Blog

Video: Produksi Gas RI Terus Turun, Pasokan Pembangkit PLN Terganggu?

Jakarta, CNBC Indonesia- Indonesia terancam kekurangan pasokan gas bumi mengingat terjadi penurunan produksi akibat “natural declining” sumur-sumur migas yang sudah tua.

Di tengah kabar turunnya produksi gas di sektor hulu, Direktur Gas & BBM PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto memastikan pasokan gas untuk pembangkit PLN aman sampai bulan Juni 2025. Namun untuk Juli-Desember masih menunggu arahan pemerintah terkait tambahan kebutuhan gas.

Diperkirakan PLN butuh 16-20 kargo LNG untuk memenuhi stok gas pembangkit PLN hingga akhir tahun 2025. Sehingga guna memastikan keamanan pasokan gas, PLN memaksimalkan upaya penghematan konsumsi gas serta mencari peluang tambahan pasokan LN dan gas pipa dari para pemasok.

Seperti apa dampak anjloknya produksi gas bumi RI ke pasokan gas ke pembangkit PLN? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Direktur Gas & BBM PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 25/04/2025)

25/04/2025 12:45
Le Minerale Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Ada Upaya Lemahkan Produk Nasional – Page 3

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Suroto menduga bahwa penyebaran hoaks-hoaks menjadi bagian dari upaya melemahkan posisi perusahaan nasional di pasar.

“Segala upaya penyebaran berita hoax yang menjelekkan kompetitor, baik di media massa konvensional maupun media sosial, itu tidak etis. Seperti halnya yang terjadi pada perusahaan nasional yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan pihak luar, termasuk Israel, bisa tiba-tiba menjadi sasaran boikot hanya karena unggahan viral di media sosial. Ini membuktikan bahwa opini publik bisa terbentuk tanpa proses klarifikasi, dan ini sangat merugikan pelaku usaha nasional,” tegas Suroto.

Sebagai salah satu pelaku industri AMDK Indonesia, Le Minerale memiliki pangsa pasar yang signifikan. Serangan disinformasi dan hoaks ini dikhawatirkan mempengaruhi kepercayaan konsumen dan menguntungkan kompetitor.

“Kita perlu melihat ini sebagai potensi adanya persaingan yang tidak sehat. Menyebarkan isu yang tidak berdasar untuk menjatuhkan citra produk pesaing adalah praktik yang merugikan ekosistem bisnis yang sehat,” kata Suroto.

Menyikapi berbagai informasi yang beredar luas secara mudah melalui media sosial, masyarakat dihimbau untuk lebih kritis dan melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang diterima. Untuk memverifikasi kebenaran suatu berita, masyarakat dapat mengecek melalui situs resmi perusahaan, media massa kredibel, dan kanal informasi resmi pemerintah.

(*)

25/04/2025 12:45
IHSG Jumat dibuka menguat 47,14 poin

Pekerja melintasi layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (23/4/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

IHSG Jumat dibuka menguat 47,14 poin
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 25 April 2025 – 09:47 WIB

Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 47,14 poin atau 0,71 persen ke posisi 6.660,62.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,49 poin atau 1,01 persen ke posisi 749,36.

Sumber : Antara

25/04/2025 12:45
Pendekatan Indonesia Diapresiasi AS, Sri Mulyani Yakin Pulang Bawa Keuntungan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah pihak di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proses pendekatan Indonesia tersebut mendapat apresiasi dari pihak Negeri Paman Sam.

“Konteks antara bilateral Indonesia dan Amerika mendapatkan apresiasi atas respons untuk berdialog dan untuk melakukan negosiasi,” ujar Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).

Menurut dia, itu jadi sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia dianggap berpotensi mendapat sejumlah keuntungan dalam proses negosiasi ini.

“Dengan bekal komunikasi awal, Indonesia among the first time, the first mover, itu akan memberikan advantage dalam posisi Indonesia dalam proses perundingan ini,” kata Sri Mulyani.

“Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis dengan tentu diharapkan terjadi sebuah manfaat bagi perekonomian Indonesia dan perekonomian regional dan dunia,” sambungnya.

Selain gencar melakukan pendekatan, Indonesia pun dinilai telah memberikan sejumlah pengajuan terbaik kepada Amerika Serikat. Namun, Sang Bendahara Negara belum membeberkan lebih detil rinciannya seperti apa.

“Yang dihargai adalah proposal yang disampaikan oleh pak Menko Perekonomian, termasuk proposal yang paling lengkap dan detail, yang menggambarkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan,” ungkapnya.

Tak lupa, Sri Mulyani dan rombongan yang berangkat ke AS turut membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan deregulasi.

“Selain untuk kepentingan Indonesia sendiri, namun sekaligus bisa memecahkan masalah, baik masalah bilateral maupun global,” imbuh Sri Mulyani.

25/04/2025 12:45
Gerakan Nasional dan Asta Cita jadi agenda Rakernas Pemuda Katolik

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik Periode 2024–2027 di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/HO-PP Pemuda Katolik

Gerakan Nasional dan Asta Cita jadi agenda Rakernas Pemuda Katolik
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 25 April 2025 – 11:55 WIB

Elshinta.com – Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 25–27 April 2025 di Hotel Grand Forest, Bogor, mengusung agenda utama “Kolaborasi Gerakan Nasional Pemuda Katolik dan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Agenda utama kami merupakan komitmen kolektif organisasi untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional melalui kerja nyata yang kolaboratif, strategis, dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Jenderal PP Pemuda Katolik, Lorensius Purba dalam keterangannya yang diterima, Jumat.

Lorensius juga menjelaskan Rakernas 2025 dirancang sebagai momentum konsolidasi nasional untuk menyatukan langkah seluruh kader dari Sabang hingga Merauke dalam membumikan Program Asta Cita, yang telah menjadi arah pembangunan jangka panjang bangsa menuju Indonesia Emas.

“Pemuda Katolik mengambil bagian bukan hanya sebagai organisasi kaderisasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam berbagai sektor prioritas,” katanya.

Dia mengambil contoh seperti yang dilakukan bersama Komisi Nasional Disabilitas, organisasi ini aktif mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, gereja, dan dunia kerja serta penanganan langsung berbagai kasus pelanggaran hak disabilitas di berbagai daerah.

“Di bidang perlindungan sosial, Pemuda Katolik dipercaya menjadi mitra strategis BPJS Ketenagakerjaan melalui program Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI),” kata Lorensius.

Dukungan terhadap program pemerintah juga tercermin dalam kolaborasi strategis dengan BKKBN melalui program Bangga Kencana yang menargetkan peningkatan kualitas keluarga dan penurunan angka stunting, khususnya di wilayah-wilayah 3T.

“Tak hanya itu, komitmen perlindungan pekerja migran terus diperkuat melalui sinergi dengan BP2MI, serta kolaborasi dengan Ditjen Kemasyarakatan untuk pendampingan hukum warga binaan di Lapas dan Rutan, serta peningkatan literasi finansial melalui Sekolah Pasar Modal,” katanya.

Lorensius juga menambahkan, Rakernas kali ini menjadi titik balik penting menuju gerakan yang lebih strategis dan terukur.

“Rakernas ini bukan sekadar rutinitas organisasi, tetapi titik awal pembumian Asta Cita hingga ke tingkat ranting. Kita ingin kader Pemuda Katolik di seluruh Indonesia bergerak dengan arah yang jelas dan peran yang nyata dalam pembangunan,” ujarnya.

Ketua Komite Pengarah (Steering Committee) Rakernas, Bondan Wicaksono, menambahkan bahwa Rakernas tahun ini menjadi wujud paradigma baru dalam organisasi yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan keberlanjutan.

“Kami mendorong organisasi naik ke level berikutnya, bukan hanya kuat di internal, tapi juga relevan dan berdampak di publik,” katanya.

Sumber : Antara

25/04/2025 12:44
Putin Bicara Senjata Pemusnah Massal hingga Sistem Laser Canggih: Kami Harus Selangkah Lebih Maju – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi senjata.

Hal itu dikatakannya dalam sebuah pertemuan pada Rabu (23/4/2025).

“Saya tahu betul, dan banyak dari Anda yang hadir di sini hari ini juga tahu, bahwa senjata-senjata ini masih kurang. Ada kekurangan.”

“Saya menyadari pekerjaan harian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, dan perusahaan-perusahaan industri kita. Ada rencana yang sedang berjalan, dan prosesnya sedang berlangsung,” katanya, mengutip Anadolu Agency, Jumat (25/4/2025).

Putin pun memberikan penilaian yang umumnya positif terhadap industri pertahanan Rusia, dengan mencatat bahwa sebagian besar perusahaan militer Rusia memenuhi target pesanan pertahanan negara mereka secara penuh, efisien, dan tepat waktu.

Sementara di beberapa bidang, Putin mengklaim, produksi bahkan lebih cepat dari jadwal.

“Misalnya, produksi senjata pemusnah massal, sistem komunikasi, peralatan pengintaian, dan sistem peperangan elektronik meningkat lebih dari dua kali lipat. Pasukan kami menerima lebih dari 4.000 kendaraan lapis baja dan 180 pesawat tempur dan helikopter,” katanya.

Presiden menyatakan keyakinannya bahwa rencana untuk meningkatkan produksi pesawat nirawak atau drone akan terwujud.

Termasuk dirinya menambahkan bahwa sektor pertahanan menghadapi target yang lebih ambisius tahun ini, 2025.

“Saat ini, pengalaman kami dalam operasi militer khusus, baik taktis maupun teknologi, sedang dipelajari oleh angkatan darat, produsen senjata, dan perusahaan teknologi tinggi di seluruh dunia. Kami harus tetap selangkah lebih maju, seperti yang telah kami lakukan pada banyak kesempatan, dan saya yakin kami akan terus melakukannya,” katanya.

Putin juga menekankan perlunya memantau dengan saksama tren teknologi militer global untuk mengantisipasi dan memahami konflik di masa mendatang.

Di antara tugas-tugas prioritas Rusia yang ia uraikan adalah pengembangan sistem laser canggih, serta pembangunan konstelasi satelit orbital untuk pengintaian komprehensif dan komunikasi yang aman.

Tak hanya itu, Putin juga menekankan pengembangan penyebaran perangkat lunak yang dilindungi dan dikembangkan di dalam negeri.

Termasuk solusi AI, untuk diintegrasikan ke dalam sistem komando dan kontrol otomatis.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

25/04/2025 12:44
XPANCEO Bidik Komersialisasi pada 2030

Bisnis.com, SINGAPURA – Perusahaan rintisan (startup) yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), XPANCEO, membidik untuk bisa masuk ke pasar secara komersial pada 2030.

Hal itu diungkapkan oleh Communication Manager XPANCEO Tatiana Feoktistova pada ajang GITEX Asia 2025 x Ai Everything Singapore di Marina Bay Sands, Singapura, Jumat (25/4/2025).

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini memang terus melakukan pengembangan atas produk-produk unggulan mereka, terutama lensa kontak pintar yang transparan dan amat ringan, dengan transmisi data nirkabel. Produk ini juga memiliki kemampuan augmented reality.

“Saat ini kami terus melakukan pengembangan. Kami harapkan dalam dua hingga lima tahun ke depan, produk kami bisa berada di pasar. [Komersial 2030] ya,” katanya saat ditemui sejumlah media asal Asia Tenggara di sela-sela ajang tersebut.

Kendati demikian, Tatiana mengungkapkan bahwa pihaknya belum memiliki rencana khusus terkait pasar perdana yang bakal merasakan produk terobosan ini. Pemilihan pasar untuk peluncuran produk, imbuhnya, amat tergantung dari strategi dan penerimaan konsumen, termasuk dukungan dari pemerintah dan otoritas kesehatan setempat. “Saat ini kami masih berfokus kepada pengembangan produk unggulan kami.”

Perusahaan spesialis deep tech ini telah mengumpulkan lebih dari US$40 juta pada putaran pendanaan formal pertama atau seed round. Tatiana menyebut bahwa untuk pembangunan fasilitas laboratorium dan pengembangan yang berlokasi Dubai saja, telah menyerap anggaran sekitar US$6 juta.

Sebelumnya, Founder and Managing Director XPANCEO Roman Axelrod mengungkapkan bahwa pihaknya amat ingin tahu mengenai edisi perdana di Singapura ini. Dia mengatakan bahwa setelah berpartisipasi dalam GITEX Global di Dubai, UEA sebanyak dua kali, pihaknya telah melihat betapa kuatnya platform ini dalam menyatukan inovasi paling ambisius dan para pelopor industri.

“Kedua kalinya, pengalamannya sangat berharga, jadi tentu saja, kami sangat ingin melihat bagaimana acara ini akan berkembang di Asia. Kami menantikan energi dari acara pertama di kawasan yang membentuk masa depan inovasi global,” katanya.

25/04/2025 12:34
Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis, 24 April 2025 di Gedung Kemenkum, Jakarta sebagaimana keterangan tertulis, Jumat, 25 April 2025.

Ia menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Supratman berharap, terbitnya peraturan tersebut dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo membangun tiga juta rumah.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:34
Imbas Serangan Kashmir, India dan Pakistan Saling Cabut Perjanjian Bilateral

PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan antara India dan Pakistan kembali terasa setelah serangan mematikan di wilayah Pahalgam, Jammu, dan Kashmir. Insiden yang terjadi pada Selasa itu menelan korban jiwa sebanyak 25 wisatawan asal India dan satu warga lokal. Pelaku penyerangan hingga kini belum teridentifikasi, tetapi dampaknya telah memicu reaksi keras dari kedua negara bertetangga yang memiliki sejarah konflik panjang.

Sebagai respons atas insiden tersebut, India mengambil serangkaian langkah drastis, termasuk menangguhkan Indus Waters Treaty (Perjanjian Air Indus), yang telah berlaku sejak tahun 1960. Perjanjian yang dimediasi oleh Bank Dunia tersebut mengatur pembagian air dari enam sungai utama di Cekungan Sungai Indus antara India dan Pakistan. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, di mana India secara sepihak menangguhkan perjanjian tersebut.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, memimpin rapat darurat Komite Keamanan Kabinet sebelum mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut. Tak hanya itu, India juga mengusir penasihat militer Pakistan dari kedutaan Islamabad di New Delhi, mengurangi jumlah staf diplomatik Pakistan, dan menghentikan sementara layanan visa bagi warga negara Pakistan, termasuk visa dalam kerangka kerja Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC).

Pemerintah India bahkan meminta seluruh warganya yang sedang berada di Pakistan untuk segera pulang dan menutup satu-satunya perlintasan darat legal di perbatasan Wagah-Attari.

Di sisi lain, Pakistan merespons cepat dengan langkah serupa. Pemerintah di Islamabad menyatakan bahwa tidak ada klausul dalam Perjanjian Air Indus yang memungkinkan penangguhan sepihak, dan menyebut tindakan India sebagai “ceroboh” serta memperingatkan bahwa setiap upaya pengalihan atau pemblokiran aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai ‘tindakan perang’.

Langkah yang tak kalah signifikan adalah keputusan Pakistan untuk menangguhkan Perjanjian Simla tahun 1972, yang selama ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa secara bilateral dan menjaga penghormatan terhadap Garis Kontrol (Line of Control) di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Nasional Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan dihadiri oleh seluruh pimpinan militer.

Selain mengusir atase pertahanan India dan mengurangi staf diplomatik di kedutaan India di Islamabad, Pakistan juga menutup perlintasan di sisi perbatasan Attari-Wagah, menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan bisnis pihak ketiga melalui wilayahnya.

Islamabad juga menghentikan layanan visa bagi seluruh warga negara India di bawah Skema Pengecualian Visa SAARC, kecuali bagi peziarah Sikh, serta menutup wilayah udara Pakistan bagi semua pesawat milik atau dioperasikan oleh India.

Ketegangan antara kedua negara nuklir ini semakin memperburuk situasi di kawasan Asia Selatan, yang selama bertahun-tahun telah diwarnai oleh konflik berkepanjangan terkait wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali, dan dua diantaranya terkait Kashmir.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa penangguhan perjanjian-perjanjian bilateral yang telah lama menjadi pilar kerja sama terbatas antara kedua negara dapat memperburuk instabilitas regional dan memicu reaksi dari komunitas internasional. Terutama, penangguhan Indus Waters Treaty dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor pertanian dan ketersediaan air di Pakistan, yang sangat bergantung pada aliran sungai dari wilayah India.

Sejauh ini, belum ada klaim tanggung jawab atas serangan di Pahalgam. Namun, India menuduh kelompok militan yang berbasis di Pakistan sebagai dalang di balik serangan tersebut—klaim yang kerap dilontarkan dalam insiden serupa sebelumnya. Sementara itu, Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan agar kedua negara menahan diri dan kembali ke meja perundingan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun dengan ditangguhkannya perjanjian-perjanjian penting dan saling pengusiran diplomat, jalan menuju deeskalasi tampaknya masih panjang.

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:33
Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

“Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

“Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

“Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

25/04/2025 12:32