Xcloud.id

Blog

  • Zelensky Tuding Putin Lakukan Upaya Manipulasi soal Gencatan Senjata 3 Hari

    Zelensky Tuding Putin Lakukan Upaya Manipulasi soal Gencatan Senjata 3 Hari

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons pengumuman gencatan senjata tiga hari yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia menuding gencatan senjata itu sebagai upaya manipulasi.

    “Sekarang ada upaya manipulasi baru: untuk beberapa alasan, semua orang harus menunggu hingga 8 Mei,” kata Zelensky dalam pidato hariannya dilansir AFP, Selasa (29/4/2025).

    Sementara itu, sebelumnya Menteri Luar Neger Ukraina Andriy menyampaikan bahwa Ukraina menginginkan gencatan senjata lebih lama. Ukraina, kata Andriy, ingin gencatan senjata berlangsung selama 30 hari.

    “Jika Rusia benar-benar menginginkan perdamaian, mereka harus segera menghentikan tembakan. Mengapa harus menunggu hingga 8 Mei?” tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga di X.

    Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa minggu ini akan menjadi “kritis” untuk menentukan apakah perdamaian mungkin terjadi.

    Seperti diketahui, Putin pada hari Senin waktu setempat memerintahkan gencatan senjata pada 8-10 Mei. Gencatan senjata dilakukan karena bertepatan dengan peringatan Perang Dunia II di Moskow.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0

    Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0

    Pegawai melayani wajib pajak yang akan melakukan pembuatan e-Faktur di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Utara I, Medan, Sumut, Senin (17/2/2025). ANTARA FOTO/Yudi Manar/tom.

    Kesiapan Indonesia membangun Tax Administration 3.0
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 April 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang mulai menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikenal dengan istilah Tax Administration 3.0.

    Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mewujudkan sistem ini memerlukan kesiapan yang matang dari berbagai sektor, mulai dari kebijakan pemerintah hingga infrastruktur teknologi. Pada era digital ini, sistem administrasi perpajakan dunia mengalami perubahan signifikan. Negara-negara berkembang dan maju berlomba-lomba mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

    Di dunia internasional, konsep Tax Administration 3.0 berkembang untuk menggambarkan sistem administrasi pajak yang lebih canggih, yang mengintegrasikan teknologi informasi, otomatisasi, dan analitik untuk memudahkan pengumpulan pajak. Tax Administration 3.0 adalah sistem administrasi pajak yang mengandalkan penggunaan teknologi tinggi seperti sistem informasi berbasis cloud, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data untuk memproses informasi perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

    Berbeda dengan sistem sebelumnya, Tax Administration 3.0 mengintegrasikan berbagai platform untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih cepat, mudah diakses, dan bebas dari manipulasi data. Beberapa fitur utama dari Tax Administration 3.0 adalah, pertama, adanya otomatisasi dan digitalisasi yaitu proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak, dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis teknologi.

    Kedua pemanfaatan data besar (big data) yang di dalamnya termasuk pengelolaan dan penggunaan data besar untuk memantau perilaku wajib pajak dan menganalisis kepatuhan pajak secara lebih efektif. Ketiga, seiring semakin berkembangnya teknologi Artificial Intellegence (AI) saat ini, maka pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI juga dioptimalkan guna memproses informasi dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran pajak secara lebih cepat.

    Pengalaman negara lain

    Beberapa negara di dunia telah berhasil mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan digital dengan menggunakan teknologi canggih. Berikut adalah contoh dari beberapa negara yang dapat menjadi referensi dalam membangun Tax Administration 3.0 di Indonesia.

    Dari benua Eropa, Estonia sering disebut sebagai negara yang paling maju dalam hal e-government dan administrasi pajak berbasis digital. Negara ini telah menerapkan sistem e-tax yang memungkinkan warga negara untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.

    Selain itu, Estonia menggunakan sistem identifikasi digital untuk memastikan keamanan dan transparansi proses perpajakan. Menurut laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), lebih dari 90 persen wajib pajak di Estonia mengakses layanan pajak secara elektronik, dan lebih dari 90 persen pengembalian pajak diproses otomatis, sehingga penggunaan sistem identifikasi digital dan platform pajak yang terintegrasi tersebut mempermudah akses bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    Berikutnya adalah negara tetangga di ASEAN yakni Singapura yang telah dikenal dengan sistem administrasi pajak yang sangat efisien dan berbasis teknologi tinggi. Otoritas Pajak Singapura (IRAS) telah mengembangkan platform myTax Portal yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Penggunaan teknologi dalam administrasi pajak di Singapura meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sebesar 95 persen, yang mencerminkan keefektifan sistem digital dalam memperbaiki pengumpulan pajak.

    Selanjutnya Belanda juga menjadi contoh sukses dalam implementasi administrasi pajak digital. Negara ini memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Di Belanda, lebih dari 99 persen pengembalian pajak diproses secara otomatis, dan sistem ini membantu mengurangi biaya administrasi pajak secara signifikan dan hal itu menjadi langkah inovatif untuk mengurangi biaya operasional administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi.

    Contoh terakhir adalah Australia yang telah mengembangkan Australian Taxation Office (ATO) yang mengintegrasikan berbagai sistem digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan audit secara otomatis berdasarkan data yang masuk. ATO menggunakan sistem analitik untuk memantau dan meningkatkan kepatuhan pajak secara real-time, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak di Australia, serta pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak secara dini.

    Kesiapan Indonesia

    Kesiapan Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0 bergantung pada beberapa faktor, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan sumber daya manusia. Saat ini Indonesia telah memulai berbagai upaya digitalisasi administrasi pajak, masih ada tantangan yang perlu diatasi antara lain dalam hal infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan pengembangan sumber daya manusia.

    Dalam hal infrastruktur teknologi, meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan sistem informasi perpajakan, masih ada kesenjangan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kualitas infrastruktur jaringan internet di beberapa daerah masih terbatas, yang dapat menghambat implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi.

    Terkait kebijakan, ada hal yang perlu diperhatikan walaupun Pemerintah Indonesia telah membuat langkah positif dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang mendukung digitalisasi, seperti peluncuran e-Filing dan e-Billing. Masih diperlukan peraturan yang lebih terperinci dan dukungan yang lebih kuat untuk mendorong adopsi teknologi ini secara lebih luas.

    Pengembangan SDM khususnya dalam hal keterampilan teknologi juga menjadi tantangan yang besar untuk di antisipasi risikonya. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem berbasis teknologi memerlukan keahlian khusus, baik di pihak otoritas pajak maupun di kalangan wajib pajak itu sendiri.

     

    Rekomendasi untuk Indonesia

    Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu Indonesia dalam membangun Tax Administration 3.0. Peningkatan infrastruktur teknologi, dimana Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet dan sistem server yang lebih baik, terutama di daerah-daerah terpencil.

    Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu dalam hal ini menyediakan pelatihan intensif bagi pegawai pajak dan wajib pajak untuk memahami sistem digital yang baru. Peraturan yang mendukung digitalisasi pajak berupa Percepatan dalam pembaruan kebijakan dan regulasi perpajakan yang memungkinkan adopsi teknologi dengan lebih cepat dan tanpa hambatan.

    Kolaborasi dengan sektor swasta, dalam bentuk kolaborasi dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan platform pajak yang lebih efisien dan user-friendly. Peningkatan keamanan data, yang meliputi kesiapan untuk mengembangkan sistem yang aman untuk melindungi data pribadi wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran data.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun Tax Administration 3.0 dengan memanfaatkan teknologi canggih, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur teknologi, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia. Mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah sukses dalam implementasi sistem ini, Indonesia dapat meningkatkan kesiapan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

    Sumber : Antara

  • Fakta Mengejutkan Korea Utara

    Fakta Mengejutkan Korea Utara

    SUKABUMI EKSPRES – Bayangkan tinggal di sebuah negara di mana celana jeans biru dianggap sebagai simbol pemberontakan. Listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari, dan bekerja tanpa gaji adalah hal yang biasa. Itulah realitas di Korea Utara — negara paling tertutup di dunia yang kerap dijuluki “Kerajaan Pertapa”.

    Di bawah pemerintahan Dinasti Kim, setiap langkah rakyat diawasi. Pakaian yang dikenakan, makanan yang dikonsumsi, hingga kebebasan bergerak, semuanya harus sesuai dengan aturan yang ketat. Satu kesalahan kecil bukan hanya membuatmu dihukum, tetapi juga keluargamu — hingga dua generasi berikutnya — dapat dikirim ke kamp kerja paksa.

    Meninggalkan Korea Utara adalah impian banyak orang. Namun, bagaimana jika ada orang yang justru memilih untuk kembali setelah berhasil melarikan diri? Bukankah seharusnya hidup mereka menjadi lebih baik?

    Faktanya, ada beberapa pembelot Korea Utara yang memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka, meskipun mereka tahu risiko yang dihadapi sangat besar.

    7 Fakta Korea Utara

    Kami akan membahas bagaimana Dinasti Kim dapat mempertahankan kekuasaan selama puluhan tahun, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai besi Korea Utara.

    Etika dan Kehidupan Sehari-Hari Di Korea Utara

    Di Korea Utara, setiap aspek kehidupan diatur secara ketat oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah peraturan mengenai pakaian. Celana jeans biru dilarang keras karena dianggap sebagai simbol pemberontakan serta pengaruh buruk dari budaya Barat.

    BACA JUGA: 7 Rekomendasi Wisata di Chiang Mai Thailand Paling Menarik Tahun 2025

    BACA JUGA: Shin Tae-yong Ungkap 2 Rencana Besar Pascatanda Tangan Kontrak

    Perempuan hanya diperbolehkan mengenakan rok selutut atau lebih panjang, dan berdandan secara berlebihan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai negara.

    Namun, pengawasan ini tidak berhenti pada urusan berpakaian. Listrik hanya tersedia beberapa jam dalam sehari, terutama di luar ibu kota Pyongyang. Pada malam hari, rumah-rumah gelap gulita, mencerminkan minimnya akses rakyat terhadap kebutuhan dasar.

    Fasilitas modern seperti telepon seluler atau kendaraan pribadi hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang. Untuk memiliki mobil, rakyat harus memperoleh izin khusus dari pemerintah, sehingga sebagian besar warga memilih menggunakan transportasi umum.

  • Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    Mendes Yandri Dorong Desa di Jabar Segera Bentuk Koperasi Desa Merah Putih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meluncurkan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Jawa Barat di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat pada Senin (28/4/2025).

    Mendes Yandri mengharapkan desa-desa di Jawa Barat segera menuntaskan pelaksanaan Musdesus ini untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.

    Kementerian Desa PDT mendapat tugas dari Inpres Nomor 9 tahun 2025 untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa dan membantu pengadaan lahan untuk Kopdes Merah Putih minimal 20×20 meter persegi.

    “Lahan itu untuk unit usaha pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Desa, apotek Desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan dan logistik desa,” kata Mendes Yandri.

    Pemerintah Desa Bersama BPD melaksanakan Musdesus untuk membahas, kelembagaan, modal, keanggotan, struktur organisasi dan kegiatan utama Kopdes Merah Putih.

    Peserta Musdesus yaitu Kades dan Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya.

    Sekali lagi, Mendes Yandri menegaskan jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, koperasi tersebut akan memperkuat peran BUMDes dalam mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

    Mendes Yandri menjelaskan bahwa ke depan, hubungan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes akan diatur secara kelembagaan. Koperasi bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes, atau sebaliknya.

    Pemerintah saat ini tengah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai dasar pengaturan hubungan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih.

    Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terbentuknya 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga dihadiri Menteri Saifullah Yusuf, Menter Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

     

  • Uang Kuno Kertas Paling Mahal

    Uang Kuno Kertas Paling Mahal

    JABAR EKSPRES – Uang kuno mahal hingga 100 juta kembali menjadi incaran para kolektor dan bisa dihargai dengan nilai yang sangat tinggi. Tidak hanya uang koin, beberapa jenis uang kertas juga banyak diburu kolektor.

    Namun, tidak semua uang kertas kuno memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memahami ciri-ciri uang kertas yang diminati pasar.

    Beberapa waktu lalu disebutkan bahwa harga jual uang kertas pecahan Rp100 bisa mencapai Rp100 juta, sedangkan uang kertas pecahan Rp5.000 dihargai hingga Rp10 juta per lembar.

    Uang Kuno Harga Rp100 Juta

    Setidaknya ada 5 jenis uang kuno kertas yang saat ini dapat dijual dengan harga fantastis bahkan sampai Rp100 juta.

    Uang Kertas Rp100

    Meskipun tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran, uang kertas pecahan Rp100 bergambar Presiden Soekarno keluaran tahun 1948 memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Para kolektor uang kuno di Indonesia menghargai uang ini hingga Rp100 juta per lembar. Nilai sejarah serta usianya yang sudah sangat tua membuat uang ini banyak diburu.

    Uang Kertas 1.000 Gulden

    Uang kertas kuno ini merupakan uang kertas pertama yang diterbitkan di Indonesia pada periode 1933 hingga 1939, dengan desain gambar wayang orang khas budaya Indonesia. Uang 1.000 gulden ini dihargai hingga Rp100 juta oleh para kolektor. Karena jumlahnya yang sangat terbatas, uang ini menjadi salah satu yang paling diincar.

    BACA JUGA: Aplikasi RAI Gunakan Modus Teknologi AI untuk Lancarkan Modus Scam

    BACA JUGA: Pilih 7 Endorse Brand Terburuk Sepanjang Masa Ini Rugikan Banyak Pihak  

    Uang Kertas Rp5.000

    Uang kertas pecahan Rp5.000 juga menjadi salah satu yang diminati kolektor. Meski nominalnya masih cukup besar untuk dibelanjakan saat ini, beberapa edisi lawas bernilai jual tinggi. Salah satu yang paling dicari adalah uang kertas Rp5.000 keluaran tahun 1958, bergambar perempuan mengenakan kebaya sambil memegang padi. Saat ini, uang tersebut dapat dijual hingga Rp10 juta per lembar.

    Uang Kertas 500 Gulden

    Masih satu generasi dengan uang kertas 1.000 gulden, uang kertas 500 gulden juga memiliki desain wayang orang yang khas. Uang ini diterbitkan pada periode 1933 hingga 1939, pada masa penjajahan Belanda. Karena keindahan desain dan kelangkaannya, uang ini dihargai sekitar Rp30 juta per lembar.

  • Monty Tiwa Ungkap Alasan Kemas Ulang Film “Mendadak Dangdut”

    Monty Tiwa Ungkap Alasan Kemas Ulang Film “Mendadak Dangdut”

    JAKARTA – Sutradara Monty Tiwa mengemas ulang film Mendadak Dangdut setelah membuatnya pertama kali di tahun 2006. Dengan premis yang serupa, film ini menggandeng Anya Geraldine sebagai pemeran utamanya.

    “Saya anak ‘90-an yang kalau boleh dibilang generasi dangdut besar dengan A. Rafiq sampai remaja SMA pun dengerin dangdut. Saat itu bagaimana bisa membuat dangdut relevan di kota besar,” kata Monty Tiwa dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

    “Waktu tahun 2006 tantangan yang kita rasakan 2006 dikotomi dangdut sebagai non kota besar. Kota besar masih kental, masih bisa jawab dengan film sebelumnya,” katanya.

    Lebih lanjut, Monty Tiwa enggan menyebut film Mendadak Dangdut 2025 sebagai versi remake karena ceritanya sedikit berbeda dengan film orisinalnya.

    “Karena pertama dan utama ini bukan remake. Yang dilihat di sini film yang mengakomodasi dangdut di jaman ini. Kita tidak mencoba untuk mengulang yang sudah pernah ada,” katanya lagi.

    “Kita merasakan perubahan itu apalagi generasi ‘90-an yang paling merasakan perubahan budaya. Kita pengin penonton masuk ke state of mind kenapa sih kita harus merasakan dangdut,” kata Monty.

    Selain itu, film Mendadak Dangdut menjadi momen yang sangat dikenang karena film ini menjadi titik awal Monty memulai bekerja di dunia perfilman.

    “2006 jadi pembuktian keluar dari kantor sebelumnya, mengadu jadi karyawan freelancer dan di tengah ketidakpastian ketakutan besok makan apa, tidak ada gaji, Mendadak Dangdut ada di situ. Ini sangat sentimentil,” katanya.

    Film Mendadak Dangdut mengisahkan Naya (Anya Geraldine) yang menjadi penyanyi dangdut setelah sebuah insiden yang membuat ia harus menyembunyikan identitasnya. Selain Anya, film ini diperankan Keanu Angelo, Sadha Triyudha, Calvin Jeremy, Nurra Datau, dan lainnya.

  • Penyalur Tenaga Kerja Bodong di Bekasi Meresahkan, Polisi: Korban Belum Ada yang Melapor – Halaman all

    Penyalur Tenaga Kerja Bodong di Bekasi Meresahkan, Polisi: Korban Belum Ada yang Melapor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Jasa penyalur tenaga kerja bodong di Jalan Insinyur Juanda Bekasi Timur membuat resah masyarakat.

    Seorang wanita mengaku telah ditipu oleh jasa penyalur tenaga kerja yang berlokasi di Ruko Plaza Bekasi.

    Janji mendapat pekerjaan setelah diminta membayar sejumlah uang, namun tidak ditepati oleh penyalur tenaga bodong tersebut.

    “Hari ini gue ditipu lowongan pekerjaan bodong di depan Transmart Bekasi masuk ke ruko-ruko,” ucap diduga seorang wanita dalam video yang viral di media sosial.

    Korban menuturkan telah membayar ratusan ribu rupiah dengan iming-iming suaka kerja.

    “Gua ditipu Rp 600 ribu lewat di belakang Richeese C14, buat kalian jangan mau ke sini, masuk ruko-ruko pokoknya rupanya ada di belakang sana,” jelas wanita tersebut.

    Kapolsek Rawalumbu AKP Ririn Sri Damayanti mengatakan belum ada korban yang melaporkan kejadian.

    Namun pihaknya telah memonitor penyalur kerja bodong dengan mengirimkan dua anggota Binmaspol ke TKP.

    “Sampai saat ini belum ada korban yang membuat LP (laporan polisi),” ucap Ririn saat dihubungi Senin (28/4/2025).

    Kapolsek pun sudah menyampaikan ke Kapolres Bekasi Kota agar mendapatkan atensi langsung.

    Menurutnya perkara ini akan ditangani Satreskrimsus Polres Metro Bekasi Kota.

    AKP Ririn juga mengirimkan anggota Panit Buser menindaklanjuti adanya dugaan intimidasi dilakukan seorang pria terhadap wartawan di TKP.

    Peristiwa itu terjadi saat para jurnalis hendak meliput penyalur kerja bodong.

    Tampak pria yang belum diketahui identitasnya itu mengamuk dan mengintimidasi sejumlah wartawan.

    “Jadi itu katanya orang itu sedang stres. ODGJ lah gitu bahasanya. Kata orang sekitar dan ibunya juga bilang dia depresi,” paparnya.

     

  • Anak Zarof Ricar Ngaku Sempat Minta Rp100 Juta untuk Nyaleg

    Anak Zarof Ricar Ngaku Sempat Minta Rp100 Juta untuk Nyaleg

    Bisnis.com, JAKARTA — Anak Zarof Ricar, Ronny Bara Pratama mengaku sempat meminta uang Rp100 juta kepada orang tuanya untuk pemilihan calon legislatif (caleg).

    Hal tersebut disampaikan Ronny saat menjadi saksi untuk terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di PN Tipikor, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap percakapan permintaan uang yang berkaitan ibu dan ayah Ronny di WhatsApp pada Desember 2023.

    “Ini kurun waktunya 2023, Desember 2023. Saksi tahu? Kalau rupanya ada pemberitahuan dari Terdakwa Zarof bahwa saksi minta uang ke terdakwa?” tanya jaksa.

    Berkaitan dengan hal itu, Ronny menjelaskan bahwa ayahnya Zarof Ricar hampir tidak pernah memberikan bantuan. Oleh sebab itu, dia lebih memilih untuk meminta bantuan ke ibunya, yakni Dian Agustiani.

    “Saya tidak tahu Pak. Setahu saya, kalau saya mau minta tolong sama bapak, saya hampir tidak pernah dikasih. Tapi kalau saya minta sama ibu, saya insya Allah selalu dikasih,” ujar Ronny.

    “Minta 100 juta itu, itu untuk keperluan apa?” timpal jaksa.

    “Untuk keperluan pencalegan,” tutur Ronny.

    “Saat itu saksi yang mencalonkan?” tanya jaksa.

    “Iya,” jawab Ronny.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Ronny merupakan caleg dari Partai Golongan Karya alias Golkar. Dia mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD dapil 7 Jakarta.

    Ronny juga tercatat sempat mengajukan permohonan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, permohonan itu gugur lantaran dianggap tidak sungguh-sungguh.

  • Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    Presiden Prabowo Dinilai Punya Komitmen Lindungi Industri Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai sukses membangun kemandirian pangan. Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian disampaikan eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 UGM Yogyakarta, Haris Rusly Moti.

    “Kita berharap pengusaha nasional kita mulai masuk di sektor pertanian. Kampus atau perguruan tinggi juga mulai dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah. Dengan demikian cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan,” kata Haris kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

    Haris menuturkan Indonesia sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. 

    Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, Haris mengatakan Indonesia berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan.

    “Saya pribadi cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kita berhasil mencapai swasembada beras, kita ‘kebanjiran’ beras dari petani kita sendiri,” katanya.

    Menurutnya, Indonesia berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency. 

    Penerapan kebijakan “border protection” melalui penerapan tarif yang tinggi, memaksa setiap negara di dunia untuk mandiri dan tidak bergantung.

    “Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur,” kata Haris.

    “PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Kita memang tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak produk industri yang kita ekspor, selain ekstraktif yang duitnya di parkir di luar negeri. Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor,” kata dia.

    Oleh karena itu, Haris mengatakan sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi. Maksudnya, “makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri”. 

    Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi Gandhi mengarah pada swarajya atau kemerdekaan. Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri yang bertumpu pada kekuatan sendiri.

    “Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada kita tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional. Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang,” kata Haris.

    Melihat data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. 

    Angka ini, dikatakan Haris, menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton.

    “Dengan data BPS ini, dipastikan untuk saat ini kita tidak perlu lagi impor beras,. Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komoditi pangan lain pasti muntah darah, nangis darah dengan capaian ini,” ujarnya.

    Pada pertengahan April 2025, keterangan resmi merilis bahwa Perum Bulog telah berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025, jik dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

    Melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah dalam 6 bulan membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.

    “Petani kita bisa mempunyai penghasilan jumbo dalam panen raya kali ini. Selama ini petani kita selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan di saat panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul. Ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya,” ujar Haris.

    Keterangan dari Kementerian Pertanian, menurut Haris, yakni problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet. 

    Misalnya saja, yakni keharusan melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

    “Presiden Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat,” katanya.

    Haris mengatakan memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah dan masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. 

    “Namun, niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian. Menurut saya, selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin InsyaAllah “wahyu” akan menyertai, melandasi, dan menuntunnya,” pungkas Haris. (Tribunnews.com/Reza Deni)

  • Tukarkan Uang Koin Rp1.000 Sawit dan Rp500 Melati

    Tukarkan Uang Koin Rp1.000 Sawit dan Rp500 Melati

    JABAR EKSPRES – Koin kuno bernilai jutaan begini cara menukar koin Rp1.000 sawit dan Rp500 melati. Uang koin pecahan Rp1.000 bergambar kelapa sawit tahun emisi (TE) 1993 dan koin Rp500 bergambar melati tahun emisi 1991 serta 1997 resmi ditarik dari peredaran.

    Penarikan tersebut mulai berlaku sejak 1 Desember 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2023.

    Bagi masyarakat yang masih memiliki uang logam Rp1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp500 bergambar melati, dapat menukarkannya ke Bank Indonesia (BI). Penukaran ini dibuka dalam jangka waktu 10 tahun, yakni mulai 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033.

    Namun, ada sejumlah syarat dan prosedur yang perlu diperhatikan agar proses penukaran berjalan lancar. Berikut penjelasannya:

    Syarat Menukar Uang Koin Rp1.000 Sawit dan Rp500 Melati

    Bagi Anda yang masih memiliki uang koin pecahan Rp1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp500 bergambar melati, sebaiknya segera menukarkannya ke Bank Indonesia. BI telah menetapkan beberapa syarat mengenai uang logam yang dapat ditukar serta nilai yang akan diperoleh.

    BACA JUGA: Aplikasi RAI Gunakan Modus Teknologi AI untuk Lancarkan Modus Scam

    BACA JUGA: 7 Endorse Brand Terburuk Sepanjang Masa Ini Rugikan Banyak Pihak

    Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara dan ketentuan penukarannya, simak pembahasan lengkap dalam artikel ini.

    Syarat Penukaran:

    Uang rupiah logam yang dapat ditukar harus memiliki ukuran lebih besar dari setengah ukuran aslinya.Ciri khas uang masih dapat dikenali dengan jelas.Penggantian diberikan sebesar nilai nominal uang rupiah yang ditukar.Jika ukuran uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari setengah bentuk aslinya, maka tidak akan mendapatkan penggantian.

    Cara Menukar Uang Koin Rp1.000 Sawit dan Rp500 Melati:

    Setelah memahami ketentuannya, berikut langkah-langkah untuk menukar uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp500 bergambar melati:

    Akses aplikasi PINTAR melalui situs www.pintar.bi.go.id untuk melakukan pemesanan penukaran.Ikuti instruksi yang tersedia untuk menentukan lokasi dan jadwal penukaran.Alternatif: Menjual di E-Commerce

    Meskipun uang koin Rp1.000 sawit dan Rp500 melati dapat ditukarkan di Bank Indonesia, banyak orang lebih memilih untuk menjualnya di berbagai platform e-commerce. Uang yang telah ditarik dari peredaran berpotensi menjadi barang langka dan bernilai historis, sehingga banyak diminati oleh kolektor atau pihak lain yang membutuhkan.