Blog

  • Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Simak! Ini Syarat Penetapan Status Bencana Nasional yang Digaungkan untuk Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Belakangan ini status penerapan Bencana Nasional digaungkan oleh publik usai Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dilanda banjir bandang hingga longsor. 

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (29/11/2025), total korban jiwa mencapai 303 orang dari tiga provinsi tersebut. Publik hingga koalisi masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan bagi warga cepat dilakukan. 

    Pasalnya sampai saat ini status masih di tingkat tanggap darurat. Lantas, bagaimana penetapan status bencana nasional?

    Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penerapan status keadaan darurat dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

    Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

    Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman BNPB mengenai penetapan status keadaan darurat bencana, status ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal ini gubernur yang terdampak karena tidak lagi mampu menangani bencana.

    Pemprov tidak bisa mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan melaksanakan penanganan bencana mulai dari evakuasi serta pemenuhan kebutuhan pokok.

    Pengajuan status bencana nasional dari Pemprov harus berdasarkan kajian bersama BNPB dan kementerian atau lembaga terkait. Jika dinyatakan benar adanya, maka hasil laporan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

    Setelah itu, Kepala BNPB mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan status bencana nasional. Sedangkan jika tidak perlu, maka BNPB menyampaikan kepada gubernur yang terdampak untuk tidak menetapkan dan melaksanakan status bencana nasional.

    Sekadar informasi, per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang semenjak peristiwa pada tiga hari lalu di Sumatra Utara. 

    Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Gunung Ile Werung di NTT Naik Status ke Level Waspada

    Gunung Ile Werung di NTT Naik Status ke Level Waspada

    Meski peningkatan terjadi pada sisi kegempaan, aktivitas visual seperti hembusan asap kawah maupun bualan bawah laut di sekitar Gunung Hobal dan Gunung Wetitar, masih belum teramati secara signifikan sepanjang November 2025. Namun, Badan Geologi menegaskan potensi ancaman tetap harus diwaspadai.

    “Potensi bahaya letusan Gunung Ile Werung berupa letusan eksplosif dengan ancaman awan panas, lontaran batu pijar, gas beracun, hingga aliran lava. Kawasan bawah laut sekitar Gunung Hobal dan Gunung Wetitar juga perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami lontaran material bawah laut dan peningkatan muka air laut,” tambah Lana.

    Selain itu, aktivitas tektonik regional yang cukup tinggi pada akhir November juga dapat memberi pengaruh terhadap dinamika vulkanik gunung.

    Rekomendasi: Radius 2 Km Harus Steril

    PVMBG menetapkan zona bahaya yang harus dikosongkan oleh masyarakat maupun pendaki.

    “Masyarakat dan pengunjung direkomendasikan untuk tidak mendekati area kawah dalam radius 2 kilometer serta mewaspadai area lokasi bualan di sekitar gunung,” kata Lana.

    Evaluasi terhadap aktivitas gunung akan dilakukan secara berkala dan status Waspada akan tetap berlaku hingga ada pembaruan resmi dari Badan Geologi.

  • Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

    Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

    “Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

    Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

    Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

    Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

    “Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

    Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera Nasional 30 November 2025

    AHY Ungkap Tantangan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk mengirim bantuan logistik ke lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    AHY menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, seperti keterbatasan BBM hingga banyak jaringan listrik yang rusak.

    Di lapangan, tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Keterbatasan BBM untuk logistik dan genset, kerusakan jaringan listrik bertegangan tinggi, hingga keterbatasan daya angkut helikopter membuat distribusi bantuan memerlukan waktu
    ,” ujar AHY dalam akun
    Instagram
    -nya, Minggu (30/11/2025).
    Namun, AHY memastikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
    Dengan begitu, bantuan, perbaikan infrastruktur vital, serta pemulihan layanan dasar dapat segera menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
    Lalu, dari sisi infrastruktur, AHY terus mendorong Kementerian PU untuk segera mengerahkan alat berat guna membuka akses jalan yang terputus.
    “Saya juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan operasional bandara, helikopter, dan armada udara, dengan dukungan TNI-Polri, guna dropping logistik dan bantuan medis,” ujar AHY.

    Di sisi lain, saya juga telah berkomunikasi langsung dengan PLN terkait pemulihan listrik serta dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM bagi logistik, genset, dan operasional di lapangan
    ,” imbuh dia.
    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 303 warga meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang akibar bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan, sehingga jumlah korban dan pengungsi diperkirakan bertambah seiring pendataan lanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi damai Pager Tani di Semarang

    Aksi damai Pager Tani di Semarang

    Senin, 17 November 2025 20:14 WIB

    Sejumlah perwakilan petani, mahasiswa, masyarakat sipil, dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Rakyat Tani (Pager Tani) Jateng membawa atribut saat aksi damai Jateng Lumbung Kriminalisasi di depan Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/11/2025). Dalam aksi di depan Mapolda Jateng dan Kompleks Kantor Gubernur Jateng itu mereka menyerukan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian kriminalisasi terhadap enam petani dan tiga pejuang lingkungan hidup yang diduga dikriminalisasi saat memperjuangkan lahan pertanian mereka dari konflik agraria terhadap sejumah perusahaan di Jepara, Pati, dan Kendal, serta mendorong kepolisian untuk menggunakan UU Anti-SLAPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena para petani dan aktivis berjuang agar wilayah Jateng terhindar dari segala bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana alam. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.

    Sejumlah perwakilan petani, mahasiswa, masyarakat sipil, dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Rakyat Tani (Pager Tani) Jateng membawa atribut saat aksi damai Jateng Lumbung Kriminalisasi di depan Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/11/2025). Dalam aksi di depan Mapolda Jateng dan Kompleks Kantor Gubernur Jateng itu mereka menyerukan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian kriminalisasi terhadap enam petani dan tiga pejuang lingkungan hidup yang diduga dikriminalisasi saat memperjuangkan lahan pertanian mereka dari konflik agraria terhadap sejumah perusahaan di Jepara, Pati, dan Kendal, serta mendorong kepolisian untuk menggunakan UU Anti-SLAPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena para petani dan aktivis berjuang agar wilayah Jateng terhindar dari segala bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan bencana alam. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US,8 Miliar pada Oktober 2025

    Konsensus Ekonom Ramal Surplus Dagang RI Turun ke US$3,8 Miliar pada Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2025 atau 66 bulan secara beruntun. Kendati demikian, surplus diproyeksikan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama Oktober 2025 pada Senin (1/12/2025) esok.

    Berdasarkan konsensus proyeksi 18 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada Oktober 2025 diproyeksikan sebesar US$3,80 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau September 2025 senilai US$4,34 miliar.

    Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom Barclays Bank PLC Brian Tan dengan nominal US$4,75 miliar. Sebaliknya, estimasi terendah diberikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual dengan angka US$2 miliar.

    David menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh ekspor yang hanya naik 0,05% secara tahunan (year on year/YoY) dan 2,78% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor naik lebih tinggi sebesar 2,23% YoY dan 8,87% MoM.

    “Trade balance [neraca dagang] turun di Oktober karena ekspor tumbuh lebih lambat. Ini juga terindikasi dari data impor negara-negara lain, terutama ekspor ke China, Jepang, dan India,” jelas David kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

    Dari sisi harga, David mencatat bahwa komoditas ekspor cenderung stagnan kecuali tembaga dan timah yang naik.

    Sementara itu, impor naik terutama dari Singapura. Menurut David, kenaikan itu diimbangi oleh harga komoditas impor yang sebagian besar juga turun.

    “Terutama minyak, batu bara dan komoditas pertanian seperti coklat,” tutupnya.

  • Konstruksi Tol Semarang-Demak Seksi 1 Tembus 58%, Ditargetkan Beroperasi 2027

    Konstruksi Tol Semarang-Demak Seksi 1 Tembus 58%, Ditargetkan Beroperasi 2027

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan progres pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung). Progres konstruksi tol sepanjang 10,64 km telah mencapai 58,31%.

    Tol Semarang-Demak Seksi 1 sepanjang 10,64 km dirancang terintegrasi dengan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) dan sistem polder, sehingga selain memperkuat konektivitas wilayah, juga menjadi solusi penanganan banjir rob yang kerap melanda kawasan tersebut.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi Kaligawe-Sayung terus dipercepat untuk mendukung pengendalian banjir rob di kawasan Kaligawe dan sekitarnya.

    Berbagai upaya pengendalian banjir rob Kaligawe-Terboyo-Sayung telah dilakukan Kementerian PU secara paralel dengan penyelesaian konstruksi tol, antara lain melalui pembangunan kolam retensi, termasuk rumah pompa, serta sodetan Sayung.

    “Pengendalian rob Kaligawe terus kita kerjakan, memang sekarang masih belum selesai, dan ini saya lihat langsung progresnya,”kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2025).

    Berdasarkan data per 24 November 2025, progres konstruksi secara keseluruhan mencapai 58,31% yang dibagi dalam tiga paket pekerjaan. Paket 1A mencatat progres realisasi 81,18%, Paket 1B telah mencapai 55,39%, dan Paket 1C mencapai 45,82%.

    Seluruh paket menunjukkan percepatan pada pekerjaan struktur, tanggul laut, dan fasilitas utama untuk mendukung fungsi polder. Infrastruktur pendukung berupa tanggul laut yang terintegrasi dengan jalur tol telah tersambung seluruhnya.

    Selain tol terintegrasi tanggul laut, Kementerian PU juga melakukan penanganan banjir rob melalui penyiapan mobile pump pada sejumlah titik rawan genangan di Kaligawe dan Sayung.

    Kementerian PU juga membangun sistem pengendali banjir Tenggang-Sringin Tahap 1 yang terdiri dari pembangunan enam rumah pompa berkapasitas total 81 m³/detik dan tanggul sungai sepanjang 10,53 km, yang akan menjadi penguat utama sistem polder Tanggul Laut Semarang-Demak.

    Dody mengatakan, infrastruktur ini akan mereduksi banjir pada area seluas 4.429 hektare, melindungi 254.546 jiwa di Kecamatan Pedurungan, Gayamsari, dan Genuk.

    Dengan progres berjalan sesuai rencana percepatan, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 ditargetkan beroperasi pada April 2027. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi permanen terhadap genangan rob sekaligus meningkatkan kelancaran arus logistik di jalur Pantura.

    “Kita ingin pastikan progres di lapangan berjalan baik. Tol ini bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi tameng utama kita terhadap rob di Semarang,” ujar Dody.

    (shc/kil)

  • Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Pelaku Pasar Modal Ramaikan Capital Run 2025

    Jakarta

    Para pelaku pasar modal mengikuti acara Capital Market Run 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025). Salah satu yang ikut berpartisipasi ada Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.

    Acara ini diselenggarakan oleh ekosistem pasar modal Indonesia yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

    Diikuti sekitar 3.500 peserta, Capital Market Run 2025 diselenggarakan dengan start dan finish di Plaza Timur GBK. Kompetisi lari berskala nasional ini menyediakan dua kategori antara lain 10K dan 5K dengan ruti mengelilingi sebagian kawasan Jakarta.

    “Saya yang sedang berpuasa ikut yang 10K. Alhamdulillah bisa finish dengan baik, sehat dan selamat,” kata Misbakhun, dalam keterangannya, ditulis Minggu (30/11/2025).

    “Menurut catatan Garmin masih bisa lari 10K dengan average pace 5:18/km. Average heart rate 148 bpm dan maksimum heart rate 158 bpm,” sambungnya.

    Selain Misbakhun, hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama BEI Iman Rachman, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang.

    Melalui pelaksanaan acara Capital Market Run 2025 ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

    Selain kompetisi lari, Capital Market Run 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik di area race village, mulai dari games interaktif, booth edukasi pasar modal, hingga beragam tenant yang dapat dinikmati oleh peserta. Kemeriahan acara juga akan semakin lengkap dengan penampilan spesial dari guest star Kahitna.

    (shc/kil)

  • Anak Ditelantarkan di Gresik Akhirnya Pulang ke Ibu Kandung

    Anak Ditelantarkan di Gresik Akhirnya Pulang ke Ibu Kandung

    Gresik (beritajatim.com) – Polemik penelantaran anak berinisial R (7) di Gresik akhirnya menemui titik damai. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik memfasilitasi mediasi antara keluarga dari Tasikmalaya dan warga Kecamatan Cerme yang selama dua tahun terakhir merawat R. Upaya ini memastikan R kini kembali diasuh oleh ibu kandungnya di Tasikmalaya.

    Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hendri Hadiwoso menyatakan bahwa kedua pihak telah dipertemukan dan menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan.

    “Sudah ada kesepakatan berdamai. Saat ini anak tersebut sudah dibawa oleh ibu kandungnya ke Tasikmalaya,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Awal Mula Kasus

    Kasus ini bermula dari perceraian kedua orang tua R pada tahun 2023. Sang ayah, MI (33), mendapatkan hak asuh sementara, sedangkan ibu kandungnya, AM (27), tetap tinggal di Kecamatan Karangnunggal, Tasikmalaya.

    “Anak R diasuh oleh ayahnya. Lalu pergi merantau ke Gresik,” imbuh Hendri.

    Selama berada di Gresik, MI menjalin hubungan dengan seorang perempuan dari Kecamatan Cerme dan berencana menikah. Ia meminjam uang sebesar Rp25 juta kepada perempuan tersebut dengan dalih memperbaiki mobil rusak di Tasikmalaya. Dalam masa itu, MI juga menitipkan R untuk diasuh sementara.

    Namun, MI tidak pernah kembali. Selama dua tahun, perempuan tersebut tetap merawat dan menyekolahkan R meski tanpa kepastian dari ayah anak itu.

    “Alasan pinjam untuk memperbaiki mobilnya yang rusak di Tasikmalaya. Rencananya mau dibawa ke Gresik,” ungkap Hendri.

    Terbongkar saat Pendataan Penduduk

    Kasus ini terungkap setelah petugas sensus melakukan pendataan penduduk dan menemukan kejanggalan terkait identitas dan status pengasuhan R.

    “Kasus ini terungkap setelah petugas sensus melakukan pendataan penduduk,” urai Hendri.

    Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa MI telah menikah dengan perempuan lain di Tasikmalaya. Dinas Sosial Gresik kemudian berkoordinasi dengan Dinsos Tasikmalaya untuk mencari keberadaan ibu kandung R.

    “Setelah ditelusuri dan dimediasi bersama pihak Dinsos telah disepakati anak tersebut dirawat oleh ibu kandungnya,” tutup Hendri. [dny/but]

     

     

     

  • Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta. Tema acara tahun ini adalah Kadin Gotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri kreatif. Menurut dia, sektor ini memiliki potensi besar dalam penciptaan nilai tambah dan peluang kerja.

    Dia menilai industri kreatif telah menunjukkan bukti kuat lewat karya lokal yang mampu menarik jutaan penonton di dalam negeri.

    “Teman-teman Jumbo meraih lebih dari 10 juta penonton. Bagi saya sangat mengagetkan, karena biasanya kita [hanya] bicara mengenai kartun luar negeri seperti Disney, Nickledeon,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menambahkan, film Agak Laen yang mencapai 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan memperlihatkan besarnya kekuatan pasar dan peluang perkembangan industri kreatif nasional. Anindya juga menekankan pentingnya penguatan intellectual property (IP) sebagai salah satu fondasi pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

    Dia berharap upaya pemerintah dalam diplomasi regional di forum internasional seperti Association of Southeast Asian Nations (Asean), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), dan Group of Twenty (G20) dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempromosikan karya kreatif Indonesia.

    “Ini bisa sama-sama kita sosialisasikan,” katanya.

    Anindya menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan terus mendukung kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pihaknya percaya keberhasilan pemerintah akan berdampak pada keberhasilan dunia usaha dan perekonomian. Dia menyebutkan Kadin telah berkontribusi dalam sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Selain itu, Kadin juga aktif memfasilitasi tenaga kerja migran. 

    “Kami juga ribuan bahkan puluhan ribu hasilnya kita sudah membuat, mengorganisir untuk bisa mengirim keluar negeri tapi bukan saja tenaga kerja domestik,” tambahnya.

    Menutup paparannya, Anindya mengatakan Rapimnas 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong Indonesia naik kelas.

    “Marilah sama-sama kita dukung industri kreatif, dan saya yakin kalau bersama, kita bisa. Dan terakhir, kita nih fokus kepada Indonesia Inc, incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha untuk supaya naik kelas,” tutupnya.

    Dalam Rapimnas 2025, Kadin juga menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu antara Kadin Indonesia dengan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) serta dengan Asosiasi Komik Seluruh Indonesia (AKSI).

    Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam pengembangan konten dan kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) nasional.