Xcloud.id

Blog

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Albanese Jadi PM Australia Pertama yang Menikah Saat Masih Menjabat

    Albanese Jadi PM Australia Pertama yang Menikah Saat Masih Menjabat

    Jakarta –

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese resmi menikahi kekasihnya, Jodie Haydon kemarin. Ia menjadi perdana menteri pertama yang menikah saat masih menjabat dalam 124 tahun sejarah pemerintahan federal Australia.

    Dilansir, AP, Minggu (30/11/2025), Albanese dan kekasihnya dinikahkan oleh seorang pemuka agama sipil di hadapan sekitar 60 tamu, termasuk beberapa menteri kabinet, dalam sebuah upacara pernikahan yang digelar di halaman The Lodge. Pernikahan itu tidak diliput oleh media hingga setelah acara selesai.

    “Kami sangat senang dapat berbagi cinta dan komitmen kami untuk menghabiskan hidup kami bersama di masa depan, di hadapan keluarga dan sahabat terdekat,” ujar pasangan itu dalam sebuah pernyataan.

    Anjing peliharaan Albanese, Toto, menjadi pembawa cincin untuk kedua mempelai. Sementara keponakan Haydon yang berusia 5 tahun, Ella, menjadi gadis pembawa bunga.

    Sebelumnya, Albanese (62) telah bercerai dan memiliki seorang putra. Albanese melamar Haydon (46) di The Lodge pada Hari Valentine tahun lalu. Mereka awalnya merencanakan pernikahan berskala lebih besar sebelum pemilihan umum terakhir dijadwalkan digelar pada bulan Mei tahun ini.

    (yld/knv)

  • Guru Besar FKUI Ungkap Sederet Risiko Kesehatan Pasca Bencana Alam Utara Sumatera

    Guru Besar FKUI Ungkap Sederet Risiko Kesehatan Pasca Bencana Alam Utara Sumatera

    Jakarta –

    Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menyoroti risiko dampak kesehatan yang dapat dialami korban bencana alam di Utara Sumatera. Seperti yang diketahui, beberapa wilayah seperti di Aceh dan Sumatera Utara tengah terdampak rentetan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

    Sampai Sabtu (29/11/2025) sore, tercatat ada sekitar 303 orang yang meninggal dunia dari musibah tersebut. Prof Ari menjelaskan bencana ini dapat memicu penurunan daya tahan tubuh korban akibat tingkat stres tinggi, istirahat yang kurang, hingga asupan yang seadanya.

    Menurut Prof Ari, situasi ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, khususnya infeksi.

    “Di satu sisi mereka akan terpapar dengan berbagai penyakit infeksi termasuk infeksi saluran pernafasan atas bahkan sampai terjadi infeksi paru sampai pneumonia,” ungkap Prof Ari pada detikcom, Minggu (30/11/2025).

    “Selain itu, masyarakat berdampak banjir ini yang umumnya tinggal dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat karena pasca banjir berisiko untuk terinfeksi oleh infeksi saluran pencernaan antara lain diare atau demam tifoid,” sambungnya.

    Selain itu, risiko penyakit lain yang dapat muncul adalah tetanus dan leptospirosis. Tetanus adalah infeksi bakteri yang menghasilkan racun yang menyerang saraf sehingga menyebabkan kekakuan dan kejang otot, sementara leptospirosis merupakan infeksi bakteri dari air atau tanah terkontaminasi yang dapat menyebabkan demam, nyeri otot, dan gangguan organ.

    Potensi tetanus dapat muncul pada orang-orang yang sedang membersihkan area banjir, lalu terluka atau tertusuk paku yang membuat bakteri clostridium tetani lebih mudah masuk tubuh.

    “Sementara, leptospirosis terjadi karena pasien tertular melalui paparan dengan kotoran tikus. Penyakit leptospirosis juga dikenal dengan penyakit demam kuning. Karena memang pasien dengan leptospirosis ini mengalami demam tinggi, menggigil, mual, muntah dan mata, kulit serta buang air kecil berwarna kuning,” ujar Prof Ari.

    Infeksi leptospirosis sering disebut sebagai hepatitis non-virus. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat memicu komplikasi seperti gagal ginjal akut, pankreatitis, meningitis, dan perdarahan.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/up)

  • Rano Karno ajak anak muda berkarya lewat Jaga Jakarta Penuh Warna

    Rano Karno ajak anak muda berkarya lewat Jaga Jakarta Penuh Warna

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak anak-anak muda di ibu kota untuk aktif berkarya dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang terus bergerak maju melalui kegiatan Jaga Jakarta Penuh Warna pada Minggu.

    “Kepada anak-anak muda Jakarta, teruslah berkarya dan peduli terhadap sesama. Masa depan Jakarta yang inklusif dan penuh warna hanya dapat terwujud jika kalian turut merangkai arah perjalanan kota ini,” kata Rano dalam acara Jaga Jakarta Penuh Warna di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Jaga Jakarta Penuh Warna bukan sekadar agenda rutin bulanan, melainkan momentum penting yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang untuk ikut memeriahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    Dalam kegiatan itu, dia mengatakan masyarakat, terutama anak-anak muda, tidak hanya sekadar mengikuti Fun Walk dari Balai Kota ke Bundaran HI, tetapi berjalan dalam satu irama untuk merayakan keberagaman budaya, komunitas, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kreativitas anak muda.

    Rano menilai ribuan warga yang memadati kawasan HI itu menunjukkan energi positif dan optimisme tinggi yang menjadi denyut kehidupan Jakarta.

    Dia pun menekankan Jakarta membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh generasi muda. Keberanian, empati, serta ide-ide segar diyakini akan menjadi kekuatan penting yang mendorong Jakarta menjadi kota global yang terus bergerak maju.

    “Kami dukung melalui pelatihan keterampilan dan kolaborasi bersama mitra strategis, seperti KADIN (Kamar Dagang dan industri),” tutur Rano.

    Dalam kegiatan tersebut, digelar sejumlah ruang kolaborasi yang luas, mulai dari panggung musik dan tari, pameran UMKM, donor darah, hingga pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

    Rano mengungkapkan keberagaman Jakarta harus tercermin melalui kepedulian sosial.

    Maka dari itu, partisipasi PMI, Karang Taruna, UMKM, komunitas kreatif, serta pengamen jalanan yang turut tampil dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata budaya gotong royong warga ibu kota.

    “Mari kita jaga sikap saling menghargai dalam keberagaman dan memanfaatkan ruang publik dengan tertib,” ujar Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Dua Pencuri Motor di Depok yang Todongkan Senpi ke Warga Ditangkap Megapolitan 30 November 2025

    Dua Pencuri Motor di Depok yang Todongkan Senpi ke Warga Ditangkap Megapolitan 30 November 2025

    Dua Pencuri Motor di Depok yang Todongkan Senpi ke Warga Ditangkap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi menangkap dua pencuri motor bersenjata api di sebuah toko hewan peliharaan, Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
    Kedua pelaku yang berinisial KM dan RA diringkus Sibsit Resmob Polda Metro Jaya di rumah salah satu pelaku di Kampung Banjaran Pucung, Tapos, Depok.
    “Tim Opsnal Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial KM dan RA di sebuah rumah di Kampung Banjaran Pucung, Tapos, Depok, pada Rabu dini hari, tanggal 26 November 2025,” jelas Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Ressa Fiardy Marasabessy dalam keterangan resminya, Minggu (30/11/2025).
    Dalam penggerebekan tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa
    senjata api
    rakitan yang digunakan pelaku untuk menodong warga saat beraksi.
    “Saat penangkapan berlangsung, petugas juga menemukan sepucuk senjata api rakitan dan 3 butir peluru yang tergeletak di lantai rumah,” ungkap Ressa.
    Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua pelaku mengakui bahwa senjata api tersebut memang selalu dibawa saat beraksi.
    “Kepada petugas, pelaku mengaku kerap menggunakan senjata api saat melakukan aksi pencurian untuk jaga diri,” tambahnya.
    Saat ini, KM dan RA telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
    Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan keterlibatan kedua pelaku dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor yang lebih besar, termasuk mencari penadah yang mungkin bekerja sama untuk menyalurkan motor hasil curian.
    Meski tak berhasil membawa kabur motor target, pelaku tetap dituntut atas dasar kepemilikan senjata api ilegal.
    “Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman pidana selama 20 tahun penjara,” tutur Ressa.
    Sebelumnya diberitakan, aksi pencurian sepeda motor dengan membawa benda diduga senjata api (senpi) berhasil digagalkan warga di Jalan Abdul Gani, Kalibaru, Cilodong,
    Kota Depok
    , Senin (24/11/2025) pagi.
    Peristiwa itu bermula ketika seorang saksi berinisial L melihat dua orang datang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan di depan toko hewan peliharaan tempatnya bekerja.
    “Ada dua orang yang datang ke toko sangat mencurigakan, kemudian saksi L keluar dari dalam toko dengan maksud akan menghalangi pencurian tersebut,” ucap Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
    Ketika hendak kabur, salah satu pelaku mengeluarkan benda yang diduga senpi dan mengarahkan ke saksi L.
    “Pelaku mengeluarkan senpi dan mengacungkan ke saksi L sehingga saksi masuk ke dalam (toko) dan pelaku melarikan diri,” ujarnya.
    Meski tidak ada motor yang berhasil dicuri, korban telah membuat laporan polisi (LP) dan petugas sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan Megapolitan 30 November 2025

    Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan Megapolitan 30 November 2025

    Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raden Ajeng Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kondisinya memprihatinkan.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, fasilitas publik yang dibawahnya dilintasi Jalan Tol Pondok Pinang–TMII dan Tol JORR itu tidak dilengkapi
    lampu penerangan
    dan banyak
    kerusakan fisik
    .
    JPO tersebut sebenarnya berada di lokasi strategis, dikelilingi gedung perkantoran dan akses menuju halte TransJakarta.
    Masalah paling utama adalah tidak adanya penerangan. Di sepanjang jembatan, tidak ditemukan satu tiang atau instalasi lampu yang seharusnya menjadi standar fasilitas pejalan kaki.
    Sebagian besi untuk pegangan pengguna JPO juga hilang. 
    Meski pada siang hari tidak banyak pejalan kaki yang melintas, area ini tampak tidak aman pada malam hari karena
    minim penerangan
    .
    Kondisi gelap gulita tersebut sebelumnya ramai dibicarakan setelah akun Instagram @ijoeel mengunggah video suasana JPO itu pada malam hari.
    Dari video tersebut terlihat jalur penyeberangan yang hanya disinari cahaya dari kendaraan di bawahnya.
    “Saya sekarang ada di
    JPO Lebak Bulus
    . JPO yang sebelah sini viral karena sering dipakai konten kreator, tapi yang sisi satunya malah gelap dan jelek. Di sini sama sekali nggak ada lampunya. Bahaya kayak uji nyali,” ujar pengunggah dalam video tersebut.
    Minimnya penerangan membuat pejalan kaki harus menggunakan lampu ponsel untuk memastikan pijakan.
    Ukin (37), pengemudi ojek online yang sering menjemput penumpang di area sekitar mengatakan pengguna kerap menggunakan ponsel saat melintasi JPO tersebut.
    “Pernah saya jemput sekitar jam 8 malam. Penumpangnya lewat JPO pakai lampu HP biar kelihatan,” kata Ukin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025).
    Selain gelap, kondisi JPO juga tampak tidak terawat.
    Pada area seberang dekat Halte Busway TB Simatupang, terlihat banyak botol minuman, plastik, dan pecahan kaca.
    Beberapa bagian lantai terlihat retak dan sambungan logam di sejumlah titik tampak bergeser. Dinding pembatas dan railing dipenuhi coretan grafiti.
    Selain itu, struktur jembatan yang terdiri dari sambungan-sambungan dan tikungan membuat jalurnya tidak lurus, serta memiliki variasi pijakan dari beton hingga panel logam yang tampak mulai haus.
    Mukmin (41), pedagang minuman di tangga JPO mengaku kondisi gelap sudah berlangsung lama.
    “Setahu saya dari awal memang begitu. Nggak pernah lihat ada lampu dipasang,” ujar Mukmin.
    Ia juga menyebut JPO tersebut jarang digunakan warga pada malam hari karena dianggap tidak aman.
    “Sepi banget kalau malam. Yang ke arah halte seberang itu kan banyak pohon, bukan kawasan kantor. Orang takut lewat,” ujarnya.
    Mukmin juga beberapa kali melihat aktivitas tak wajar di area tersebut.
    “Tiap malam Minggu suka ramai. Ada yang minum-minum, pernah ada bunyi pecahan botol. Saya langsung pulang,” katanya.
    Saat ini Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi kondisi JPO ke Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun belum ada tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Veloz Hybrid dan bZ4x Lokal Curi Perhatian Menko Airlangga

    Momen Veloz Hybrid dan bZ4x Lokal Curi Perhatian Menko Airlangga

    Momen Veloz Hybrid dan bZ4x Lokal Curi Perhatian Menko Airlangga

  • DKI bagikan 146 kartu layanan gratis bagi penyandang disabilitas

    DKI bagikan 146 kartu layanan gratis bagi penyandang disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara simbolis membagikan 146 Kartu Layanan Gratis (KLG) kepada penyandang disabilitas dalam rangka menyambut Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025.

    “Kartu ini memberikan akses gratis pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, bersama 15 kelompok masyarakat lainnya yang termasuk dalam skema layanan ini,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

    Dia menuturkan rangkaian peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025 merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi semua.

    Dalam kesempatan itu, sambung Rano, Pemprov DKI menyerahkan 146 Kartu Layanan Gratis transportasi umum bagi penyandang disabilitas. Namun, jumlah tersebut hanya simbolis karena masih ada ratusan kartu lainnya.

    Menurut dia, penyandang disabilitas merupakan bagian dari kekuatan Jakarta. Mereka memiliki hak, martabat, serta potensi besar yang harus didukung dan difasilitasi.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan seluruh moda transportasi publik semakin ramah disabilitas, sesuai dengan prinsip aksesibilitas, keadilan, dan kesetaraan.

    “Kartu bagi penyandang disabilitas merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk bergerak dan menikmati layanan kota,” tutur Rano.

    Dia pun berharap kartu tersebut dapat mendukung mobilitas para penyandang disabilitas sehingga semakin mudah, aman, nyaman, dan inklusif, serta memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri.

    Dia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari operator transportasi, instansi teknis, komunitas, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama merawat layanan publik yang inklusif.

    “Mari bersama membangun infrastruktur yang aksesibel, menghadirkan pelayanan dengan empati, serta menghapus stigma yang masih membayangi saudara-saudari penyandang disabilitas,” ungkap Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.