Xcloud.id

Blog

  • Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset ekonomi, politik, dan teknologi Great Institute menilai sikap Indonesia dalam menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan China sudah tepat, dengan memisahkan kepentingan kedua negara dan menyatakan posisi sebagai negara yang independen.

    “Langkah Presiden Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” kata Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kebijakan tarif yang dibuat secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat ekonomi dunia mengalami ketidakpastian, mengingat kebijakan ini mendapat respons yang keras dari Pemerintah China, sehingga menyebabkan adanya perang dagang antarkedua negara tersebut.

    Menurut dia, perang tarif ini turut menghantui pengambil kebijakan di Indonesia. Hal ini terjadi karena baik pihak AS maupun China saling mengancam Indonesia, dan negara lain, jika hubungan dagang dan negosiasi yang dilakukan dianggap merugikan dua negara itu.

    Sementara, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018 Tito Sulistio mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi.

    Hal tersebut dikarenakan, industri keuangan di tanah air masih bergantung ke Amerika Serikat.

    “Kita harus waspada pada hubungan politik ke depan dengan Amerika. Kondisi keuangan kita sangat rentan saat ini. Jika Amerika tersinggung, mereka dapat membuat kondisi perekonomian kita memburuk,” katanya.

    Lebih lanjut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperkuat upaya dalam merealisasikan ekonomi kerakyatan guna menghadapi perang tarif.

    “Marilah kita tetap semangat membantu Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program kerakyatan seperti koperasi desa merah putih, swasembada pangan, swasembada energi dan makan bergizi gratis,” kata Ferry.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panjat Rumah Pakai Tangga, Pria di Ogan Ilir Curi HP Mahasiswa Regional 25 April 2025

    Panjat Rumah Pakai Tangga, Pria di Ogan Ilir Curi HP Mahasiswa Regional 25 April 2025

    Panjat Rumah Pakai Tangga, Pria di Ogan Ilir Curi HP Mahasiswa
    Tim Redaksi
    OGAN ILIR, KOMPAS.com
    – Seorang pria berinisial A (45), warga Dusun II, Desa Tanjung Pinang II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten
    Ogan Ilir
    , Sumatera Selatan, ditangkap polisi setelah mencuri dua unit
    handphone
    milik seorang mahasiswa.
    Kapolsek Tanjung Batu, IPTU Syafaruddin Akso, mengatakan A ditangkap saat bersembunyi di Desa Limbang Jaya II, Kecamatan Tanjung Batu, pada Rabu (23/4/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
    “Modus tersangka melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah korban menggunakan tangga kayu, lalu mencongkel jendela dan mengambil dua unit ponsel dari dalam rumah,” kata Syafaruddin, Kamis (24/4/2025).
    Setelah mencuri
    handphone
    , tersangka langsung melarikan diri. Korban yang menyadari ponselnya hilang segera melapor ke polisi.
    Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tanjung Batu melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap tersangka A.
    Polisi juga menyita dua unit
    handphone
    hasil curian serta satu gunting yang digunakan dalam aksi tersebut.
    “Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Tanjung Batu,” pungkas Syafaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MAKI Tuding KPK Takut Periksa RK di Kasus Korupsi BJB

    MAKI Tuding KPK Takut Periksa RK di Kasus Korupsi BJB

    Jakarta –

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) merupakan kewenangan penyidik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku kecewa karena KPK terkesan takut memeriksa RK.

    “Saya lebih kecewa lagi sikap KPK yang semakin tidak jelas arahnya terkait dengan Ridwan Kamil,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Dia lalu menyinggung soal penyitaan motor gede (moge) RK. Dia mengatakan moge tersebut akhirnya disita KPK setelah ada desakan dari publik.

    “Kemarin urusan motor Royal Enfield aja bingungnya bukan main, katanya dititipkan, setelah kita protes ‘itu tidak layak dititipkan karena bukan untuk mencari nafkah’, terus katanya diambil, tapi ketika diminta videonya atau buktinya katanya dirahasiakan,” katanya.

    Boyamin mengaku kecewa dengan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Dia menuding KPK takut untuk memeriksa RK.

    “Nah pada posisi itu kemudian saya minta dipajang, nggak dipajang-pajang, eh katanya kemarin mau manggil RK sekarang mundur lagi, ngeles lagi, katanya prioritas. Jadi ini terus terang aja kecewa KPK nampak kemudian kayak takut dengan Ridwan Kamil padahal KPK dulu sangat ini kemudian seakan-akan takut kan terus terang aja saya kecewa,” tambahnya.

    “Seakan akan segan, seakan-seakan Ridwan Kamil ini tidak perlu dipanggil ujungnya kan begitu nanti kalau kita biarkan. Menurut saya tolonglah KPK untuk bertindak adil dengan memanggil RK sebagai saksi minimal itu aja,” katanya.

    “Dan nanti tersangka-tersangka segera ditahan. Menurut saya ya terus terang aja KPK belum manggil ini mengecewakan dan saya tetap mengawal dan memang harus dipanggil wong ada penggeledahan, nanti kesan masyarakat tidak adil dan KPK menjadi kaya tebang pilih, KPK akan semakin tidak dipercaya masyarakat,” sambungnya.

    “Tanggal (pemanggilan) belum. Kalau soal pemanggilan, saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada penyidik,” kata Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).

    Setyo menjelaskan penyidiklah yang paling memahami prioritas perkara. Namun dia memastikan proses klarifikasi atau pemanggilan terhadap RK dilakukan pihak penyidik.

    “Ya karena kan dari suatu perkara itu pasti kan ada mana yang harus diprioritaskan, mana yang ada kemudian ini bisa dikesampingkan, gitu ya. Itu pertimbangan-pertimbangan penyidik itu ya menjadi ranahnya penyidik, terutama direktur penyidikan dan para kasatgas,” ungkap Setyo.

    “Tapi pastinya ya kan dilakukan karena konteksnya sudah dilakukan penggeledahan maka harus dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan klarifikasi gitu,” pungkasnya.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Disdukcapil Kabupaten Bandung: Program IKD Perlu Diperkuat Kepres Bandung 25 April 2025

    Disdukcapil Kabupaten Bandung: Program IKD Perlu Diperkuat Kepres Bandung 25 April 2025

    Disdukcapil Kabupaten Bandung: Program IKD Perlu Diperkuat Kepres
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (
    Disdukcapil
    ) Kabupaten Bandung, Yadi Abdurahman, menyatakan bahwa program
    Identitas Kependudukan Digital
    (
    IKD
    ) perlu diperkuat melalui Keputusan Presiden (Kepres) agar penerapannya lebih optimal dan diikuti oleh seluruh institusi.
    “Kenapa perlu? Agar institusi yang lain itu mengikuti kebijakannya, paling tidak fungsi dari IKD juga,” kata Yadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2025).
    Program IKD yang mulai disosialisasikan sejak 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini masih belum menjangkau seluruh elemen masyarakat, terutama di wilayah yang kesadaran digitalnya belum merata.
    Meski demikian, Disdukcapil Kabupaten Bandung telah melakukan sosialisasi aktif dengan mendatangi berbagai lokasi, termasuk pabrik, kampus, dan sekolah.
    “Jadi untuk mendukung itu ada kegiatan Dukcapil datang ke pabrik, ke kampus, untuk melakukan perekaman, aktivasi IKD di sana, termasuk di sekolah. Karena ada pelajar yang mendekati usia 17 tahun disebut PRR, jadi dia bisa dapat KTP fisik dan digital,” ujarnya.
    Yadi menjelaskan bahwa pemanfaatan IKD sejauh ini masih terbatas, di antaranya untuk layanan perbankan yang baru diterapkan di beberapa bank seperti BRI dan BSI. Pihaknya berharap lebih banyak lembaga mengikuti langkah tersebut.
    “Jadi kalau pihak banknya mau nasabah baru, seharusnya jangan ditanya KTP fisiknya, tapi cukup KTP digital saja. Jadi artinya masyarakat dipaksa untuk berganti dari KTP fisik ke digital. Kalau yang baru pihak BNI, yang lainnya perlu didorong juga,” katanya.
    Ia juga menambahkan bahwa warga yang sudah mengaktifkan IKD tidak perlu khawatir jika KTP fisik mereka hilang.
    “Misalnya KTP fisik nggak perlu lagi khawatir, maka cukup dengan KTP digital saja,” ujarnya.
    Yadi berharap penguatan kebijakan melalui Kepres bisa memperluas adopsi IKD di seluruh sektor pelayanan publik maupun swasta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengukuhkan tiga Profesor.

    Mereka yakni Prof. Dr. Siti Saadah, S.E., M.T. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., dan Prof. V. Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D. dari Fakultas Hukum. 

    Prosesi pengukuhan dilangsungkan dalam Sidang Terbuka Senat Guru Besar di Gedung Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. 

    Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), mengatakan ketiga Profesor ini memperkuat barisan akademisi. 

    “Semoga pengukuhan ini semakin mendorong terciptanya budaya akademik yang unggul demi kemajuan bangsa,” ujar Yuda melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. 

    Dirinya menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.

    “Dalam situasi interkonektivitas tinggi antar lembaga keuangan, satu gangguan bisa merambat cepat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan sangatlah mendesak,” ujar Siti.
     
    Studi Siti menggunakan metode generalized vector autoregressive untuk mengukur volatility spillover antar entitas dalam konglomerasi dan telah memperoleh penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas kontribusi risetnya.

    Sementara Prof. Natalia dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”. 

    Dirinya menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.

    “Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif,” ujar Prof. Natalia.

    Dalam orasinya, Prof. Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum. 

    Lalu dalam orasi ilmiahnya, Prof. Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. 

    Dirinya menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.

    “ASEAN memerlukan integrasi sistem paten yang lebih solid agar dapat bersaing secara global dalam ranah inovasi teknologi. Harmonisasi ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan politik dari setiap negara anggotanya,” ujar Prof. Selvie.

    Prof. Selvie juga menjelaskan bahwa belum mudah bagi ASEAN untuk menyusun satu peraturan yang berlaku di semua negara anggota terkait pendaftaran paten maupun untuk mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN.

  • BPOM RI Percepat Izin Edar Obat, dari 120 Jadi 90 Hari Kerja

    BPOM RI Percepat Izin Edar Obat, dari 120 Jadi 90 Hari Kerja

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mempercepat proses registrasi obat hingga mendapatkan izin edar. Upaya ini dilakukan dengan bekerja sama melalui mekanisme joint assessment bersama organisasi atau regulator negara lain.

    Misalnya dengan ASEAN melalui ASEAN Joint Assessment (AJA), WHO, dan The European Medicines Agency (EMA).

    Mekanisme dilakukan melalui skema reliance bilateral dan regional, yang diharapkan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan regulatori dengan lebih cepat, tetapi tetap mengedepankan aspek keamanan, efikasi, dan mutu produk yang memenuhi standar internasional.

    “Salah satu langkah besar menerapkan sistem reliance yang merujuk pada hasil evaluasi dari negara-negara dengan sistem pengawasan terpercaya. Mekanisme ini telah terbukti menyederhanakan proses evaluasi pra-pasar, mengurangi birokrasi, serta mempercepat waktu dan mengefisiensikan sumber daya,” beber Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kegiatan The 7th Asian Network Meeting (ANM) di Tokyo, Jepang, Rabu (23/4/2025).

    Izin Edar Bisa Didapat dalam 90 Hari

    Melalui skema reliance, BPOM mampu memangkas waktu evaluasi registrasi obat dari 120 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja. Inisiatif ini sekaligus dapat memperkuat kapasitas regulatori nasional melalui kolaborasi, optimalisasi sumber daya, dan harmonisasi standar internasional.

    Taruna Ikrar kemudian mencontohkan beberapa produk obat dan vaksin yang telah memperoleh izin edar BPOM melalui skema reliance dari metode joint assessment dengan dukungan dari WHO, EMA, dan ASEAN. Beberapa di antaranya, yaitu:

    vaksin dengvaxiaQdenga (vaksin dengue)perjeta (untuk kanker payudara)obat malaria dan autoimun.

    Dengan terobosan sistem reliance tersebut, Indonesia melalui BPOM mempercepat akses terhadap obat-obatan, termasuk obat-obat inovatif yang baru dikembangkan dan dibutuhkan sebagai alternatif terapi bagi masyarakat Indonesia, seperti advanced therapy medicinal products/ATMP.

    “Kami berupaya terus percepat akses terhadap obat-obatan inovatif dan memperkuat kapasitas nasional untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat,” tutur Taruna Ikrar lagi.

    (naf/up)

  • Pemuda Pancasila Jabar Dukung Langkah Gubernur Berantas Premanisme

    Pemuda Pancasila Jabar Dukung Langkah Gubernur Berantas Premanisme

    GELORA.CO –  Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya mendukung upaya Pemprov Jabar dalam memberantas premanisme.

    “Kami ingin menjadi organisasi yang benar-benar hadir membawa nilai positif, bukan sebaliknya,” ucap Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, Dian Rahadian, kepada RMOLJabar, Kamis 24 April 2025.

    Dirinya memberikan dukungan penuh atas pembentukan Satgas Anti-Premanisme oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang menggandeng TNI dan Polri dalam upaya memberantas praktik-praktik premanisme.

    “Langkah Pak Dedi sangat tepat dan strategis. Kami yakin beliau tidak ingin ada masyarakat yang hidup dalam ketakutan, keresahan, atau kecemasan. Itu tidak boleh terjadi di Republik ini, khususnya di Jawa Barat,” jelas Dian.

    Ia menegaskan bahwa premanisme bukanlah bagian dari organisasi manapun. Sebab menurut Dian, organisasi lahir untuk ikut terlibat dalam membangun setiap wilayahnya. 

    “Tidak ada satupun pasal dalam anggaran dasar dan rumah tangga organisasi yang menyuruh anggotanya untuk melakukan praktik premanisme. Premanisme itu perilaku, dan bisa terjadi di berbagai tempat baik di ormas, OKP, LSM, bahkan di kalangan birokrat maupun aparat,” tuturnya. 

    Ia pun menegaskan kesiapan Pemuda Pancasila untuk mendukung penuh kebijakan Gubernur dan bekerja sama dengan seluruh pihak. 

    “Kami siap bersinergi dengan Gubernur, TNI, dan Polri untuk memberantas perilaku premanisme demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

  • 36 Ribu Kasus Baru Kanker Serviks Terdeteksi di Indonesia Setiap Tahunnya  – Halaman all

    36 Ribu Kasus Baru Kanker Serviks Terdeteksi di Indonesia Setiap Tahunnya  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Setiap tahun, diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 kasus baru yang terdeteksi. 

    Ironisnya, sekitar 70 persen dari kasus tersebut baru diketahui pada stadium lanjut, sehingga meningkatkan risiko kematian secara signifikan.

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia dalam diskusi bertajuk “Reafirmasi Komitmen Eliminasi Kanker Serviks”. 

    Kanker serviks saat ini merupakan jenis kanker terbanyak kedua di Indonesia.

    “Harapan saya, diskusi ini bisa membuka sudut pandang baru, melahirkan solusi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, praktisi, maupun masyarakat luas,” ungkap Prof. Dante dilansir dari keterangan resmi, Kamis (24/4/2025). 

    Menurutnya, rendahnya angka deteksi dini menjadi salah satu penyebab utama tingginya kematian akibat kanker serviks. 

    Untuk itu, pemerintah menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas, melalui program vaksinasi HPV dan pemeriksaan skrining secara berkala.

    Sebagai informasi, infeksi dari virus papiloma manusia (HPV) adalah salah satu faktor penyebab kanker serviks. 

    Sebagai wujud keseriusan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks. 

    Strategi ini mencakup tiga pilar utama. Pertama, anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ditargetkan memperoleh vaksinasi HPV. 

    Kedua, perempuan usia 39 tahun diharapkan menjalani skrining HPV DNA. 

    Ketiga, perempuan dengan kanker serviks invasif harus mendapatkan penatalaksanaan yang sesuai standar medis.

    “Jika ketiga pilar ini dijalankan secara komprehensif dan terkoordinasi, saya optimis kita dapat menurunkan angka kematian dan mencapai eliminasi kanker serviks di seluruh Indonesia,” tegas Prof Dante.

    Mulai tahun 2025, layanan skrining HPV DNA akan diintegrasikan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. 

    Diharapkan, kebijakan ini dapat memperluas jangkauan deteksi dini dan mencegah berkembangnya penyakit ke stadium lanjut.

    Meski demikian, tantangan geografis yang kompleks masih menjadi hambatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai.

    Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan akan membangun laboratorium pendukung di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 

    Laboratorium ini akan mempercepat diagnosis kanker serviks, terutama di fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana memadai.

    Evaluasi menyeluruh di tingkat Puskesmas juga akan dilakukan, agar pemeriksaan kanker serviks dapat menjadi layanan rutin yang efektif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

     

  • Ratu Zakiyah–Najib Hamas Menang Telak 75 Persen Suara di PSU Pilkada Serang Bandung 25 April 2025

    Ratu Zakiyah–Najib Hamas Menang Telak 75 Persen Suara di PSU Pilkada Serang Bandung 25 April 2025

    Ratu Zakiyah–Najib Hamas Menang Telak 75 Persen Suara di PSU Pilkada Serang
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, menyelesaikan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU)
    Pilkada Serang
    pada Kamis (24/4/2025) malam.
    Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas, unggul telak dengan perolehan 583.971 suara.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna, memperoleh 185.352 suara.
    “Jumlah perolehan suara nomor urut 1 sebanyak 24,9 persen, kemudian pasangan nomor urut 2 mencapai 75,1 persen,” ujar Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhamad Nasehudin, kepada wartawan di Hotel Forbis, Serang.
    Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah suara sah tercatat sebanyak 769.323, sedangkan suara tidak sah mencapai 21.134. Total pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS) pada 19 April 2025 sebanyak 790.457 orang.
    Namun, partisipasi pemilih mengalami penurunan dibandingkan pemungutan suara pada 27 November 2024.
    “Memang mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil pemungutan di 27 November 2024 dari 76,3 persen menjadi 64,4 persen,” kata Nasehudin.
    “Jadi ada sekitar 9 persen penurunan atau sekitar 100 ribu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya,” sambungnya.
    Nasehudin menambahkan, setelah rekapitulasi selesai, KPU akan menunggu selama tiga hari untuk mengetahui apakah terdapat gugatan dari pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Jika ternyata tidak ada gugatan atau sengketa, maka kami akan melaksanakan proses tahapan penetapan calon terpilihnya,” ujar dia.
    Sebagai catatan, berita acara rapat dan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten telah ditandatangani oleh saksi dari kedua pasangan calon yang hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus DBD Meningkat Drastis di Bone Bolango, Suwawa Tengah Jadi Episentrum Makassar 25 April 2025

    Kasus DBD Meningkat Drastis di Bone Bolango, Suwawa Tengah Jadi Episentrum Makassar 25 April 2025

    Kasus DBD Meningkat Drastis di Bone Bolango, Suwawa Tengah Jadi Episentrum
    Tim Redaksi
    GORONTALO, KOMPAS.com –
    Kasus penyakit
    Demam Berdarah
    Dengue (DBD) mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten
    Bone Bolango
    pada awal tahun 2025.
    Sebaran kasus ini merata di 16 kecamatan dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di Kecamatan Suwawa Tengah dengan 12 kasus, Kabila 7 kasus, Bulango Utara dan Tilongkabila 6 kasus.
    Suwawa Tengah menjadi episentrum dengan Desa Lombongo mencatatkan 10 kasus, termasuk klaster keluarga di Popodu Kecamatan Bulango Timur sebanyak 4 kasus.
    Berdasarkan jenis kelamin
    kasus DBD
    pada perempuan sebanyak 31 orang atau 50,82 persen dan laki-laki 30 orang atau 49,18 persen. Dari 61 kasus terdapat 1 orang meninggal dunia.
    Berdasarkan laporan penyelidikan epidemiologi (PE) DBD tahun 2025 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 61 kasus yang tersebar di sejumlah wilayah.
    Puluhan warga dilaporkan terinfeksi, menunjukkan gejala khas seperti demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah dan nyeri otot.
    Kondisi ini mengharuskan sejumlah pasien menjalani perawatan intensif di Puskesmas dan beberapa rumah sakit, di antaranya rumah sakit Toto Kabila, RSIA Siti Khadijah, Rumah Sakit Multazam, Rumah Sakit Bunda dan Rumah Sakit Aloei Saboe.
    Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi
    Gorontalo
    Shintia Rivai mengungkapkan faktor lingkungan dan perilaku sebagai penyebab utama lonjakan kasus ini.
    Penumpukan sampah di pemukiman, selokan yang tergenang, dan tempat penampungan air yang tidak tertutup menciptakan kondisi ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus DBD.
    Menyikapi situasi ini Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Bone Bolango, dan Puskesmas bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Upaya advokasi dilakukan kepada kepala desa untuk menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan membentuk kader pemantau jentik di tingkat komunitas.
    “Kami mendorong Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan surveilans kasus, serta mengedukasi masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” kata Shintia Rivai, Rabu (23/4/2025) .
    Meskipun berbagai upaya edukasi telah dilakukan, perubahan perilaku masyarakat masih minim, sehingga efektivitasnya belum optimal.
    Dinas Kesehatan menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas kesehatan dan warga untuk mempercepat penanganan DBD.
    Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam membersihkan lingkungan, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), mengubur atau mendaur ulang barang bekas, dan menutup rapat tempat penampungan air.
    “Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengendalikan penyebaran DBD dan mencegah meluasnya penyakit ke wilayah lain,” kata Shintia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.