Blog

  • Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur

    Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt)l

    Menkeu usulkan kolaborasi IFC dan BUMN untuk pembiayaan infrastruktur
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 April 2025 – 11:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan kolaborasi antara International Finance Corporation (IFC) dengan badan usaha milik negara (BUMN) RI untuk pembiayaan infrastruktur. Usulan itu ia sampaikan saat pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop yang membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan IFC.

    “Saya juga mendorong kolaborasi IFC dengan BUMN special mission vehicle sebagai upaya untuk menghadirkan pembiayaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur, khususnya yang melibatkan pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, IFC telah menjadi mitra penting bagi Indonesia dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sri Mulyani mengapresiasi komitmen IFC untuk terus memperkuat dukungannya terhadap program pembangunan di Indonesia, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

    Salah satu program yang menjadi perhatian IFC adalah dukungan agrikultur dan sanitasi air. Menkeu menyambut baik perhatian ini karena sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Sri Mulyani menggali peluang kerja sama pembiayaan antara Bank Dunia dengan BUMN dan Danantara.

    Peluang itu ia diskusikan saat bertemu dengan Chief Financial Officer World Bank Anshula Kant dan Treasurer World Bank Jorge Familiar, yang mana mereka mendalami berbagai peluang pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih inovatif, termasuk bagaimana mendorong keterlibatan sektor privat secara lebih luas dalam pembiayaan proyek-proyek strategis.

    Sri Mulyani menyampaikan bagaimana skema pembiayaan ini dapat dimanfaatkan dalam proyek pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat seperti transportasi publik, pengelolaan sampah, dan manajemen air bersih. Tentunya, kata dia, pembiayaan itu tetap memperhatikan aspek prudent dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pembiayaan.

    “Bertemu dengan Anshula Kant dan Jorge Familiar menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dengan Bank Dunia,” tutur dia.

    Sumber : Antara

  • Korut Bantu Rusia Lawan Ukraina, Putin Berterima Kasih ke Kim Jong Un

    Korut Bantu Rusia Lawan Ukraina, Putin Berterima Kasih ke Kim Jong Un

    Moskow

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan rasa terima kasih pribadinya kepada pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un atas peran tentara Pyongyang dalam melawan dan mengusir pasukan Ukraina dari wilayah Kursk.

    Ucapan terima kasih Putin ini, seperti dilansir Reuters, Senin (28/4/2025), dipublikasikan Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia pada Senin (28/4) waktu setempat, setelah Korut untuk pertama kalinya mengonfirmasi pengerahan pasukannya ke Rusia dalam membantu perang melawan Ukraina.

    “Teman-teman Korea kami bertindak berdasarkan rasa solidaritas, keadilan, dan persahabatan sejati. Kami sangat menghargai ini dan dengan tulus berterima kasih secara pribadi kepada Ketua Urusan Negara Kamerad Kim Jong Un, seluruh pimpinan dan rakyat DPRK,” demikian pernyataan Kremlin, menggunakan nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Otoritas Korut, untuk pertama kalinya, mengonfirmasi pada Senin (28/4) bahwa mereka telah mengirimkan pasukan untuk bertempur bagi Rusia dalam perang di Ukraina atas perintah Kim Jong Un. Pyongyang juga mengklaim pasukannya telah membantu Moskow merebut kembali kendali atas Kursk yang diduduki Kyiv.

    “Sub-unit angkatan bersenjata kami telah berpartisipasi dalam operasi untuk membebaskan wilayah Kursk sesuai dengan perintah kepala negara Republik Rakyat Demokratik Korea,” demikian pernyataan Komisi Militer Pusat Korut seperti dikutip kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA) dan dilansir AFP.

    Pernyataan resmi Korut ini membenarkan laporan intelijen Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) sejak lama yang menyebut Korut mengirimkan lebih dari 10.000 tentaranya ke Rusia untuk membantu pertempuran di Kursk tahun lalu.

    Menurut Komisi Militer Pusat Korut, “operasi pembebasan wilayah Kursk untuk mengusir invasi sangat berani Federasi Rusia oleh otoritas Ukraina telah berakhir dengan kemenangan”.

    ‘Lihat juga Video: Kim Jong Un Siapkan 1.500 Pasukan Korut Bantu Rusia Perang di Ukraina’

    Beberapa hari sebelum Korut memberikan konfirmasi, Rusia terlebih dahulu mengonfirmasi partisipasi pasukan Pyongyang dalam pertempuran melawan Ukraina. Kepala Staf Rusia, Valery Gerasimov, pada Sabtu (26/4) memuji “kepahlawanan” tentara-tentara Korut, yang disebutnya “memberikan bantuan signifikan dalam mengalahkan kelompok angkatan bersenjata Ukraina”.

    Pasukan militer Ukraina melancarkan serangan mengejutkan terhadap wilayah Kursk, Rusia, pada Agustus 2024 lalu. Kyiv kemudian mengklaim pasukannya berhasil menguasai beberapa area di Kursk.

    Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan pada Minggu (27/4) bahwa pasukan Ukraina masih terlibat pertempuran di Kursk, meskipun Rusia mengklaim telah melakukan “pembebasan” terhadap wilayah baratnya tersebut.

    ‘Lihat juga Video: Kim Jong Un Siapkan 1.500 Pasukan Korut Bantu Rusia Perang di Ukraina’

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali hutang sebesar Rp3,2 triliun.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hutang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    Menurut dia, penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri.

    Maka, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.

    “Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” katanya.

    Dia pun mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

    Menurut dia, TNI AL memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar untuk operasional kapal-kapal.

    Dia menjelaskan, mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar. Termasuk, kata dia, peralatan pendingin udara di dalam kapal harus tetap hidup.

    “Karena kalo AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Membengkokkan aturan MK saja boleh, masak usul saja tidak boleh

    Membengkokkan aturan MK saja boleh, masak usul saja tidak boleh

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menanggapi adanya usulan terkait pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI yang diusulkan dalam salah satu poin pada pernyataan sikapnya. Menurut Deddy usulan tersebut merupakan hal yang wajar dalam ekosistem demokrasi.

    Menurut Deddy, jika membengkokan aturan di Mahkamah Konstitusi saja dapat dilakukan, maka jika hanya bersuara seharusnya boleh-boleh saja, sebab ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindakan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum.

    “Menurut saya di dalam ekosistem demokrasi, suara-suara seperti itu wajar dan biasa saja. Jika membengkokkan aturan di MK saja boleh, masak hanya bersuara saja tidak boleh? Yang tidak boleh itu kan tindakan dan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum,” kata Deddy Sitorus, Minggu (27/4/2025).

    Deddy mengatakan bahwa sisi positif yang dapat dilihat dari tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI adalah adanya keinginan perbaikan dan koreksi terhadap pemerintah dalam poin-poin tuntutan tersebut.

    Politisi PDI Perjuangan ini juga mengakui bahwa ada penyimpangan kebijakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang mana kontestasi politik 5 tahunan tersebut terjadi pada periode kedua Jokowi.

    “Sebaiknya tuntutan para purnawirawan itu dilihat sisi positifnya, yaitu keinginan adanya perbaikan atau koreksi. Sebab harus diakui bahwa memang banyak terjadi penyimpangan kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan dalam pelaksanaan pemilu-pilkada 2024,” jelasnya.

    “Hari-hari ini kita disuguhkan tontotan banyaknya persoalan kebangsaan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosiologis hingga pengelolaan pemerintahan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan pernyataan sikap yang berisi delapan poin tuntutan yang telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jendral, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

    Penyataan sikap tersebut diketahui melalaui unggahan video pada kanal youtube Refly Harun dengan judul: Live! Ngeri! Ratusan Jendral Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Melansir dari unggahan video tersebut, poin pertama pada tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah, kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    Kedua, Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Ketiga, menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    Keempat, menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asal nya.

    Kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    Keenam, melakukan re-shuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo

    Ketujuh, mengembalikan polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Terakhir atau Poin kedelapan, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Yang bertanda tangan pada delapan poin dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut adalah, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

  • Lippo Group Klaim Proyek Meikarta Rampung 100% pada 2027

    Lippo Group Klaim Proyek Meikarta Rampung 100% pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha Lippo Group yakni PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memastikan pembangunan proyek hunian vertikal Meikarta yang berlokasi di Kabupaten Bekasi bakal sepenuhnya rampung pada 2027.

    Coporate Secretary LPCK, Peter Adrian menjelaskan bahwa seluruh pembangunan unit Meikarta ditargetkan selesai tepatnya pada Juli 2027. Di mana, saat ini proses konstruksi masih terus berlangsung. 

    “Pembangunan Apartemen Meikarta sedang berjalan dan akan diselesaikan secara bertahap sampai dengan bulan Juli 2027,” jelas Peter dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin (28/4/2025).

    Peter menyebut, hingga saat ini proses konstruksi tidaklah terkendala masalah material. Dia juga menyebut proses pembangunan tengah dalam penyelesaian dan berjalan sesuai target.

    Pada saat yang sama, LPCK memastikan bahwa pengembang Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) berkomitmen menyelesaikan tuntutan yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh konsumen Meikarta.

    “MSU berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban terhadap sejumlah konsumen sesuai dengan hasil pertemuan dan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) pada tanggal 23 April 2025,” tambahnya.

    Adapun, sumber dana yang bakal digunakan untuk menyelesaikan kewajiban permohonan refund sejumlah konsumen Meikarta itu bakal menggunakan kas pribadi perseroan.

    Sebelumnya, CEO Lippo Group, James Riady juga sempat turun gunung memberikan penjelasan usai polemik sengketa apartemen Meikarta kembali berhembus. James memastikan pihaknya telah menyerahkan hingga 16.000 unit ke konsumen.

    Berdasarkan catatan Bisnis, James juga menekankan bahwa PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) selaku pemrakarsa proyek tersebut memiliki kecukupan finansial untuk dapat merampungkan proyek Meikarta. 

    “Sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” kata James saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

  • Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan delegasi Federasi Industri Korea

    Presiden Prabowo terima kunjungan kehormatan delegasi Federasi Industri Korea

    Senin, 28 April 2025 15:41 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kanan) bertemu sejumlah delegasi pengusaha Korea Selatan di Ruang Rapat Besar Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025). Presiden menerima kunjungan kehormatan sejumlah delegasi pengusaha Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea (FKI). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

    Presiden Prabowo Subianto (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kedua kanan) bertemu sejumlah delegasi pengusaha Korea Selatan di Ruang Rapat Besar Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025). Presiden menerima kunjungan kehormatan sejumlah delegasi pengusaha Korea Selatan yang tergabung dalam Federasi Industri Korea (FKI). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

  • Harga Emas Antam Hari Ini, 28 April 2025: Merosot Tipis di Level Rp 1.960.000 per gram – Halaman all

    Harga Emas Antam Hari Ini, 28 April 2025: Merosot Tipis di Level Rp 1.960.000 per gram – Halaman all

    Harga emas hari ini, Senin (28/4/2025), kembali merosot tipis di level Rp1.960.000 per gramnya. Simak rincian harga emas per gram berikut ini.

    Tayang: Senin, 28 April 2025 15:40 WIB

    Tribunnews/Jeprima

    HARGA EMAS – Karyawan menunjukkan emas batangan di Gedung Antam, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2025). Ini rincian harga emas Antam terbaru pada hari ini, Senin (28/4/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM – Harga emas Antam hari ini, Senin (28/4/2025), adalah Rp1.960.000 per gram.

    Dikutip dari logammulia.com, harga emas Antam saat ini merosot tipis, sebanyak Rp5.000.

    Harga buyback emas hari ini juga mengalami penurunan hingga Rp1.809.000 per gram.

    Harga buyback emas Antam adalah harga yang didapatkan ketika pemegang emas Antam ingin menjualnya.

    Perlu diketahui, perhitungan harga emas tersebut, hanya berlaku di kantor pelayanan Antam Pulo Gadung, Jakarta.

    Gerai penjualan emas Antam lainnya bisa jadi mematok harga berbeda.

    Harga emas pada Senin (28/4/2025) hari ini, dalam berbagai pecahan:

    Harga emas batangan 0,5 gram: Rp1.030.000
    Harga emas batangan 1 gram: Rp1.960.000
    Harga emas batangan 2 gram: Rp3.860.000
    Harga emas batangan 3 gram: Rp5.765.000
    Harga emas batangan 5 gram: Rp9.575.000
    Harga emas batangan 10 gram: Rp19.095.000
    Harga emas batangan 25 gram: Rp47.612.000
    Harga emas batangan 50 gram: Rp95.145.000
    Harga emas batangan 100 gram: Rp190.212.000
    Harga emas batangan 250 gram: Rp475.265.000
    Harga emas batangan 500 gram: Rp950.320.000
    Harga emas batangan 1.000 gram: Rp1.900.600.000

    *Harga emas menurut laman logammulia.com, dapat berubah sewaktu-waktu.

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gubernur Kaltara: Perkuat infrastruktur perbatasan demi kedaulatan 

    Gubernur Kaltara: Perkuat infrastruktur perbatasan demi kedaulatan 

    saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya?

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk memperkuat kemandirian dan menjaga kedaulatan bangsa.

    Dengan luas wilayah mencapai 75 ribu kilometer persegi, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berbatasan langsung sepanjang 1.038 kilometer dengan negara bagian Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak.

    “Kami memiliki lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat dan ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai,” kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Gubernur menyatakan Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) penting untuk mempererat hubungan kedua negara, akan tetapi tetap harus diimbangi dengan penguatan pembangunan di dalam negeri.

    Zainal memaparkan masih banyak desa di perbatasan yang terisolasi. Kondisi jalan yang rusak parah membuat perjalanan sejauh 60 kilometer bisa memakan waktu hingga enam jam. Bahkan beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai deras.

    Ia mengungkap kesulitan juga turut dirasakan saat mengunjungi langsung daerahnya di perbatasan. Mereka harus menempuh jalur hutan belantara selama tiga hari.

    “Saya sangat sedih pimpinan, saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya mungkin pimpinan akan bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara,” ujarnya.

    Sulitnya alur distribusi bahan sembako ini membuat harga bahan pokok dan bahan bangunan melonjak tajam.

    Gubernur mencontohkan harga satu sak semen dapat mencapai Rp900 ribu dan masyarakat harus bergantung pada pasokan dari Malaysia. “Untung mereka masih NKRI, tetapi perutnya Malaysia pimpinan,” tambah Zainal.

    Zainal menegaskan hal ini harus menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan perbatasan adalah wujud nyata dari keadilan sosial.

    Pemerintah Provinsi Kaltara, tambah gubernur, telah mengalokasikan subsidi angkutan orang dan barang sebesar Rp15 miliar per tahun untuk membantu masyarakat perbatasan.

    Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, Zainal khawatir besaran anggaran juga akan menyusut.

    “Subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahun kami anggarkan Rp15 miliar, tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” jelasnya.

    Selain itu, Zainal juga mendorong agar kendaraan masyarakat Krayan yang berpelat nomor Malaysia mendapat status khusus, seperti pola perlakuan di Batam dan Sabang, sehingga tetap dalam pengawasan NKRI.

    Ia pun mengaku sedang mendiskusikan rencana pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk kemudahan distribusi sembako.

    “Insyaallah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako sudah bisa bawa dari Samarinda,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tampang Sangar Pickup 01, Mobil Konsep dari GAC untuk Senggol Tesla!

    Tampang Sangar Pickup 01, Mobil Konsep dari GAC untuk Senggol Tesla!

    Tampang Sangar Pickup 01, Mobil Konsep dari GAC untuk Senggol Tesla!

  • Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan belum menerima laporan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sejumlah purnawirawan.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa jika laporan tersebut diterima, pihaknya akan segera membahasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons soal usulan melengserkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan DPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, MPR berpegang pada hasil Pemilu 2024-2029 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran, Eddy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum.

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News