Xcloud.id

Blog

  • RI Jajaki Kerja Sama dengan Inggris Bangun Ekosistem Semikonduktor

    RI Jajaki Kerja Sama dengan Inggris Bangun Ekosistem Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia tengah menjajaki beragam kerja sama dengan Inggris, mulai dari  pembangunan ekosistem semikonduktor hingga perjanjian comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

    Terkait ekosistem semikonduktor, dia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dana sekitar US$125 juta atau sekitar Rp2,1 triliun (kurs asumsi (Rp16.874) untuk kerja sama pembangunan dengan perusahaan asal Inggris yakni Arm Ltd.

    “Kemarin Pak Presiden menyiapkan US$125 juta untuk bekerja sama dengan Arm, Inggris. Dan itu bisa ditingkatkan sampai lebih dari sana,” kata Airlangga di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

    Untuk diketahui, Arm Ltd. (atau Arm Holdings) merupakan perusahaan Inggris yang berfokus pada desain arsitektur prosesor semikonduktor jenis RISC (Reduced Instruction Set Computer), bukan memproduksi chip fisik secara langsung.

    Model bisnisnya berbasis lisensi IP (Intellectual Property) ke ratusan perusahaan seperti Apple, Qualcomm, Samsung, dan Nvidia untuk digunakan di smartphone, tablet, server, IoT, hingga superkomputer .

    Menurutnya, pembangunan ekosistem semikonduktor nasional menjadi penting mengingat lanskap penggunaannya yang besar, mulai dari industri otomotif, jaringan, hingga pusat data.

    Airlangga mengaku bahwa Indonesia saat ini tertinggal dari sejumlah negara seperti Malaysia yang terlebih dahulu mengembangkan ekosistem semikonduktor.

    Namun demikian, pihaknya menyatakan bakal memanfaatkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Apabila telah menguasai ekosistem perencanaan semikonduktor, industri Tanah Air diharapkan mampu melakukan hilirisasi.

    “Walaupun ketinggalan tidak apa-apa, ini namanya catching up game. Kita mengejar terhadap market yang kita punya besar,” ujarnya.

    Di samping itu, Airlangga menyebut bahwa Indonesia akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Inggris sebagai persiapan menuju kerja sama CEPA. Namun, dia belum memerinci kapan kerja sama tersebut akan terwujud.

    “Maka hampir semua pasar kita buka, kemarin EA-EU [perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia] juga sudah ditandatangani, dan tentu tergantung dari geopolitik,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membahas penguatan sektor otomotif dan elektronik nasional melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor saat rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Minggu (11/1/2026).

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan tersebut diarahkan untuk membangun fondasi industri masa depan Indonesia, khususnya pada sektor teknologi tinggi. 

    “Hal ini ditujukan untuk membangun industri chip [semikonduktor] masa depan Indonesia yang akan dimanfaatkan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik,” ujar Teddy dalam keterangannya di @sekretariat.kabinet, Senin (12/1/2026).

  • PT CJB Didenda Rp1 Miliar Akibat Impor 99 Ton Ikan Salem Ilegal

    PT CJB Didenda Rp1 Miliar Akibat Impor 99 Ton Ikan Salem Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 miliar kepada PT CBJ atas pelanggaran importasi 99 ton ikan salem ilegal atau frozen pacific mackerel pada 5 Januari 2026.

    Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Halid K. Jusuf mengatakan besaran denda administratif tersebut dihitung berdasarkan volume barang yang diimpor secara ilegal.

    “Dendanya sudah kami hitung, kurang lebih Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar. Karena itu cuma ada 100.000 kilogram,” kata Halid seusai konferensi pers Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Ilegal di Kementerian KKP, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

    PT CBJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan dan industri pembekuan ikan. Perusahaan tersebut memiliki fasilitas cold storage dan berlokasi di kawasan pelabuhan perikanan Penjaringan, Jakarta Utara.

    Sejalan dengan pencegahan importasi ilegal itu, negara terhindar dari potensi kerugian dengan nilai valuasi mencapai Rp4,48 miliar. Nilai tersebut mencakup aspek fiskal seperti potensi pajak pertambahan nilai (PPN), serta dampak ekonomi terhadap nelayan lokal.

    Halid menjelaskan sanksi administratif yang dijatuhkan tidak hanya berupa denda, melainkan juga kewajiban bagi perusahaan untuk mengurus perizinan yang sesuai. Selain itu, KKP juga merekomendasikan kepada Badan Karantina Ikan dan Badan Karantina (Barantin) untuk melakukan tindakan lanjutan terhadap barang bukti ikan salem ilegal.

    “Kami rekomendasikan kepada Badan Karantina Indonesia, untuk dilakukan strategi misalnya reekspor, memulangkan kembali barangnya kepada negara asalnya, atau yang kedua kita musnahkan,” lanjutnya.

    Menurutnya, pengenaan sanksi administratif lebih memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana, terutama terhadap korporasi. Dia menilai, pembekuan hingga pencabutan izin usaha memiliki dampak besar tidak hanya bagi perusahaan, namun juga terhadap tenaga kerja dan ekosistem usaha yang terlibat.

    “Jadi kalau kita lihat dari sisi berat ringan antara sanksi administrasi dan pidana, sebenarnya kalau orang jeli melihat bahwa pengenaan sanksi administrasi itu malah memberikan efek yang jera terhadap pelaku usaha,” ungkapnya.

    Kronologi Temuan

    Adapun, kronologi terendusnya impor ikan salem ilegal tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait masuknya komoditas perikanan tanpa Persetujuan Impor (PI). Pengiriman diduga dilakukan pada akhir 2025 dengan modus menggunakan PI yang kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT CBJ memperoleh kuota impor pada 2025 sebesar 100 ton yang kemudian mengalami perubahan menjadi 150 ton, atau hanya bertambah 50 ton. Dengan demikian, total kuota impor yang sah adalah 150 ton dan telah direalisasikan seluruhnya, yakni 100 ton ditambah 50 ton.

    Namun, PT CBJ menafsirkan perubahan kuota tersebut secara keliru dengan mengakumulasi jumlahnya menjadi 250 ton. Adapun, selisih 100 ton ini yang dikategorikan sebagai impor ilegal, lantaran dianggap oleh perusahaan sebagai kuota yang masih dapat dipenuhi.

    “Jadi ada mens rea, ada niat jahat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bahwa dengan dia menerjemahkan perubahan persetujuan impor dari 100 [ton] tambah 50 [ton] kemudian diterjemahkan menjadi 250 [ton], itu adalah niat yang sengaja dibentuk untuk memanipulasi,” jelasnya.

    Atas temuan tersebut, Ditjen PSDKP bersama Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai mengamankan empat kontainer di area perbatasan (border).

  • Cetak Rekor, AS Cabut 100.000 Visa Sejak Trump Menjabat

    Cetak Rekor, AS Cabut 100.000 Visa Sejak Trump Menjabat

    Washington DC –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) telah mencabut lebih dari 100.000 visa sejak Presiden Donald Trump menjabat kembali dengan agenda anti-migran. Angka tersebut mencetak rekor tertinggi untuk pencabutan visa AS dalam kurun waktu satu tahun.

    Angka tersebut, seperti dilansir AFP, Selasa (13/1/2026), diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan terbaru pada Senin (12/1) waktu setempat.

    “Pemerintahan Trump tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada melindungi warga negara Amerika dan menegakkan kedaulatan Amerika,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott.

    Jumlah 100.000 visa dicabut itu tercatat sejak pelantikan masa jabatan kedua Trump pada 20 Januari 2025.

    Angka itu tercatat 2,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah visa yang dicabut sepanjang tahun 2024, ketika Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa “ribuan” visa telah dicabut karena tindak kejahatan, yang dapat mencakup penyerangan dan juga mengemudi dalam keadaan mabuk.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dengan bangga menyoroti pencabutan visa dari para mahasiswa asing yang memprotes Israel.

    Rubio menggunakan undang-undang era McCarthy yang memungkinkan AS untuk memblokir masuknya warga negara asing (WNA) yang dianggap menentang kebijakan luar negeri AS, meskipun beberapa target utamanya berhasil melawan perintah deportasi di pengadilan.

    Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa sebanyak 8.000 visa di antaranya yang dicabut itu merupakan untuk mahasiswa.

    Pemerintahan Trump juga memperketat pemeriksaan visa, termasuk beralih ke penyaringan unggahan media sosial milik para pelancong ke AS.

    Pencabutan visa itu merupakan bagian dari kampanye deportasi massal yang lebih luas, yang dilakukan secara agresif melalui peningkatan jumlah agen federal AS.

    Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, bulan lalu, mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mendeportasi lebih dari 605.000 orang, dan sebanyak 2,5 juta orang lainnya disebut pergi atas kemauan mereka sendiri.

    Lihat juga Video: Trump Getok Biaya Visa Rp 1,6 M, Ekonomi Terancam

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, AHY mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo untuk membahas arah pembangunan IKN, termasuk pengembangan konsep kota cerdas yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    Pembahasan rapat terbatas meliputi sejumlah kawasan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan prinsip kota hijau dan kota cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

    AHY menegaskan bahwa pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    “IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air dan sanitasi, serta transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

    “Sinergi lintas sektor tersebut penting agar pembangunan IKN tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung visi Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas AHY.

  • Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, AHY mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo untuk membahas arah pembangunan IKN, termasuk pengembangan konsep kota cerdas yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    Pembahasan rapat terbatas meliputi sejumlah kawasan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan prinsip kota hijau dan kota cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

    AHY menegaskan bahwa pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    “IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air dan sanitasi, serta transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

    “Sinergi lintas sektor tersebut penting agar pembangunan IKN tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung visi Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas AHY.

  • Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Menko AHY Arahkan Pembangunan IKN jadi Smart City Saat Dampingi Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, AHY mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo untuk membahas arah pembangunan IKN, termasuk pengembangan konsep kota cerdas yang terintegrasi dan berkelanjutan.

    Pembahasan rapat terbatas meliputi sejumlah kawasan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sistem transportasi, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan prinsip kota hijau dan kota cerdas yang menjadi fondasi pembangunan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

    AHY menegaskan bahwa pengembangan IKN sebagai smart city tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada tata kelola pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    “IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras,” ujar AHY.

    Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan infrastruktur digital, energi bersih, air dan sanitasi, serta transportasi cerdas dapat terintegrasi secara optimal.

    “Sinergi lintas sektor tersebut penting agar pembangunan IKN tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung visi Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas AHY.

  • InJourney Pastikan Penerbangan di Soetta Kembali Normal

    InJourney Pastikan Penerbangan di Soetta Kembali Normal

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memastikan aktivitas penerbangan di bandar udara terbesar di tanah air ini kembali normal setelah sempat terganggu akibat cuaca buruk pada Senin (12/1).

    “Alhamdulillah hari ini operasi penerbangan normal dan lancar. Sejak pukul 00.00 WIB hingga saat ini normal,” kata Assistant Deputy Communication & Legal PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan di Tangerang, Selasa.

    Ia mengungkapkan dalam hal ini otoritas Bandara Soetta telah melakukan berbagai langkah penanganan untuk mengantisipasi kendala yang terjadi, seperti drainase di dalam kawasan bandara yang berfungsi dengan baik.

    “Seluruh fasilitas sisi udara (air side) seperti apron, taxiway, serta Runway 1, Runway 2 dan Runway 3 dapat tetap beroperasi normal,” ujarnya.

    Menurut dia, sejak dilanda cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi, sebanyak 109 penerbangan dengan keberangkatan dilakukan penundaan (delay).

    Berdasarkan data dari Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.00-14.00 WIB ada tujuh penerbangan berputar terlebih dahulu (go around) sebelum mendarat dan 31 penerbangan dialihkan mendarat ke bandara lain (divert).

    “Kami terus berkoordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan operasional yang cepat dan tepat terkait dampak hujan,” ungkap dia.

    Pengelola Bandara Soetta mengimbau para penumpang pesawat dan pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta agar tiba 3 jam lebih awal dari waktu penerbangan, untuk mengantisipasi perubahan jadwal dan kondisi lalu lintas, serta memantau informasi penerbangan melalui aplikasi atau website maskapai dan layar informasi di bandara.

    Sementara itu, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia telah menerapkan prosedur go-around, holding maupun divert, sebagai bagian dari menjaga keselamatan penerbangan.

    EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia Hermana Soegijantoro menyampaikan seluruh prosedur tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), termasuk Annex 2 dan Annex 6 dan CASR yang berlaku di Indonesia.

    “Seluruh aturan tersebut menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dan Pilot in Command memiliki kewenangan mengambil keputusan demi keselamatan penerbangan,” papar dia.

  • Ini kata pengamat transportasi terkait pembongkaran tiang monorel

    Ini kata pengamat transportasi terkait pembongkaran tiang monorel

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai pembongkaran tiang monorel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan merupakan simbol dari penghapusan kegagalan pembangunan di Ibu Kota.

    “Tiang monorel ini sudah lama menjadi simbol proyek yang gagal. Pembongkaran itu adalah bentuk komitmen untuk membersihkan Jakarta dari warisan masalah pembangunan yang tidak tuntas,” kata Tigor di Jakarta, Selasa.

    Tigor menyebut langkah ini bukan sekadar penataan kota, melainkan simbol keberanian pemerintah daerah mengakhiri persoalan lama yang selama bertahun-tahun tak terselesaikan.

    Menurut Tigor, keberadaan tiang monorel yang mangkrak selama kurun waktu 17 tahun telah menjadi “monumen kegagalan pembangunan” di Jakarta.

    Untuk itu, pembongkaran itu, tegasnya, memiliki makna penting dalam menghapus citra negatif tersebut.

    Ia menambahkan, kawasan Kuningan merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat perkantoran nasional dan internasional, termasuk banyak kantor kedutaan besar negara sahabat.

    Keberadaan tiang monorel mangkrak di kawasan tersebut, kata Tigor, berpotensi menimbulkan preseden buruk di mata dunia internasional.

    “Kuningan adalah wajah Jakarta di mata global. Kalau ada proyek mangkrak selama belasan tahun, itu mencerminkan lemahnya tata kelola pembangunan. Pembongkaran ini memperbaiki citra Jakarta sebagai kota global yang serius menata wilayahnya,” ujarnya.

    Ia mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang dinilai berhasil menuntaskan persoalan yang tidak terselesaikan selama 17 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur sebelumnya.

    “Ini bukan persoalan mudah. Selama 17 tahun masalah ini dibiarkan tanpa kepastian. Keberhasilan Mas Pram menuntaskan itu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mengambil keputusan strategis,” ucapnya.

    Tigor menilai proses penyelesaian pembongkaran tiang monorel telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Koordinasi langsung
    Ia menyoroti adanya koordinasi langsung yang dilakukan Pramono Anung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan sebagai langkah penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.

    “Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah. Ini dilakukan secara transparan, akuntabel dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

    Tigor menyebut, pembongkaran tiang monorel bukan hanya soal membersihkan fisik kota, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah besar.

    Pembongkaran tiang monorel diharapkan menjadi titik awal penataan kawasan Kuningan yang lebih rapi, estetis dan berkelas internasional, sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membangun kota yang berwibawa, tertib dan berkelanjutan.

    “Ini adalah pesan bahwa Jakarta tidak boleh lagi meninggalkan proyek mangkrak. Setiap pembangunan harus direncanakan matang, dieksekusi dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas,” kata dia menambahkan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Tanah Bakal Optimalisasi Lahan 20.000 Ha di Bengkulu

    Bank Tanah Bakal Optimalisasi Lahan 20.000 Ha di Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah mengungkap rencana optimalisasi lahan potensial hingga 20.000 hektare di Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung pemerataan investasi sekaligus menyediakan ruang bagi pengembangan sektor produktif di wilayah tersebut. 

    Komitmen tersebut disampaikan usai Badan Bank Tanah resmi meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

    “Untuk total lahan [yang dikerjasamakan] saat ini kami masih identifikasi. Tadi sudah disampaikan dalam paparan, tapi perkiraan kami sekitar 20.000-an hektare,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2025).

    Sementara pada tahap awal, tindaklanjut nota kesepahaman ini akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha di Bengkulu. 

    Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu mendorong realisasi berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah. 

    Dia merinci, pihaknya berencana mengoptimalkan lahan tersebut untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung rencana hilirisasi komoditas kopi hingga sawit. Selain itu, Pemprov juga berencana melakukan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bengkulu.

    Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, Helmi berharap Pemprov hingga pemerintah desa menjadi lebih berdaya. 

    “Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap bisa mengoptimalkan tanah negara agar punya nilai ekonomi, sosial yang lebih tinggi. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Tanah atas sinergi yang terjalin saat ini,” tutur dia.

    Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.  

    Data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).

  • Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi UMM Berlanjut di Pasuruan, Polisi Dalami Adegan Pembuangan Jasad

    Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi UMM Berlanjut di Pasuruan, Polisi Dalami Adegan Pembuangan Jasad

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses hukum kasus pembunuhan tragis mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memasuki tahap krusial dengan digelarnya rekonstruksi lanjutan di Kabupaten Pasuruan. Penyidik Polda Jawa Timur memfokuskan peragaan adegan di lokasi pembuangan jasad untuk memastikan kesesuaian keterangan para tersangka dengan fakta di lapangan.

    Rekonstruksi tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (13/1/2026), dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rekonstruksi sebelumnya yang digelar di kawasan Cangar, Kota Batu, yang memperagakan adegan eksekusi korban.

    Dalam rekonstruksi di Pasuruan, penyidik memperagakan adegan ke-11 hingga ke-15, yang menggambarkan secara detail detik-detik saat para pelaku menurunkan jasad korban dari dalam mobil sebelum membuangnya di area semak-semak.

    Adegan-adegan tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh dua tersangka.

    Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, mengatakan bahwa lokasi di Pasuruan memang dikhususkan untuk memperagakan proses pembuangan jasad korban.

    “Di sini adalah tempat pembuangan, jadi tadi ada beberapa adegan yang disesuaikan dengan BAP dan tidak ada sanggahan dari tersangka,” ujar Jumhur di lokasi rekonstruksi.

    Pada peragaan adegan ke-15, penyidik menyoroti adanya koordinasi yang dilakukan kedua tersangka saat berupaya menyembunyikan jejak kejahatan di lokasi yang relatif sepi. Dari rekonstruksi tersebut, polisi juga menemukan fakta baru terkait upaya pelaku untuk mengelabui petugas.

    Penyidik mengungkap bahwa para tersangka sempat berusaha mengondisikan seolah-olah korban merupakan korban tindak kejahatan jalanan atau begal.

    Jumhur menjelaskan, upaya tersebut dilakukan dengan membeli helm di tengah perjalanan dari Malang menuju Pasuruan, guna memperkuat skenario palsu yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Perjalanan berangkat menuju ke sana, memang ada rencana korban ini mau dikondisikan seolah-olah dia mungkin korban begal,” tambahnya.

    Terkait motif, kepolisian menyebut sementara ini tindakan pembunuhan dipicu oleh rasa sakit hati salah satu tersangka terhadap korban akibat konflik di masa lalu. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya motif lain yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

    Setelah rekonstruksi di Pasuruan rampung, penyidik Polda Jatim berencana melanjutkan rekonstruksi di wilayah Probolinggo untuk melengkapi rangkaian peristiwa dalam berkas perkara.

    Rekonstruksi yang memperagakan total 15 adegan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk memperkuat alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. [ada/beq]