Xcloud.id

Blog

  • Warga Tegal Lempuyangan Tolak Undangan Sosialisasi Ketiga dari PT KAI Regional 30 April 2025

    Warga Tegal Lempuyangan Tolak Undangan Sosialisasi Ketiga dari PT KAI Regional 30 April 2025

    Warga Tegal Lempuyangan Tolak Undangan Sosialisasi Ketiga dari PT KAI
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga
    Tegal Lempuyangan
    , Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta menolak undangan
    sosialisasi
    ketiga yang dilayangkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
    Penolakan ini disampaikan oleh Ketua RW 01 Tegal Lempuyangan,
    Anto Handriutomo
    , yang mengungkapkan bahwa undangan sosialisasi tersebut dijadwalkan pada tanggal 30 April 2025.
    “Baru kami terima (undangan) dari staff KAI pada 29 April pukul 19.29 WIB,” kata Anto, Rabu (30/4/2025).
    Ia menjelaskan bahwa undangan yang dikirimkan kepada warga berupa salinan digital, sementara undangan fisik baru akan dikirim pada hari yang sama, 30 April 2025.
    Menyikapi waktu yang sangat mepet, warga pun menolak untuk menghadiri sosialisasi tersebut.
    Mereka meminta agar jadwal sosialisasi ketiga diatur ulang.
    “Dengan tegas warga menolak undangan sosialisasi ke 3
    PT KAI
    , warga minta reschedule dan minta undangan agar dikirim setidaknya 2 hari sebelum acara sehingga warga bisa atur jadwal untuk menghadirinya,” ujar Anto.
    Menanggapi penolakan tersebut, Manajer Humas PT KAI Daop Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengonfirmasi bahwa acara sosialisasi tahap tiga dibatalkan sementara.
    “Acara tersebut batal,” katanya.
    Feni enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai polemik yang terjadi di Lempuyangan ini.
    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan informasi terbaru jika sudah ada perkembangan lebih lanjut.
    “Percayalah kalau memang ada update yang perlu kami sampaikan pasti akan kami sampaikan pada waktunya, mohon bersabar,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Mediasi Gugatan Ijazah, Pihak Jokowi Merasa Dirugikan Regional 30 April 2025

    Sidang Mediasi Gugatan Ijazah, Pihak Jokowi Merasa Dirugikan Regional 30 April 2025

    Sidang Mediasi Gugatan Ijazah, Pihak Jokowi Merasa Dirugikan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Rabu (30/4/2025), pihak Joko Widodo (
    Jokowi
    ) merasa dirugikan.
    Sidang ini melibatkan penggugat Muhammad Taufiq, yang menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazahnya secara terbuka.
    Pihak Jokowi, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Irpan, menilai tuntutan tersebut tidak berdasar dan merugikan martabat kliennya.
    Gelaran mediasi perkarat99/Pdt.G/2025/PN Skt, berjalan lancar dengan mediator non hakim, Profesor Adi Sulistiyono.
    Penggugat menginginkan ditujukan
    ijazah Jokowi
    secara terbuka kepada masyarakat. Akan tetapi, tuntunan itu ditolak oleh pihak Jokowi.
    “Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, bapak Ir Joko Widodo,” jelas Irpan, setelah sidang mediasi.
    Irpan menjelaskan kerugian Jokowi, bertambah karena adanya pernyataan-pernyataan di luar persidangan yang membebaninya.
    “Karena dengan adanya pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan melalui media massa. Maka harkat, martabat, nama baik, kehormatan klien kami ini sangat-sangat dirugikan,” paparnya.
    Alasan Jokowi tidak memenuhi tuntutan untuk menunjukkan ijazah ada tiga, yakni:
    Pertama, penggugat memiliki legal standing tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan persoalan yang saat ini disengketakan.
    Kedua, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
    Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
    Ketiga, Irpan menyatakan bahwa dalam Universal Declaration of Human Rights, bahwa tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhan Ungkap 64 Persen Lahan Milik TNI Belum Bersertifikat – Halaman all

    Menhan Ungkap 64 Persen Lahan Milik TNI Belum Bersertifikat – Halaman all

    Persoalan legalitas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. 

    Tayang: Rabu, 30 April 2025 12:50 WIB |
    Diperbarui: Rabu, 30 April 2025 12:56 WIB

    Tribunnews/Chaerul Umam

    PENYEROBOTAN LAHAN – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berbicara soal sertifikat lahan TNI dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan bahwa persoalan legalitas tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. 

    Ia mengungkapkan sekitar 64 persen lahan milik TNI belum memiliki sertifikat.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    “Kembali lagi, memang ini persoalan klasik. Saya mungkin tidak perlu menceritakan detail, tetapi memang tanah TNI itu masih 64 persen belum bersertifikat,” ujar Sjafrie.

    Ia menegaskan, penyelesaian masalah ini penting sebagai bagian dari upaya penataan aset negara dan memperkuat legitimasi hukum terhadap fasilitas pertahanan nasional.

    “Ini juga bagian dari kerja kita untuk meningkatkan status hukum tanah-tanah TNI ke depan,” ucapnya.

    Sjafrie menyebut Kementerian Pertahanan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses sertifikasi.

    Termasuk dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum atas aset-aset vital pertahanan.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Cuaca Panas Mendidih Sampai Kapan di RI? Ini Kata BMKG

    Cuaca Panas Mendidih Sampai Kapan di RI? Ini Kata BMKG

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca panas mendidih seperti ‘neraka bolong’ mulai dirasakan warga Indonesia. Matahari menyengat yang disertai angin panas merupakan penanda masuknya musim kemarau.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini dalam periode peralihan dari musim hujan menuju kemarau.

    Selain itu, di pekan ke-II April 2025, sebagian kecil atau sebanyak 2% Zona Wilayah Musim (ZOM) sudah memasuki musim kemarau.

    Secara umum, kondisi atmosfer masih relatif basah, dengan kelembaban udara rata-rata pada kisaran 70-90%. Hal ini membuat potensi pertumbuhan awan-awan hujan masih ada, tetapi bersifat sporadis.

    “Meskipun demikian, kondisi udara yang terasa panas dan suhu maksimum melebihi 35 C terjadi di sejumlah wilayah Indonesia selama sepekan terakhir,” tertera dalam keterangan resmi di laman BMKG.

    Lebih perinci, BMKG mengatakan suhu maksimum tertinggi dalam sepekan terakhir terukur di Stasiun Meteorologi Juanda, Jawa Timur (37.9 C); di Stasiun Meteorologi Tanah Merah, Papua Selatan (37 C); dan di Balai Besar MKG Wilayah II Tangerang Selatan (35.4C).

    Alasan Cuaca Panas Mendidih di RI

    BMKG menyebut ada beberapa faktor yang memengaruhi cuaca panas mendidih di beberapa wilayah RI. Misalnya, langit yang cerah tanpa banyak awan sehingga pemanasan menjadi maksimal.

    Lalu, posisi semu Matahari yang saat ini berada di dekat ekuator dan bergeser secara semu ke utara dengan posisi deklinasi terakhir pada 11.2 LU, yang berdampak pada penyinaran Matahari yang lebih optimum ke wilayah Indonesia.

    “Kondisi tersebut diperparah dengan kecepatan angin yang relatif lemah di beberapa lokasi, sehingga menyebabkan distribusi panas tidak terjadi, dan memperparah akumulasi panas di permukaan,” tertulis dalam keterangan BMKG.

    Tak cuma itu, kombinasi kelembaban udara yang relatif tinggi di Indonesia dan suhu udara yang optimal menyebabkan udara yang terasa di badan akan lebih tinggi dibanding normalnya.

    Musim Kemarau 2025 Lebih Pendek di RI

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan musim kemarau 2025 di RI memang mulai terjadi sejak April dan berlangsung secara bertahap. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan terjadi lebih singkat dari biasanya di sebagian besar wilayah RI.

    Prediksi tersebut berdasarkan pemantauan dan analisis dinamika iklim global dan regional yang dilakukan BMKG hingga pertengahan April 2025.

    Lebih perinci, dijelaskan bahwa fenomena iklim global seperti El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini berada dalam fase netral, yang menandakan tidak adanya gangguan iklim besar dari Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia hingga semester II tahun 2025.

    Kendati demikian, suhu muka laut di wilayah Indonesia cenderung lebih hangat dari normal dan diperkirakan bertahan hingga September, yang dapat memengaruhi cuaca lokal di Indonesia.

    Dwikorita mengungkapkan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025, dengan wilayah-wilayah seperti Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada Agustus 2025.

    Terkait sifat musim kemarau 2025, sekitar 60% wilayah diprediksi mengalami kemarau dengan sifat normal, 26% wilayah mengalami kemarau lebih basah dari normal, dan 14% wilayah lainnya lebih kering dari biasanya.

    Imbauan BMKG ke Warga RI Hadapi Musim Kemarau

    Dalam menghadapi musim kemarau yang panas mendidih, BMKG mengimbau masyarakat Indonesia untuk menjaga ketahanan tubuh dari paparan sinar Matahari. Simak selengkapnya:

    Menggunakan pelindung/tabir surya untuk menghindari paparan langsung sinar matahari.
    Menjaga kecukupan cairan tubuh terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan saat siang hari supaya tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya.
    Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.
    Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang.
    Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.
    Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan dari BMKG

    BMKG mengatakan selama sepekan ke depan wilayah Indonesia masih dipengaruhi pola peralihan musim dengan perbedaan suhu udara yang signifikan pada pagi sampai siang hari.

    Proses konvektif yang tinggi pada pagi hingga siang hari akibat intensitas radiasi Matahari akan menyebabkan pertumbuhan potensi hujan lokal pada sore hingga malam hari.

    Adapun hujan yang terjadi umumnya bersifat tidak merata dengan intensitas sedang hingga lebat dan durasi singkat, yang berpotensi disertai kilat dan angin kencang.

    29 April – 1 Mei 2025

    Hujan Lebat : Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Angin Kencang : Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan.

    2 – 5 Mei 2025

    Hujan Lebat : Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Angin Kencang : Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan.

    Nah, itu dia beberapa penjelasan BMKG terkait musim kemarau yang membuat cuaca panas mendidih di wilayah RI. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    Try Sutrisno Banyak Jasanya Buat Bangsa

    GELORA.CO –  Viral soal video pendukung Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sesumbar hendak mencopot gigi mantan Wapres Try Sutrisno diberbagai media sosial (medsos).

     

    Walaupun akhirnya meminta maaf, pendukung Gibran tersebut berkomentar karena dukungan Try terhadap petisi Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming diganti. 

     

    Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik dan CEO Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan aksi pendukung Gibran tersebut sangat mencederai demokrasi yang saat ini tengah berkembang di Indonesia.

    Karena apa yang dilakukan Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI adalah hal yang biasa dalam demokrasi. 

     

    “Pernyataan pendapat seperti itu (Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI) sangatlah wajar. Tidak berlebihan dan masih dalam koridor berbangsa dan bernegara yang baik. Apalagi para purnawirawan ini sudah menjadi warga sipil biasa, berhak menyampaikan pendapatnya. Itu sah dan legal,” ujar Karel Susetyo kepada Harian Terbit, Rabu, 30 April 2025. 

     

    Karel menilai apa yang dilakukan pendukung Wapres Gibran tersebut menunjukkan kedangkalan sikap partisipasi berdemokrasi. Karena penyampaian pendapatnya disertai dengan penghinaan terhadap sosok atau fisik Try Sutrisno.

     

    “Bagaimanapun sosok Try itu mantan Wapres, Panglima TNI dan jadi panutan serta dihormati banyak orang, salah satu nya Presiden Prabowo. Try punya banyak jasa bagi bangsa dan negara ini,” tegasnya. 

     

    Oleh karena itu, sambung Karel, tindakan oknum pendukung Wapres Gibran tersebut sudah mencederai banyak orang, bukan hanya Try dan keluarganya secara pribadi. Walau sudah meminta maaf, sewajibnya tindakan ini menjadi pelajaran seluruh netizen supaya belajar menggunakan kata – kata dan sopan dalam bernarasi di sosmed.

     

    “Jangan sampai menghina orang lain, apalagi kalau orang tersebut adalah tokoh panutan dari banyak orang,” tandasnya. 

     

    Diketahui, pendukung Wapres Giran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Try Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era orde baru tersebut dengan sebutan ‘Pak Tile’ lantaran sudah tidak memiliki gigi.

     

    Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang Try Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.***

  • Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel – Halaman all

    Arab Saudi Kecam Perang Israel di Gaza di ICJ, Tidak Ada yang Membenarkan Tindakan Barbar Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Arab Saudi mengecam keras tindakan Israel di Gaza dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Selasa – mengecam “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” di Jalur Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

    “Kurang dari setahun yang lalu, pengadilan mendengar bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah yang diduduki, termasuk praktik permukimannya, pendudukannya yang berkelanjutan, dan aneksasinya terhadap sebagian wilayah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang harus segera diakhiri,” kata Mohamed Saud Alnasser, perwakilan Arab Saudi di ICJ.

    Untuk pembaruan terkini tentang konflik Israel-Palestina, kunjungi halaman khusus kami.

    “Sayangnya, tetapi dapat diduga, Israel memilih untuk mengabaikan putusan pengadilan, yang menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka berada di atas hukum,” katanya.

    ICJ sedang mendengarkan pernyataan dari sejumlah negara dan organisasi saat mempersiapkan pendapat penasihat tentang tanggung jawab kemanusiaan Israel terhadap Palestina, lebih dari 50 hari setelah blokade total bantuan ke Gaza yang dilanda perang.

    Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan percaya bahwa pendapat tersebut “memiliki bobot hukum dan otoritas moral yang besar.”

    ‘Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu’

    Alnasser mengkritik Israel karena mencegah upaya kemanusiaan internasional yang penting di daerah kantong Palestina yang terkepung, tempat lebih dari separuh penduduknya berisiko tinggi mengalami kelaparan.

    “Kewajiban Israel untuk mengizinkan PBB, organisasi internasional lain, dan negara ketiga untuk melakukan aktivitas di wilayah Palestina yang diduduki – termasuk menyediakan bantuan tersebut – benar-benar dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati bagi banyak orang,” katanya.

    “Tidak ada yang membenarkan kebiadaban seperti itu,” katanya, merujuk secara khusus pada situasi di Jalur Gaza.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pembersihan etnis di Jalur Gaza

    Perwakilan Saudi mengatakan blokade bantuan Israel dan pemboman terus-menerus terhadap “penduduk sipil” adalah sarana untuk “melaksanakan pembersihan etnis di Jalur Gaza, menggusur atau membunuh penduduk Palestina untuk memberi ruang bagi Israel untuk menetap dan mencaplok wilayah tersebut.”

    Dia menambahkan: “Perilaku mengerikan Israel, yang menumpuk ilegalitas di atas ilegalitas, terdokumentasi dengan baik – penerapannya yang paling kejam adalah kondisi pengepungan yang diberlakukan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.”

    Israel tidak berpartisipasi dalam sidang selama seminggu yang dijadwalkan oleh ICJ tetapi segera membalas pada hari Senin, menolak sidang tersebut sebagai “penganiayaan dan delegitimasi sistematis” terhadap negara tersebut.

    SUMBER: AL ARABIYA

  • Pakar Soroti Pengawasan Obat Keras di Kasus ‘Vape Etomidate’ Jonathan Frizzy

    Pakar Soroti Pengawasan Obat Keras di Kasus ‘Vape Etomidate’ Jonathan Frizzy

    Jakarta –

    Guru Besar Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Zullies Ikawati menyoroti pentingnya pengawasan obat keras berkaitan dengan kasus produksi vape mengandung etomidate yang menyeret nama Jonathan Frizzy. Aktor sinetron itu tengah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, setelah polisi sebelumnya menangkap 3 orang komplotan.

    Prof Zullies menegaskan, etomidate hanya bisa digunakan berdasarkan resep dokter dan penggunaannya terbatas di lingkungan medis. Obat ini digunakan sebagai bius intravena yang biasanya diberikan pada pasien sebelum operasi.

    “Ini tidak dijual di apotek biasa. Kalau ada yang menjual etomidate secara ilegal atau lewat jalur tidak resmi, itu melanggar hukum dan berisiko pidana,” ucap Prof Zullies ketika dihubungi detikcom, Selasa (30/4/2025).

    Ia mengatakan, pengawasan proses distribusi etomidate harus lebih diperhatikan. Harus ada dokumentasi yang baik di fase pengiriman baik dari produsen, distributor, rumah sakit, hingga pasien yang mendapatkan.

    Prof Zullies menambahkan, etomidate tidak boleh diperjualkan-belikan di e-commerce maupun sosial media. Oleh karena itu, menurutnya otoritas harus melakukan patroli siber secara rutin demi mencegah penjualan ilegal.

    “Penjualan atau kepemilikan etomidate tanpa izin medis sah harus dikenai pidana berat. Karena risikonya bisa fatal,” jelasnya.

    Menurutnya, etomidate bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar zat pengendalian ketat. Perlu ada edukasi kepada publik bahwa penggunaan etomidate di luar pengawasan medis bisa menyebabkan kematian.

    Ia berpendapat, petugas kesehatan juga harus diberi pelatihan agar lebih waspada terkait potensi penyalahgunaan.

    “Perlu memperhatikan tren penyalahgunaan. Jika ada indikasi trending misuse, misalnya percobaan etomidate dalam vape atau ‘party drugs’, otoritas harus cepat merespons dengan peringatan publik,” tandasnya.

    (avk/up)

  • May Day 2025, Buruh Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru Memihak Pekerja dan Hentikan Eksploitasi Gen Z – Halaman all

    May Day 2025, Buruh Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru Memihak Pekerja dan Hentikan Eksploitasi Gen Z – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyerukan agar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025 dijadikan momentum lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan berpihak pada pekerja.

    Selain menuntut lahirnya undang-undang yang propekerja, Buruh juga menuntut agar perusahan berhenti untuk mengeksploitasi Gen Z.

    Secara keseluruhan, ASPIRASI membawa 11 tuntutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional besok.

    Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, menyebutkan sekitar 200 ribu buruh dari berbagai sektor diperkirakan akan turun ke aksi yang akan berlangsung di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

    “Pekerja bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, hak-hak pekerja harus dilindungi dan dijamin secara adil,” ujar Mirah dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (29/4/2025).

    Mirah menegaskan jika peringatan May Day bukanlah sekadar seremoni atau hura-hura, melainkan momentum untuk menyuarakan aspirasi dan perjuangan kelas pekerja.

    Organisasi buruh ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi pekerja untuk bersolidaritas memperjuangkan keadilan sosial bagi kelas pekerja.

    “Kami tidak akan diam ketika hak-hak buruh dirampas. Suara kami adalah kekuatan. Dan kami akan terus menyuarakan kebenaran demi kesejahteraan rakyat pekerja Indonesia,” pungkas Mirah.

    Lebih lanjut, ASPIRASI juga menyambut rencana kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam aksi buruh besok.

    Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo adalah sinyal positif bahwa negara hadir dan mendengarkan langsung suara para pekerja.

    11 Tuntutan ASPIRASI di May Day 2025

    Dalam peringatan May Day kali ini, ASPIRASI menyampaikan 11 poin tuntutan kepada pemerintah, DPR RI, dan pelaku usaha.

    Berikut poin-poin utamanya:

    1. UU Ketenagakerjaan Baru: Mendesak pemerintah dan DPR menyusun UU Ketenagakerjaan yang modern dan pro-pekerja, dengan melibatkan serikat secara penuh. Undang-undang baru diminta menyesuaikan tantangan zaman, termasuk perlindungan bagi pekerja gig economy.

    2. Stop PHK, Ciptakan Lapangan Kerja: PHK massal sejak 2020 terus terjadi, termasuk awal 2025, melanda sektor seperti garmen, elektronik, dan otomotif. ASPIRASI menuntut pemerintah serius menciptakan lapangan kerja.

    3. Kebebasan Berserikat: Ditegaskan kembali pentingnya implementasi UU No. 21 Tahun 2000. ASPIRASI mencatat sekitar 80 persen perusahaan masih antiserikat.

    4. Hubungan Industrial Pancasila: Mendorong semua perusahaan memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) untuk mewujudkan hubungan industrial yang adil dan harmonis.

    5. Antisipasi Dampak AI dan Otomatisasi: Mendesak skilling, upskilling, dan reskilling pekerja untuk menghadapi otomatisasi, digitalisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

    6. Hilangkan Syarat Kerja Diskriminatif: Menolak syarat lowongan kerja yang diskriminatif, termasuk batasan usia sempit, tinggi badan, hingga penampilan tidak relevan.

    7. Kesempatan Kerja untuk Difabel: Menuntut pelaksanaan UU No. 8/2016 agar difabel diberi porsi pekerjaan sesuai kemampuan, minimal 1?ri total tenaga kerja di perusahaan.

    8. Lindungi Tenaga Kesehatan: Meminta perlindungan dan kesejahteraan lebih baik bagi bidan, perawat, dokter, dan petugas posyandu, termasuk kejelasan status kerja dan upah layak.

    9. Transisi Energi yang Adil (Just Transition): Pemerintah diminta melibatkan pekerja dalam rencana transisi menuju ekonomi rendah karbon agar tidak ada yang terdampak negatif.

    10. Perlindungan Pekerja Gig & Online: Mendorong tarif adil, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan status kerja yang jelas bagi driver ojek online, kurir, dan pekerja digital lainnya.

    11. Stop Eksploitasi Gen Z: Menuntut perlindungan bagi generasi muda dari praktik kerja tak layak, magang tanpa bayaran, dan tekanan sosial yang tidak sehat.

  • AI WhatsApp-Instagram Dituding Bahas Seks ke Anak di Bawah Umur

    AI WhatsApp-Instagram Dituding Bahas Seks ke Anak di Bawah Umur

    Jakarta –

    Meta AI yang merupakan chatbot pada Facebook dan Instagram dilaporkan dapat berbicara soal seks dengan anak di bawah umur. AI tersebut menggunakan banyak persona seperti seleb hingga karakter Disney.

    Artis yang dijadikan persona antara lain John Cena, Kristen Bell, hingga Judi Dench. Dari uji coba Wall Street Journal, dikatakan mereka berdiskusi soal materi +18.

    WSJ mengatakan persona Anna dari film Disney ‘Frozen’ dapat merayu seorang anak laki-laki, atau gilanya lagi membuat Cena berpura-pura kehilangan karier gulatnya karena hubungan seks fiktif dengan seorang gadis di bawah umur.

    “Aku menginginkanmu, tetapi aku perlu tahu apakah kamu siap,” kata bot Meta AI dengan suara Cena kepada pengguna yang diidentifikasi sebagai seorang gadis remaja dalam pengujian WSJ. Cena palsu kemudian berjanji untuk ‘menghargai’ kepolosan gadis muda itu sebelum terlibat dalam skenario seksual.

    Dalam percakapan lainnya, chatbot membayangkan petugas polisi menangkap Cena dengan fans yang baru berusia 17 tahun dan menyatakan, “John Cena, Anda ditangkap dengan tuduhan pemerkosaan di bawah umur.”

    Melansir CNBC, Rabu (30/4/2025) juru bicara Meta menyatakan uji percakapan yang dilakukan oleh Wall Street Journal sangat dibuat-buat. “Tak hanya sulit terjadi, itu juga hanya berandai-andai,” sambungnya.

    Menurut Meta, konten seksual mencakup 0,02% dari respons yang diberikan oleh Meta AI kepada pengguna berusia di bawah 18 tahun.

    “Meskipun begitu, kami sudah menerapkan langkah tambahan untuk memastikan individu yang menghabiskan berjam-jam untuk memanipulasi produk kami ke kondisi ekstrem makin sulit melakukannya,” kata juru bicara Meta.

    Meta pun menjanjikan perlindungan untuk para artis dengan mencegah suara mereka digunakan dalam obrolan yang eksplisit secara seksual.

    (ask/fay)

  • Pegawai Unej Bantu Kecurangan UTBK SNBT, Begini Tanggapan Kampus Surabaya 30 April 2025

    Pegawai Unej Bantu Kecurangan UTBK SNBT, Begini Tanggapan Kampus Surabaya 30 April 2025

    Pegawai Unej Bantu Kecurangan UTBK SNBT, Begini Tanggapan Kampus
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Pegawai
    Universitas Jember
    , Jawa Timur, disebut membantu proses kecurangan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
    Temuan tersebut diungkap oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) saat konferensi pers secara daring melalui kanal YouTube SNPMB ID pada Selasa (29/4/2025).
    Ketua umum tim penanggung jawab panitia SNPMB,
    Eduart Wolok
    , menyebut ada 13 pusat UTBK yang ditemukan melakukan kecurangan. Salah satunya adalah
    Universitas Jember
    .
    Kecurangan dilakukan dengan modus adanya alat berupa proxy atau router perantara yang disembunyikan di sebuah kotak kardus berisi printer.
    Kecurangan ini, kata dia, dilakukan dengan melibatkan orang dalam yang memasang alat proxy tersebut.
    “Ini memang terencana dan terstruktur kecurangannya,” kata Eduart.
    Menanggapi temuan tersebut, Ketua
    UTBK SNBT
    Universitas Jember,
    Prof. Slamin
    , menjelaskan bahwa pada hari pertama pelaksanaan UTBK, pihaknya menerima informasi dari panitia pusat SNPMB mengenai adanya potensi upaya
    remote access
    terhadap komputer peserta ujian di
    Unej
    .
    “Kami melakukan penelusuran, pemeriksaan, dan langkah antisipasi agar tidak terjadi kecurangan setelah ditemukan sumber anomali dari salah satu lokasi UTBK,” kata dia dalam keterangan tertulis Rabu (30/4/2025).
    Setelah itu, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan pimpinan lokasi UTBK yang diduga menjadi sumber akses dan ditemukan perangkat proxy tersembunyi yang terdiri dari 2 mini PC, 1 router, dan UPS dalam kardus printer yang diletakkan di atas lemari dan diapit oleh 2 printer untuk mengelabui orang lain atau petugas.
    Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan, kata dia, panitia pusat UTBK Unej mengungkap dan menggagalkan adanya upaya
    remote access
    terhadap komputer peserta ujian di salah satu lokasi UTBK SNBT 2025.
    “Kami menyesalkan kejadian ini dan tidak mentoleransi segala upaya yang menimbulkan kecurangan dan mencederai proses penerimaan mahasiswa baru,” tambah dia.
    Selain itu, kata dia, pimpinan Unej sudah memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat dalam membantu pihak luar yang berupaya melakukan
    remote access
    tersebut.
    “Panitia Pusat UTBK
    UNEJ
    terus berkoordinasi dengan Panitia Pusat SNPMB guna menentukan langkah lebih lanjut dari kasus ini,” jelas dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.