Xcloud.id

Blog

  • Sosok Masruroh, Penjual Gorengan di Jombang Dapat Tagihan Listrik Rp12,7 Juta, Dituduh Mencuri – Halaman all

    Sosok Masruroh, Penjual Gorengan di Jombang Dapat Tagihan Listrik Rp12,7 Juta, Dituduh Mencuri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bernama Masruroh, terkejut saat mendapat tagihan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp12,7 juta.

    Mengetahui tagihan listriknya mencapai belasan juta, Masruroh kebingungan dari mana uang untuk membayarnya.

    “Saya bayar pakai uang apa? Uang dari mana saya bisa bayar sebanyak itu?” kata Masruroh, Kamis (24/4/2025), dilansir TribunJatim.com.

    Lantas, siapakah sosok Masruroh?

    Masruroh merupakan warga Dusun Blimbing, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

    Ia seorang janda yang memiliki satu anak.

    Ayahnya sudah meninggal sejak 1992. Ia juga tak memiliki seorang suami.

    “Ayah, suami saya sudah tidak ada,” ujar Masruroh.

    Untuk mencukupi kebutuhannya, sehari-hari Masruroh bekerja sebagai penjual goreng keliling.

    “Saya ini hidup dari jualan gorengan keliling saja,” imbuh dia.

    Masruroh diketahui tinggal bersama penyewa yang menempati ruangan di samping rumahnya.

    Ia diketahui hidup seorang diri.

    Dituding Mencuri Listrik

    Masruroh mendapat tagihan listrik Rp12,7 juta sesaat menjelang Idulfitri 1446 H.

    Tak hanya tagihan, Masruroh juga diancam listrik rumahnya bakal diputus jika tidak kunjung membayar.

    Karena memang Masruroh tak punya uang, listrik di rumahnya pun diputus. Pada Kamis, token listrik miliknya tidak dapat diisi.

    “Saya jujur tidak mampu membayar uang sebanyak itu,” aku Masruroh.

    Masruroh sendiri mengaku dirinya dituduh mencuri listrik, hingga akhirnya mendapat tagihan dari PLN.

    Terkait hal itu, Team Leader Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Jombang-Mojokerto, Virna Septiana Devi, memberikan penjelasan.

    Ia mengatakan pelanggan yang memiliki tunggakan, memang tidak diizinkan untuk menerima pasokan listrik.

    “Jika ada pelanggan yang masih memiliki piutang, itu tidak boleh (menggunakan listrik)” jelasnya.

    Virna pun menyebut, jalan keluar yang paling memungkinkan bagi Masruroh, adalah mencicil utang tagihan sampai lunas.

    Pedagang di Jombang Galang Dana untuk Masruroh

    Sebagai bentuk solidaritas, pedagang se-Kabupaten Jombang yang bernaung di bawah Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal), menggalang dana untuk membantu Masruroh.

    Koordinator Spekal Jombang, Joko Fattah Rochim, mengungkapkan penggalangan dana itu diharapkan bisa membantu beban Masruroh yang berstatus janda.

    “Kami menggalang koin untuk Ibu Masruroh, janda pedagang gorengan.”

    “Sedikit dari teman-teman pedagang lain saya harap bisa membantu Ibu Masruroh,” kata Fattah, Jumat (25/4/2025).

    Fattah dan rombongan juga sempat mendatangi gedung DPRD Jombang untuk menemui pimpinan Dewan maupun yang bisa mewakili.

    Namun, saat tiba di lokasi, kantor dewan sepi karena para wakil rakyat sedang menjalani Kunjungan Kerja (Kunker).

    Hal serupa juga dialami Fattah dan rombongan saat mendatangi Kantor PLN Jombang.

    Mereka hanya ditemui oleh satpam. Karena itu, Fattah dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengatur ulang waktu berkunjung ke PLN.

    “Kami tetap menggalang dana dan kalau perlu kami uang nanggung, dan kami bayar ke PLN. Nanti akan kami hitung jumlahnya berapa untuk membantu Bu Masruroh,” tukas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Penjual Gorengan Syok Ditagih PLN Bayar Listrik Rp12,7 Juta, Token Tak Bisa Diisi: Uang dari Mana?

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJatim.com/Ani Susanti/Anggit Puji Widodo)

  • Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    Kremlin Sebut Pernyataan Presiden Trump Soal Krimea Sejalan dengan Posisi Rusia

    JAKARTA – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai Krimea bukanlah topik diskusi sepenuhnya sejalan dengan posisi Rusia.

    “Hal ini sepenuhnya sejalan dengan pemahaman kami dan dengan apa yang telah kami katakan selama ini,” kata Peskov dalam konferensi pers, dilansir dari TASS 25 April.

    Sebelumnya, Presiden Trump Presiden Volodymyr Zelensky kembali bentrok pada Hari Rabu terkait upaya untuk mengakhiri perang tiga tahun di Ukraina, dengan Pemimpin Amerika Serikat menegur Pemimpin Kyiv lantaran menolak mengakui mengakui pendudukan Rusia atas Krimea.

    Presiden Zelensky pada Hari Selasa menegaskan kembali, Ukraina tidak akan pernah menyerahkan Krimea kepada Rusia, yang merebut kendali semenanjung tersebut pada tahun 2014 dalam sebuah tindakan yang dikutuk secara internasional.

    “Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Ini bertentangan dengan konstitusi kita,” katanya, dikutip dari Reuters.

    Presiden Trump, yang sempat berdebat sengit dengan Presiden Zelensky di Ruang Oval Gedung Putih Maret lalu, menyebut pernyataan itu menghasut dan membuat perdamaian semakin sulit dicapai.

    Dalam unggahan di media sosial Dia menuliskan, Krimea telah hilang bertahun-tahun yang lalu “dan bahkan bukan topik pembicaraan.”

    Presiden Trump, yang berjanji selama kampanye pemilihannya untuk mengakhiri perang dalam 24 jam pertama setelah kembali ke Gedung Putih, menegur Presiden Zelensky dan mengatakan di Truth Social, AS berusaha menghentikan pembunuhan di Ukraina dan mereka “sangat dekat dengan kesepakatan” untuk perdamaian.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Trump, JD Vance, mengatakan sudah waktunya bagi Rusia dan Ukraina untuk menyetujui proposal perdamaian AS “atau Amerika Serikat akan meninggalkan proses ini,” menggemakan peringatan dari Presiden Trump minggu lalu.

    Berbicara kepada wartawan di India, Wapres Vance mengatakan proposal tersebut menyerukan pembekuan batas teritorial “pada tingkat tertentu yang mendekati keadaan saat ini” dan “penyelesaian diplomatik jangka panjang yang diharapkan akan mengarah pada perdamaian jangka panjang.”

    “Satu-satunya cara untuk benar-benar menghentikan pembunuhan adalah bagi kedua belah pihak untuk meletakkan senjata mereka, membekukan hal ini,” katanya.

    Seorang mantan pejabat Barat yang mengetahui usulan AS tersebut mengatakan, usulan tersebut juga menyerukan pengakuan atas pencaplokan Krimea oleh Rusia.

  • Tak Berfungsi dan Rusak, Akses JPO dan Halte Transjakarta di Cakung Ditutup

    Tak Berfungsi dan Rusak, Akses JPO dan Halte Transjakarta di Cakung Ditutup

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ditutup.

    Camat Cakung, Fajar Eko Satrio mengatakan akses JPO dan halte tersebut ditutup lantaran memang sejak lama sudah tidak lagi difungsikan dan kini kondisinya yang sudah rusak.

    Sejumlah bagian besi pagar pengaman pada JPO tersebut sudah hilang diduga akibat dicuri, pun dengan kondisi halte Transjakarta yang bagian pelatnya sudah raib sejak lama.

    “Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan akses pada JPO yang sudah tidak layak untuk difungsikan,” kata Fajar saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Jumat (25/4/2025).

    Berdasar catatan Kecamatan Cakung, akses JPO di Jalan Raya Bekasi sudah tidak difungsikan sejak pembangunan jalan tol dalam kota yang dilakukan beberapa tahun silam.

    Kondisinya seiring waktu pun terus memburuk, namun karena tidak dipasangi garis pengaman maka sejumlah warga tetap menggunakannya untuk akses mobilitas.

    “Sudah tidak difungsikan saat pembangunan tol, bersamaan dengan sudah tidak difungsikannya lagi halte Transjakarta yang berada di lokasi,” ujarnya.

    JPO di Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Cakung Barat yang ditutup karena sudah tidak difungsikan dan kondisinya rusak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (25/4/2025) (Istimewa)

    Sejumlah halte Transjakarta di wilayah Kecamatan Cakung yang terdampak pembangunan jalan tol yakni Halte Tipar Cakung, Halte  United Tractor, Halte Pasar Cakung dan Halte Cakung Cilincing.

    Fajar menuturkan Dinas Bina Marga akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas keberadaan aset JPO dan halte Transjakarta pada Senin (28/4/2025).

    “Dinas Bina Marga akan melakukan rapat dengan Instansi terkait dan pemilik aset, PT Jakarta Tollroad Development, PT United Tractor, PT Transjakarta, BPAD, dan Dinas Perhubungan,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

  • Eks Presiden Brasil Ditangkap Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

    Eks Presiden Brasil Ditangkap Terkait Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

    Jakarta –

    Mantan Presiden Brasil Fernando Collor de Mello ditangkap menurut sumber kepolisian federal. Penangkapan Collor de Mello setelah pengadilan tinggi menguatkan hukumannya yang hampir 9 tahun atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

    Dilansir AFP, Jumat (25/4/2025), Fernando Collor de Mello Presiden pertama Brasil yang dipilih secara demokratis, dipaksa mengundurkan diri pada 1992, di tengah masa jabatannya, setelah kongres memakzulkannya karena diduga menerima suap.

    Pria berusia 75 tahun itu ditangkap di Brasil menurut sumber kepolisian yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim. Pengadilan pada Kamis (24/4) menolak upayanya untuk membatalkan perintah penangkapan.

    Jaksa menduga dana tersebut diterima untuk “memfasilitasi kontrak secara tidak teratur” antara perusahaan konstruksi dan mantan anak perusahaan perusahaan minyak negara Brasil, Petrobras.

    Collor de Mello bukanlah Presiden Brasil pertama yang melanggar hukum. Empat dari tujuh Presiden yang memimpin negara tersebut sejak kediktatoran militer 1964-1985 telah dihukum, dipenjara, atau dimakzulkan.

    Dalam kasus terbaru, mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro telah diperintahkan untuk diadili atas dugaan rencana kudeta setelah kalah dalam pemilihan umum 2022.

    (rfs/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Guru SD di Sukoharjo yang Lecehkan 20 Murid Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara – Halaman all

    Guru SD di Sukoharjo yang Lecehkan 20 Murid Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – DI (37), Kepala Sekolah Dasar (SD) berbasis Islam di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga melecehkan 20 muridnya.

    Kini, pelaku sudah diamankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukoharjo pada awal April 2025, setelah adanya laporan terkait kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur.

    Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Sukoharjo, AKP Anggaito Hadi Prabowo, melalui Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin.

    “Benar (penangkapan pelaku pelecahan seksual). Inisial DI, pelaku diduga dilakukan dengan maksud menyalurkan nafsu terhadap korban,” kata Zaenudin saat dikonfirmasi Tribun Solo, Jumat (25/4/2025).

    Zaenudin menyebut, pelaku ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan.

    “Kami sudah mengamankan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di Polres Sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Zaenudin.

    Ketika disinggung terkait identitas sekolah itu, Zaenudin masih enggan memberikan jawaban.

    Pasalnya, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus.

    “Kepolisian terus mendalami kasus pelecehan anak di bawah umur tersebut dan mengumpulkan keterangan dari para saksi,” imbuhnya.

    Zaenudin lantas menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur serta menindak tegas setiap bentuk kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak.

    “Pelaku saat ini kami jerat dengan Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” terangnya.

    Awal Mula Kasus

    Kuasa hukum korban, Lanang Kujang Pananjung, mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Sukoharjo.

    “Saat itu anak korban yang masih duduk di kelas 2 menceritakan, dilecehkan oleh DI, seorang pendidik atau guru yang ada di sekolah tersebut,” kata Lanang, Jumat.

    Awalnya, salah satu orang tua siswa mengungkap kasus dugaan pelecehan ini.

    Akan tetapi, seiring waktu makin banyak yang melaporkan, sampai sebanyak 20 anak disebut menjadi korban.

    “Dari data yang kami pegang ada sekitar 20-an anak yang menjadi korban,” terang Lanang.

    Lanang menyebut, peristiwa ini sudah terjadi sejak tiga tahun lalu.

    Kemudian lokasi pelecehan bukan hanya terjadi di lingkup sekolah, tetapi juga di luar sekolah.

    “Ada yang saat ekstrakurikuler renang di daerah Janti Klaten, salah satu anak itu saat ganti baju diseret masuk ke kamar mandi lalu pintunya dikunci dari dalam dan dilecehkan.”

    “Dari sekian banyak anak yang jadi korban itu, ada anak yang mendengar nama pelaku ini sudah ketakutan,” sambungnya.

    Sementara itu, dalam audiensi antara perwakilan wali murid dengan Bupati Sukoharjo, Kemenag, serta Forkopimda diketahui bahwa sekolah tersebut belum berizin.

    Bahkan, pelajaran di dalam sekolah itu juga tak sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah lain.

    “Yang pertama kami akan dorong Polres Sukoharjo untuk memperdalam kasus ini karena kami mensinyalir ada pembiaran sehingga kasus ini terjadi dan yang kedua kami minta agar Bupati Sukoharjo dalam hal ini pemkab menutup sekolahan ini,” ujar Lanang.

    Lanang menyatakan, pihaknya juga membuka diri pada orang tua wali murid yang anaknya menjadi korban agar bersuara dan tidak takut. 

    Pasalnya, kasus yang terjadi di lembaga pendidikan, apalagi berbasis agama ini sangat memprihatinkan. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Identitas Kepala SD Berbasis Islam di Sukoharjo yang Lecehkan 20 Murid Terungkap, Berinisial DI.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar)

  • Keluarga Tolak Keputusan Polres Jakarta Timur Hentikan Penyelidikan Kematian Kenzha

    Keluarga Tolak Keputusan Polres Jakarta Timur Hentikan Penyelidikan Kematian Kenzha

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Keluarga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Walewangko (22) menolak keputusan Polres Metro Jakarta Timur menghentikan penyelidikan kasus kematian Kenzha.

    Ayah Kenzha, EH Happy Walewangko mengatakan menolak keputusan karena menilai penyelidikan yang dilakukan terkait kasus meninggalnya sang anak tidak sesuai dengan fakta kejadian.

    Menurut pihak keluarga terdapat banyak saksi, baik yang telah diperiksa maupun belum dipanggil sebagai saksi menyatakan terjadi pengeroyokan terhadap Kenzha Walewangko.

    “Namun justru saksi-saksi penting ini tidak digali keterangannya lebih lanjut. Di sinilah kami melihat adanya upaya pembelokan arah penyidikan,” kata Happy dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

    Pihak keluarga juga menyebut proses pemeriksaan saksi-saksi dilakukan tidak dilakukan sesuai prosedur, di antaranya karena tak ada surat panggilan resmi dan pendampingan pengacara.

    Hal tersebut membuat pihak keluarga menduga pemeriksaan saksi dilakukan dalam tekanan dan sarat rekayasa, sehingga berbeda dengan laporan awal kasus kematian Kenzha.

    Pihak keluarga menilai terjadi pelanggaran kode etik, sehingga hari ini melaporkan jajaran Polres Metro Jakarta Timur ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

    “Kami berharap publik menyaksikan secara langsung praktik-praktik buruk dan ketidakprofesionalan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru merusak kepercayaan masyarakat,” ujar Happy.

    Laporan awal kematian Kenzha memang sempat diterima diterima dengan dugaan tindak pidana Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

    Kemudian Pasal 359 KUHP tentang kealpaan mengakibatkan kematian, tapi dari hasil penyelidikanPolres Metro Jakarta Timur tidak ditemukan unsur tindak pidana terkait kasus.

    Dikonfirmasi pernyataan keluarga yang menolak hasil penyelidikan, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean menuturkan hal tersebut merupakan hak keluarga.

    “Itu hak keluarga,” tutur AKBP Armunanto Hutahean.

    Sebelumnya Polres Metro Jakarta Timur menyatakan dari hasil penyelidikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tewasnya Kenzha.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly menyatakan sudah memeriksa 47 saksi meliputi mahasiswa, petugas keamanan, dan pihak kampus, ahli hukum pidana, dan ahli forensik.

    Kemudian mengamankan barang bukti berupa bekas botol minuman keras yang sempat diminum korban dan teman-temannya, pagar, sebongkah baut, dan DVR CCTV kampus UKI.

    Dari hasil pemeriksaan seluruh saksi, alat bukti berupa dokumen hasil autopsi, dan barang bukti tersebut tidak ditemukan bukti Kenzha mengalami pengeroyokan sebagaimana laporan kasus.

    “Hasil gelar perkara memutuskan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, dengan alasan peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana,” kata Nicolas di Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

     Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Apindo Minta Pemerintah Tak Cuma Andalkan Negosiasi untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut gerak cepat dan proaktif pemerintah untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif timbal balik alias tarif resiprokal merupakan dukungan nyata untuk industri dalam negeri. Namun, pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya alternatif lain untuk mengantisipasi dinamika kebijakan perdagangan AS.  

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani melihat langkah ini sebagai dukungan nyata pemerintah terhadap kepentingan menciptakan daya saing yang terbaik bagi pelaku usaha. Begitu pun dengan produk ekspor Indonesia di pasar Negara Paman Sam.

    Namun, Shinta menekankan dunia usaha juga harus melihat perkembangan dari negosiasi tarif yang dikenakan AS untuk Indonesia. Menurutnya, dunia usaha perlu mengetahui sejauh mana Indonesia bisa memperoleh liberalisasi atau penurunan tarif yang diinginkan di pasar AS dengan berbagai trade off yang ditawarkan pemerintah ke pada AS.

    “Secara realistis, kita tidak bisa berharap banyak atau tergantung pada pencapaian kesepakatan dalam negosiasi yang sedang berjalan,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (25/4/2025).

    Misalnya saja, kata Shinta, volatilitas kebijakan perdagangan AS yang sangat tinggi dan bukan hanya kebijakan tarif yang tak konsisten. Namun, juga ada hal-hal lain yang diformulasikan dan diputuskan menteri Presiden AS Donald Trump, menteri keuangan (menkeu) AS dan United States Trade Representative (USTR) yang dinilai tidak selalu sejalan dengan apa yang akhirnya diputuskan oleh Trump, ataupun sebaliknya.

    “Kita juga lihat bahwa negara-negara yang sebelumnya sudah berhasil menciptakan kesepakatan dengan Trump seperti Meksiko, Kanada, Korea, dan Singapura akhirnya juga tetap dikenakan terkena tarif tambahan oleh AS,” imbuhnya.

    Dia pun mengimbau agar pemerintah Indonesia juga harus siap mengantisipasi berbagai faktor jika kesepakatan yang dicapai tidak sesuai harapan atau tidak diindahkan oleh AS.

    Dalam hal ini, Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya alternatif untuk menstabilkan ekspor, stabilitas makro, dan kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Kami mendorong pemerintah agar jangan hanya fokus pada penciptaan bilateral deal dengan AS, tapi harus terlebih fokus dalam mempercepat realisasi upaya penciptaan stabilitas makro, stimulus kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” tuturnya.

    Butuh Stimulus

    Lebih lanjut, Shinta menuturkan, saat ini dunia usaha membutuhkan stimulus percepatan simplifikasi regulasi usaha dan peningkatan efisiensi biaya berusaha di Indonesia seperti perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia berharap stimulus ini bisa dapat segera direalisasikan oleh pemerintah. Sebab, untuk menjamin peningkatan daya saing usaha dan produk nasional di pasar dalam dan luar negeri atau daya saing ekspor.

    Apalagi, lanjut dia, tanpa adanya simplifikasi regulasi dan peningkatan efisiensi biaya berusaha, Indonesia akan sangat sulit melakukan pengalihan pasar ekspor.

    “Jangankan pengalihan pasar ekspor, produk-produk industri kita pun bisa kalah saing dan terhimpit oleh produk-produk impor di pasar dalam negeri bila kita tidak memiliki iklim usaha yang memungkinkan industri-industri di dalam negeri memproduksi berbagai barang/jasa secara cost-efficient,” tuturnya.

    Di sisi lain, jika berbicara terkait peralihan ekspor, Shinta menilai hal ini nyatanya tidak semudah bisa dilakukan. Pasalnya, tidak semua produk ekspor bisa segera dijual ke negara lain.

    Bukan hanya itu, tidak semua negara juga bisa menyerap produk ekspor nasional yang teralihkan/tidak bisa diserap pasar AS imbas kenaikan tarif.

    Di samping kebijakan nontarif atau nontariff measures (NTMs), Shinta mengatakan, hambatan perdagangan yang menyebabkan peralihan ekspor tidak dapat dengan cepat atau dengan mudah dilakukan oleh pelaku usaha (eksportir) nasional seperti karakter permintaan pasar-pasar alternatif yang berbeda.

    Kemudian, daya serap atau daya beli pasar yang juga berbeda hingga perbedaan peran pembeli dalam memfasilitasi ekspor Indonesia ke negara tujuan.

    Maka dari itu, eksportir nasional perlu banyak dukungan dari pemerintah secara finansial dan non-finansial untuk bisa memanfaatkan potensi pasar-pasar alternatif untuk memaksimalkan kinerja ekspor dengan memanfaatkan pasar non-tradisional atau melakukan peralihan ekspor, jika AS mempertahankan kebijakan tarifnya.

    Meski demikian, sambung dia, peralihan ekspor ini pun tidak bisa dengan cepat dilakukan lantaran eksportir nasional juga perlu melihat potensi berbagai pasar alternatif yang mungkin sebelumnya belum pernah dijajaki.

    “Sehingga tentu perlu waktu untuk mempelajari pasar dan menciptakan trust dengan rekan usaha di negara baru. Jadi jangan dianggap peralihan ekspor itu bisa mudah atau cepat,” ujarnya.

    Apalagi di tengah dinamika global membuat peralihan perdagangan juga akan semakin sulit dilakukan. Maksudnya, semua negara memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia sehingga semua negara juga berusaha untuk melakukan diversifikasi ekspor dan mengalihkan ekspor dari AS ke negara lain.

    “Jadi persaingan dagang semakin tinggi di pasar global. Risiko proteksionisme terhadap perdagangan/ekspor dari negara lain juga sangat tinggi karena semua negara khawatir negaranya kebanjiran impor yang di-dumping negara lain,” ungkapnya.

    Imbasnya, mau tak mau pemerintah di semua negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dumping, subsidi perdagangan, dan lonjakan impor yang merugikan industri, serta persaingan pasar.

    Dengan kata lain, semua negara akan berupaya menjaga dan mengendalikan volume perdagangan dengan berbagai instrumen.

    “Karena itu, ekspor Indonesia sebaiknya diekspor secara kompetitif karena memiliki tingkat efisiensi produksi yang tinggi,” pungkasnya.

  • Ijazah S-1 saja Kok Dipermasalahkan?

    Ijazah S-1 saja Kok Dipermasalahkan?

    GELORA.CO –  Usai tidak lagi menjabat Presiden, berbagai macam kejanggalan terkait keaslian Ijazah UGM Joko Widodo terus bermunculan ke publik.

    Selain tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa, Joko Widodo juga disebut-sebut telah memalsukan Ijazah UGM untuk kepentingan politiknya.

    Sebelumnya, kasus Ijazah UGM atas nama Joko Widodo yang ditengarai palsu sempat beredar namun redup setelah dinyatakan tidak benar-benar terbukti.

    Menyikapi kabar dugaan ijazah palsu yang menyita perhatian publik, Pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada dan Kuasa Hukum Jokowi menyangkal anggapan tersebut.

    Saat menemui sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam TPUA, UGM memastikan Jokowi merupakan salah satu mahasiswanya.

    Namun demikian, sejumlah narasi bernada sanggahan terkait pernyataan UGM dan Tim Kuasa Hukum Jokowi justru semakin banyak bermunculan.

    Selain tidak terdata dalam hasil peserta Sipenmaru atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 1980, ijazah Jokowi juga diduga kuat banyak kejanggalan.  

    Terkait dengan perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Pengacara Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA sempat memberi sejumlah pernyataan.

    Menurut Kurnia Tri Royani, ia dan sejumlah anggota rombongan sempat mengalami peristiwa mencemaskan sebelum menemui pihak UGM.

    Berulangkali membuat janji guna keperluan verifikasi dengan UGM, Kurnia mengaku mengalami sejumlah upaya perintangan di dalam perjalanan menuju tempat pertemuan.

    Akar kemacetan yang ternyata disebabkan oleh truk, menurut Kurnia  merupakan bagian dari sabotase karena terkesan dibiarkan oleh petugas keamanan.

    Meski terlambat dan gagal menemui langsung pihak Rektor UGM, Kurnia mengaku senang karena Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dokter Tifa telah ikut berkontribusi.

    Selain gagal memperoleh informasi dari pihak Rektorat karena sudah terwakili, hal senada juga dialami usai berhasil menemui Wakil Dekan.

    Berdasar arahan dari Wakil Dekan, Kurnia dan sejumlah anggota rombongan TPUA kemudian mendatangi kediaman Jokowi.

    Sempat juga mendengar kabar kehadiran Hercules di kediaman Jokowi, perwakilan TPUA berhasil menemui Jokowi secara langsung dan menyampaikan maksudnya.

    Jokowi, menurut Kurnia berulang kali memberikan pernyataan tentang siapa mendalilkan harus mampu membuktikan atau Actori Incumbit Probatio, Actori Onus Probandi.

    Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan TPUA juga sempat menyayangkan pernyataan eksplisit yang disampaikan Jokowi soal keabsahan Ijazah.

    “Yang menarik ketika Beliau bilang ijazah S-1  aja kok dipermasalahkan, saya menganggap ini mohon maaf agak menggampangkan,” ujar Kurnia.

    Makna implisit dari sebuah Ijazah, menurut Kurnia bukan sekedar pengalaman akademik tetapi juga kemampuan untuk selalu mempertanggung-jawabkan gelarnya.

    Hal terpenting dan esensial dari sebuah proses pendidikan, menurut Kurnia selalu datang dan berakar dari kejujuran.***

  • Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    Teror Bom Guncang Rusia, Tewaskan Jenderal Senior Moskow Jelang Lawatan Trump Ke Kremlin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat militer senior Rusia dilaporkan tewas usai Moskow diguncang teror bom, Jumat (25/4/2025).

    Menurut pernyataan resmi pihak berwenang Rusia, jenderal senior yang tewas tersebut adalah Jenderal Yaroslav Moskalik yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala Direktorat Operasi Utama pada Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia.

    Dikutip dari The Guardian, Yaroslav Moskalik tewas setelah menjadi korban ledakan bom misterius, menjelang Vladimir Putin memulai pertemuan penting di Kremlin dengan utusan khusus Donald Trump, Steve Witkoff.

    Komite Investigasi Rusia mengatakan bom misterius itu merupakan alat peledak rakitan isi pecahan logam yang dipasang di bawah mobil Volkswagen Golf milik Moskalik. 

    Tak dirinci jenis bubuk logam apa yang dimasukan dalam bom rakitan itu, namun para penyelidik memperkirakan hasil ledakan itu setara dengan 300 gram TNT.

    Imbas ledakan dahsyat itu, jenderal Yaroslav Moskalik bahkan sampai terlempar “beberapa meter”.

    Sementara kendaraan yang diparkir di samping mobil-mobil lain di dalam kawasan permukiman di sebelah blok apartemen bertingkat tinggi, terbakar habis setelah ledakan.

    Kematian Jenderal Yaroslav Moskalik menambah daftar panjang pejabat militer Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Sejauh ini otoritas Rusia belum mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

    Sementara, beberapa sumber menyebutkan serangan ini merupakan ulah kelompok oposisi dalam negeri atau elemen militan yang tidak puas dengan kebijakan militer Rusia di Ukraina dan Suriah.

    Bukan Kali Pertama

    Pasca-insiden ini terjadi, pihak berwenang Rusia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan membawa pelaku ke pengadilan, mengingat kejadian seperti bukan kali pertama yang dialami Moskow.

    Desember lalu, sebuah serangan bom turut menewaskan Letnan Jenderal Igor Kirillov, yang menjabat sebagai komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Rusia (RChBZ). 

    Ia dibunuh bersama seorang ajudannya saat mereka keluar dari sebuah gedung di Moskow.

    Para penyelidik Rusia menuding serangan tersebut dilakukan oleh dinas khusus Ukraina dengan melibatkan alat peledak yang disembunyikan di dalam skuter listrik, yang ditempatkan di sebelah pintu masuk dan dipantau melalui kamera yang dipasang di mobil yang diparkir.

    Teror Bom Terjadi saat Lawatan Trump ke Kremlin

    Sebagai informasi, kematian Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik dalam ledakan bom mobil di Balashikha menjadi sangat mencolok karena bertepatan dengan kunjungan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, ke Moskow. 

    Kunjungan ini bertujuan membahas inisiatif perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    Sejumlah pihak khawatir bahwa pembunuhan ini bisa dianggap sebagai bentuk sabotase terhadap proses diplomasi damai yang sedang dijajaki.

    Atau bahkan sebagai pesan politik dari pihak-pihak yang menolak perdamaian.

    Imbas teror ini menciptakan iklim ketidakpercayaan, yang berpotensi membuat proses negosiasi menjadi lebih sulit, terutama jika Rusia menganggap itu bukan kebetulan semata.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    Sejumlah Kejanggalan tentang Narasi Matahari Kembar Makin Terungkap, Benarkah Prabowo Disandera Jokowi?

    GELORA.CO –  Wacana tentang adanya dua pemimpin di pemerintahan atau narasi Matahari Kembar kembali mencuat pasca sejumlah menteri sowan usai Idul Fitri.

    Pernyataan sejumlah menteri era Kabinet Indonesia Bersatu yang kembali menjabat di Kabinet Merah Putih, ditengarai menjadi pemantik lahirnya narasi Matahari Kembar.

    Sempat diucap oleh SBY saat internal Partai Demokrat tengah menjadi sorotan, istilah Matahari Kembar kemudian dikutip ulang Politisi PKS Mardani Ali Sera.

    Selain Mardani Ali Sera, narasi Matahari Kembar yang merujuk pada Presiden Ketujuh dan Kedelapan Indonesia juga sempat ditanggapi oleh Try Sutrisno.

    Menurut purnawirawan Pangab periode 1988-1993 dan Wapres periode 1993-1998, Matahari Kembar merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan di pemerintahan.

    Terkait dengan semakin menebalkan diksi Matahari Kembar dalam ingatan publik, Feri Amsari yang juga merupakan Pakar Hukum Tata Negara memberi tanggapan.

    Feri menyebut istilah tersebut tidak jauh berbeda dengan Satu Kapal Dua Nahkoda yang pernah ditulisnya di Tempo.

    Berlatar tentang persaingan Presiden dengan Wakil Presiden yang saat itu masih menjabat, Matahari Kembar memiliki konstruksi nilai berbeda.

    Narasi Matahari Kembar yang sejak Idul Fitri lalu mulai banyak masuk dalam kesadaran publik, menurut Feri merupakan hal janggal serta bertolak belakang dengan konstitusi.

    Mengacu pada Undang-Undang Dasar Pasal 17, secara eksplisit disebutkan bahwa setiap menteri merupakan pembantu resmi presiden yang sedang menjabat.

    Selain ditetapkan atau diangkat secara langsung oleh Presiden, kewenangan Menteri sebagai Pembantu juga dapat diberhentikan oleh Presiden.

    Sehingga pernyataan sejumlah menteri era kabinet Presiden Jokowi yang kembali menjabat di era Prabowo terkait Bos, merupakan suatu kejanggalan konstitusi.

    Bukan sekadar melanggar perundang-undangan, pernyataan tersebut juga terbilang sebagai suatu hal yang kurang etis dan melanggar kesantunan dalam politik.

    “Masa ada menteri mengaku, bahwa orang yang sudah lengser ini adalah Bos, itu merusak Undang-Undang Kementerian Negara,” jelas Feri.

    Pernyataan terkait sosok Jokowi sebagai Bos, selain disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes juga disampaikan oleh Menteri Kelautan Sakti Trenggono.

    Penggunaan diksi Bos sebagai analogi yang disampaikan oleh sejumlah Menteri, menurut Feri tidak mencerminkan sikap santun.

    Fakta adanya menteri era kabinet Jokowi dan kembali terlibat dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan komposisi lebih dari 50 persen, juga terbilang janggal.

    Tidak mengherankan jika kemudian banyak kalangan, dengan perspektif awam mempertanyakan soal kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya tidak ingin bilang ini benar, jangan-jangan Presiden saat ini sedang disandera?” pungkasnya.***