Xcloud.id

Blog

  • Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Kementerian Pertahanan berupaya memenuhi kebutuhan rumah dinas bagi para prajurit TNI yang saat ini jumlah unitnya masih kurang ideal.

    Sjafrie mengatakan bahwa saat ini TNI baru memiliki sebanyak 224.756 unit rumah dinas bagi para prajuritnya. Angka itu baru sekitar 45 persen dari jumlah ideal kebutuhan rumah dinas prajurit TNI sebanyak 500.000 unit.

    “Angka ini tentunya menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang ada di lapangan,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menhan mengatakan bahwa untuk pemenuhan rumah dinas bagi prajurit TNI itu, Kemenhan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Namun, lanjut Sjafrie, Kemenhan juga masih memperhitungkan soal kondisi lahan yang dimiliki TNI sebab penggunaan lahan TNI untuk pembangunan rumah dinas akan bersinggungan dengan kebutuhan operasional.

    “Ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah, ini satu bagian yang kita sedang bicarakan,” katanya.

    Di sisi lain, Menhan Sjafrie juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 64 persen lahan yang dimiliki TNI belum bersertifikat.

    Ia memastikan bahwa Kemenhan juga akan bekerja instansi terkait untuk meningkatkan status hukum aset-aset tersebut.

    Menurut Menhan, pembangunan kekuatan TNI di tiga matra (Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat) harus diiringi dengan peningkatan kebutuhan aset.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Strategi Indonesia Jaga Kerja Sama dengan China Di Tengah Gempuran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip bebas-aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk China, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Fungsional Madya Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri Dino R. Kusnadi menuturkan baik Indonesia dan China telah sama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama strategis pada berbagai bidang. 

    Dia mengatakan, hal tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) yang telah ditandatangani Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, serta Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pada 21 April 2025 lalu.

    “Comprehensive Strategic Dialogue ini dibutuhkan agar Kita juga dapat memenuhi tujuan-tujuan domestik sesuai dengan Asta Cita,” jelas Dino dalam diskusi Celios bertajuk Continuity & Change: China–Indonesia Relations at 75 di Jakarta pada Rabu (30/4/2025).

    Dino memaparkan, nota tersebut bukan hanya berisi soal mekanisme kerja sama. Dia mengatakan, komitmen itu juga memperluas basis kerja sama yang didasarkan pada lima pilar, yaitu politik, keamanan, ekonomi, maritim, dan pertukaran antar masyarakat.

    Dia menuturkan, dalam merealisasikan kerja sama pada lima pilar tersebut, Indonesia akan terus menjaga hubungan dengan China sesuai dengan prinsip bebas aktifnya. Hal tersebut juga semakin penting mengingat kondisi global yang sedang tidak menentu akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dino melanjutkan, Indonesia akan melanjutkan keterlibatan kemitraan strategis yang komprehensif dan melaksanakan kerja sama bilateral yang konkret dengan China.

    Adapun, beberapa posisi dan kepentingan Indonesia yang berupaya dikerjasamakan dengan China salah satunya melalui peningkatan kerja sama ekonomi strategis. Dia memaparkan, Indonesia menginginkan dukungan China yang berkelanjutan untuk hilirisasi pembangunan infrastruktur dan industrialisasi

    Selain itu, Indonesia akan berupaya mendorong kemitraan untuk mendukung kemandirian RI dalam sektor ketahanan pangan, energi, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian, adanya penguatan kerja sama perdagangan menuju perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan.

    “Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, R&D, dan kerja sama kesehatan,” katanya.

    Pada bidang politik dan keamanan, Indonesia berniat untuk berkolaborasi dengan China terkait dukungan untuk isu Papua, pencalonan ke organisasi internasional, isu Palestina, sentralitas ASEAN, serta stabilitas dan perdamaian di kawasan.

  • Ponsel Samsung Galaxy A Kebagian Pintasan Praktis Ala Galaxy S!

    Ponsel Samsung Galaxy A Kebagian Pintasan Praktis Ala Galaxy S!

    JAKARTA – Samsung terus berupaya menyebarkan kecerdasan buatan (AI) ke seluruh jajaran ponselnya, namun sebagian pengguna mungkin perlu sedikit bersabar. Perusahaan telah mengumumkan bahwa beberapa perangkat Samsung Galaxy A akan segera mendukung aktivasi asisten Gemini dari Google dengan menekan dan menahan tombol samping, meniru pintasan yang sudah tersedia di seri flagship Galaxy S.

    Dalam siaran pers Selasa 29 April, Samsung mengonfirmasi bahwa pembaruan akan mulai diluncurkan secara global pada awal Mei. Pembaruan ini akan memungkinkan akses Gemini yang lebih langsung pada Galaxy A56 5G, A55 5G, A54 5G, A36 5G, A35 5G, A34 5G, A26 5G, A25 5G, A25e 5G, dan A24. Namun, catatan kaki mengungkapkan bahwa ponsel-ponsel ini hanya akan mendapatkan pembaruan ini saat menjalankan One UI 7.

    Beberapa model bahkan baru akan menerima pembaruan pada bulan Juni.

    Di sinilah fungsionalitas tersebut tidak terlihat begitu dekat untuk semua orang. Dari perangkat-perangkat tersebut, hanya Galaxy A56, A36, dan A26 yang hadir dengan One UI 7 bawaan. Menurut jadwal peluncuran yang bocor, model-model lain yang memenuhi syarat baru akan menerima pembaruan pada bulan Juni. Itu berarti pintasan tombol samping untuk Gemini tidak akan tersedia bagi sebagian besar pengguna seri A hingga jauh setelah jendela peluncuran awal.

    Setelah tiba, pembaruan ini akan memberikan pengguna ponsel kelas menengah dan terjangkau akses yang lebih mudah ke kemampuan asisten pintar Gemini. Ini termasuk memeriksa jadwal, menampilkan rekomendasi, dan menyelesaikan tugas di berbagai aplikasi dengan perintah suara.

    Langkah ini mencerminkan perubahan strategi Samsung yang lebih luas. Gemini telah menggantikan Bixby sebagai asisten default pada seri Galaxy S25, yang diluncurkan secara default saat Anda menekan tombol samping. Membawa pengalaman yang sama ke seri A membantu menstandarisasi AI Samsung di seluruh jajaran perangkatnya.

  • Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Sri Mulyani: Amerika Kini Merasa Terzolimi, Indonesia Harus Waspada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) di Washington, D.C Amerika Serikat, baru-baru ini.

    Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, yakni bahwa negara adidaya itu merasa telah diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini justru kerap dikritik oleh negara-negara berkembang.

    “Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

    Padahal, menurut Sri Mulyani, selama ini yang banyak merasa dizolimi oleh globalisasi adalah negara-negara berkembang. Tapi sekarang, justru Amerika yang menyatakan bahwa mereka ‘diperlakukan tidak adil’. Ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

    “Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair,” uajrnya.

    Menurut Sri Mulyani, pernyataan ini menjadi kejutan karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.

    Adapun ketidakadilan dan ketidakseimbangan menjadi sorotan utama dalam forum tersebut. Sorotan kedua adalah mengenai ketidakseimbangan (imbalances) dalam sistem perdagangan dan ekonomi dunia.

     

  • Mensesneg minta kebebasan berpendapat tetap dilandasi tanggung jawab

    Mensesneg minta kebebasan berpendapat tetap dilandasi tanggung jawab

    Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

    Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

    “Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar,” kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.

    Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

    Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

    Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

    “Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian,” ujarnya.

    Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

    Mensesneg lantas mengajak semua pihak, “Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab.”

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur Nasional 30 April 2025

    Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur Nasional 30 April 2025

    Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tahun 2025 menjadi garis finis pelaksanaan Grand Design
    Reformasi Birokrasi
    Nasional (
    GDRBN
    ) 2010–2025 sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan GDRBN 2025–2045. 
    GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. 
    Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
    Rini Widyantini
    menyebutkan, GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia. 
    Visi utama GDRBN adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan
    human-based
    yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
    “GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/4/2025).
    Dia mengatakan itu saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu. 
    Rini menjelaskan, Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis
    reformasi birokrasi
    , yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik. 
    SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.
    Sistem itu juga menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung
    outcome
    bersama.
    Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola. 
    Adapun transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.
    “Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.
    Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga mengapresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024. 
    Rini berharap, pencapaian itu dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
    Menurutnya, birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila semua pihak dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. 
    “Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
    Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto memaparkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang 2024. 
    Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB kepada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.
    Erwan menyampaikan, kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6.17 poin. 
    Kemudian, pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 pada 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.
    Erwan menyebutkan, pihaknya mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. 
    “Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi RB dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ucap Erwan.  
    Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik dari hasil evaluasi RB 2024: 
    Pemerintah Provinsi Terbaik
    Pemerintah Kab/Kota Terbaik Setiap Wilayah
    Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus Nasional

    2 Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus Nasional

    Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    berencana mengisi posisi
    wakil panglima TNI
    yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi wakil panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama
    Komisi I DPR RI
    di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Pasalnya, ada banyak program pemerintah yang membutuhkan peran TNI.
    “Kita lihat, ya. Program pemerintah seperti itu banyak yang harus kita kerjakan,” kata dia.
    Agus menjelaskan, posisi wakil panglima sejatinya sudah ada dalam susunan organisasi selama ini, tetapi jabatan itu lama tak diisi.
    Agus juga belum bisa memastikan kapan posisi wakil panglima bakal diisi kembali.
    “Kita lihat saja. Dalam organisasi kan sudah ada. Wakil Panglima itu sudah ada. Cuma belum terisi,” kata dia.
    Jabatan
    Wakil Panglima TNI
    diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil
    panglima TNI
    ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.
    Sesuai perpres tersebut, tugas Wakil Panglima meliputi 4 hal. Yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.
    Kemudian, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Kisah Pilu Konsumen Meikarta: 8 Tahun Tak Kunjung Dapat Unit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menghadap DPR RI melaporkan pengembangan hunian vertikal Meikarta yang hingga saat ini tak kunjung serah terima unit.

    Salah satu konsumen Meikarta, Rumondang menyebut dia membeli hingga 2 unit hunian di Meikarta pada 2017 sebagai untuk investasi. Namun, niat tersebut hingga saat ini belum kunjung terealisasi lantaran pembangunan apartemen yang masih terkendala. 

    “Jadi saya pas pensiun, suami saya pada 2017, ada penawaran Meikarta. Saya pikir, oh buat investasi nanti kita bisa sewakan, karena daerah industri. Saya beli dua unit,” kata Rumondang saat menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, setelah 8 tahun berlalu unit tersebut tidak kunjung selesai. Alhasil, modal yang telah dikucurkan sejak 2017 itu mandek tanpa return sama sekali.

    Meski demikian, Rumondang tidak merinci berapa uang yang dikucurkan pada 2017 tersebut. Hanya saja, rata-rata harga jual unit Meikarta di kisaran Rp300 jutaan.

    “Ya Bapak bayangkan lah, uang pensiun 8 tahun yang lalu, kita investasikan ke situ dengan berharap mendapatkan sesuatu, ternyata tidak,” pungkasnya.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu menyebut bahwa pihaknya bakal mengawal terus penyelesaian aspirasi yang disampaikan oleh para konsumen Meikarta. 

    Akan tetapi, karena pihak pengembang telah berkomitmen untuk melakukan pembayaran ganti rugi pada 23 Juli 2025 maka BAM DPR RI bakal terlebih dahulu menunggu itikad baik tersebut.

    “Kalau kemudian 24 Juli 2025 belum ada, Bapak bisa kemari, atau 24 Juli 2025 jam 00.00 bapak bisa bersurat lagi,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, manajemen Lippo Group bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang dilayangkan oleh ratusan konsumen Meikarta selambat-lambatnya pada 23 Juli 2025. 

    Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung 118 aduan dan tela melakukan kalkulasi penghitungan kerugian pada 102 mencapai Rp26,85 miliar.

    Adapun, Lippo Group sendiri menargetkan pembangunan dan serah terima unit Meikarta akan sepenuhnya rampung pada 2027.

  • Harga dan Spesifikasi Huawei Mate XT Ultimate di Indonesia, Bisa Lipat Tiga!

    Harga dan Spesifikasi Huawei Mate XT Ultimate di Indonesia, Bisa Lipat Tiga!

    Jakarta –

    Huawei akhirnya mulai menjual ponselnya yang paling mewah dan premium di Indonesia, yaitu Mate XT Ultimate. Inilah harga dan spesifikasinya.

    Huawei Mate XT Ultimate adalah ponsel layar lipat tiga komersial pertama di dunia itu menawarkan desain yang paling tipis di kelasnya. Ponsel ini dilengkapi engsel khusus, sehingga layarnya bisa dilipat ke luar ataupun ke dalam dengan sempurna.

    Selain itu, kameranya pun mengusung Ultra Aperture XMAGE Camera. Teknologi tersebut dilengkapi dengan Aperture Fisik 10, yang mana ukurannya dapat disesuaikan agar dapat menangkap gambar lebih tajam.

    Perilisan global Mate XT Ultimate ini dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia 18 Februari 2025 lalu. Huawei mengedepankan desain, estetika, inovasi dan pengalaman fotografi terbaik di perangkat ini. Kini, Huawei memastikan ponsel tersebut akan dirilis di Indonesia.

    Huawei Mate XT Ultimate. Foto: Anggoro/detikinet
    Spesifikasi Huawei Mate XT UltimateLayar: LTPO OLED 1,07 miliar warna, refresh rate 90Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Ada tiga bagian, yakni single screen 6,4 inch (2.232 × 1.008), dual screen: 7,9 inch (2.232 × 2.048), triple screen 10,2 inch (2.232 × 3.184).RAM: 16GBMemori internal: 1TBOS: EMUI 14.2Kamera belakang: 50 MP Ultra Aperture Camera (F1.4-4.0 aperture,OIS), 12 MP Ultra-Wide Angle Camera (F2.2 aperture), 12 MP Periscope Telephoto Camera (F3.4 aperture, OIS).Kamera depan: 8MPFitur: NFC, sensor gerakan, sidik jari, sensor cahaya sekitarDimensi: 156,7 mm x 73,5 mm (single screen), 156,7 mm x 143 mm (double screen), dan 156,7 mm x 219 mm.Berat: 298gKoneksi: 4G LTE FDD, 4G TD-LTE, WiFi 2.4 GHz and 5 GHz, 802.11a, Bluetooth 5.2, Support BLE, SBC, AAC, LDAC and L2HC.Baterai: 5.600 mAh mendukung mendukung pengisian cepat 66W saat menggunakan kabel, dan 50W dalam mode wireless charging.Warna: Merah.Harga Huawei Mate XT Ultimate

    Huawei Mate XT Ultimate dijual di Indonesia seharga Rp 52.999.000

    (asj/fay)

  • Bupati Lebak Ingatkan Perbaikan Sekolah Tak Boleh Dibebankan ke Ortu Siswa

    Bupati Lebak Ingatkan Perbaikan Sekolah Tak Boleh Dibebankan ke Ortu Siswa

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya mengingatkan perbaikan fasilitas sekolah tidak boleh dibebankan kepada orang tua siswa. Peringatan itu disampaikan setelah polemik di SDN 2 Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Lebak, Banten.

    “Ada bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, sehingga nggak boleh orang tua murid dibebankan (memperbaiki fasilitas sekolah),” kata Hasbi kepada wartawan, Selasa (30/4/2025).

    Hasbi menegaskan dana BOS dimaksudkan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa. Permintaan kepada orang tua siswa untuk mengganti fasilitas yang rusak dinilai Hasbi tidak sejalan dengan tujuan dan aturan penggunaan dana BOS.

    “Untuk operasional sekolah termasuk bangku itu dari dana BOS, jadi tidak boleh kepala sekolah meminta penggantian,” tuturnya.

    Hasbi lalu meminta maaf kepada orang tua siswa atas polemik yang terjadi. Dirinya juga mengganti uang pembelian satu set meja dan kursi yang dibeli orang tua siswi seharga Rp 400 ribu.

    “Diganti sama Bupati pakai uang pribadi Bupati,” pungkasnya.

    Hasbi awalnya meminta pihak sekolah dan orang tua siswi menjelaskan kronologi kasus itu. Hasbi juga membaca isi pesan di grup WhatsApp (WA) yang menjadi awal mula polemik.

    Menurut Hasbi, pihak sekolah keliru menyampaikan imbauan melalui grup WA. Selain itu, tidak ada aturan orang tua siswa dibebani penggantian fasilitas sekolah yang rusak.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini