Xcloud.id

Blog

  • Cara Bayar Pajak Motor di Indomaret, Nggak Pakai Ribet

    Cara Bayar Pajak Motor di Indomaret, Nggak Pakai Ribet

    Jakarta –

    Kini, membayar pajak dapat dilakukan dengan mudah. Wajib pajak tak harus datang ke kantor Samsat.

    Salah satu cara praktis membayar pajak adalah lewat minimarket seperti Indomaret. Untuk kamu yang ingin mencoba bayar pajak lewat kasir Indomaret, ketahui caranya berikut ini.

    Cara Bayar Pajak Motor di Indomaret dengan Dokumen Persyaratan

    Menurut laman Samsat Kulonprogo, sebelum membayar pajak, kamu perlu menyiapkan dokumen berupa KTP, STNK asli pemilik motor, dan nomor HP yang aktif. Adapun ketentuan yang harus diketahui sebelum membayar pajak di Indomaret yaitu:

    Pajak kendaraan yang dibayar adalah pajak tahunan. Untuk pajak lima tahunan, maka wajib pajak tetap harus datang ke kantor Samsat untuk pemeriksaan fisik kendaraan.Kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya. Apabila memiliki tunggakan, maka wajib pajak perlu menyelesaikan pembayaran di SamsatPembayaran melalui Indomaret hanya berlaku untuk kendaraan yang terdaftar dalam sistem e-Samsat.

    Berikut langkah-langkah membayar pajak motor di Indomaret:

    Datang ke kasir Indomaret dan sampaikan bahwa ingin membayar pajak motorNantinya kasir akan meminta informasi mengenai nomor polisi, nomor mesin motor, dan nomor hp.Kasir akan memberitahu nominal pajak yang harus dibayar.Bayar pajak motor beserta biaya adminnya di kasirSetelah selesai, kamu akan menerima struk pembayaran dan SMS link berisi Electronic Registration dan Identification (ERI) dan PolriJika link pada SMS diterima, akan muncul gambar tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran elektronik (e-TBPKP) dilengkapi QR CodeJika sudah, simpan bukti pembayaran untuk pengesahan di STNK Motor.e-TBPKP ini adalah tanda bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bukti Pengesahan STNK yang valid dan sah. Untuk mencetak lembaran pajak yang tergabung dengan STNK, Anda tetap diminta untuk datang ke kantor Samsat pada hari dan jam operasional.Cara Bayar Pajak di Indomaret dengan Aplikasi SIGNAL

    Mengutip laman Samsat Digital, aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) sudah bekerja sama dengan perbankan hingga modern channel seperti gerai Indomaret. Dengan melakukan aplikasi terlebih dahulu, wajib pajak hanya perlu memberikan kode booking untuk membayarkan pajak motor.

    Menurut laman TikTok Indomaret, berikut cara membayar pajak di Indomaret dengan aplikasi Signal:

    Download aplikasi Signal di App Store atau Play StoreRegistrasi dan isi data kendaraanProses pembayaran, kamu akan mendapatkan kode bookingKunjungi Indomaret, berikan kode bookingBayar pajak kendaraan dan bukti bayar akan diberikanPajak kendaraan telah terbayarAplikasi Signal secara otomatis akan menerbitkan dokumen digital.

    Dengan layanan ini, wajib pajak diharapkan bisa lebih mudah melaksanakan kewajibannya. Hasilnya, motor wajib pajak tidak menemui masalah terkait syarat legal untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

    (elk/row)

  • Serangan Susulan Muncul Usai Ledakan di Pelabuhan Terbesar

    Serangan Susulan Muncul Usai Ledakan di Pelabuhan Terbesar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan siber besar-besaran menyerbu infrastruktur Iran setelah ledakan besar yang terjadi di pelabuhan kontainer negara nuklir tersebut.

    Kepala Perusahaan Infrastruktur Komunikasi Iran Behzad Akbari berhasil menghalau serangan besar-besaran tersebut.

    “Salah satu serangan siber yang paling luas dan kompleks atas infrastruktur negara berhasil diidentifikasi dan upaya pencegahan diambil,” kata Akbari pada Senin (28/4/2025) seperti dikutip oleh Reuters.

    Ledakan besar di pelabuhan Bandar Abbas dan serangan siber terjadi di tengah perundingan nuklir antara pemerintah Iran dan pemerintah Amerika Serikat di Oman.

    Pemicu ledakan di pelabuhan terbesar Iran tersebut diduga adalah bahan kimia. Namun, sampai saat ini penyebab jelas ledakan belum diketahui. Kementerian Pertahanan Iran membantah laporan media internasional yang menyatakan ledakan disebabkan oleh bahan bakar padat rudal yang salah dikelola.

    Iran sebelumnya kerap menuduh Israel sebagai pelaku rangkaian serangan siber atas Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin pada Minggu menyatakan infrastruktur nuklir milik Iran harus dibongkar habis, bukan hanya menyetop pengembangan senjata nuklir.

    Pada 2021, Iran juga pernah dihantam serangan siber besar di stasiun pengisian BBM. Saat itu, Iran menuduh Israel adalah dalangnya. Serangan serupa berulang pada 2023 dengan skala yang lebih besar dan mengganggu operasi di 70 persen stasiun BBM di negara tersebut.

    Kelompok hacker yang menyebut dirinya “Predatory Sparrow” mengklaim serangan tersebut adalah balasan atas “agresi Republik Islam Iran dan kaki tangannya.”

    (dem/dem)

  • Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bobby Nasution Enggan Tanggapi Tuntutan Forum Purnawirawan untuk Copot Wapres Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution enggan menanggapi salah satu poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

    Sebagaimana diketahui, Bobby merupakan ipar dari Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bobby merupakan menantu Jokowi, yang menikahi anak keduanya, Kahiyang. 

    Bobby menyatakan dirinya tidak perlu menanggapi lagi ihwal wacana pemakzulan iparnya itu dari kursi Wapres. Menurutnya, sudah banyak tanggapan yang disampaikan berbagai pihak. 

    “Sudah ditanggapi ya, saya rasa saya tidak usah nanggepi lagi,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan acara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    Adapun pada hari yang sama, pimpinan MPR Eddy Soeparno merespons soal tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu. Dia menyatakan MPR bakal berpegang teguh pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden periode 2024-2029.

    “Kita berpegang pada konstitusi saja, hasil Pemilu sudah disahkan oleh KPU, kita sudah sepakat semua dan sudah dilantik Presiden dan Wapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto membenarkan satu dari delapan poin dalam tuntutan Forum Purnawirawan adalah usulan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran melalui MPR.  

    “Iya, kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul maka inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro, ada yang kontra,” ujar Wiranto, yang juga merupakan pensiunan TNI dengan jabatan akhir Panglima ABRI (sebelum diganti TNI).  

    Wiranto menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.  

    “Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden,” ucapnya.  

    Pria yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menekankan, delapan poin tersebut adalah usulan yang ditujukan kepada presiden, yang tentu akan dipertimbangkan dengan matang sebelum diberikan tanggapan.  

    “Itu kan usulan, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada presiden gitu kan. Nah presiden kan tidak buru-buru merespons karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Itu ya,” pungkas Wiranto.

  • 6 Tanda Tubuh Memerlukan Minum atau Cairan Lebih Banyak

    6 Tanda Tubuh Memerlukan Minum atau Cairan Lebih Banyak

    YOGYAKARTA – Ketika matahari lebih terik dari biasanya, tubuh memerlukan hidrasi lebih banyak apalagi bila Anda beraktivitas di luar ruangan. Pada saat tersebut, tubuh berkeringat dan membutuhkan cairan lebih dari biasanya. Sebanyak tiga perempat dari tubuh berupa air. Bernapas membutuhkan satu setengah gelas sehari. Belum lagi mekanisme tubuh pada saat menyaring limbah, menyeimbangkan suhu tubuh dan vitamin serta mineral, mengatur tekanan darah yang memerlukan cairan. Organ ginjal, membutuhkan lima setengah gelas air sehari. Untuk itu, kenali ketika tubuh memerlukan minum atau cairan lebih banyak seperti pada penjelasan berikut ini.

    1. Lesu pada siang dan sore hari

    Ketika energi menurun pada pukul 2 hingga 3 sore hari, hindari meraih donat, cake, atau secangkir kopi untuk menambah energi. Makanan manis dan kafein mungkin memberikan energi secara instan. Tetapi efeknya berlangsung hanya sebentar. Sering kali penyebabnya adalah dehidrasi yang bikin tubuh lesu dan lelah. Jadi disarankan pada siang hingga sore hari untuk minum air mineral untuk mengisi ulang energi.

    2. Rewel dan sulit fokus

    Kalau lebih cerewet tapi sulit fokus, ini juga salah satu tanda tubuh kurang hidrasi. Menurut penelitian dilansir Weight and Wellness, Senin, 28 April, dehidrasi ringan dapat menyebabkan fokus menurun dan suasana hati buruk. Jadi saat mengalaminya, cobalah untuk minum air putih segelas dan akan merasakan fokus segar kembali.

    Ilustrasi tanda tubuh memerlukan minum atau cairan lebih banyak (Freepik/yanalya)

    3. Sering sakit kepala

    Otak terdiri dari sekitar 85 persen air dan jika tubuh kurang cairan, maka volume darah ke otak juga berkurang sehingga memicu sakit kepala. Sesuatu yang sederhana seperti minum beberapa gelas air setiap kali merasa sakit kepala bisa membantu meredakannya.

    4. Kulit kering

    Kurang minum bisa ditandai dengan kulit kering dan terlihat kusam. Perlu diketahui, kurang minum bisa bikin tubuh kurang mampu memperbaiki sel dan menghasilkan sel baru. Sehingga kulit terlihat kusam dan kering.

    5. Energi lemah saat olahraga

    Saat olahraga memang perlu mengukur kebutuhan air untuk diminum. Kalau kebanyakan, tentu akan bikin perut terasa penuh dan tidak nyaman. Tetapi kalau asupan minum kurang saat olahraga, akan terasa energi lemah meski baru beberapa menit mulai olahraga.

    6. Mudah lapar

    Tanda lapar dan haus sering disalahpahami. Kadang, tubuh yang haus juga terasa membutuhkan asupan tertentu. Ini yang dikira lapar, padahal tubuh membutuhkan cairan lebih. Maka sebelum makan, baiknya minumlah segelas air. Selain untuk mengganjal perut cerewet yang dikira lapar dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

    Selain mengenali tanda tubuh perlu minum atau cairan lebih banyak, perlu diingat kalau merasa haus artinya tubuh mengalami dehidrasi. Jadi, tetapkan untuk minum setidaknya 8 gelas sehari dan bawalah botol berisi minum air mineral kemana pun Anda pergi.

  • TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    TNI AL Tunggak Bayar BBM Rp3,2 Triliun, KSAL Minta Diputihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali membeberkan pihaknya memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) hingga Rp3,2 triliun.

    Hal itu dia sampaikan langsung saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). 

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” katanya.

    Ali memandang hal ini jelas mengganggu operasional TNI AL. Oleh karena itu, dia berharap utang yang mencapai triliunan itu dapat diputihkan alias dilakukan penghapusan tunggakan.

    “Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ucap dia.

    Lebih lanjut, dia berharap bahwa kebijakan bahan bakar nantinya dapat diatur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Dia juga menyebut bahwa penggunaan bahan bakar sangat penting untuk AL.

    “Yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut, karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air condition, AC karena kalo AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” bebernya.

    Lebih jauh, dia mengatakan bahwa harga BBM untuk AL juga sebenarnya masih termasuk dalam harga industri, sehingga dia mengusulkan bisa dialihkan menjadi subsidi.

    “Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” tutup Ali.

  • DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi Megapolitan 28 April 2025

    DTKJ Temui Pramono di Balai Kota, Beri Masukan Penguatan Kebijakan Transportasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyambangi Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025) untuk beraudiensi dengan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    .
    Dalam pertemuan ini, DTKJ menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat kebijakan transportasi di Jakarta dan sekitarnya.
    “Ini adalah kali pertama kami beraudiensi langsung dengan beliau. Ada beberapa masukan dari
    Dewan Transportasi Kota Jakarta
    untuk memperkuat dan mengawal kebijakan-kebijakan transportasi yang ada di Jakarta,” ucap Ketua DTKJ Jakarta, Haris Muhammadun, Senin.
    Dalam pertemuan tersebut, setidaknya ada lima poin utama yang dibahas.
    Salah satunya adalah apresiasi terhadap peluncuran layanan Transjabodetabek rute Alam Sutera-Blok M yang baru diresmikan pada Kamis (24/5/2025).
    Kemudian, DTKJ mengusulkan agar enam rute Transjabodetabek yang sudah direncanakan sebaiknya tidak dikenakan tarif subsidi.
    DTKJ juga mengusulkan penambahan trayek Transjabodetabek berbasis tarif non-subsidi atau melalui layanan Royal Trans. Hal ini dimaksudkan untuk menjangkau para pengguna kendaraan pribadi di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
    “Kenapa demikian? Karena sebetulnya kan orang-orang di
    developer
    yang ada di Bodetabek itu kan pengguna mobil pribadi. Itu yang akan kita sasar, sehingga Royal Trans itulah yang akan kita tambahkan,” ungkap Haris.
    Selain itu, DTKJ juga mendorong penerapan tarif parkir tinggi di koridor-koridor yang sudah dilayani angkutan umum, serta pengembangan fasilitas
    park and ride
    di luar Jakarta.
    Hal ini diharapkan dapat mendorong warga untuk beralih ke transportasi publik.
    “Kita mengapresiasi Pak Gubernur yang telah berkomunikasi dengan para kepala daerah di Bodetabek, baik gubernur maupun bupati, wali kota sehingga itu rasa-rasanya itu bisa dilaksanakan,” tutur Haris.
    Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula soal percepatan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) yang saat ini baru mencapai 11 persen, serta usulan kreatif dalam pembiayaan transportasi publik.
    DTKJ juga mendorong adanya peraturan gubernur baru terkait tata kelola BUMD transportasi, sejalan dengan visi Pramono untuk memperluas layanan hingga ke wilayah Jabodetabek.
    Salah satu hal yang turut disinggung dalam audiensi adalah soal rencana penyesuaian tarif Transjakarta yang hingga kini masih bertahan di angka Rp 3.500 sejak tahun 2005.
    “Sebelum-sebelumnya dan ini tadi juga kami sampaikan juga artinya memang dari 2003-2004 itu kan tidak naik-naik ya atau tidak disesuaikan,” ungkap Haris.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kajian terkait kenaikan tarif masih berlangsung.
    “Tarif Rp 3.500 itu berlaku sejak tahun 2005. Saat itu UMP Jakarta masih Rp 800 ribu. Sekarang UMP sudah naik jauh, tapi tarif masih sama. Maka ini sedang dikaji secara detil agar semua variabel yang mempengaruhi diperhitungkan sebelum kami laporkan ke Pak Gubernur,” terang Syafrin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Prabowo Blak-blakan Usai Beri Sambutan Tertutup di Acara Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan mengungkap alasannya memberikan sambutan tertutup dalam kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Prabowo menegaskan sesi pidatonya di acara Danantara tersebut harus dilaksanakan secara tertutup atau tidak diperbolehkan diliput oleh wartawan. Pasalnya, dia sedang menegur banyak direksi-direksi BUMN yang hadir di sana.

    “Ya tertutup [acara Danantara] karena saya banyak negor juga direksi-direksi itu. Enggak enak kan ditegur di depan kalian [wartawan],” ujarnya kepada wartawan. 

    Untuk diketahui, Prabowo memang dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan ratusan direksi BUMN 

    Namun, pada pukul 16.03 WIB setelah Kepala Badan BPI Danantara Rosan Roeslani membuka acara dan selesai menayangkan video 180 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, awak media diminta untuk keluar ruangan oleh pembawa acara.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN.

    “Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk mempererat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dengan BUMN dan Grup Usaha BUMN, dalam rangka penguatan ekosistem Investasi Nasional,” pungkas Yusuf  

  • Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Nasional 28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Nasional 28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI
    Rifqinizamy Karsayuda
    mengeklaim bahwa usulan menjadikan Solo sebagai
    Daerah Istimewa Surakarta
    bukan berasal dari pemerintah.
    Politikus Nasdem itu mengaku mendapatkan kabar bahwa
    Pemerintah Kota Surakarta
    sudah menyatakan belum pernah menyampaikan usulan tersebut.
    “Yang jelas, Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” ujar Rifqinizamy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025).
    Selain itu, lanjut Rifqinizamy, DPRD Solo juga belum pernah menggelar rapat pembahasan apapun terkait usulan Daerah Istimewa Surakarta.
    Dia menduga usulan menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta berasal dari aspirasi masyarakat.
    “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi, saya pastikan itu bukan dari pemerintah, tapi mungkin usulan dari masyarakat,” kata dia.
    Meski begitu, ia mengaku tak mempersoalkan jika
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menyatakan bakal mengkaji usulan tersebut.
    “Ya silakan aja, kalau bagi kami jangan bicara
    case by case
    dulu. Kita bicara PP (peraturan pemerintah), desain besar otonominya dulu,” pungkas dia.
    Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan.
    Dari data yang diterima Kompas.com, Jumat (25/4/2025), ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.
    Daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya, yaitu Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.
    Selain Solo, Jawa Tengah, terdapat enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OJK: Pengguna Pindar Banyak Ibu Rumah Tangga – Page 3

    OJK: Pengguna Pindar Banyak Ibu Rumah Tangga – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Nasrullah mengatakan, OJK mendapatkan usulan dari asosiasi fintech untuk menaikkan batas usia peminjam dari 18 tahun menjadi 21 tahun.

    “Nah kemarin saya bicara juga sama asosiasi, sebenarnya kalau 18 dihapus pun enggak ada masalah Pak, karena apa namanya, kecil sekali segmennya,” kata Ahmad dalam Media Briefing OJK, Selasa (21/1/2025).

    Namun, OJK tidak mengabulkan usulan tersebut, Ahmad menjelaskan keputusan untuk membatasi usia peminjam pada 18 tahun bukan tanpa alasan. Selain untuk menjaga kedewasaan peminjam, hal ini juga didasari oleh pemahaman bahwa mayoritas peminjam yang menggunakan layanan pembiayaan digital berusia antara 19 hingga 34 tahun.

    “Tapi enggak, ya kita enggak gitulah, tetap kita masuk dan kita batasi juga selain dari sisi usia 18 tahun, tapi ada sisi penghasilannya juga. Jadi itu ya latar belakang kenapa kita membatasi 18 tahun. Ada juga wacana waktu itu, kenapa nggak 21 tahun. Ya karena setelah kita diskusikan lagi, ya nanti ini akan kita evaluasi,” katanya.

    Namun, meskipun ada wacana untuk menaikkan batas usia menjadi 21 tahun, ia menyatakan hal tersebut tidak serta-merta akan diubah. Lantaran, usulan tersebut berpotensi menimbulkan kekisruhan karena ada kelompok usia di bawah 21 tahun yang sudah cukup dewasa dan membutuhkan akses pembiayaan.

    Oleh karena itu, OJK menetapkan usia minimum peminjam tetap pada 18 tahun, sembari memberikan perhatian pada penghasilan peminjam sebagai kriteria tambahan.

    “Nanti akan terjadi kekisruhan juga, karena kelompok-kelompok usia di bawah 21 tapi sudah dewasa, mungkin juga mereka memerlukan fasilitas pembiayaan lalu pindar ini. Jadi kita tetapkan akhirnya usia minimumnya itu 18 tahun,” jelasnya.

     

     

  • Keluarga Belum Terima Hasil Otopsi Mahasiswa UKI yang Tewas Megapolitan 28 April 2025

    Keluarga Belum Terima Hasil Otopsi Mahasiswa UKI yang Tewas Megapolitan 28 April 2025

    Keluarga Belum Terima Hasil Otopsi Mahasiswa UKI yang Tewas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keluarga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI)
    Kenzha Ezra Walewangko
    (22) yang tewas di kampusnya, mengaku belum menerima hasil otopsi.
    “Satu lagi, otopsi ataupun hasil daripada almarhum Kenzha yang di rumah sakit tidak pernah diberikan kepada keluarga korban sampai detik ini salinan apapun tidak diberikan kepada keluarga korban,” ujar kuasa hukum Kenzha, Samuel Parasian Sinambela, di Kantor LPSK, Senin (28/4/2025).
    Samuel menjelaskan, sebelum melakukan otopsi, keluarga diminta persetujuan, tetapi hingga saat ini belum ada hasil.
    “Waktu otopsi ataupun pada saat jenazah ada di rumah sakit, minta tanda tangan daripada keluarga korban,” tutur Samuel.
    Samuel mengungkapkan, meski saat ini kasus penyelidikan kematian Kenzha sudah dihentikan di Polres Jakarta Timur, tetapi di Polda Metro Jaya terus berjalan.
    “Yang jelas, keluarga yang melaporkan sudah diambil keterangannya dan saksi sudah diminta keterangannya. Saya tidak tahu apakah juga mereka dari Polda minta keterangan dari Polres,” ucap Samuel.
    Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).
    Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/4/2025).
    “Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan,” ujar Nicolas, Kamis.
    Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.
    Dengan demikian, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.
    “Bukanlah merupakan suatu tindak pidana, untuk itu penyelidikan akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyelidikan,” kata Nicolas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.