Xcloud.id

Blog

  • 7 Kriteria Siswa yang Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi: Tukang Tawuran, Pemabuk, Pemain "Mobile Legend" Nasional

    7 Kriteria Siswa yang Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi: Tukang Tawuran, Pemabuk, Pemain "Mobile Legend" Nasional

    Kriteria Siswa yang Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi: Tukang Tawuran, Pemabuk, Pemain “Mobile Legend”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    membeberkan kriteria siswa nakal yang akan menjalani pendidikan militer di barak.
    “Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam kemudian bangunnya mau sore,” ujar Dedi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    Selain itu, Dedi menjelaskan, anak-anak nakal yang akan masuk ke barak adalah mereka yang suka melawan orang tua dan melakukan pengancaman.
    Kemudian, anak-anak itu juga kerap membuat ribut di sekolahnya masing-masing.
    “Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah. Ke sekolah enggak nyampe,” ucapnya.
    “Kan kita semua dulu pernah gitu ya?” imbuh Dedi sambil tertawa.
    Rencana pembinaan siswa di
    barak militer
    ini muncul setelah
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
    mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab.
    Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.
    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin.
    Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
     
    “Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
    Program ini akan dibiayai lewat kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal

    PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal

    Pelaku pariwisata Bali dalam rapat koordinasi bahas akomodasi ilegal yang diresahkan PHRI Bali di Denpasar, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    PHRI duga okupansi turun sebab turis menginap di akomodasi ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 07:04 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menduga okupansi hotel yang menurun padahal jumlah wisatawan tinggi disebabkan mereka menginap di tempat ilegal.

    “Data yang ada tingkat hunian memang turun dibandingkan dengan kedatangan, khususnya wisatawan asing, akhirnya kita ketemu, ternyata wisatawan ini menginap di akomodasi-akomodasi ilegal, terserap ke sana,” kata Sekjen PHRI Bali Perry Marcus.

    Ia dalam rapat koordinasi di Denpasar, Senin, menyebut rata-rata okupansi hotel sejak awal 2025 mengalami penurunan sekitar 10-20 persen, sementara normalnya okupansi hotel 60-70 persen dari total 150 ribu kamar di Bali.

    Setelah PHRI Bali menelusuri, adanya akomodasi ilegal ini tidak berhenti pada dugaan, karena asosiasi menemukan terdapat perumahan yang dialihfungsikan menjadi akomodasi menginap layaknya hotel dan vila.

    Selain mengacaukan data yang ada, akomodasi ilegal ini juga merugikan pengusaha akomodasi yang sudah terdaftar karena mereka yang ilegal dan sembunyi-sembunyi tidak membayar pajak.

    “Ini sangat memukul karena dengan turunnya okupansi, seperti data dari Bali Hotel Association, mereka akhirnya mode bertahan hidup dengan menjual kamar dengan harga turun,” ujar Perry.

    Berdasarkan dugaannya, akomodasi ilegal ini muncul dari perumahan-perumahan yang dibuat warga lokal kemudian disewakan ke turis, namun turis asing justru membawa wisatawan lainnya untuk menginap dan diberi tarif lebih tinggi.

    Selain itu ada juga kasus dimana akomodasi ilegal memang dimiliki oleh WNA namun meminjam nama WNI untuk izin kepemilikan.

    Dari penelusuran PHRI Bali, yang berbeda antara akomodasi legal dan ilegal ada pada tingkat privasinya, dimana akomodasi ilegal menawarkan privasi yang tinggi bagi tamunya.

    Sementara untuk fasilitas dan harga menurutnya tidak jauh berbeda.

    Perry meyakini dugaannya tidak melenceng, sebab selain penelusuran, PHRI Bali juga menyocokkan dengan data DPMPTSP Bali yang menyebut pada tahun 2023 tingginya pembangunan hotel namun pada 2024 beralih dengan dominasi perumahan.

    Mendengar hal ini, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa memastikan akan mengkaji persoalan pariwisata ini.

    Ia melihat ada peran platform pemesanan digital yang melancarkan masuknya akomodasi ilegal untuk disewa, namun belum ada angka pasti jumlah akomodasi ilegal.

    “Tujuannya kita bertemu untuk ini sekarang karena harus kesepakatan bersama antara pemerintah dan semua pentahelix untuk kemudian melakukan ini (penelusuran), kita harus berdasarkan data jadi penguatan data base ini akan kita kembangkan,” kata Rizki.

    Sumber : Antara

  • Banjir rob di Pluit diakibatkan tembok galangan roboh

    Banjir rob di Pluit diakibatkan tembok galangan roboh

    Warga memotret tembok galangan kapal yang roboh dan membuat banjir rob meluap ke sejumlah ruas jalan di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara. ANTARA/HO

    Banjir rob di Pluit diakibatkan tembok galangan roboh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Banjir rob yang meluap ke jalan di kawasan Pluit terjadi akibat adanya tembok yang roboh di galangan kapal, Jalan Mandala Bahari Nomor 16 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, kata pekerja galangan kapal yang menjadi saksi peristiwa tersebut.

    “Tembok yang membatasi antara area galangan kapal dengan jalan, roboh tadi malam,” ucap Prayitno salah seorang pekerja galangan kapal di Dermaga Muara Angke, Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan semalam saat terjadi banjir tiba-tiba tembok ini ambruk dan membuat semua air laut meluap ke beberapa titik jalan seperti, Jalan Mandala Bahari, depan Green by Pluit, hingga ke Jalan Pluit Karang Ayu Barat, Penjaringan.

    Ia mengatakan  tembok yang roboh tersebut  kemungkinan salah satunya disebabkan terkena deburan air laut yang kencang pada Senin (28/4) malam.

    Selain itu di depan galangan kapal juga tengah dilakukan pembangunan saluran air yang menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah hingga menimbulkan getaran yang membuat tembok tidak kuat.  Ditambah pondasi yang menjadi penyangga tembok-tembok galangan kapal tersebut juga dianggap kurang kuat.

    “Karena kan pembangunan itu pakai (bor) drill bukan pancang. Mungkin karena getar-getar terus dan temboknya cuma di atas tanah, jadinya tidak kuat,” kata pekerja tersebut. 

    Menurut dia hal itu yang membuat tembok tiba-tiba roboh dan membuat air laut tumpah ke jalan.

    “Tadi malam penuh, air laut ke sini semua, pas lagi pasang,” kata dia.

    Prayitno menambahkan biasanya saat banjir rob besar di Desember 2024, tembok tersebut masih kokoh sehingga air laut dari galangan kapal pun tidak meluap sampai ke jalan.

    Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena super new moon (fase bulan bulan baru).

    Fenomena ink berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

    Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah utara DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Lenovo Mulai Produksi Laptop di Indonesia, TKDN Tembus 40%

    Lenovo Mulai Produksi Laptop di Indonesia, TKDN Tembus 40%

    Batam –

    Lenovo menjadi vendor PC kesekian yang memproduksi perangkatnya di Indonesia. Saat ini ada dua jenis perangkat yang diproduksi Lenovo di Tanah Air, yaitu laptop dan all-in-one (AIO) PC.

    Perangkat Lenovo diproduksi oleh PT Sat Nusapersada yang fasilitasnya berada di Batam, Kepulauan Riau. Pabrik yang sama juga memproduksi ponsel Motorola, vendor ponsel yang juga anak perusahaan Lenovo.

    Budi Janto, Presiden Direktur Lenovo Indonesia mengatakan keputusan Lenovo memproduksi perangkatnya di Tanah Air merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi global dengan memanfaatkan talenta lokal.

    “Lenovo berupaya untuk memastikan inovasi kita ini dari tingkat global bisa masuk ke Indonesia di sektor publik dengan dukungan manufaktur lokal dan kemitraan strategis kita dengan PT SN (Sat Nusapersada),” kata Budi dalam peluncuran perangkat Lenovo berbasis TKDN di Batam, Selasa (29/4/2025).

    “Inovasi ini, inisiatif ini tidak hanya untuk mendukung kebijakan TKDN lokal, tapi juga untuk memperkuat ekosistem digital kita di Indonesia. AI, ekosistem digital, dan membangun industri yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Lenovo Foto: Virgina Maulita Putri/detikinet

    Saat ini ada dua perangkat Lenovo yang diproduksi oleh PT Sat Nusapersada yaitu laptop Lenovo K14 Gen 3 dan AIO PC ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5. Keduanya sudah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) di atas 40%.

    Karena sudah memiliki nilai TKDN dan BMP di atas 40%, kedua perangkat tersebut ditujukan untuk pengadaan di sektor publik, jadi tidak tersedia untuk konsumen umum

    Peresmian perangkat Lenovo berbasis TKDN disambut baik oleh pemerintah, termasuk Wakil Walikota Batam dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Ia mengatakan kerjasama ini menunjukkan kepercayaan industri teknologi terhadap Kota Batam sebagai pusat manufaktur.

    “Kami berharap ke depan akan ada lebih banyak kolaborasi strategis antara Lenovo dan ekosistem di Batam baik di dunia usaha, pendidikan, maupun pemerintah untuk bersama-sama mendorong digitalisasi dan transformasi ekonomi daerah,” kata Li dalam kesempatan yang sama.

    (vmp/fyk)

  • PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan

    PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO hormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai kepala lembaga tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Noudhy Valdryno dalam pernyataan pers tertulis, Selasa.

    “Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut,” ujar Noudhy.

    Noudhy mengatakan pihaknya mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024.

    Adapun surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO telah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Noudhy memastikan bahwa mundurnya Hasan tak akan mengganggu jalannya kegiatan di Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa. Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden,” kata Noudhy.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dan menyebut keputusan tersebut sebagai jalan terbaik.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya seraya memperlihatkan hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara kepresidenan itu pada hari Senin (21/4).

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan,” kata Hasan dalam narasi video yang berdurasi lebih dari 4 menit itu.

    Dalam narasinya, Hasan mengungkapkan bahwa jika ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi, dan persoalan tersebut sudah di luar kemampuannya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, dia merasa harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi.

    Sumber : Antara

  • Bantu Pedagang Kecil dan Ojol, Mahasiswa UTA’45 Bagikan 500 Paket Sembako di Jakarta Utara – Halaman all

    Bantu Pedagang Kecil dan Ojol, Mahasiswa UTA’45 Bagikan 500 Paket Sembako di Jakarta Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan warga antusias menyambut aksi sosial pembagian 500 paket sembako di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa siang (29/4/2025).

    Aksi sosial tersebut dilaksanakam mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta, dalam rangka merayakan HUT ke-50 Pecinta Alam Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (PATAGA Jakarta) juga pengabdian terhadap masyarakat seturut dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

    Sejak pagi, ratusan warga sudah ramai mengantri di depan gerbang kampus UTA’45. Mulai dari ibu yang harus buru-buru menghidangkan makanan dan menjemput anaknya, sampai bapak ojek yang sejak pagi belum mendapatkan satupun penumpang.

    “Harga dipasarkan mahal, kami juga driver online kesulitan mendapatkan penumpang. Jadi sembako yang adek mahasiswa bagikan sangat membantu kami,” ungkap salah seorang bapak pengemudi ojek online yang tidak menyebutkan namanya.

    Pembagian sembako ini menyasar para pedagang kecil, pengemudi ojek online, serta warga yang tinggal di sekitaran lingkungan kampus UTA’45. 

    Paket tersebut berisi 5 kilogram beras dan mie instan — yang diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan pokok harian masyarakat.

    “Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai mahasiswa terhadap masyarakat, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomi,” ujar ketua pelaksana, Rizky Ariel Nugroho.

    Rizky berharap agar kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga menjadi agenda rutin dan wadah aktualisasi nilai sosial mahasiswa.

    “Semoga ke depan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” tambah Rizky.

    Pembagian paket sembako dapat dilakukan secara terarah, dengan melibatkan sejumlah mahasiswa.

    Pihak akademik UTA’45 juga ikut memberi dukungan demi kesuksesan acara tersebut, serta sebagai dorongan bahwa peran mahasiswa tidak hanya dikelas.

    Kegiatan nyata seperti ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak, baik dari kalangan mahasiswa maupun institusi pendidikan lainnya, agar terus menumbuhkan empati dan kontribusi langsung bagi masyarakat sekitar.

     

  • Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Pimpinan MPR ingatkan sektor pendidikan tanamkan nilai integritas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya sektor pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada para peserta didik selaku generasi penerus bangsa untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    “Sektor pendidikan yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh di masa depan, harus mampu menanamkan nilai-nilai integritas kepada setiap anak bangsa yang sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Rerie, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia lantas memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang mengungkapkan skor SPI Pendidikan 2024 mengalami penurunan dari 73,7 menjadi 69,50.

    Dalam survei tersebut, kasus menyontek masih ditemukan pada 78 persen sekolah dan 98 persen kampus. Selain itu, masih ada 30 persen guru atau dosen dan 18 persen pimpinan satuan pendidikan yang menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal lumrah.

    Menurut dia, hasil survei tersebut harus segera ditindaklanjuti pemerintah dengan langkah nyata agar generasi penerus bangsa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Dia menyebut nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, dan adil sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap anak bangsa.

    Dia pun berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah mampu membangun dan merealisasikan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai integritas kepada peserta didik.

    “Tentu saja, upaya memberi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas itu merupakan bagian penting untuk dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan di tanah air,” tuturnya.

    Dia berharap pula penegakan nilai-nilai integritas bagi setiap anak bangsa menjadi prioritas pada sistem pendidikan nasional yang diterapkan.

    “Sehingga, di masa depan setiap anak bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab setiap tantangan yang datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Taman Safari Layangkan Ultimatum Hukum, Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Sirkus OCI

    Taman Safari Layangkan Ultimatum Hukum, Tegaskan Tak Punya Hubungan dengan Sirkus OCI

    PIKIRAN RAKYAT – PT Taman Safari Indonesia (TSI), salah satu lembaga konservasi terkemuka di Indonesia, mengambil sikap tegas terhadap maraknya penyebaran informasi yang keliru dan tendensius di media sosial.

    Melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Dr. Bambang Widjojanto dari Widjojanto & Sonhaji Law Firm, TSI menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis menghubungkannya dengan Oriental Circus Indonesia (OCI), sebuah pertunjukan sirkus yang kerap menuai kontroversi terkait penggunaan hewan dalam atraksinya.

    Penegasan keras ini disampaikan TSI menyusul masifnya konten dan berita yang beredar di berbagai platform media sosial, yang secara tidak berdasar menyebutkan bahwa OCI merupakan bagian dari entitas PT Taman Safari Indonesia.

    TSI dengan tegas membantah segala bentuk afiliasi struktural, finansial, maupun operasional dengan OCI atau pihak lain yang disebutkan dalam informasi menyesatkan tersebut.

    “Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang dengan sengaja, sistematis, dan tanpa dasar hukum menyebarkan informasi menyesatkan yang tidak hanya merugikan reputasi TSI, tetapi juga mengganggu keberadaan karyawan TSI,” ujar Dr. Bambang Widjojanto dalam pernyataan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 29 April 2025.

    Tim kuasa hukum TSI menekankan bahwa Taman Safari adalah badan hukum Indonesia yang berdiri sendiri dan memiliki visi serta misi yang berbeda dengan praktik pertunjukan sirkus hewan.

    TSI memandang serius tindakan penyebaran berita bohong dan tuduhan sepihak ini, yang dinilai telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

    Langkah hukum dianggap perlu diambil untuk melindungi nama baik lembaga konservasi yang telah lama berkiprah dalam upaya pelestarian satwa liar dan edukasi masyarakat.

    Lebih lanjut, TSI menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang dengan tendensius dan insinuatif (tuduhan tak berdasar) menyebutkan OCI sebagai bagian dari perusahaan TSI secara sengaja, sistematis, dan terang-terangan di berbagai platform media sosial dan digital tanpa pijakan argumentasi yang didasarkan pada bukti hukum yang sah.

    “TSI menghormati kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin konstitusi, namun kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain,” lanjut Bambang.

    Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan reputasi pihak lain.

    Sebagai penutup, TSI mengimbau masyarakat untuk tetap bijak, cerdas, dan mengedepankan prinsip klarifikasi (tabayyun) dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama yang beredar di media sosial.

    Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan penyebaran hoaks yang dapat merugikan berbagai pihak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berguna untuk menjaring aparatur negara yang kompeten dan berintegritas, serta mengajak peserta untuk berkompetisi secara sehat.

    “Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat,” kata Rini Widyantini saat meninjau seleksi kompetensi PPPK di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Selasa, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Melalui seleksi PPPK ini, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN untuk mengabdi di birokrasi

    Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian seleksi PPPK pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2025. Sebanyak 7.886 peserta mengikuti rangkaian seleksi ini.

    Untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, menurut dia, tahap seleksi adalah momen yang menentukan.

    Menteri PANRB lantas mengajak peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri, berkompetensi secara sehat, serta menjaga kejujuran dalam tiap tahap seleksi.

    Bagi Rini, keberhasilan peserta bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang sikap, semangat, dan integritas yang ditunjukkan peserta hari ini. Seleksi ini adalah sebagai cermin komitmen untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

    Kepada peserta, Menteri PANRB menyampaikan bahwa yang terpenting adalah menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

    “Semoga dari tempat ini lahir aparatur-aparatur yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta,” ujarnya.

    Peserta seleksi PPPK Tahap II ini tetap menggunakan computer assisted test (CAT) seperti rekrutmen CASN sebelumnya. CAT menutup segala celah yang memungkinkan adanya kecurangan dengan nilai yang bisa dilihat secara real-time.

    Rini mengapresiasi kepada panitia dan seluruh jajaran BKN karena telah mempersiapkan seleksi ini dengan baik.

    “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajaran BKN yang telah bekerja keras mempersiapkan seleksi ini dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Dengan adanya seleksi ini, dia berharap mampu memenuhi kuota formasi. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Uang Rupiah yang Sudah Tidak Berlaku Bisa Ditukar, Ini Batas Tanggal Penukaraan dan Pecahannya

    4 Uang Rupiah yang Sudah Tidak Berlaku Bisa Ditukar, Ini Batas Tanggal Penukaraan dan Pecahannya

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang mempunyai 4 pecahan uang rupiah yang sudah tidak berlaku bisa ditukar.

    Sebanyak empat pecahan uang kertas rupiah yang dapat ditukar yaitu tahun emisi (TE) 1979, 1980 serta 1982.

    Masyarakat bisa melakukan penukaran tersebut di Kantor Pusat Bank Indonesia sampai dengan 30 April 2025.

    Pecahan Uang Rupiah yang Bisa Ditukar

    1. Uang kertas pecahan Rp10.000 tahun Emisi 1979.
    2. Uang kertas pecahan Rp5.000 Tanda Tahun 1980
    3. Uang kertas rupiah pecahan Rp1.000 Emisi 1980
    4. Uang kertas pecahan Rp500 Tanda Tahun 1982.

    Penarikan Uang Rupiah

    Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, bank sentral Indonesia secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah.

    Hal ini dilakukan dengan pertimbangan masa edar uang dan ada uang emisi baru dengan perkembangan teknologi unsur pengaman (security features) di uang kertas.

    Empat pecahan uang kertas ini sudah dicabut dan ditarik dari peredaran sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992.

    Masyarakat juga bisa memeriksa kembali daftar lengkap uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran lewat situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News