Blog

  • Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Bencana Landa Sumatera, Kawendra DPR Gerakkan Gekrafs Bantu Aceh-Sumbar-Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Pulau Sumatera diguncang rangkaian bencana alam besar berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Curah hujan ekstrem yang dipicu monsun dan diperparah cuaca buruk pasca siklon membuat tiga provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) mengalami kerusakan parah.

    Ribuan warga terpaksa mengungsi, sementara sejumlah kawasan masih terisolasi karena jalan dan jembatan terputus.

    Data terbaru dari otoritas setempat mencatat korban meninggal telah mencapai ratusan orang. Kerusakan juga melanda rumah penduduk, fasilitas umum, akses jalan dan jaringan telekomunikasi di sejumlah kabupaten.

    Di tengah kondisi darurat tersebut, Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pengurus daerah.

    Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, menyampaikan bahwa ia telah langsung berkomunikasi dengan DPW Gekraf Aceh, Sumbar, dan Sumut untuk memetakan kebutuhan mendesak serta memastikan kondisi para anggota di wilayah terdampak.

    “Hari ini Badan Otonom Kepedulian Sosial (Banomkepsos) DPP Gekrafs telah melakukan koordinasi dengan DPW Gekrafs Aceh, DPW Gekrafs Sumbar dan DPW Gekrafs Sumut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI tersebut dalam keterangan diterima, Minggu (30/11/25).

    Ia juga memberikan pesan solidaritas kepada seluruh anggota dan masyarakat terdampak. “Stay safe semuanya, semangat kawan-kawan di Aceh, Sumbar dan Sumut. Kita lewati semua bersama. Bismillah,” tambahnya.

     

  • Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti punya pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan dari Susi Pudjiastusi ini terkait bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

    Susi menyampaikan pesannya ini melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia meminta agar Presiden Prabowo melakukan investigasi terkait kerugian negara.

    Kerugian negara yang dimaksud terkait berapa banyak pendapatan negara yang masuk dari industri kayu seperti ini.

    Karena dari beberapa video yang beredar terkait banjir yang terjadi banyak kayu yang terpotong hanyut terbawa arus.

    Belum lagi, sebuah truk yang sedang jalan kedapatan oleh warga mengangkut kayu yang diduga dari hutan di Sibolga.

    “Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yg dr industri kayu seperti ini,” tulisnya dikutip Minggu (30/11/2025).

    Aktivis lingkungan meyakini penggundulan hutan yang makin marak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

    Karena itu, Susi berpesan ke Presiden Prabowo agar hal seperti ini bisa dihentikan dan diberi tindakan tegas.

    “Hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dengan kerugian negara & rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, bencana alam menimpa beberapa daerah di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera.

    Mulai dari bencana alam seperti banjir hingga longsor menimpa beberapa daerah tersebut.

    Daerah yang terdampak di antaranya adalah wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat, dan wilayah lainnya.

  • 45 Desa di Pacitan Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Ronny Wahyono: Hak Masyarakat Hilang

    45 Desa di Pacitan Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Ronny Wahyono: Hak Masyarakat Hilang

    Pacitan (beritajatim.com) – Terhambatnya pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang dialami puluhan desa di Pacitan memicu sorotan publik. Tokoh masyarakat Pacitan, Ronny Wahyono, menyayangkan anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru hangus di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    “Sayang sekali, hak masyarakat untuk menikmati pembangunan disegala bidang yang notabene sumbernya dari uang rakyat akhirnya hilang,” ujar Ronny Wahyono, Minggu (30/11/2025).

    Mantan anggota sekaligus Ketua DPRD Pacitan itu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pembinaan maksimal kepada pemerintah desa agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

    “Jajaran terkait seharusnya melakukan pembinaan semaksimal mungkin agar segala persoalan yang menghambat pencairan dana tersebut bisa diatasi, ditengah efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Semoga menjadi pelajaran kedepannya,” tegasnya.

    Ronny juga mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Pacitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan baik ditingkat desa hingga Kabupaten.

    “Sehingga anggaran desa bisa terealisasi maksimal untuk masyarakat, yang pada akhirnya membantu pencapaian visi misi Bupati Pacitan,” pungkasnya.

    DPMD: Sudah Diingatkan Sejak Mei, Banyak Desa Tetap Lalai

    Terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan, Sigit Dani Yulianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan pemerintah desa sejak Mei 2025 agar segera mengurus pengajuan DD tahap II. Namun sebagian besar desa tidak menindaklanjuti.

    “Sebenarnya sudah kami ingatkan untuk segera mencairkan. Namun ada yang tidak segera mengajukan,” jelasnya.

    Menurut Sigit, masalah ini bermula dari keterlambatan pengajuan dokumen melalui aplikasi OM-SPAN. Banyak desa baru mengirim berkas ke KPPN Pacitan setelah 17 September 2025, sementara pada tanggal tersebut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menginstruksikan penghentian sementara penyaluran DD tahap II.

    Terbitnya PMK 81 Tahun 2025 semakin mempertegas aturan bahwa DD tahap II yang belum masuk ke rekening kas desa hingga batas waktu tersebut tidak dapat disalurkan lagi. [tri/suf]

  • YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    YLBHI Minta Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional guna Percepat Penanganan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak. 

    “Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan,” katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

    Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

    Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket. 

    Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

    Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

    Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

    “Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

    Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. 

    Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

  • Viral ‘Jantung Kedua’ di Betis, Ternyata Sehebat Ini Efek Jaga Kekuatan Otot Kaki

    Viral ‘Jantung Kedua’ di Betis, Ternyata Sehebat Ini Efek Jaga Kekuatan Otot Kaki

    Jakarta

    Belum lama ini viral sebuah unggahan di media sosial membahas soal ‘jantung kedua’ yang masih belum banyak diketahui orang. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dr Vito A Damay, SpJP di akun media sosialnya menjelaskan ‘jantung kedua’ manusia tersebut ada di betis.

    Menurut dr Vito, otot betis yang berkontraksi membantu proses pemompaan darah dari area bawah ke jantung. Bantuan dari ‘jantung kedua’ ini penting karena ketika berdiri, gaya gravitasi membuat darah lebih sulit untuk kembali ke dalam jantung.

    “Banyak yang belum tau, Ada Jantung Kedua. Betis itu bukan cuma otot untuk jalan. Di dalam dunia kardiologi & phlebology, betis disebut ‘Second Heart’, pompa yang membantu mengalirkan darah balik ke jantung, melawan gravitasi,” tulis dr Vito di media sosialnya, dikutip detikcom dengan izin yang bersangkutan, Minggu (30/11/2025).

    dr Vito menjelaskan ketika otot betis dijaga kekuatannya, aliran balik vena ke jantung akan menjadi lebih baik. Ini dapat memengaruhi sistem kardiovaskular secara keseluruhan.

    Ketika sistem pompa dari ‘jantung kedua’ bekerja maksimal, ini dapat mencegah berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pembuluh darah kaki varises. Penyakit ini muncul ketika terjadi tekanan tinggi kronis di pembuluh vena kaki.

    Pompa betis yang kuat dapat menurunkan tekanan tersebut dan mencegah terjadinya pelebaran vena.

    “Manfaat selanjutnya adalah mengurangi bengkak di kaki. Aliran darah yang naik ke jantung lancar, sehingga cairan tidak mudah menumpuk di tungkai,” ungkap dr Vito ketika dihubungi detikcom.

    “Selain itu, ini juga mengurangi risiko penggumpalan darah,” sambungnya.

    dr Vito menjelaskan aliran darah yang stagnan atau lambat adalah salah satu pemicu pembekuan darah. Ini terutamanya pada orang yang suka duduk lama, traveler jarak jauh, dan pasien pasca operasi.

    Otot betis yang kuat juga membantu kerja jantung. Aliran balik dari vena yang baik, membuat kinerja jantung juga makin baik.

    “Ini memperlancar sirkulasi keseluruhan. Otot betis membantu sirkulasi sistemik,” tandasnya.

    @detikhealth_official Nahan pipis itu bukan skill… itu penyiksaan buat organ-organ 😭🚽 Jangan tunggu kandung kemihmu protes ya, langsung ke toilet kalau udah kebelet! #kesehatan #nahanpipis #pov #povorgan #habits ♬ suara asli – detikHealth

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke gerai penjualan pakaian bekas di Sentra Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Maman mulai berkeliling lantai dua dan lantai satu
    Pasar Senen
    sejak sekitar pukul 13.45 WIB, didampingi anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.
    Para
    pedagang thrifting
    sontak mengikuti Maman saat berkeliling dan membuat kondisi lorong pertokoan menjadi berdesak-desakan.
    Para pedagang yang membawa tulisan kardus “Kami Pedagang Baju Bekas Juga Bayar Pajak” berteriak kepada Maman.
    “Thrifting juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal Pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut salah satu pedagang.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal pakaian kepada sejumlah pedagang.
    Para pedagang pun mengungkapkan sumber pembelian pakaian mayoritas merupakan barang impor dalam jumlah besar alias bal.
    Maman pun terlihat bertanya kepada sejumlah pedagang saat ia mendapati ada berbagai baju yang dibanderol dengan harga sangat murah, mulai dari Rp 5.000.
    Sesekali, ia juga terlihat berbincang dengan para pembeli yang tengah memilih baju perihal keterjangkauan harga pakaian thrifting.
    Menanggapi pesan dari para pedagang, Maman terlihat tak memberikan jawaban pasti.
    Ia hanya mengangguk dan tersenyum, lalu kembali melanjutkan perjalanannya.
    Setelah itu, Maman melanjutkan kunjungan ke pengusaha konveksi di lantai satu Pasar Senen.
    Ia pun bertanya apakah keberadaan thrifting mematikan usaha pakaian yang lainnya.
    “Benar enggak bu, usahanya jadi sepi karena thrift di atas?” tanya Maman.
    Pertanyaan itu pun disambut gelengan ibu-ibu pengusaha konveksi tersebut.
    “Enggak sih pak, sudah terbiasa kalau saya, kan pasarnya beda,” ucapnya.
    Meski begitu, pedagang mengakui bahwa produk yang dijual memang memiliki harga lebih mahal dari pakaian thrifting.
    Alasannya, karena ia melakukan produksi atau proses konveksi sendiri.
    “Kita produksi sendiri, karena kita proses dari awal sendiri. Kalau Thrifting kan tidak produksi. Beli bahan sendiri, ngemal sendiri, pasang kancing sendiri,” ungkapnya.
    Salah satu pedagang thrifting, Alfi (47) yang telah 15 tahun berjualan pakaian di Pasar Senen mengaku menyayangkan adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas.
    “Ya, kalau saya sih gimana ya, pengennya mah tetap boleh gitu. Kita kan cuma dagang, cuma dari duit, masa kita enggak boleh,” kata Alfi saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan kunjungan, Minggu.
    Alfi menyebut, selama 10 tahun pertama, ia berdagang pakaian lokal dengan stok barang dari Bandung.
    Namun, penjualan baju di tokonya merosot saat masa pandemi Covid-19.
    “Kalau dulu awal-awal itu biasa, baju-baju dari Bandung. Dulu kan zamannya gitu, tapi berhenti pas pandemi. Hampir bangkrut saya,” ucapnya.
    Saat mencoba membangun kembali usahanya, ia pun melihat potensi bisnis yang menjanjikan dari berdagang
    pakaian bekas impor
    .
    Ia kemudian mempelajari sistem penjualan thrifting dari rekannya dan beralih dari kaus asal Bandung menjadi thrifting.
    “Dulu awalnya enggak ngerti, bal-balan dari impor itu gimana, kan agak beda ya. Kalau di Bandung udah kenal sama yang punya. Tapi karena lagi ramai, lebih murah juga, akhirnya jadi ke thrift,” ucap dia.
    Alfi pun menitipkan pesan kepada pemerintah agar tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang UMKM, termasuk pedagang thrifting.
    “Semoga ya tetap bisa usaha lah, jangan ditutup gitu, kita mau cari makan di mana nanti kan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain tidak akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).
    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (
    Bapemperda
    ) DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan, aturan tersebut sulit diterapkan di Jakarta karena kondisi kota yang sangat padat dan banyak pedagang yang keberatan jika aturan itu dipaksakan.
    “Setelah melihat kondisi Jakarta, tidak kondusif kalau diterapkan di Jakarta padat ini. Kami sepakat bahwa pedagang, UMKM tetap bisa melakukan jualan rokok. Yang kami batasi adalah orang yang merokok. Bukan penjualannya,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Aziz menjelaskan ketentuan soal radius sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam Perda.
    “Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak diperdakan karena sudah ada PP Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Aziz.
    Aziz berharap
    Ranperda KTR
    yang sudah disempurnakan bisa diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peraturan gubernur (Pergub).
    “Mudah-mudahan perda ini sudah mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dan juga bisa diimplementasikan dengan baik melalui Pergub,” tambah Aziz.
    Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-P Rio Sambodo juga menilai aturan radius 200 meter tidak mungkin dijalankan di Jakarta.
    Menurut dia, kondisi pemukiman yang padat membuat ketentuan tersebut tidak sesuai dengan situasi faktual di lapangan.
    “Cukup ada di PP No 28/2024 karena efeknya terlampau luas sehingga banyak tidak adaptif dan faktual dengan situasi di lapangan,” ungkap Rio.
    Rio menjelaskan pembahasan Ranperda KTR masih berjalan dan harus melewati beberapa tahapan lanjutan.
    Setelah evaluasi di Bapemperda, proses berikutnya meliputi sinkronisasi dengan Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim) Internal Paripurna.
    Ranperda kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.
    “Setelah tahap sinkronisasi, agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Internal Lanjutan Paripurna, sebelum akhirnya menuju tahap persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Rio.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penembakan Massal di Pesta Ulang Tahun California, 4 Orang Tewas

    Penembakan Massal di Pesta Ulang Tahun California, 4 Orang Tewas

    Jakarta

    Sebanyak empat orang tewas dan 10 orang terluka dalam penembakan massal yang terjadi di sebuah pesta ulang tahun anak di California. Pelaku penembakan masssal tersebut kini masih diburu.

    Dilansir BBC, Minggu (30/11/2025), penembakan tersebut terjadi di sebuah restoran pada acara kumpul keluarga pada Sabtu malam, di kota Stockton, California utara.

    Polisi setempat mengatakan para korban termasuk orang dewasa dan anak-anak. Kondisi para korban luka belum dikonfirmasi.

    Pelaku penembakan kini masih buron. Polisi mengatakan mereka yakin penembakan itu mungkin ditargetkan.

    Kantor sheriff wilayah San Joaquin mengatakan penembakan itu terjadi sesaat sebelum pukul 18.00 waktu setempat (02.00 GMT Minggu). Polisi mengimbau siapa pun yang memiliki “informasi, rekaman video, atau yang mungkin telah menyaksikan bagian mana pun dari insiden tersebut” untuk melapor.

    Sementara itu, Juru bicara Heather Brent menggambarkan insiden itu sebagai “tak terduga”. Ia menambahkan investigasi terkait penembakan itu masih berlangsung.

    “Indikasi awal menunjukkan ini mungkin merupakan insiden yang ditargetkan, dan para penyelidik sedang menjajaki semua kemungkinan.

    Sementara itu, Wali Kota Stockton, Christina Fugazi, mengutuk insiden tersebut. Ia mengatakan penembakan itu “tidak dapat diterima”.

    “Keluarga seharusnya berkumpul bersama, alih-alih berada di rumah sakit, berdiri di samping orang yang mereka cintai, berdoa agar mereka selamat,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Penembakan Massal di Restoran South Carolina AS, 4 Orang Tewas

    (yld/gbr)

  • Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

    Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

    “Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

    Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

    Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

    “Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

    Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

    “Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

  • Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Indosat Percepat Pemulihan Jaringan di Sumut-Aceh Pasca Bencana Sumatra

    Bisnis.com, MEDAN – PT Indosat Tbk. (ISAT) berupaya mempercepat pemulihan jaringan di Aceh-Sumut pascabencana.

    EVP Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio mengatakan saat ini jumlah site yang berfungsi kembali mencapai 72% dari total keseluruhan site di Sumut dan Aceh.

    “Hingga Kamis, 27 November 2025, sebanyak 71,68% site di wilayah Sumatra bagian utara berfungsi dengan baik,” ujar Agus, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Peristiwa banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lain yang melanda wilayah Sumatra Utara, Aceh, hingga Sumatra Barat dalam sepekan belakangan telah menimbulkan korban jiwa, kerugian material, serta kerusakan infrastruktur.

    Peristiwa ini turut berdampak pada layanan telekomunikasi di beberapa titik. 

    Dikatakan Agus, tim teknis Indosat terus mempercepat proses pemulihan melalui perbaikan jalur telekomunikasi dan mengoperasikan sumber daya portable yang disebar di lokasi-lokasi terdampak.

    Dia juga menyampaikan empati yang mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Pulau Sumatra.

    “Indosat berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan dan mendukung kebutuhan komunikasi pelanggan di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Hingga saat ini jaringan komunikasi ke wilayah terdampak bencana masih belum optimal. Akses komunikasi ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, misalnya, sempat terputus selama lebih dari 72 jam pasca bencana yang menimpa wilayah itu sejak Senin (24/11/2025).

    Warga Sibolga yang kini tinggal di Jakarta, Michael, mengaku tak bisa sama sekali mengetahui kondisi orang tua dan keluarga besarnya di Sibolga usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut karena akses komunikasi terputus.

    Sebagai informasi Sibolga dan Tapanuli Tengah sempat terisolasi pascabencana. Akses darat ke wilayah itu terputus, begitupun akses ke jaringan komunikasi.

    “Kemarin sempat 72 jam lebih tanpa kabar. Yang kami lakukan hanya bisa menunggu dan terus berdoa untuk orang tua dan keluarga kami di Sibolga,” ujar Michael, Minggu (30/11/2025).