonomian masyarakat setempat.

    Hanya saja, hingga kini pihaknya masih menunggu aturan dan petunjuk pelaksaaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis).

    Dengan aturan yang jelas, dia berharap, RT tidak salah langkah dalam penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari.

    “Prinsipnya, kami nunggu perwal, juklak, juknis, penggunaannya untuk apa saja, pertanggungjawabannya seperti apa.”

    “Pada dasarnya, kami memyambut baik,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti akan segera merealisasikan dana operasional Rp25 juta per RT pertahun.

    Anggaran telah dibahas dan akan masuk pada APBD Perubahan 2025.

    Program dana operasional tiap RT ini menjadi janji kampanye Agustina bersama wakilnya, Iswar Aminuddin.

    Pencairan dana operasional RT diperkirakan pada Juli atau Agustus 2025. 

    Agustina mengatakan, ada syarat administratif yang harus dipenuhi untuk pencairan dana operasional tersebut.

    Semua ketua RT di Semarang akan dilakukan pembaharuan surat keputuhan (SK).

    Pembaharuan SK ini untuk mengantisipasi adanya ketua RT yang sudah tidak aktif. 

    “Khawatirnya ada yang sudah meninggal, ada yang masa bakti habis, harus diperbarui, dan lain sebagainya,” paparnya, Senin (21/4/2025). 

    Agustina melanjutkan, pencairan dana operasional RT akan dilakukan secara nontunai agar terhindar dari risiko bocor, uang rusak, maupun lainnya.

    Pemkot Semarang akan bekerja sama dengan Bank Jateng untuk penyaluran dana operasional ini.

    Dana akan digelontor langsung Rp25 juta.

    Maka, setiap RT perlu membuka rekening.

    Dia menyebut, ada sekira 10.600 RT di Kota Semarang.

    Dia memastikan, anggaran Kota Semarang mencukupi untuk merealisasikan programnya. (*)

  • Estonia Siap Bantu Indonesia Genjot Digitalisasi

    Estonia Siap Bantu Indonesia Genjot Digitalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Estonia Margus Tsahkna menyebut negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia dalam upayanya meningkatkan digitalisasi pada seluruh sektor.

    Tsahkna menjelaskan, Estonia adalah salah satu negara yang paling terdigitalisasi di dunia. Dia menuturkan, Estonia telah menjalankan program layanan publik yang 100% terdigitalisasi.

    Selain itu, dia mengatakan Estonia merupakan negara terbaik di dunia pada bidang keamanan siber. Dia pun menyatakan negaranya siap membantu Indonesia dalam upaya digitalisasinya.

    “Kami siap untuk bekerja sama dengan Indonesia, karena presiden anda memiliki rencana yang sangat ambisius tentang digitalisasi Indonesia. Kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia,” katanya dalam pernyataan pers bersama Menlu Indonesia, Sugiono usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Tsahkna menuturkan, digitalisasi memiliki dampak positif bagi sebuah pemerintahan, salah satunya adalah efisiensi. Selain itu, proses ini juga akan memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat sehingga turut berdampak pada kemakmuran.

    Sementara itu, Menlu RI, Sugiono mengatakan, Indonesia akan diuntungkan dengan menjalin kerja sama dengan negara Eropa Utara itu pada bidang digital.

    Dia menuturkan, pihaknya telah membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk digitalisasi, dalam pertemuannya dengan Menlu Tsahkna.

    Sugiono memaparkan, Indonesia dan Estonia akan menjajaki kolaborasi dengan talenta digital Estonia dalam implementasi e-governance. Dia mengatakan, kerja sama ini dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih efektif di Indonesia.

    Selain itu, upaya digitalisasi tersebut juga akan dilakukan dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

    “Saya juga yakin masih ada peluang yang besar bagi Estonia untuk berpartisipasi dalam pengembangan di Indonesia dalam berbagai sektor,” katanya.

  • Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab KLB Cianjur Diduga Keracunan MBG Nasional 23 April 2025

    Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab KLB Cianjur Diduga Keracunan MBG Nasional 23 April 2025

    Cak Imin Minta Kemenkes Usut Penyebab KLB Cianjur Diduga Keracunan MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    alias Cak Imin meminta Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut menyelidiki penyebab keracunan puluhan siswa di
    Cianjur
    , Jawa Barat, usai menyantap makanan dari program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ).
    “Itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu,” ujar Muhaimin saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (23/4/2025).
    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan bahwa pengecekan sumber keracunan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.
    Selain itu, Cak Imin juga meminta pihak Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk segera memeriksakan dan menguji sampel makanan yang diberikan kepada para siswa.
    “Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 78 siswa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur.

    Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.
    “Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4) kemarin.
    Pihak sekolah juga mendata siswa yang dirawat di puskesmas dan terus berkoordinasi dengan orang tua. Kini otoritas setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
    Kejadian ini bukan yang pertama kali. Insiden serupa tercatat setidaknya telah terjadi tiga masalah serupa di wilayah yang berbeda.
    Di Sukoharjo, Jawa Tengah, puluhan siswa SDN Dukuh 03 pernah keracunan setelah mengonsumsi ayam krispi dari MBG.
    Kasus keracunan dari MBG juga terjadi di Nunukan Selatan, Kalimantan Utara.
    Kasus ini dialami oleh siswa-siswi di SDN 03 Nunukan dan SMAN 2 Nunukan Selatan.
    Selain itu, kasus ini juga pernah terjadi di Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
    Sebanyak 60 siswa TK hingga SMP dilarikan ke puskesmas setelah menyantap menu MBG yang diduga basi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dahului Tim Hukum Jokowi, Relawan Laporkan Roy Suryo hingga Dokter Tifa soal Tudingan Ijazah Palsu

    Dahului Tim Hukum Jokowi, Relawan Laporkan Roy Suryo hingga Dokter Tifa soal Tudingan Ijazah Palsu

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN – Relawan yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara mendahului tim kuasa hukum Jokowi untuk melaporkan pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu.

    Laporan dilayangkan oleh Andi Kurniawan selaku Ketua Pemuda Patriot Nusantara di Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu (23/4/2025) dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

    Adapun yang dilaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah dan dr Tifauzia Tyassuma.

    “Jadi terlapornya itu ada empat orang yakni ada yang mantan pejabat negara, ada dokter, ada yang mengaku aktivis dan ada yang mengaku ahli,” kata Rusdiansyah selaku kuasa hukum pelapor kepada wartawan usai membuat laporan.

    Rusdiansyah mengatakan keempat terlapor itu disangkakan dengan jeratan pasal 160 KUHP tentang penghasutan mengenai tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Ia pun mengaku turut menyerahkan sejumlah bukti terkait penghasutan yang dilakukan keempat orang tersebut.

    “Akibat tindakan penghasutan itu yang dilakukan oleh empat orang ini telah mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.”

    “Yang bisa kita lihat sendiri terjadi di civitas Akademika UGM. Di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi juga menimbulkan ketidaktertiban dan meresakan.”

    “Nah, kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir memberikan kepastian atas kegaduhan ini,” ujarnya.

    Rusdiansyah menegaskan pihaknya sama sekali tak menjalin komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi terkait pelaporan ini.

    Ia juga mengaku tidak tahu apakah empat orang yang akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jokowi adalah orang yang sama yang dilaporkan oleh kliennya.

    Diketahui, kuasa hukum Jokowi saat ini juga tengah mempertimbangkan untuk melaporkan empat orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    “Tidak ada (komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi) itu kan urusan ranah pribadi. Kami kan lihat dari laporan pasal 160 saja itu delik umum. Sebagai warga negara melihat ada dugaan tindak pidana ya kita laporkan,” tuturnya.

    Ia pun berharap pihak kepolisian bisa segera memproses laporannya tersebut.

    “Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi.”

    “Jadi, rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang,” paparnya.

    Sebelumnya, pada Selasa (22/4/2025) Jokowi bertemu dengan tim kuasa hukumnya di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

    “Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya,” kata Jokowi singkat

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, pihaknya tinggal menunggu instruksi dari Presiden Ke-7 RI itu untuk melaporkan ke polisi terkait tuduhan ijazah palsu.

    Yakup mengatakan, ada empat orang yang berpotensi dilaporkan dalam kasus ini.

    Namun, ia masih enggan membeberkan siapa saja identitas keempat orang tersebut.

    “Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” kata Yakup usai bertemu Jokowi di restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2025).

    Putra Otto Hasibuan itu menyebut pertemuannya dengan Jokowi membahas mengenai perkembangan bukti yang mereka dapatkan dalam tuduhan ijazah palsu tersebut.

    Yakup mengatakan, bukti-bukti yang telah dikantongi pihaknya mengarah pada ranah pidana.

    Meski begitu, dia memastikan bahwa keputusan akhir terkait langkah hukum berada di tangan Jokowi.

    “Tentunya terakhir itu pasti kan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan,” ujar Yakup.

    Yakub pun membeberkan jumlah pengacara yang akan membela Jokowi dalam kasus tuduhan ijazah palsu ini.

    “Kita mungkin ada 15 orang (pengacara),” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Menhub Bantah Jumlah Pemudik 2025 Menurun Hanya Karena Daya Beli Masyarakat Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penurunan jumlah pemudik selama periode mudik Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun lalu bukan karena penurunan daya beli masyarakat. 

    Menhub Dudy menyebutkan tahun ini jumlah pemudik tercatat sebesar 154,62 juta jiwa. Angka ini turun 4,67% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 162,2 juta jiwa. Meski demikian, Dudy mengatakan penurunan tersebut tidak dapat disebut sebagai dampak penurunan daya beli masyarakat. 

    “Memang ada penurunan dari realisasi 2024. Penurunan hanya sebesar 4,6%. Penurunan tersebut tidak bisa digeneralisir sebagai penurunan daya beli masyarakat karena kurang dari 5%,” kata Menhub Dudy di Gedung DPR, Rabu (23/4/2025). 

    Dudy menambahkan pihaknya akan mengkaji penyebab penurunan jumlah pemudik. Dia mengatakan kemungkinan masyarakat memilih tidak mudik tahun ini. 

    “Mungkin barangkali masyarakat memiliki pilihan tidak mudik pada tahun ini ini akan kami kaji lagi dari jumlah 4,6% turun alasannya seperti apa,” jelasnya. 

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 154,62 juta orang atau sekitar 54,89% dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.

    Menhub Dudy menyampaikan bahwa tingkat mobilitas masyarakat selama masa mudik Lebaran 2025 sangat tinggi, berdasarkan mobile positioning data (MPD) yang dihimpun dari tiga operator seluler utama, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

    Data tersebut mencatat sebanyak 358.211.415 aktivitas perpindahan selama 21 hari masa libur Lebaran, dengan rata-rata koefisien pergerakan sebesar 2,32.

    Pulau Jawa tercatat sebagai pusat utama aktivitas mudik. Dari total pelaku perjalanan, 60,73% atau sekitar 93,9 juta orang berasal dari Pulau Jawa, terutama wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun sebanyak 65,79% atau sekitar 101,72 juta orang menjadikan Pulau Jawa sebagai tujuan perjalanan.

  • Maluku dan Jatim jalin kerja sama perdagangan senilai Rp450 miliar

    Maluku dan Jatim jalin kerja sama perdagangan senilai Rp450 miliar

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku dan Provinsi Jawa Timur secara resmi membuka misi dagang dan investasi di Kota Ambon, Maluku, Rabu (23/4). Pembukaan misi dagang dan investasi ini mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp450,68 miliar dari hasil jual beli komoditas unggulan dari kedua provinsi. (Alfian Sanusi/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

  • Gubernur Jateng Genjot Tanam Padi 250 Ribu Hektare Sesuai Instruksi Presiden

    Gubernur Jateng Genjot Tanam Padi 250 Ribu Hektare Sesuai Instruksi Presiden

    TRIBUNJATENG.COM, KLATEN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggenjot penanaman padi seluas 250 ribu hektare pada April 2025.

    Hal itu sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “April ini targetnya tanam 250 ribu hektare, hari ini sudah 156 ribu hektare. Targetnya April sudah terpenuhi,” kata Ahmad Luthfi usai kegiatan Gerakan Penanaman Padi secara Serentak di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Rabu (23/4/2025).

    Penanaman serentak itu dilakukan di 14 provinsi melalui zoom bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden melakukan tanam padi di Sumatera Selatan, sementara Ahmad Luthfi melakukannya di Trucuk, Kabupaten Klaten.

    Menjelang musim kemarau, Luthfi mendorong kepada bupati/wali kota di wilayahnya agar menggenjot target tersebut.

    Supaya target produksi padi sebanyak 11 juta ton tahun ini bisa tercapai.

    Oleh karena itu, perlu dilakukan secara bersama-sama di semua kabupaten/kota.

    Sebab, Provinsi Jawa Tengah ditarget pemerintah pusat menopang pangan nasional.

    Total target tahun ini adalah 11 juta ton dan sampai saat ini sudah tercapai 4,9 juta ton.

    Luthfi optimistis target produksi itu bisa tercapai hingga akhir tahun.

    Dalam kesempatan itu, mantan Kapolda Jateng tersebut juga akan berkoordinasi dengan bupati/wali kota di wilayahnya untuk memetakan lahan pertanian di masing-masing daerah.

    Baik lahan yang produktif maupun lahan yang harus ditopang dengan pengairan saat musim kemarau.

    “Kami sudah rakor dengan bupati dan wali kota. Daerah-daerah pertanian yang masuk lumbung pangan nasional dan terancam kekeringan akan mendapat prioritas pengairan,” jelasnya.

    Sementara itu, dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa negara yang kuat adalah yang memiliki petani yang kuat pula.

    Ia mendorong adanya kesejahteraan petani.

    “Kalau pangan aman, negara aman. Petani sebagai produsen pangan harus makmur,” ujar Prabowo.

  • PPATK: Aliran Dana Dugaan Korupsi Capai Rp984 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    PPATK: Aliran Dana Dugaan Korupsi Capai Rp984 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan total transaksi aliran dana pada kasus dugaan tindak pidana korupsi selama 2024 mencapai Rp984 triliun.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan bahwa besaran aliran dana itu menjadi nilai terbesar dalam nominal transaksi dugaan tindak pidana.

    Hal itu disampaikannya dalam acara Peringatan Gerakan nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025).

    “Nominal transaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi memiliki nilai terbesar dengan total nominal transaksi sebesar Rp984 triliun,” katanya dikutip melalui siaran pers, Rabu (23/4/2025).

    Selain besaran kasus dugaan tindak pidana korupsi, disebutkan juga selama 2024 dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp301 triliun, perjudian sebesar Rp68 triliun dan narkotika sebesar Rp68 triliun.

    Dengan demikian totalnya mencapai Rp1.459 triliun.

    “Selama periode Januari sampai dengan Desember diketahui bahwa nominal transaksi yang diidentifikasi transaksi dugaan tindak pidana sebesar Rp1.459 triliun,” ujar Ivan.

    Dalam kesempatan itu, dia juga diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PPATK sudah lama menjalin kerja sama lintas sektor sejak lama.

    “Dukungan hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK sangat membantu KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi hingga akarnya, tutur Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan yang sama.

  • Prabowo Panggil Rosan ke Istana, Bahas LG Batal Investasi di RI?

    Prabowo Panggil Rosan ke Istana, Bahas LG Batal Investasi di RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Rabu (23/4/2025).

    Tiba sejak pukul 17.12 WIB, ketika ditanya mengenai agenda pertemuan tersebut, Rosan menjawab singkat. Begitu pula saat dikonfirmasi apakah pertemuan tersebut membahas hal tertentu.

    “Laporan saja. Nanti yaa,” kata Rosan. 

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai isi pertemuan tersebut. Namun, pertemuan ini menjadi menarik lantaran LG Energy Solution (LG) disebut batal menanamkan investasi pada proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah pun berencana menawarkan potensi kerja sama ini kepada Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar hengkangnya perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LG, dari proyek investasinya di Indonesia. 

    Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak akan kekurangan mitra strategis karena potensi dan kekuatan ekonomi nasional masih sangat besar.

    Saat ditanya wartawan apakah akan ada kerja sama pengganti dari perusahaan lain menyusul keluarnya LG, dirinya optimistis bisa menemukan rekan lain. 

    “Ya pasti ada [kerja sama lain], tunggu saja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025).