Xcloud.id

Blog

  • Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto konsisten terhadap isu kerakyatan, ketahanan pangan hingga energi. Saat memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan pada kelompok tani, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Blora, Menteri Agus mengajak para peserta membuka Kembali profil Presiden Prabowo.

    “Coba kita nanti kalau sampai di rumah kita buka kembali profil Bapak Presiden. Pada saat dia masih aktif sebagai anggota TNI, kemudian beliau saat purna, kemudian saat sekarang, apa yang beda? Nggak ada yang beda,” ujar Menteri Agus kepada ribuan peserta di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/11/2025).

    Menteri Agus mengatakan cita-cita Presiden Prabowo selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu program prioritas Presiden Prabowo sejak awal menjabat, lanjut Menteri Agus, focus pada ketahanan pangan dan energi.

    “Beliau konsisten kalau orientasinya urusan masalah rakyat, mensejahterakan rakyat, urusan pangan, urusan energi ini, beliau tidak pernah berubah, dan itu konsisten beliau sampaikan hingga beliau saat ini memimpin kita, memimpin Republik Indonesia,” ucap Menteri Agus.

    “Beliau canangkan prioritas utama masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pada sore hari ini kita berkumpul khusus untuk mengurus masalah Ketahanan Pangan,” imbuh Menteri Agus.

    Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto (tengah) memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan di Pendopo Bupati Blora, Jateng, Sabtu (30/11/2025). (Audrey/detikcom)

    “Ada pertanyaan, ‘Kok Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan urusi Ketahanan Pangan? Jangan-jangan nanti Pak Menteri Pertanian tersinggung’. Bapak Presiden pada suatu kesempatan pernah menyampaikan kepada kita semua, bahwa TNI sekarang mengurus masalah padi, polisi ngurus jagung. Itu orang luar ada yang complain, ‘Itu TNI-Polri urusi pangan, apa urusannya?,” ungkap Menteri Agus.

    Dia lalu mengutip perkataan Presiden Prabowo, bahwa Ketahanan Pangan harus diupayakan secara gotong royong. Menteri Agus menerangkan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah memiliki kesempatan berkontribusi mewujudkan swasembada pangan.

    “Oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk menjalankan itu sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Karena keberadaan kita sesungguhnya adalah merupakan bagian yang harus bisa menyelesaikan masalah masyarakat,” pungkas Menteri Agus.

    (aud/maa)

  • TNI AL Kerahkan Armada dan Bantuan Kemanusiaan Beskala Besar ke Sumatra

    TNI AL Kerahkan Armada dan Bantuan Kemanusiaan Beskala Besar ke Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengerahkan armada kapal perang dan bantuan kemanusiaan dalam skala besar ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana ekstrem di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi logistik darurat, tenaga medis, serta tim penyelamat dapat menjangkau daerah yang sulit ditembus akibat kerusakan infrastruktur.

    Dalam keterangan resmi melalui akun Instagram TNI AL, beberapa Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dilepas serentak pada 30 November 2025 menuju titik-titik bencana.

    “KRI dr. Soeharso-990 diberangkatkan dari Jakarta menuju Langsa, diikuti KRI Teluk Gilimanuk-531 yang juga bertolak dari Jakarta menuju Lhokseumawe. Dari Surabaya, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 bergerak menuju Sibolga, sementara KRI Semarang-594 berangkat dari Jakarta menuju Nias,” tulis akun TNI AL dalam unggahan tersebut, Sabtu (29/11/2025).

    Dalam keterangannya juga disebutkan bahwa KRI Sutedi Senaputra-378 yang telah berada di wilayah Belawan turut diarahkan untuk memperkuat bantuan ke Langsa. Seluruh armada ini menjadi garda terdepan dalam operasi tanggap darurat yang difokuskan pada percepatan bantuan dan evakuasi.

    TNI AL memprioritaskan pengerahan Kapal Rumah Sakit untuk memastikan layanan medis dapat diberikan langsung kepada para korban. KRI dr. Soeharso-990 mengangkut sembilan personel Departemen Kesehatan KRI serta delapan puluh personel Batalyon Kesehatan Marinir yang membawa satu set Rumah Sakit Lapangan lengkap dengan tenda, velbed, dan ambulans. Kehadiran fasilitas medis bergerak ini memungkinkan tenaga kesehatan melakukan penanganan cepat di wilayah terdampak.

    Sementara itu, KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 membawa sebelas personel medis beserta peralatan kesehatan, termasuk ambulans dan tabung oksigen dalam jumlah besar, untuk memperkuat layanan medis bagi para penyintas.

    Proses pemuatan logistik ke seluruh kapal koordinator oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, II, dan III. Bantuan yang dikirim mencakup bahan makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, hingga tabung oksigen sebagai kebutuhan mendesak di lapangan.

    Selain memperkuat distribusi logistik, operasi ini juga melibatkan tim penyelamat gabungan dari Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang ditugaskan membantu proses pencarian dan evakuasi korban. Dukungan helikopter TNI AL turut menjadi elemen penting untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat maupun laut.

    “Proses embarkasi logistik dikoordinir oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) I, ll, dan IlI. Selain logistik, operasi ini melibatkan personel khusus penyelamat dan helikopter. Tim Penyelamat terdiri dari Gabungan tim Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) untuk membantu pencarian dan evakuasi di lokasi bencana,” terangnya. (fyi/kun)

  • Perayaan Dua Dekade JAFF, Manifesto Arsip Perfilman Indonesia Dikumandangkan di Yogyakarta

    Perayaan Dua Dekade JAFF, Manifesto Arsip Perfilman Indonesia Dikumandangkan di Yogyakarta

    Liputan6.com, Jakarta Perayaan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20 bertema Transfiguration resmi dibuka Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Acara ini berlangsung mulai 29 November hingga 6 Desember 2025.

    Momen perayaan dua dekade ini tidak hanya menjadi ajang pemutaran 227 film dari 43 negara, tetapi juga menjadi penting bagi para penggagas festival untuk menyampaikan manifesto mendesak terkait tata kelola kearsipan film di Indonesia.

    Acara pembukaan dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Para penggagas JAFF terdahulu, dipimpin oleh sineas senior Garin Nugroho, naik ke panggung utama untuk menyuarakan kekhawatiran mereka akan rapuhnya memori kolektif perfilman nasional.

    Festival Direktur Ifa Isfansyah mengungkapkan bahwa selama 20 tahun perjalanan JAFF, tantangan terbesar justru datang dari masalah fundamental: ketiadaan akses terhadap arsip dan artefak sejarah festival itu sendiri.

    “Banyak sekali arsip-arsip JAFF yang sekarang susah sekali kita akses. Artefak-artefak selama 20 tahun itu susah kita temukan,” ujar Ifa, Yogyakarta, Sabtu (30/11/2025).

    Ia menekankan bahwa 20 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk melihat ekosistem tumbuh, namun juga cukup pendek untuk membuktikan betapa rapuhnya ingatan bangsa.

    Ifa memberikan contoh ironis terkait film pembuka edisi pertama JAFF. “Hari ini, 20 tahun lalu, di edisi pertama, kami membuka festival dengan film Opera Jawa. Ironisnya, sekarang kami tidak lagi memiliki akses ke materi film tersebut di Indonesia,” tambahnya.

    Panitia terpaksa harus meminta materi film Opera Jawa dari Prancis, sebuah negara yang dinilai memiliki sistem kearsipan yang konsisten dan menghormati jejak perjalanan sejarah sinema.

    Melalui manifesto ini, Ifa menegaskan bahwa industri perfilman Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan pahit yaitu kehilangan ingatan akan karya bangsa di tengah kebanggaan akan pencapaian film nasional kontemporer.

    “Apa gunanya film ditonton jutaan penonton orang hari ini, jika 10 tahun lagi, ia hilang tanpa jejak?” tegasnya.

    Ifa menyerukan agar pemerintah menempatkan arsip film sebagai prioritas budaya, investasi dan panggilan untuk menjaga memori bangsa. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur, laboratorium restorasi, dan digitalisasi yang memadai.

    Menanggapi manifesto tersebut, Fadli Zon menyatakan pihaknya telah menaruh perhatian serius pada arsip film sebagai warisan budaya. Fadli mengakui adanya kendala teknis dalam pengarsipan materi film yang mudah rusak, serta masalah Hak Kekayaan Intelektual (IP).

    “Dan memang film agak lebih sulit dibanding dengan mengarsipkan musik,” kata Fadli.

    Meski demikian, Kemenbud berjanji akan memulai inisiatif pengarsipan yang lebih terorganisir, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan menyediakan museum yang representatif untuk mengoleksi aset nasional tersebut.

  • Momen Tim SAR Bergelantungan di Tali Demi Selamatkan Dua Warga Terjebak Banjir

    Momen Tim SAR Bergelantungan di Tali Demi Selamatkan Dua Warga Terjebak Banjir

    Liputan6.com, Jakarta Personel tim SAR bergelantungan pada tali yang membentang sepanjang 50 meter, untuk mengevakuasi dua korban yang hanyut terbawa banjir bandang di aliran Sungai Silaing Bawah, Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

    Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik menjelaskan, teknik penyeberangan tali atau tyrolean traverse diterapkan karena akses menuju lokasi korban terputus dan kondisi medan tidak memungkinkan tim menyeberang secara manual.

    “Untuk petugas rescuer Kantor SAR Padang, jaraknya kurang lebih 50 meter,” kata Abdul Malik. Dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Menurut dia, banjir bandang beberapa hari lalu menerjang pengguna jalan lintas serta rumah warga di sisi sungai pada jalur Padang–Bukittinggi, hingga ada dua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

    Sebagaimana dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Basarnas hingga saat ini tim di lapangan masih belum bisa mengevakuasi keduanya karena jenazah masih terhimpit material banjir.

    “Belum bisa. Masih terhimpit material,” kata dia.

    Namun, ia memastikan operasi SAR terus berlangsung dengan memperhatikan keselamatan personel, mengingat arus sungai masih deras dan kontur tebing dipenuhi material lumpur serta bebatuan. Proses pembersihan material sisa banjir dilakukan bertahap sebelum jenazah dapat diangkat.

    Selain itu, tim SAR juga melakukan pemantauan lanjutan di sepanjang bantaran sungai guna memastikan tidak ada korban lain yang belum terdeteksi.

    “Koordinasi dilakukan bersama BPBD, TNI-Polri serta relawan setempat,” katanya menambahkan.

    Dia memastikan tim dari Kantor SAR Padang bersama petugas tim gabungan lainnya disebar di beberapa titik rawan mengingat potensi hujan masih tinggi dan kondisi tanah di sekitar perbukitan labil.

    Peralatan vertical rescue dan perlengkapan air juga turut disiagakan tim SAR untuk mengantisipasi skenario evakuasi lain yang lebih kompleks.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan sampai dengan Sabtu pukul 12.00 WIB Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumatera Barat mencatat total ada 88 orang meninggal dunia, dan 85 orang masih dinyatakan hilang karena banjir dan tanah longsor di daerah itu.

  • Keluarga Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Arya Daru, Polda Metro: Tidak Ada Urgensinya Megapolitan 29 November 2025

    Keluarga Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Arya Daru, Polda Metro: Tidak Ada Urgensinya Megapolitan 29 November 2025

    Keluarga Minta Bareskrim Ambil Alih Kasus Arya Daru, Polda Metro: Tidak Ada Urgensinya
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com –
    Keluarga
    Arya Daru
    Pangayunan (ADP) berencana meminta Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tersebut.
    Namun,
    Polda Metro Jaya
    menilai tidak ada urgensi untuk memindahkan perkara itu ke Mabes Polri.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan seluruh jenjang kepolisian memiliki kewenangan yang sama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
    “Semua polisi dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes (Polri) diberi kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan serta upaya paksa,” ujar Budi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    “Tidak ada urgensinya jika perkara tersebut dialihkan ke Bareskrim. Polda Metro Jaya mampu menangani peristiwa tersebut,” tegasnya.
    Terkait permintaan keluarga agar polisi mendalami lebam di dada jenazah, Budi menyebut hal itu terjadi karena salah penafsiran dari pihak pengacara.
    “Pengacara salah menafsirkan analogi contoh kasus lain yang diberikan oleh dokter forensik,” tuturnya.
    Ia menjelaskan, dalam audiensi sebelumnya, dokter forensik sempat memberikan contoh peristiwa lain yang mirip terkait temuan lebam. Penjelasan itu kemudian ditafsirkan keliru oleh pihak keluarga.
    Sementara mengenai keberadaan sidik jari pada lakban yang melilit kepala Arya Daru, Budi membenarkan bahwa terdapat empat sidik jari. Namun hanya satu yang berhasil diidentifikasi.
    “Penyidik membuka diri terhadap informasi apa pun, pasti akan didalami sejauh dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan,” ucap Budi.
    Sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nicolay Aprilindo, menyebut temuan lebam di dada, pelipis, dan tengkuk korban merupakan kejanggalan utama yang belum terjawab oleh polisi.
    Temuan ini baru diungkap setelah sebelumnya hanya dilaporkan luka memar pada lengan atas ADP.mNicolay mempertanyakan penyebab luka tersebut, apakah akibat benturan pasif atau karena pukulan.
    “Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif?” ujarnya.
    Ia juga menilai penjelasan penyidik yang menyebut lebam muncul akibat korban bersandar di tembok rooftop Gedung Kemlu terkesan janggal.
    “Awalnya disebut karena menyender di rooftop Gedung Kemlu… tapi kejelasan ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyidik. Dokter forensik juga tidak bisa menjelaskan asal-usulnya,” katanya.
    Selain itu, tim kuasa hukum mengungkap fakta bahwa terdapat empat sidik jari pada lakban, bukan tiga seperti yang disebutkan sebelumnya.
    “Yang teridentifikasi itu sidik jari almarhum… Yang tidak teridentifikasi dikatakan rusak nomor 000392, 000393, dan 000394,” ujar Nicolay.
    Ia menilai rusaknya tiga sidik jari tersebut mengindikasikan adanya pihak lain dalam proses kematian Arya.
    Merujuk berbagai temuan yang dinilai janggal, tim kuasa hukum meminta kasus segera naik ke tahap penyidikan. Menurut mereka, penyidikan diperlukan agar polisi dapat menggunakan kewenangan upaya paksa untuk mendalami titik-titik yang belum terungkap.
    Tim kuasa hukum juga meminta pelibatan ahli forensik pembanding dalam gelar perkara, terutama terkait temuan luka memar yang belum bisa dijelaskan oleh dokter RSCM.
    “Kami akan nanti carikan pembanding dokter forensik… Gelar perkara itu tujuannya untuk mencari kebenaran,” ujar anggota tim kuasa hukum, Firza Benzani.
    Jika Polda Metro Jaya tidak segera menaikkan status perkara, keluarga akan meminta Bareskrim Polri mengambil alih penyelidikan.
    “Kami minta segera untuk dilakukan gelar perkara… kalau itu tidak dilakukan, maka kami minta untuk Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan,” kata Nicolay.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KI Jatim Soroti Desa dan Instansi Vertikal sebagai ‘Biang Kerok’ Keterbukaan Informasi

    KI Jatim Soroti Desa dan Instansi Vertikal sebagai ‘Biang Kerok’ Keterbukaan Informasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Di tengah euforia peningkatan transparansi di beberapa daerah, Komisi Informasi (KI) Jawa Timur membunyikan alarm keras. Dua entitas, yakni Pemerintahan Desa dan Instansi Vertikal, dinilai menjadi penyumbang terbesar ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Jawa Timur.

    Temuan ini terungkap dalam diskusi panel yang menjadi bagian dari Sarasehan KIP Jatim, yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro pada Sabtu (29/11/2025).

    Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KI Jatim, Yunus Mansur Yasin memaparkan dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP tahun 2025, hanya 33 persen badan publik yang meraih predikat informatif.

    Ia mengungkapkan, desa dan instansi vertikal menjadi “penyumbang gap kepatuhan terbesar” karena rendahnya respons. Banyak dari mereka, khususnya di tingkat desa, bahkan tidak mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire/SAQ) yang menjadi tahapan awal penilaian.

    Kondisi ini, menurut Yunus, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum dipahami sebagai kewajiban mutlak, padahal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai UU 14/2008.

    “Jika instansi vertikal dianggap kurang responsif, masalah di tingkat desa jauh lebih mendasar,” ujarnya.

    Sementara Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim, M. Sholahuddin, menegaskan bahwa ketidakpatuhan di level desa terjadi karena banyak yang belum membentuk PPID Desa dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi yang memadai.

    “Desa adalah badan publik, dan wajib memberi informasi yang akurat, cepat, dan benar. Itu mandat undang-undang, bukan pilihan,” tegas Sholahuddin.

    Ia secara khusus mengingatkan bahwa informasi penting yang wajib dibuka—seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan berkala—sering diabaikan. Yang lebih serius, penolakan informasi tanpa melalui proses uji konsekuensi dapat berujung pada sanksi pidana sesuai regulasi UU KIP.

    “Data yang masuk ke kami, objek sengketa tertinggi adalah masalah anggaran,” tandas Sholahuddin, menyoroti bahwa kerahasiaan dana publik menjadi pangkal masalah utama.

    Dari perspektif Pemerintah Provinsi Jatim, masalah ini berakar pada kurangnya edukasi. Ketua Tim Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Provinsi Jatim, Ayu Saulina Ernalita mengakui adanya kelemahan.

    “Informasi yang diadukan sengketa itu, sejatinya bisa diberikan di awal. Sepertinya ini salah kami yang kurang mengedukasi PPID kami, sehingga sengketa menumpuk di Komisi Informasi,” papar Ayu.

    Meskipun demikian, Ayu menyebut Pemprov Jatim berupaya memperbaiki dengan kolaborasi bersama KI, memperkuat peran PPID, dan memperbarui daftar informasi publik, yang terbukti meningkatkan Indeks KIP Jatim ke peringkat kedua nasional tahun 2025.

    Menutup diskusi, Direktur Informasi Publik Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo mengingatkan bahwa problem fundamentalnya terletak pada pemahaman regulasi. “Amanat undang-undangnya adalah semua informasi publik itu terbuka, kecuali yang dikecualikan,” tegas Nursodik.

    Ia mendesak para pimpinan PPID untuk menyadari bahwa mereka harus mengumumkan penggunaan dana publik kepada pemilik dana, yaitu masyarakat, yang selama ini masih sering alot. Kewajiban transparansi bukanlah permintaan, melainkan amanat yang telah lama tertuang dalam regulasi. [lus/kun]

  • Polisi Ringkus Lima Pelaku Pencurian Motor Viar di Tangerang, Dua di Antaranya Eksekutor Megapolitan 29 November 2025

    Polisi Ringkus Lima Pelaku Pencurian Motor Viar di Tangerang, Dua di Antaranya Eksekutor Megapolitan 29 November 2025

    Polisi Ringkus Lima Pelaku Pencurian Motor Viar di Tangerang, Dua di Antaranya Eksekutor
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Polres Metro Tangerang
    Kota menangkap lima orang terkait pencurian sepeda motor roda tiga atau motor viar di Kota Tangerang.
    Dua di antaranya, Delu (38) dan Kecot (39), diduga sebagai pelaku utama yang berperan mengeksekusi pencurian sekaligus menjual motor hasil curian.
    Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Awaludin Kanur menjelaskan, pencurian terjadi di depan Ruko Permata Niaga, Taman Royal, Kota Tangerang, pada Rabu (26/11/2025).
    Penangkapan dilakukan setelah polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku dari hasil penyelidikan di lapangan.
    “Begitu identitas pelaku terdeteksi, tim langsung bergerak cepat. Dalam beberapa jam, pelaku berhasil kami amankan di sebuah warnet di wilayah Tanah Tinggi,” kata Awaludin dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).
    Dari hasil penyidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit motor viar yang diduga hasil curian, uang tunai Rp 435.000 sisa penjualan motor, serta celana jeans yang digunakan pelaku.
    “Dari interogasi, pelaku mengaku telah menjual motor hasil curian tersebut ke wilayah Pakuhaji Kabupaten Tangerang dengan bantuan rekannya,” ujarnya.
    Setelah dua pelaku utama diamankan, polisi melakukan pengembangan kasus yang kemudian mengarah pada tiga tersangka lain.
    “Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tiga orang lainnya, yaitu Ardi sebagai pembeli motor curian, Marsan sebagai perantara, Hendri sebagai pemilik bengkel tempat menyimpan motor curian,” ujar Awaludin.
    Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibunda Raisa Meninggal Dunia, Ini Sakit yang Diderita

    Ibunda Raisa Meninggal Dunia, Ini Sakit yang Diderita

    JAKARTA – Kabar duka datang dari keluarga Raisa. Sang ibunda, Ria Mariaty, meninggal dunia pada Sabtu pagi, 29 November 2025, di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta.

    Kabar tersebut disampaikan oleh kakak Raisa, Rinaldi Nurpratama, di Instagram Storiesnya. Unggahan tersebut diposting ulang oleh Raisa di Instagram pribadinya.

    “Dengan penuh duka cita, kami keluarga besar menyampaikan Ibu/Almarhuman Ria Mariaty Binti Rachmat Ardiwinangoen telah berpulang ke Rahmatullah,” isi keterangan unggahan tersebut.

    Sebelum meninggal dunia, ibu Raisa diketahui berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium 4. Ia didiagnosa tim medis mengidap penyakit tersebut sejak Desember 2024.

    penyakit yang diderita oleh sang ibu tersebut dibagikan oleh kakak Raisa di Instagramnya pada Maret 2025 lalu. Disebutkan kanker yang diderita sang ibu sudah menyebar ke beberapa bagian tulangnya.

    “Pada bulan Desember 2024, kami dikejutkan dengan berita yang mengejutkan. Ibu kami didiagnosis menderita kanker paru-paru dan kanker tersebut telah menyebar ke beberapa bagian tulangnya,” tulis Rinaldi.

    Penyakit tersebut menyebabkan penurunan kondisi kesehatannya yang signifikan. Meski demikian, ibunda Raisa sempat membaik setelah menjalani pengobatan kemoterapi dan radioterapi.

    Keluarga Raisa juga sempat merayakan ulang tahun sang ibu yang ke-65 tahun pada Juli 2025 lalu. Saat itu Rinaldi mengatakan sang ibu sudah bisa berjalan lagi dan tetap semangat dalam menjalani pengobatan kanker.

    Namun, pada September 2025, Rinaldi membagikan kabar sang ibu harus kembali menjalani perawatan di Rumah Sakit Dharmais. Sang ibu kembali menjalani serangkaian pengobatan dan perawatan, hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia pada 29 November 2025.

  • BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak Megapolitan 29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak Megapolitan 29 November 2025

    BLT Dicairkan di Pondok Aren, Warga Manfaatkan untuk Usaha dan Pendidikan Anak
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Warga di Kecamatan
    Pondok Aren
    , Tangerang Selatan, mulai mencairkan
    Bantuan Langsung Tunai
    (BLT) tahap Oktober–Desember 2025 pada Sabtu (29/11/2025).
    Bantuan yang dirapel selama tiga bulan dengan total Rp 900.000 itu dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari
    modal usaha
    hingga pendidikan anak.
    Sujila (60), warga Jurang Mangu Timur, menjadi salah satu penerima BLT yang memanfaatkan dana tersebut untuk menambah modal warung kecilnya.
    “Saya kan punya warung kecil-kecilan ya, nah itu buat nambahin modal di warung saya,” ujar Sujila saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Sabtu (29/11/2025).
    Warung yang ia kelola menyediakan jajanan anak-anak, minuman sachet, es, serta kopi. Demi bisa mendapatkan pencairan, ia rela mengantre sejak pukul 07.00 WIB.
    “Saya sudah hampir mau pulang tapi enggak jadi. Jadi milih nunggu aja, sabar aja,” kata dia.
    Cerita berbeda datang dari Didi Wahyu Nindra (40), pengemudi ojek
    online
    yang juga tinggal di Jurang Mangu Timur. Seluruh dana BLT akan ia alokasikan untuk biaya sekolah anaknya.
    “Untuk sekolah anak. Rencananya anak mau saya masukan ke Bimba,” ujar Didi.
    Demi keperluan pendidikan anaknya yang berusia empat tahun itu, Didi datang ke Kantor Pos Pondok Aren sejak pukul 05.00 WIB. Namun setibanya di lokasi, antrean sudah mengular.
    “Biar enggak antre juga tapi pas datang ternyata sudah ramai. Sudah pada datang,” ujarnya.
    Setelah menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat pencairan, Didi baru mendapatkan dana sekitar pukul 10.00 WIB.
    “Sekitar jam 10.00 WIB baru dapat. Sudah buka sih dari pagi tapi baru mulainya itu jam 09.00 WIB,” jelas dia.
    Baik Sujila maupun Didi berharap program bantuan tunai ini terus berlanjut karena dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Mudah-mudahan berlanjut ya karena ini sangat bermanfaat,” kata Sujila.
    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah menyalurkan BLT Kesra untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan atau total Rp 900.000.
    Program ini berbeda dari BLT reguler Kementerian Sosial (Kemensos) yang disalurkan setiap bulan kepada 20,88 juta Keluarga Penerima Manfaat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
    “Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 4793/PB.03/A.II.07.08/99/11/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. H. Najib Azca pada 29 November 2025 di Jakarta.

    Dalam surat itu, PBNU menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, serta terganggunya kehidupan sosial akibat berbagai bencana dalam beberapa waktu terakhir.

    “PBNU menyampaikan rasa duka yang amat mendalam atas musibah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” demikian pernyataan dalam poin pertama.

    PBNU juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban wafat dan mendoakan kesembuhan bagi warga yang terluka. Organisasi tersebut mengajak pengurus NU di seluruh tingkatan, badan otonom, pesantren, dan jamaah NU untuk melaksanakan shalat ghaib, doa bersama, dan istighatsah.

    Selain itu, PBNU mengimbau masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kepedulian sosial.

    “PBNU mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, saling menolong, mengutamakan kepedulian sosial, serta terus menjaga semangat persatuan dan persaudaraan dalam menghadapi ujian ini,” tertulis dalam surat tersebut. [beq]