GELORA.CO – Program mulia di era Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), belakangan menuai sorotan publik. Kasus keracunan berulang kali terjadi, hingga sengkarut pembayaran mitra kerja MBG.
Melihat berbagai masalah yang terjadi saat implementasi program MBG, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, sudah memprediksi ejak lama. Dia pun menyarankan agar program ini dihentikan untuk dievaluasi secara menyeluruh.
“Jadi sekali lagi tolong setop dulu, evaluasi dulu, kemudian buat aturan yang jelas, bagaimana keterlibatan Pemda, bagaimana keterlibatan swasta, bagaimana keterlibatan UMKM dan publik,” tegas Agus kepada Inilah.com di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Sejatinya, kata Agus, MBG adalah program yang bagus, namun karena tidak dipersiapkan secara teliti dan terkesan terburu-buru, akhirnya justru menambah daftar masalah di kemudian hari.
“MBG ini enggak jelas underlying-nya atau peraturan perundang-undangannya, hanya ada perpres ke kepala BGN. Sekarang yang dilihat apa? Saya sudah sampaikan bahwa ini satu, MBG ini sumber korupsi yang sulit dilacak. Kkarena makanan. Bagaimana mengauditnya? Mau hitung berapa toge yang dimakan, kemudian yang dibeli, kan sulit,” tuturnya.
Agus juga menyoroti minimnya keterlibatan Pemda hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal kata dia, seharusnya BPOM yang bertugas untuk mengecek kualitas makanan dan mengawasi, tentu harus terlibat di dalam program ini.
“Ini adalah pangan yang ditelan oleh manusia yang kalau salah, entah salah bumbu, entah alergi, entah apa, itu bisa fatal. Dan itu terbukti kan? Semua ada yang mencret dan amit-amit nanti (jangan) sampai ada nyawa melayang, karena itu berat (pertanggungjawabannya),” ungkap Agus.
“Karena memang pengawasannya menurut saya tidak ada, kalaupun ada, basa-basi. Karena yang mengawasi itu adalah anak-anak lulusan sekolah Gizi, ada yang dari Aceh dikirim ke Jakarta, naik bus tiga hari, enggak dikasih uang, makan dari apa, sampai sini kerja pakai gaji UMR, mereka terlatih tidak? Jadi ini program bagus, tapi terburu-buru sehingga tidak karuan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Agus juga menyoroti tujuan awal MBG terkait mengerek perekonomian UMKM. Namun nyatanya, UMKM malah merugi hingga tidak dibayar.
“Malah UMKM yang di sekolah kan mati, yang kantin-kantin itu mati kan? Karena anak-anaknya dikasih makan gratis. Terus UMKM yang mana? Open supply sayur, buah, itu tidak dibayar, kan di beberapa daerah tidak dibayar. Padahal kepala BGN bilang ‘uangnya sudah ada di kita, saya tinggal bayarkan’ lah (mana) buktinya,” ujarnya.
Ia bahkan menceritakan bila temannya sebagai pihak swasta pernah diminta, untuk turut berpartisipasi dalam program ini hingga didatangi Babinsa. Namun tanpa ada biaya yang jelas, tentu tidak ada yang mau ikut andil.
“Kan (anggaran per porsi) Rp10.000 bagaimana masakannya, kalau sewa piringnya saja Rp2.500? Belum untuk gaji orang-orang yang bekerja. Lalu tinggal berapa? Lalu yang nanggung kurangnya siapa? Enggak jelas,” ucap Agus.
Dia menyarankan, program MBG dievaluasi terlebih dahulu. Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar program ini tidak perlu diterapkan pada seluruh daerah, terutama kota-kota besar.
“Untuk makanan, jangan ke seluruh Indonesia. Jangan, please, karena di kota-kota besar, anak-anak tidak suka makanan (MBG) itu karena makanannya enggak enak,” kata dia.
“Jadi mending pakai kupon atau sistem lain yang memang sekolahnya atau anaknya tidak mampu, berikan dia (MBG). Katakan daerahnya di cilincing, sana, cakung kan banyak nelayan, anaknya kurang gizi, di sana boleh. Tapi jangan dikasih di Kebayoran, di Menteng, di Pondok Indah, jangan lah. Enggak ada yang mau makan,” tandasnya.
