Blog

  • Hapuskan Kemiskinan di 50 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Manfaatkan Hasil Riset – Halaman all

    Hapuskan Kemiskinan di 50 Desa, Pemerintah Kabupaten Tangerang Manfaatkan Hasil Riset – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tangerang secara resmi meluncurkan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan di 50 desa terpilih. 

    Dalam program ini, Pemkab Tangerang bekerjasama dengan Swiss German University (SGU). 

    Kerja sama pendidikan tinggi dan pemerintah daerah ini untuk memanfaatkan hasil riset. 

    Dua hasil riset dosen SGU, adalah Tempe Semangit, dikembangkan oleh Maria Dewi yang merupakan inovasi tempe hasil fermentasi lanjutan yang memiliki nilai gizi tinggi dan potensi pasar yang menjanjikan. 

    Dalam program ini, Dr. Maria memberikan workshop langsung kepada warga desa untuk mengajarkan teknik pembuatan tempe. 

    Lalu hasil riset berupa Minyak Kemiri Kaya Omega 3, 6, dan 9, hasil riset dari Dr. Hery Sutanto, S.Si., M.Si. 

    Minyak ini adalah produk pangan fungsional berbahan dasar kemiri yang memiliki manfaat kesehatan dan nilai komersial tinggi. 

    “Langkah ini agar hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tapi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan inovasi yang aplikatif untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa,” kata Rektor Swiss German University, Assoc. Prof. Dr. Dipl.-Ing. Samuel P. Kusumocahyo, melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dalam program ini warga dilibatkan dalam proses produksi, khususnya pada tahap pemecahan dan pengolahan bahan mentah. 

    Sehingga mereka mendapatkan keterampilan baru sekaligus peluang penghasilan tambahan.

    Program ini juga didukung dengan pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta fasilitasi akses pasar, guna memastikan produk hasil inovasi dapat diadopsi secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.

  • ESDM Seleksi 5 Calon Dirjen Migas, Ini Daftar Namanya

    ESDM Seleksi 5 Calon Dirjen Migas, Ini Daftar Namanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyeleksi lima kandidat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menuturkan, semua kandidat telah lolos seleksi administrasi dan wawancara. Menurutnya, kelima kandidat merupakan pejabat Kementerian ESDM.

    Dia merinci, Kementerian ESDM baru saja menyelesaikan proses wawancara terhadap lima kandidat tersebut pada hari ini. Wawancara seleksi sendiri berlangsung mulai dari pukul 08.00 hingga 10.30 WIB.

    “Jadi kami wawancara masing-masing setengah jam. Sudah, nanti kita lihat kan hasilnya kombinasi ya. Antara wawancara makalah sama asesmen. Itu saja sih update-nya,” ujar Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Kendati, Dadan belum dapat memastikan kapan proses seleksi ini tuntas sepenuhnya. Dia hanya menyebut pelantikan Dirjen Migas masih harus menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

    Saat disinggung apakah ada isu-isu khusus yang ditanyakan dalam sesi wawancara, Dadan menuturkan berbagai topik penting dibahas oleh lima anggota panitia seleksi (pansel) yang hadir sebagai pewawancara.

    “Masing-masing kalau dari PLT Dirjen Migas bertanya bagaimana memastikan target-target Pak Menteri [Bahlil Lahadalia], target-target Presiden itu bisa terlaksana. Kan ada pansel [panitia seleksi]-nya,” ucapnya.

    Posisi dirjen migas sendiri saat ini memang kosong. Adapun jabatan itu sementara diisi oleh Pelaksana Tugas Harian (PLH) yakni Tri Winarno. 

    Tri sendiri saat juga sekaligus menjabat sebagai dirjen mineral dan batu bara (minerba). Adapun posisi dirjen migas terlahir kali diisi oleh Achmad Muchtasyar.

    Berikut nama-nama calon Dirjen Migas:

    1. Alimuddin Baso

    2. Julian Ambassadur Shiddiq

    3. Laode Sulaeman

    4. Mirza Mahendra

    5. Noor Arifin Muhammad

  • Setelah Otorita, Pegawai BIN Bakal Pindah ke IKN Mulai Juni 2025 – Page 3

    Setelah Otorita, Pegawai BIN Bakal Pindah ke IKN Mulai Juni 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. (Purn) Drs. Imam Sugianto, M.Si meninjau IKN. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemindahan pegawai BIN ke IKN.

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala BIN melakukan peninjauan langsung ke sejumlah area, termasuk area untuk berkantor dan hunian yang akan digunakan oleh pegawai BIN.

    “Tadi kami tengok sebentar, masyaallah sangat representatif sekaligus kalau sudah beroperasi bisa dipelihara sekalian,” ujar Wakil Kepala BIN dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Direncanakan, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di rumah susun (Rusun) BIN yang telah fungsional.

    “Insyaallah mulai Juni,” tegas Wakil Kepala BIN.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana BIN untuk mulai menempati Rusun BIN. “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni sudah masuk,” ujar Basuki.

    Seperti diketahui, pembangunan  IKN terus berlanjut. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN di pos Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula dibekukan telah dibuka.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang dibuka mencapai Rp 10 triliun. Dengan pembukaan pembekuan ini maka pembangunan infrastruktur segera dilanjutkan.

    Pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

     

  • Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan lanjutan mengenai pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (Satgas IKN) yang berada di bawah naungannya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Zainal Fatah menjelaskan bahwa pembubaran Satgas OIKN Kementerian PU itu dilakukan usai tak mengantongi restu pengadaan anggaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Memang dibubarkan, karena kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, tapi pihak Kementerian Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (25/4/2025).

    Di samping itu, Zainal juga menyebut pembubaran Satgas itu dilakukan lantaran saat ini fokus pembangunan IKN bakal dilakukan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang kini dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

    Terlebih, saat ini pimpinan Satgas Kementerian PU telah bertugas langsung di OIKN. Sehingga, pembangunan proyek baru IKN bakal sepenuhnya dikerjakan oleh OIKN.

    “Yang jelas triger utama [dibubarkan] Otorita kan sudah bekerja normal, dulu tuh kita bentuk karena di sini ada masing-masing dirjen yang membangun. Sehingga ada usulan Satgas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus mantan Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis H. Sumadilaga juga sempat turut memberikan penjelasan.

    Danis menyebut, Satgas IKN di bawah Kementerian PU tersebut dibubarkan lantaran pemerintah bakal membentuk tim unit percepatan pembangunan IKN yang serupa dengan Satgas di bawah OIKN.

    “Jadi Satgas yang dicabut itu kan Satgas [di bawah naungan] PUPR. Nah, insyaallah sekarang OIKN sudah di sana, sebentar lagi akan ada semacam Satgas Tim Pengendali yang akan dibentuk oleh OIKN,” jelas Danis saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan, nantinya tim satuan tugas yang bakal dinamai Tim Pengendali itu bakal terdiri atas tiga kementerian dan lembaga (K/L), yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Adapun, pembubaran Satgas IKN itu termuat dalam Kepmen Nomor 408/KPTS/M/2025 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri PUPR Nomor 17/KPTS/M/204 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan sejak 26 Maret 2025.

  • Miliki Kesamaan Harga, Mending Beli POCO F7 Pro atau Vivo V50 5G, Simak Masing-masing Keunggulannya!

    Miliki Kesamaan Harga, Mending Beli POCO F7 Pro atau Vivo V50 5G, Simak Masing-masing Keunggulannya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Antara POCO F7 Pro dan Vivo V50 5G memiliki kesamaan harga jual.

    Dilihat dari masing-masing website resminya, POCO F7 Pro menjadi Rp 6.999.000 dari semula yang mencapai Rp 7.499.000 ribu.

    Menjadi salah satu handphone termahal dari jajaran ponsel keluaran POCO, seri ini memiliki tiga varian warna yakni blue, silver dan black.

    Ditenagai chipset Snapdragon® 8 Gen 3 dengan Skor AnTuTu mencapai 2,93 juta, POCO F7 Pro memiliki baterai berkapasitas 6.000 mAh dengan HyperCharge 90 Watt.

    Tersedia dua pilihan penyimpanan pada seri ini yakni 12 GB+256 GB dan 12 GB+512 GB

    POCO F7 Pro juga mengklaim visual yang mengagumkan lataran memiliki layar AMOLED Flow 2k 120 Hz.

    Selain itu, demi pengalaman menonton yang leluasa,POCO F7 Pro menggunakan teknologi jaringan layar mutakhir sehingga bezel bawahnya menjadi setipis 1,9 mm.

    Untuk kamera belakangnya memiliki Kamera utama 50 MP dan kamera depan 20 MP, serta sudah didukung oleh NFC.

    V50 5G

    Dari website resminya, V50 50G dibanderol dengan harga Rp 6.999.00 untuk penyimpanan 12+256 dan Rp 7.999.000 untuk penyimpanan 12+512, serta Rp 6.499.000 untuk (8+256)

    Vivo V50 5G hadir dalam tiga varia warna yaki harmony red, blissful purple, dan solid black.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ribuan Pelamar Petugas PPSU atau Pasukan Oranye Memenuhi Balai Kota Jakarta. Kapan Pengumuman Ppenerimaan PPSU Jakarta? Ini Bocorannya.

    V50 5G mempunyai baterai 6000mAh dengan daya pengecasan 90 W.

    Untuk kamera depan 50 MP ZEISS Group Selfie Camera, lens: AF; f/2.0; FOV 92°; 5P lens.

    Kamera belakangnya 50 MP ZEISS Main Camera OIS; f/1.88; FOV 84°; 6P lens dan 50 MP ZEISS Ultra Wide-Angle Camera, lens: AF; f/2.0; FOV 119.4°; 5P lens.

    Seri ini juga sudah didukung NFC.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    5 Info Terbaru Rekrutmen PPSU Jakarta: Persyaratan, Jumlah Pelamar hingga Bocoran Waktu Penerimaan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Jakarta tengah menjadi sorotan.

    Di tengah banyaknya pengangguran di ibu kota, lowongan bergaji Rp 5,4 juta itu bak angin segar.

    Wacana pendaftaran PPSU yang bergulir beberapa pekan terakhir disambut antusias.

    Saat waktu rekrutmen belum resmi ditentukan, ribuan pelamar sudah menggeruduk balai kota membawa berbagai berkas lamaran.

    Pemprov Jakarta pun merespons. Warga yang terlanjur datang tetap diterima dan lamarannya diproses.

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung pun sudah bersikap.

    Berikut TribunJakarta rangkum sejumlah fakta terbaru soal proses rekrutmen pasukan oranye.

    1. 7.000 Pelamar

    Pramono mengaku kaget dengan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), termasuk PPSU.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran untuk posisi PPSU.

    Sejak Selasa (22/4/2025), Balai Kota Jakarta sudah ramai disambangi para pelamar, walaupun waktu resmi pendaftaran belum ditentukan.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    2. Kuota Cuma 1.100

    Di balik tingginya jumlah pelamar, ada kuota penerimaan yang jomplang.

    Pemprov Jakarta hanya membuka lowongan PPSU untuk 1.100 orang saja.

    “Kami sudah mengumumkan lowongan ini untuk 1.100 orang pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506 orang. Sedangkan untuk Damkar itu ada 1.000 orang,” kata Pramono dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

    3. Mekanisme Pendaftaran

    Mekanisme pendaftaran belum benar-benar resmi disampaikan Pemprov Jakarta.

    Pramono mengatakan, pendaftaran dilakukan di kelurahan.

    “Pendaftaran itu utamanya sebenarnya di kelurahan, bukan di Balai Kota. Jadi, kami informasikan bahwa rekrutmennya bisa di kelurahan,” ucap Pramono.

    Sementara, Pada Selasa (22/4/2025), Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengatakan, proses pendaftaran menjadi petugas PPSU dilakukan secara online.

    Ia menyebutkan jelas situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker sebagai kanal utamanya.

    Namun, saat itu ia menyebutkan sistem pendaftarannya masih disiapkan, dan waktu pendaftaran akan diumumkan sesegera mungkin.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring (online),” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, Selasa (22/4/2025).

    Namun hingga saat ini, pihak Pemprov Jakarta belum mengumumkan secara resmi pendaftaran PPSU.

    Pantauan TribunJakarta pukul 14.40 WIB, Jumat (25/4/2025), lowongan petugas PPSU belum tersedia di laman https://www.jakarta.go.id/loker.

    Angka 7.000 pelamar didapatkan dari warga yang datang beramai-ramai menyerahkan lamarannya langsung ke Balai Kota Jakarta.

    Pihak Pemprov Jakarta pun menerima setiap berkas lamaran yang masuk kendati sistemnya belum siap.

    4. Bocoran Waktu Penerimaan

    Di sisi lain, Chico sudah memberi bocoran kapan hasil rekrutmen PPSU Jakarta diumumkan.

    Berbicara di Kompas TV pada Kamis (24/4/2025), Chico engatakan, pengumuman penerimaan PPSU Jakarta akan disampaikan dalam satu dan dua bulan setelah pendafataran dibuka.

    “Diterima atau tidaknya dalam satu atau dua bulan. Jadi bukan proses yang pendek ya,” kata Chico.

    5. Syarat

    Untuk persyaratan atau kualifikasi menjadi seorang petugas PPSU terbaru tertera pada Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 267 tahun 2025.

    Di sana tertulis, kualifikasi seorang petugas PPSU adalah pendidikan minimal SD atau dapat membaca dan menulis, lalu diutamakan ber-KTP Jakarta.

    Sementara itu, beredar kabar soal syarat usia mendaftar petugas PPSU sampai usia 58 tahun.

    Kabar tersebut diantaranya disampaikan Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

    Ia menyebut Gubernur Pramono telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memuat soal syarat menjadi petugas PPSU.

    Dalam keterangaan resminya pada Senin (14/4/2025),  Kenneth membeberkan, ada tiga poin yang menjadi sorotannya soal syarat mendaftar petugas PPSU.

    Kenneth menyebut, pada Pergub baru tersebut, syarat menjadi petugas PPSU minimal ijazah SD, usia bisa sampai 55-58 tahun, dan kontraknya minimal 3 tahun.

    Ia menambahkan, menurutnya lowongan petugas PPSU harus memprioritaskan warga Jakarta.

    “Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” ujar Kenneth.

    Berdasarkan temuan Kenneth di lapangan, proses penerimaan Petugas PPSU di kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya banyak menerima yang ber-KTP daerah.

    “Sehingga bisa mengurangi peluang bagi Warga Jakarta untuk bisa bekerja menjadi Petugas PPSU,” tutur Politikus PDIP itu.

    Namun, pantauan TribunJakarta di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (25/4/2025), Pergub yang dimaksud Kenneth diunggah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Masuki Musim Giling, ID Food Naikkan Target Produksi Gula Jadi 210.000 Ton

    Masuki Musim Giling, ID Food Naikkan Target Produksi Gula Jadi 210.000 Ton

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Pangan ID FOOD meningkatkan target produksi gula dari 208.000 ton menjadi 212.000 ton memasuki musim giling 2025. Peningkatan produksi tersebut dikontribusikan dari Pabrik Gula (PG) Krebet Baru sebesar 156.000 ton dan PG Rejo Agung Baru 56.000 ton.

    Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo mengatakan tahap awal giling ID FOOD Group 2025 dimulai di wilayah Jawa Timur. Yakni di PG Rejo Agung Baru yang berlokasi di Madiun dan PG Krebet Baru Malang. Kedua PG tersebut dikelola oleh Anak Perusahaan ID FOOD, yaitu PT PG Rajawali I.

    Dia menjelaskan peningkatan produksi ini juga diiringi peningkatan target tebu digiling menjadi 2,7 juta ton di tahun ini. 

    “Ditargetkan PT PG Rajawali I mampu mencapai 2,7 juta ton tebu digiling, jumlah tersebut dipasok PG Krebet Baru sebanyak 1,9 juta ton dan PG Rejo Agung Baru sebanyak 800 ribu ton,” kata Ghimoyo dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025). 

    Selain itu, sambungnya, luas areal tebu diharapkan terus tumbuh menjadi 37.000 ha tahun 2025, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 36.000 ha. 

    Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Ghimoyo mendorong kolaborasi yang solid baik di internal maupun eksternal dengan menggandeng seluruh stakeholder pabrik gula. 

    Menurutnya, perlu dukungan para mitra petani tebu dan seluruh tim tanaman khususnya Petugas Lapangan Pabrik Gula (PLPG) yang berada di garis terdepan untuk memasok tebu dengan kualitas terbaik.

    “Saat ini, PT PG Rajawali I memiliki lebih dari 19.000 mitra petani tebu yang telah menjadi bagian dari ekosistem industri gula perusahaan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kata dia, dengan sejumlah persiapan dan pembenahan yang sudah dilakukan satu tahun terakhir, diharapkan tahun ini kinerja PG ID FOOD Group secara keseluruhan lebih baik dari tahun sebelumnya, yang ditandai dengan peningkatan produksi dan rendemen.

    Adapun, secara keseluruhan, melalui 6 pabrik gula yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat tahun ini ID FOOD menargetkan produksi gula sebesar 350.000 ton, atau meningkat 14% dari produksi tahun sebelumnya yang berada di angka 306.000 ton.

    “Peningkatan produksi gula ID FOOD tersebut diharapkan dapat berkontribusi menjaga pasokan bagi pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri,” ujarnya.

  • Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Hubungan Pakistan-India Memanas Imbas Serangan di Kashmir

    Jakarta

    Ketegangan antara India dan Pakistan mencapai titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir setelah serangan mematikan terhadap para turis di Kashmir yang dikuasai India pada Selasa lalu (22/04). New Delhi menyalahkan kelompok militan yang disebutnya mendapat dukungan Pakistan.

    Sejak Rabu (23/04) India telah menurunkan hubungan diplomatik dengan Pakistan, menutup salah satu perbatasan utama kedua negara, dan menyatakan akan menangguhkan perjanjian pembagian air hingga “Pakistan secara kredibel dan permanen menghentikan dukungannya terhadap terorisme lintas batas.”

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Kamis (24/04) menantang India untuk membuktikan keterlibatan Pakistan dalam serangan yang menewaskan 26 orang di dekat kota Pahalgam.

    “India terus-menerus aksi permainan saling menyalahkan. Jika ada bukti keterlibatan Pakistan dalam insiden Pahalgam, kami mendesak mereka untuk memberikannya kepada kami dan komunitas internasional,” ungkap Dar.

    Sementara, Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya pada Kamis mengatakan bahwa India akan “mengidentifikasi, melacak, dan menghukum setiap teroris serta para pendukungnya.”

    Serangan ini mengejutkan India karena menyasar wisatawan sipil, dan menjadi sebuah eskalasi dari serangan-serangan sebelumnya di Kashmir yang dikuasai India yang sebagian besar menargetkan pasukan keamanan.

    Menurut laporan media lokal India, terdapat lima hingga enam penyerang yang menembakkan senjata selama sekitar 10 menit di tiga titik di padang rumput Baisaran, Pahalgam. Mereka muncul dari hutan pinus terdekat dengan membawa senapan.

    India dan Pakistan sama-sama mengklaim seluruh wilayah Kashmir di utara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi kenyataannya, masing-masing negara hanya menguasai sebagian wilayah itu. Inilah yang membuat Kashmir jadi daerah yang rawan konflik. Selama puluhan tahun, kelompok pemberontak terus melakukan perlawanan di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh kelompok-kelompok ini didukung oleh Pakistan, tapi Pakistan membantah tuduhan itu.

    Pakistan: Pemblokiran air adalah ‘tindakan perang’

    Setelah pertemuan keamanan tingkat tinggi pada Kamis (24/04), Pakistan mengumumkan serangkaian tindakan balasan terhadap India. Kantor Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyatakan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus, maka hal itu akan dianggap sebagai “tindakan perang.”

    Perjanjian Air Indus ditengahi oleh Bank Dunia dan ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960. Sejak itu, perjanjian ini tidak pernah ditangguhkan meskipun terjadi beberapa kali perang dan bentrokan antara kedua negara.

    Dalam perjanjian tersebut mengatur pembagian air dari Sungai Indus dan anak sungainya. Pakistan sangat bergantung pada aliran air dari Kashmir yang dikuasai India. Selama bertahun-tahun, Pakistan juga khawatir bendungan yang dibangun India bisa mengurangi aliran air ke wilayahnya.

    Menurut kantor berita Reuters, penangguhan perjanjian ini tidak akan berdampak langsung terhadap aliran air ke Pakistan karena India tidak memiliki kapasitas penyimpanan air yang cukup untuk menahan aliran sungai. Namun, penangguhan ini bisa mempengaruhi pertukaran informasi terkait kondisi air.

    “Perjanjian Air Indus mungkin memang merupakan warisan masa lalu yang perlu dimodifikasi secara signifikan, terutama karena perubahan iklim,” kata Osama Malik, pakar hukum internasional yang berbasis di Pakistan kepada DW.

    “Namun, dalam bentuknya saat ini, perjanjian ini tetap efektif bahkan di saat perang. Pasal 12 dalam perjanjian hanya mengizinkan penarikan secara bilateral dari perjanjian, tidak ada ketentuan untuk penangguhan sepihak.” Ungkapnya.

    “Tahun ini curah hujan dan salju di Pakistan sangat rendah, dan jika India, secara sepihak dan ilegal menangguhkan perjanjian ini dan memutuskan untuk mengurangi aliran air, maka akan terjadi situasi kekeringan yang dahsyat dan krisis pangan,” tambah Malik.

    Selain itu, pejabat India yang juga menyebut kemungkinan serangan militer yang menyebabkan kekhawatiran di Pakistan semakin meningkat. Siaran televisi di sana banyak diisi oleh pengamat militer yang mengingatkan soal dampak tak terduga jika ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini makin memanas.

    Setelah serangan pada 2019 terhadap pasukan keamanan di Kashmir yang dikuasai India—yang diklaim dilakukan oleh kelompok militan Islamis berbasis di Pakistan—India melakukan serangan udara ke wilayah Pakistan, yang nyaris memicu perang terbuka antara kedua negara.

    Maria Sultan, analis pertahanan yang berbasis di Islamabad, mengatakan kepada DW bahwa penangguhan perjanjian air oleh India adalah bentuk “Strategi yang berbahaya.”

    “Air adalah hal yang krusial, dan pelanggaran terhadap Perjanjian Air Indus atau upaya apa pun untuk mengurangi pasokan air ke Pakistan akan dianggap sebagai tindakan perang,” ujarnya.

    Mungkinkah ketegangan India-Pakistan mereda?

    Warga dari kedua negara yang berbicara kepada DW menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan konflik bersenjata.

    Rahul Sharma, warga India di Delhi, mengatakan bahwa perang antara India dan Pakistan bisa membuat kedua negara mundur secara ekonomi selama puluhan tahun.

    “Apa yang sudah dilakukan pemerintah India saat ini sudah cukup tegas, tak perlu melangkah lebih jauh,” kata Sharma.

    Saad Ali, warga Pakistan dari Islamabad, mengatakan bahwa “kami tidak mampu menghadapi perang dan mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kedua pihak seharusnya menahan diri dan membiarkan masyarakat hidup damai serta menyelesaikan masalah melalui dialog.”

    Soulat Pasha, warga Pakistan dari Provinsi Sindh, sedang mengunjungi Negara Bagian Uttar Pradesh di India bersama istrinya untuk menemui kerabat setelah 20 tahun tidak bertemu. Ia mengatakan khawatir dengan situasi yang semakin memanas antara kedua negara. Mereka berharap bisa segera kembali ke Pakistan.

    Maleeha Lodhi, analis hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS, PBB, dan Inggris, mengatakan kepada DW bahwa per Kamis (24/04) bahwa kedua pihak sudah menyampaikan sikap masing-masing.

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah menghindari eskalasi lebih lanjut dan segera membentuk jalur komunikasi belakang untuk menurunkan ketegangan. Namun, jika India mengambil tindakan militer, maka semua akan berubah dan hal itu berisiko memicu krisis besar karena Pakistan pasti akan membalas,” ujarnya.

    Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif mengatakan bahwa India sedang “melakukan perang intensitas rendah terhadap kami, dan jika mereka meningkatkan intensitasnya, maka kami siap. Untuk melindungi tanah kami, kami tidak akan tunduk pada tekanan internasional mana pun.”

    Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution di Washington, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini “berpotensi menjadi sangat berbahaya.”

    “Tindakan-tindakan punitif yang diambil India, terutama penangguhan Perjanjian Air Indus, sangat signifikan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Sehingga, hanya satu serangan saja bisa memicu eskalasi besar,” ungkap Afzal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya Rahman

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ibu Tiri di Depok Rekayasa Anaknya Hilang Diculik, Ternyata Punya Maksud Ini – Halaman all

    Ibu Tiri di Depok Rekayasa Anaknya Hilang Diculik, Ternyata Punya Maksud Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Seorang ibu bernama Arlindi Kota Depok, Jawa Barat membuat pengakuan terkait anak tirinya yang hilang usai sekolah.

    Berita mengenai anak hilang tersebut tersebar pada Rabu (23/4/2025).

    Bahkan, berita hilangnya korban menimbulkan kegaduhan dugaan kasus penculikan marak terjadi di wilayah Kota Depok.

    Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Yuni menjelaskan, rekayasa berita anak hilang tersebut dilakukan A karena suaminya (ayah kandung korban) sudah lama tak pulang.

    Lantas, Arlin nekat memberikan informasi palsu ke pihak sekolah bahwa anaknya tak kunjung sampai di rumah hingga sore hari.

    Pihak sekolah pun panik dan membuat laporan polisi ke Polsek Cinere.

    Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban tidak hilang melainkan dititipkan oleh ibu tirinya ke saudaranya di wilayah Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

    “Setelah dibuatkan laporan dan ditemukan oleh tim dari Polda, ternyata anaknya itu dititipkan ke saudaranya,” kata Yuni di Mapolres Metro Depok, Jumat (25/4/2025).

    Dari hasil interogasi polisi, sang ibu mengaku nekat merekayasa kasus tersebut karena sang anak kangen dengan ayahnya.

    Sedangkan ayah korban berada di Bali dan sudah lama tidak kunjung pulang. Dengan beredarnya berita anak hilang ini, A berharap suaminya pulang.

    “Terus ibunya sarankan katanya, ya sudah kamu pura-pura, hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya, bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya rekayasa saja, supaya ayahnya itu kembali pulang gitu untuk menemui anaknya,” sambungnya.

    Yuni menegaskan, tidak ada sama sekali kasus penculikan anak di wilayah Kota Depok sebagaimana yang beredar di medsos.

    Pelaku minta maaf

    Di video yang diunggah akun Instagram Subdit Resmob Pmj pada Jumat (25/4/2025), Arlin dan Adella muncul memberikan klarifikasi.

    Sambil menggunakan masker, Arlin meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas tindakannya merekayasa penculikan.

    “Kami mohon maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi yang sudah meresahkan pihak sekolah dan juga orangtua murid dan masyarakat,” imbuhnya.

    Arlin lalu membeberkan motifnya merekayasa penculikan anak kandungnya sendiri.

    Ia mengaku kalau Adella sangat merindukan ayahnya.

    Akhirnya Arlin menyusun skenario penculikan Adella, agar ayah sang putri segera datang dan menemui mereka.

    “Bahwa kasus hilangnya Adella bukan kasus penculikan melainkan masalah internal keluarga kami. Bahwa Adella sangat merindukan papanya, lalu agar papanya segera pulang untuk menemui Adella,” ucap Arlin.

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Polisi Ungkap Fakta Dibalik Viral Anak Hilang Diculik usai Pulang Sekolah di Limo Depok

  • Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    Indonesia Jadi Negara Pertama yang Bahas Tarif Resiprokal dengan AS, Sri Mulyani: Ini Keuntungan Taktis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Indonesia bergerak cepat dalam merespons pengumuman kebijakan tarif resiprokal dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada 2 April 2025.

    Sebagai salah satu negara pertama yang membuka pembahasan dengan AS, Indonesia mendapatkan posisi strategis dalam proses negosiasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proposal tarif yang disusun Indonesia mendapat pengakuan positif dari Pemerintah AS.

    Proposal tersebut dinilai sebagai salah satu yang paling menyeluruh dan memiliki visi jangka panjang. Selain itu, AS juga mengapresiasi langkah proaktif Indonesia yang membuka ruang dialog dan mendorong reformasi struktural di dalam negeri.

    “Dengan bekal komunikasi awal, yang tadi Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Feedback yang positif ini tentu akan dijadikan bekal bagi kita untuk terus melakukan pembahasan di level teknis, dengan tentu pada akhirnya diharapkan akan terjadi sebuah agreement,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring pada Jumat, (25/4/2025).

    Dalam rangkaian pertemuan di Washington, DC, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas tarif, tetapi juga memperkuat kerja sama bilateral dan membicarakan arah kebijakan global yang dijalankan AS melalui peran aktifnya di lembaga-lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia.

    “Seperti yang disampaikan oleh Pak Scott Bessent, posisi Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasionalnya Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga tersebut,” kata Sri Mulyani.