Xcloud.id

Blog

  • Direktur JAK TV Dijerat Pasal Perintangan Penyidikan, Kejagung Harus Buktikan Penegakan Hukum Terganggu Nasional 23 April 2025

    Direktur JAK TV Dijerat Pasal Perintangan Penyidikan, Kejagung Harus Buktikan Penegakan Hukum Terganggu Nasional 23 April 2025

    Direktur JAK TV Dijerat Pasal Perintangan Penyidikan, Kejagung Harus Buktikan Penegakan Hukum Terganggu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) harus memiliki bukti yang bisa menunjukkan adanya gangguan terhadap proses penegakan hukum karena menggunakan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjerat Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
    Sebab, dalam pandangannya, pengunaan
    Pasal 21 UU Tipikor
    tentang
    perintangan penyidikan
    atau
    obstruction of justice
    , kurang tepat.
    “Yang menjadi perdebatan adalah apakah ketika seorang tersangka itu berusaha untuk memengaruhi pendapat publik dengan melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan informasi kasus yang sedang dialaminya, itu kemudian bisa berujung pada
    obstruction of justice
    ? Saya lihat belum tentu,” kata Zaenur kepada
    Kompas.com
    , Rabu (23/4/2025).
    Bahkan, menurut Zaenur, belum tentu Pasal 21 UU Tipikor tepat dipakai jika ada tersangka menggunakan uangnya untuk membuat media memuat berita dengan tujuan menguntungkan dirinya dan mendeskriditkan proses penegakan hukum.
    Pasalnya, Zaenur mengatakan, perbuatan bisa dikatakan
    obstruction of justice
    jika disengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penegakan hukum di tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.
    “Saya masih bertanya-tanya, apakah kalau sebuah berita negatif itu bisa berdampak misalnya, pada gagalnya atau terganggungnya, atau tercegahnya upaya penyidikan itu hingga tuntas? Saya melihat ini masih
    debatable
    ya. Saya melihat ini kok agak jauh ketika yang seperti ini kemudian dijerat menggunakan (pasal)
    obstruction of justice
    ,” ujarnya.
    Zanur lantas mencontohkan kasus yang mungkin bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, yakni jika seorang tersangka membayar media atau jurnalis untuk terus menerus menyudutkan seorang saksi. Padahal, sanksi itu merupakan saksi yang memberatkan untuk tersangka.
    Kemudian, akibat pemberitaan masif tersebut, saksi yang memberatkan itu menjadi enggan bahkan takut untuk memberikan kesaksian.
    “Sehingga, saksi itu menjadi tidak kooperatif dan kemudian penyidik mengalami hambatan karena saksinya dibunuh karakternya oleh media dengan sedemikian rupa hasil bayaran oleh tersangka. Menurut saya, mungkin itu bisa masuk pada
    obstruction of justice
    ,” katanya.
    “Untuk kasus ini, saya katakan, kecuali kejaksaan punya bukti yang menunjukkan adanya gangguan terhadap aspek penegakan hukumnya melalui jalur pemberitaan,” ujar Zaenur.
    “Seharusnya kan yang menjadi poin
    obstruction of justice
     adalah merusak alat bukti, kemudian membantu melarikan diri, membantu merusak alat bukti. Tapi, kalau membangun opini media dengan cara membeli awak media atau pejabat media, menurut saya itu belum tentu merupakan
    obstruction of justice
    ,” katanya lagi.
    Menurut Zaenur, penting bagi Kejagung memperlihatkan bukti tersebut karena bukan hanya mengacam kebebasan pers tetapi juga kebebasan berpendapat.
    “Nanti bagaimana dengan kritik yang bersifat murni terhadap penegakan hukum. Bagaimana dengan gugatan-gugatan para pakar, para ahli, atau LSM terhadap proses penegakan hukum yang misalnya dipertanyakan. Berisiko kalau Pasal 21 itu tidak digunakan dengan ketat,” ujarnya.
    Pasal 21 UU Tipikor berbunyi, ”
    Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 33 denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
    ”.
    Sebagaimana diberitakan, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyebut, Tian diduga membuat berita-berita berdasarkan pesanan dari Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat para tersangka maupun terdakwa kasus-kasus yang diusut oleh Kejagung.
    “Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara
    a quo
    , baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan,” ujar Qohar di Kantor Kejagung, Selasa (22/4/2025) dini hari.
    Untuk hal itu, Tian diduga menerima uang sebesar Rp 478.500.000 yang masuk kantong pribadi setelah memuat konten-konten negatif terkait Kejagung. Perbuatan Tian itu dilakukan tanpa sepengetahuan jajaran JAK TV.
    “Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB,” kata Qohar.
    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa perbuatan pidana yang disangkakan kepada Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar, murni merupakan tindakan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas jurnalistik maupun institusi media tempatnya bekerja.
    “Perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal, yang tidak terkait dengan media. Itu tegas,” ujar Harli di Kejagung Jakarta, Selasa.
    Harli juga menegaskan bahwa yang menjadi perhatian Kejagung bukan soal pemberitaan, melainkan tindakan permufakatan jahat untuk merintangi proses hukum yang sedang berjalan.
    “Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik,” kata Harli.
    “Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupatatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya lagi.
    Lebih lanjut, Harli memastikan bahwa Kejagung menghormati otoritas Dewan Pers dalam menilai dan menangani persoalan etik atau dugaan pelanggaran dalam karya jurnalistik.
    “Ada rekayasa disitu, dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    DPR Dorong Rencana Listrik Terbaru RI Tidak Terlalu Kaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya mendorong agar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diresmikan oleh pemerintah bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku.

    Hal itu dikatakan lantaran berkaca dari pengaturan yang berlaku sebelumnya yang dinilai terlalu ‘saklek’ sehingga menyebabkan pembangkit listrik yang dibangun dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan listrik di Tanah Air.

    “Kita justru menekankan kepada adaptif RUPTL itu, jangan kaku. Artinya kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demandnya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana daripada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan mengundang suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Meskipun ditekankan bahwa RUPTL yang akan berlaku selama 10 tahun tersebut bersifat adaptif, namun dia juga mengingatkan bahwa dorongan tersebut harus diiringi dengan sifat yang progresif.

    “Kan pengalamannya yang lama-lama itu kan bangun-bangun ternyata tidak terserap. Kasihan kan? Kita istilahnya itu lebih adaptif, tapi progresif,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Hal itu mengingat dokumen itu juga sudah disepakati oleh pihaknya bersama dengan pemerintah dan PT PLN (Persero).

    “Karena kita ingin bagaimanapun juga RUPTL itu mampu menjawab tantangan dan kebutuhan energi nasional sampai 2034. Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara Dirjen Gatrik dengan Dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” terangnya.

    Bocoran RUPTL

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut mayoritas dari proyek ketenagalistrikan baru hingga 2034 mendatang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Hal ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dia menyebut, sebesar 60% dari tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun selama 10 tahun ke depan berasal dari EBT.

    “RUPTL di tahun 2025-2034 60% itu akan dorong membangun energi baru terbarukan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Di lain kesempatan, Bahlil pernah mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber EBT.

    “Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.

    “Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).

    Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.

    “Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

  • QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    QRIS Disenggol AS, Hippindo: Itu Pilihan Konsumen!

    Jakarta Beritasatu.com – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah menanggapi keluhan Amerika Serikat (AS) terkait layanan keuangan Indonesia, yakni gerbang pembayaran nasional (GPN) dan quick response code Indonesian standard (QRIS), yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri AS

    Keluhan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) soal QRIS dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menutup akses pelaku usaha global, termasuk dari AS. Namun, Budihardjo membantah tudingan itu dan menegaskan bahwa sistem pembayaran di Indonesia tetap terbuka untuk berbagai metode internasional.

    “Kita masih pakai Visa dan juga MasterCard, itu di kasir berjejer. Ada yang kartu kredit apa saja, bebas. Kita tidak melarang dan minta harus hanya QRIS. Itu pilihan konsumen, kita enggak bisa larang, saya siapkan. Bisa kredit, debit, semuanya saya siapin, enggak ada diskriminasi,” ungkap Budharjo saat ditemui di Hotel Mulia, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, QRIS justru hadir sebagai opsi tambahan yang mempermudah konsumen dalam bertransaksi, seiring perkembangan teknologi digital.

    “QRIS itu sangat mudah digunakan. Hampir semua orang punya ponsel yang bisa scan kode QR. Bahkan ke depan, pembayaran bisa dilakukan dengan face ID. Teknologi ini sangat mendukung kemajuan sistem keuangan digital,” tambahnya.

    Selain mempermudah konsumen, Budihardjo juga menyoroti manfaat QRIS bagi pelaku usaha. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi tunai.

    “Prinsipnya, QRIS bisa membantu ritel untuk memudahkan dan mengamankan penjualan karena dengan cashless itu mengamankan stock opname. Risiko kehilangan barang akan berkurang. Kalau bayar cash itu kan kadang-kadang bisa tidak benar, tergantung manusianya, tetapi kalau pembayaran digital itu pasti aman,” jelasnya.

    Penggunaan QRIS dan GPN ini menjadi salah satu yang disorot pemerintah AS dalam upaya negosiasi perdagangan antara Indonesia dan AS yang saat ini tengah berjalan. 

  • Komnas HAM Temukan Dokumen Lama yang Tunjukkan Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU – Halaman all

    Komnas HAM Temukan Dokumen Lama yang Tunjukkan Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.

    Hal itu terungkap berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Komnas HAM pada tahun 1997 lalu, saat kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut terungkap.

    Demikian disampaikan Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (23/4/2025).

    “Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya sirkus,” kata Atnike, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Saat ditanya usai rapat, Atnike mengatakan bahwa perlu menelusuri lebih lanjut apakah saat ini TNI AU masih memiliki OCI atau tidak.

    Hal ini mengingat kasus dugaan pelanggaran HAM yang terungkap pada 1997 silam.

    “Badan Hukum Puskopau ya, salah satunya pemilikan atas sirkus. Itu perlu kita lihat, itu kan tahun 1997 dokumen itu,” ujarnya.

    Sebab itu, Atnike mengatakan, pihaknya bakal melakukan penelusuran kembali terhadap temuan-temuan Komnas HAM tahun 1997. 

    “Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997,” pungkasnya.

    Diketahui, para mantan pemain sirkus itu belakangan buka suara soal kekerasan yang mereka dapat selama bekerja di tempat hiburan keluarga itu.

    Salah seorang korban, Fifi, mengaku mendapat perlakuan kejam. Ia sempat diseret hingga dikurung di kandang macan.

    Mendapati perlakuan kejam, ia mengaku sempat kabur.

    “Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi di hadapan Wakil Menteri HAM, Selasa, dilansir Tribun Jabar.

    Bukannya evaluasi, pihak atau oknum Taman Safari kembali memberikan siksaan kepada Fifi, bahkan berkali-kali lipat lebih kejam.

    Setelah kembali, ia diseret, dipasung hingga disetrum di bagian sensitifnya.

    “Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum,” ujar Fifi dengan suara lirih.

    Selain mendapatkan kekerasan, Fifi ternyata juga tak mengetahui identitas aslinya.

    Sejak lahir, Fifi memang dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orang tuanya.

    Ia diambil oleh salah satu bos sirkus saat ia baru lahir.

    Belakangan terungkap bahwa Fifi anak seorang pemain sirkus lainnya bernama Butet.

    Saat beranjak dewasa, Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain lantaran belum memiliki kehidupan yang layak.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • BI: Perlambatan kredit pada Maret belum cerminkan pelemahan mendasar

    BI: Perlambatan kredit pada Maret belum cerminkan pelemahan mendasar

    Dari sisi likuiditas, alat likuid perbankan terhadap DPK kan masih sekitar 26 persen. Artinya, memang ruangnya (ruang penyaluran kredit) masih ada.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung memandang perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada Maret 2025 belum mencerminkan pelemahan yang mendasar pada fungsi intermediasi perbankan.

    Hal itu, menurut Juda, mengingat minat penyaluran kredit (lending standard) perbankan masih cukup tinggi. Adapun pada Maret 2025, BI mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,16 persen year on year (yoy), lebih rendah dari 10,30 persen (yoy) pada bulan Februari 2025.

    “Kalau kita lihat dari sisi perbankannya, minat perbankannya itu masih cukup tinggi. Indeks lending standar yaitu persyaratan-persyaratan kredit seperti agunan, bunga, dan persyaratan-persyaratan yang lain itu belum ada tanda-tanda pengetatan,” kata Juda dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025, di Jakarta, Rabu.

    Selain dari sisi minat penyaluran kredit, Juda mengatakan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih memadai yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Maret 2025 sebesar 26,22 persen.

    “Dari sisi likuiditas, alat likuid perbankan terhadap DPK kan masih sekitar 26 persen. Artinya, memang ruangnya (ruang penyaluran kredit) masih ada,” kata dia lagi.

    Juda menyebutkan, memang ada beberapa bank yang penghimpunan pendanaan dari dalam negerinya sudah mengalami pengurangan sehingga bank mengambil pendanaan dari luar negeri.

    “Ada bank-bank tertentu yang loan to deposit (LDR)-nya sudah tinggi, AL/DPK-nya relatif rendah, tetapi demand terhadap kreditnya tinggi kepada bank itu, dia (bank) bisa ambil dana dari luar, dari dana non-DPK,” ujar dia.

    Dari sisi penawaran, BI masih melihat pertumbuhan kredit yang cukup tinggi di beberapa sektor utama seperti sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, serta sektor pengangkutan dan jasa sosial. Namun, ujar Juda, juga perlu dicermati pertumbuhan kredit di sektor perdagangan dan konstruksi dengan pertumbuhan yang rendah.

    “Pertumbuhan kredit ini akan terus kita lihat ke depan, terutama tentu saja dari sisi demand. Pertumbuhan ekonomi ke depan kita terus cermati dan juga berbagai langkah yang akan kita lakukan termasuk beberapa penguatan kebijakan makroprudensial KLM dan pelonggaran atau penguatan untuk pendanaan dari dana-dana non-DPK,” kata Juda.

    BI memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13 persen pada 2025.

    Ke depan, menurut BI, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi prospek permintaan kredit dan preferensi penempatan aset likuid perbankan.

    Sehubungan dengan itu, BI akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    BI juga memperkuat implementasi ketentuan Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.

    Terakhir, BI akan terus mempererat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa Itu Bombardiro Crocodillo, Tralalero Tralala yang Viral di Tiktok

    Apa Itu Bombardiro Crocodillo, Tralalero Tralala yang Viral di Tiktok

    Jakarta –

    Linimasa media sosial seperti TikTok dan Instagram baru-baru ini ramai dengan istilah-istilah aneh yang mungkin tidak diketahui maksudnya oleh banyak orang. Sebut saja Bombardiro Crocodillo, Ballerina Cappucina, Tralalero Tralala, sampai Tung Tung Tung Sahur.

    Setelah ditelusuri, istilah tersebut adalah penamaan dari tren meme anyar yakni Italian Brainrot. Bombardiro Crocodillo misalnya, merupakan salah satu hewan Brainrot AI asal Italia. Brainrot AI merupakan istilah yang dipakai untuk konten AI yang sengaja diciptakan agar tampak tidak masuk akal secara logika.

    Apa Itu Brainrot Italia?

    Dikutip detikINET dari Know Your Meme, Italian Brainrot, juga dikenal sebagai AI Italian Animals, merujuk pada serangkaian video, seni, dan meme AI bergaya brainrot yang menggabungkan hewan dengan objek seperti pesawat, kelapa, atau memberi mereka fitur antropomorfik, terutama kaki dan telapak kaki.

    Video-video tersebut biasanya dinarasikan oleh suara AI text to speech pria Italia yang mengucapkan nama-nama karakter dengan pernyataan absurd tentang agama atau topik acak.

    Meme tersebut dimulai awal Januari 2025 di TikTok dengan Tralalero Tralala, seekor hiu yang memakai sepatu Nike. Tren tersebut kemudian viral dengan karakter seperti Bombardiro Crocodilo, pesawat pembom militer dengan wajah buaya, Lirili Larila, seekor gajah kaktus berjalan di padang pasir dengan sirip, dan banyak karakter absurd lainnya.

    Selanjutnya, sosok lain seperti Brr Brr Patapim mendapatkan popularitas. Versi tren dari negara lain yang menggunakan bahasa lain juga muncul, seperti spin-off Indonesia yang disebut Tung Tung Tung Sahur, Hotspot Bro, dan Boneca Ambalabu.

    Apa Itu Meme Bombardiro Crocodilo?

    Bombardiro Crocodilo, terkadang ditulis sebagai Bombardino Crocodilo, adalah serangkaian meme bergaya brainrot yang menggambarkan buaya sebagai pesawat pengebom militer.

    Konten absurd yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan itu biasanya disertai dengan suara text to speech pria Italia yang menyampaikan baris-baris berirama.

    Tren ini dimulai pada pertengahan Februari 2025 di TikTok ketika pengguna akun @armenjiharhanyan mengunggah video viral pertama yang menampilkan karakter tersebut.

    Bagaimana meme Bombardiro Crocodilo jadi populer?

    Meme Bombardiro Crocolido mulai benar-benar populer pada awal Maret 2025, menginspirasi banyak kreator membuat gambar dan video buatan AI mereka sendiri yang menampilkan buaya dan karakter Italia lainnya yang suka mengoceh.

    Misalnya, pada tanggal 7 Maret 2025, pengguna TikTok @reisonbs mengunggah video buatan AI yang menampilkan Bombombini Gusini yang menyebut karakter tersebut sebagai saudara laki-laki Bombardiro.

    Pengetahuan karakter tersebut juga berkembang karena netizen membuat lebih banyak video AI dengan menambahkan Bombardiro Crocolido dalam skenario kehidupan nyata. Misalnya video @walktoai yang diunggah pada tanggal 7 Maret yang memperlihatkan karakter tersebut melakukan operasi militer di dalam toko IKEA.

    (fyk/fay)

  • Ada Kerja Sama dengan Perusahaan Lain, Tunggu Saja

    Ada Kerja Sama dengan Perusahaan Lain, Tunggu Saja

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kabar konsorsium Korea Selatan yang dipimpin LG hengkang dari proyek pembangunan rantai pasokan baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik dan menjanjikan untuk investor.

    Hal itu Ia sampaikan usai pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Ya, pasti ada kerja sama dengan perusahaan lain, tunggu saja,” kata Presiden Prabowo pada Selasa, 22 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Prospek Ekonomi Nasional

    Prabowo Subianto menekankan keyakinannya terhadap prospek ekonomi nasional terkait hal tersebut.

    “Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” lanjut Prabowo.

    Sebelumnya, konsorsium asal Korea Selatan yang dipimpin LG memutuskan menarik proyek sekitar 11 triliun won atau senilai Rp130,7 triliun berdasarkan sumber dari Yonhap pada Jumat, 18 April 2025.

    Proyek Titan tersebut membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

    Produsen Nikel Terbesar di Dunia

    Konsorsium ini di antaranya LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp serta mitra lainnya.

    Mereka sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, serta beberapa perusahaan milik negara guna membangun rantai nilai menyeluruh untuk baterai EV.

    Inisiatif ini berupaya mencakup semua proses, dari pengadaan bahan baku sampai produksi prekursor, bahan katode, serta pembuatan sel baterai.

    Proyek itu sebelumnya diharapkan bisa menggapai ambisi Indonesia menjadi hub dari baterai kendaraan listrik.

    Sebagai informasi, Indonesia sendiri merupakan produsen nikel terbesar di dunia, yaitu bahan utama dalam baterai EV.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Kerja Sama dengan Perusahaan Lain, Tunggu Saja

    Prabowo Belum Punya Strategi Hadapi Tarif Trump? Tunggu Menko Airlangga Menghadap

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku belum bisa menyampaikan strategi atau keputusan terkait kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

    Alasannya, Prabowo masih menunggu laporan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang sedang berada di Washington D.C. untuk memimpin negosiasi perdagangan dengan pemerintah AS.

    “Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang. Saya nunggu laporan beliau,” ujar Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

    Misi Airlangga di AS

    Sejak pekan lalu, Menko Airlangga berada di Washington D.C. untuk memimpin tim negosiasi Pemerintah Indonesia terkait tarif resiprokal yang dikenakan AS.

    Delegasi RI yang dipimpin Airlangga melakukan pembahasan intensif dengan pihak AS selama 60 hari ke depan, terhitung sejak Minggu, 20 April 2025.

    Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa tokoh penting, seperti:

    Mari Elka Pangestu (Anggota Dewan Ekonomi Nasional) Thomas Djiwandono (Wakil Menteri Keuangan)

    Sementara itu, delegasi AS dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer.

    Apa Saja yang Dibahas?

    Beberapa isu penting dalam negosiasi tarif ini mencakup:

    Perizinan impor Perdagangan digital CDET (Customs Duties on Electronic Transmissions) Pemeriksaan sebelum pengiriman (pre-shipment inspection) Kewajiban surveyor Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk industri Implementasi tarif resiprokal Akses pasar antara kedua negara

    Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang saat ini sedang menjalin negosiasi tarif dengan AS. Negara lain yang juga ikut dalam proses ini adalah Vietnam, Jepang, dan Italia.

    Tawaran RI untuk AS

    Selain bertemu dengan pimpinan USTR, Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.

    Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan sejumlah tawaran dari Indonesia, termasuk komitmen pembelian produk energi dan pertanian asal AS.

    “Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, kacang kedelai, susu kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ujar Airlangga dalam jumpa pers di Washington D.C., Jumat, 18 April 2025.

    Ia juga menegaskan bahwa Indonesia siap membeli LPG, gasoline, dan minyak mentah dari AS sebagai bagian dari penyeimbangan hubungan dagang kedua negara. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Kediri MoU dengan Pemprov DKI Jakarta kirim komoditas beras

    Pemkab Kediri MoU dengan Pemprov DKI Jakarta kirim komoditas beras

    Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendistribusian komoditas hasil pertanian, terutama beras.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan daerahnya setiap tahun selalu surplus beras. Untuk bulan Maret 2025 tercatat surplus sekitar 79 ribu ton.

    “Tentunya (dengan kerja sama ini) di saat musim panen harga beras tidak stabil, harapan kami (hasil panen) teman-teman petani tetap bisa diserap,” katanya di Kediri, Rabu.

    Pemkab Kediri bekerja sama lewat perusahaan daerah yakni PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan BUMD Canda Birawa dan kelompok tani Kabupaten Kediri.

    MoU dilakukan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, yang dilakukan bersamaan dengan acara panen bersama contract farming 2025 sekaligus tanam padi serentak.

    Untuk tahapan pertama setelah MoU tersebut dilakukan pengiriman beras PK1 sebanyak 40 ton yang dihargai Rp10.800 per kilogram. Setiap bulannya PT Food Station Tjipinang Jaya membutuhkan beras 82.000 ton, sehingga dengan surplusnya produksi padi di Kabupaten Kediri peluang besar untuk mengirim hingga ke luar kota.

    Ia menambahkan, dengan adanya kepastian harga dan kebutuhan beras yang harus dipenuhi PT Food Station Tjipinang setiap bulannya, diharapkan dapat lebih memacu semangat petani padi di Kabupaten Kediri.

    “Sekarang tuntutannya kami kembalikan ke petani untuk bisa meningkatkan produksi panennya supaya kesejahteraan mereka bisa meningkat,” kata dia.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso mengatakan pada tahun 2025 ini melalui program contract farming pihaknya melakukan kerja sama di Kabupaten Kediri untuk komoditas padi seluas 500 hektare.

    “Ini seluruh panennya kami beli, terkait dengan harga kami pasti memberikan harga terbaik,” kata dia.

    Ia menambahkan, kerja sama untuk komoditas padi tersebut merupakan titik awal dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke komoditas lain seperti cabai maupun buah nanas.

    “Kerja sama ini harus berkelanjutan, kalau tahun ini (untuk padi) 500 hektar tahun depan harus naik,” ujar dia.

    Dalam memenuhi kebutuhan beras tersebut, PT Food Station Tjipinang meminta mitra yang melakukan pembelian gabah kering dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram atau sama dengan harga yang dibeli oleh Bulog.

    Sementara itu, Ketua Gapoktan Maju Satu Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Sutrimo mengatakan petani senang dengan program ini.

    Ia menyebut salah satu persoalan petani selama ini yakni anjloknya harga saat musim panen, sehingga program ini menjadi semangat baru bagi petani untuk mendapatkan kepastian harga dan pengiriman barang.

    “Dengan kerja sama ini, petani sangat senang sekali. Kami sangat berterima kasih,” kata dia.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Deposito Emas Pegadaian Tembus 1 Ton. Dirut Pegadaian: Sekarang Saatnya Gerakin Emasmu

    Deposito Emas Pegadaian Tembus 1 Ton. Dirut Pegadaian: Sekarang Saatnya Gerakin Emasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Fenomena berburu emas belakangan menjadi tren yang berdampak pada permintaan emas yang melonjak di pasaran. Salah satu produk unggulan Bank Emas Pegadaian yakni Deposito Emas buktinya, kini berhasil tembus 1 Ton sejak diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 26 Februari lalu.

    Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menjelaskan, bahwa fenomena ini menjadi bukti nyata, ditengah geopolitik dan perang dagang antara AS dan China, kilau emas semakin terpancar sebagai instrumen investasi safe haven. 

    “Pegadaian sebagai perusahaan yang sudah berpengalaman dalam bisnis emas, siap untuk Meng-EMAS-kan Indonesia melalui produk dan layanan yang dimiliki oleh Pegadaian sebagai Bank Emas. Bahkan transaksi Deposito Emas Pegadaian sekarang sudah di posisi 1 Ton. Jadi setelah nabung emas, langsung dijadikan deposito emas, karena sekarang saatnya gerakin emas-mu,” ujar Damar.

    dok. Pegadaian

    Damar pun menambahkan, di era seperti sekarang investasi emas tidak melulu harus dimiliki dalam bentuk fisik melainkan juga bisa dimiliki dalam bentuk digital. Dengan adanya Tabungan Emas Pegadaian, berinvestasi emas kian mudah, cepat dan tentunya aman. 

    “Selama bulan April 2025 ini transaksi Tabungan Emas Pegadaian mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat. Rata-rata transaksi 380 miliar kini menjadi 1,5 triliun. Kami juga optimis hingga akhir April transaksi ini akan meningkat hingga 10 kali lipat,” ungkap Damar.

    Tidak ada kata terlambat untuk menabung emas di Pegadaian. Masyarakat juga tidak perlu ragu dalam bertransaksi secara digital di Pegadaian karena emas yang dibeli oleh masyarakat stoknya sudah ada di Pegadaian, “Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena Pegadaian menerapkan sistem 1:1 untuk layanan transaksi emas, dimana ketika ada permintaan transaksi Cicil Emas maupun Tabungan Emas oleh nasabah, maka Pegadaian telah menyiapkan persediaan emas secara fisik sejumlah gram yang ditransaksikan,” tambah Damar.

    Emas disebut investasi safe haven karena sifatnya yang relatif stabil dalam segala kondisi meski saat kondisi pasar bergejolak. Selain likuiditas yang tinggi, emas juga tahan terhadap inflasi untuk menjaga nilai aset, sehingga emas dipercaya menjadi instrumen investasi paling aman saat ini, apalagi harga emas diprediksi akan terus menanjak naik. 

    Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu memberikan beragam solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan sejak dini, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam upaya menuju Indonesia Emas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News