Xcloud.id

Blog

  • Banten Setuju MRT Diperpanjang Sampai Tangsel, Transjakarta Buka Rute Blok M-PIK – Halaman all

    Banten Setuju MRT Diperpanjang Sampai Tangsel, Transjakarta Buka Rute Blok M-PIK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rute MRT Jakarta akan diperluas hingga Tangerang Selatan (Tangsel) karena Pemerintah Provinsi Banten menyatakan setuju.

    Saat ini Pemprov Jakarta fokus pada ekspansi MRT Jakarta ke wilayah penyangga seperti Tangsel setelah jalur utara-selatan hampir rampung dan jalur barat-timur mulai dikerjakan.

    “Sekarang kita mulai pembahasan untuk perluasan MRT. Setelah utara-selatan relatif sekarang ini hampir selesai, kemudian barat timur udah dimulai, ekspansi ke Tangerang-Tangerang Selatan sangat diperlukan,” kata Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono mengaku telah berbicara langsung dengan Gubernur Banten mengenai rencana tersebut. Ia menyambut positif jika Pemprov Banten ingin turut menjadi pemegang saham proyek MRT lintas provinsi ini. 

    “Saya pribadi sudah bicara dengan gubernur Banten. Mereka menyambut baik. Bahkan kalau kemudian Banten punya kemampuan menjadi pemegang saham untuk perluasan itu, saya termasuk yang membuka diri,” ucapnya.

    Selain proyek MRT, Pemprov Jakarta juga memperluas trayek bus Transjakarta dengan memperbanyak rute ke wilayah penyangga Jakarta seperti rute Alam Sutera–Blok M yang baru saja dibuka dan mendapat respon bagus warga.

    “Menindaklanjuti dari trayek baru Alam Sutera–Blok M yang sambutannya luar biasa, maka lima (rute) lagi saya sudah bebankan. Saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan. Yang dulu awalnya diselesaikan pada akhir tahun, saya bilang enggak, harus bisa sampai dengan Agustus ini,” jelasnya.

    Salah satu trayek baru yang ditekankan Pramono Anung adalah rute Pantai Indah Kapuk (PIK) ke Blok M. Menurutnya, akses ke PIK selama ini cenderung eksklusif dan perlu dibuka untuk semua kalangan.

    “Kenapa dari PIK ke Blok M? Karena kan PIK sekarang rame sekali. Orang yang datang ke PIK adalah orang secara pribadi punya mobil pribadi, orang yang menengahlah. Saya enggak mau ada satu tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh kelompok yang seperti itu,” tegasnya.

    Ia berharap kehadiran layanan transportasi massal yang inklusif dapat memperkecil kesenjangan mobilitas warga. 

    “Saya minta untuk PIK–Blok M benar-benar dilayani dengan terbuka. Sehingga siapa pun bisa pergi ke PIK, bisa juga pulang ke Blok M,” tutupnya.

     

  • Antisipasi Kepadatan di Hari Buruh, Tarif Tol Akan Digratiskan bagi Peserta Aksi Megapolitan 1 Mei 2025

    Antisipasi Kepadatan di Hari Buruh, Tarif Tol Akan Digratiskan bagi Peserta Aksi Megapolitan 1 Mei 2025

    Antisipasi Kepadatan di Hari Buruh, Tarif Tol Akan Digratiskan bagi Peserta Aksi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin memastikan tarif tol digratiskan untuk peserta aksi
    May Day
    atau
    Hari Buruh
    hari ini, Kamis (1/5/2025).
    Kepolisian sudah berkoordinasi dengan pengelola jalan tol terkait kebijakan tarif saat Hari Buruh.
    “Peserta yang jumlahnya sedemikian banyak, ini diberikan kelancaran, untuk tol digratiskan. Ini yang kami barusan dapat suratnya,” kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
    Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi penumpukan kendaraan, terutama di gerbang tol arah Jakarta.
    “Mengantisipasi, jangan sampai nanti terjadi penumpukan yang cukup banyak karena diprediksi akan ada ribuan bus yang nanti akan mengarah ke Jakarta, baik dari arah timur maupun dari arah Banten,” ucap dia.
    Meski tarif tol digratiskan, hanya peserta yang menggunakan bus dan kendaraan roda empat yang bisa masuk. Untuk kendaraan roda dua tetap melalui arteri.
    “Untuk rombongan peserta yang menggunakan roda dua tetap menggunakan jalur arteri, dilarang keras untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat-sangat berbahaya, terlebih lagi karena memang itu dilarang,” ujar Komarudin.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 200.000 buruh dari berbagai elemen diperkirakan akan menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di kawasan Monas.
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, penghapusan sistem
    outsourcing
    akan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut.
    “Isu yang diangkat dalam perayaan
    May Day
    adalah penghapusan
    outsourcing
    ,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/4/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Selain itu, para buruh juga akan menuntut pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), pemberian upah layak, serta perlindungan lebih kuat terhadap pekerja.
    Tuntutan lainnya mencakup pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh

    1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh

    Sumber foto: https://surl.li/ubaagb/elshinta.com

    1 Mei 1918: Peringatan Hari Buruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 06:14 WIB

    Elshinta.com – Peringatan Hari Buruh di Indonesia dimulai di era kolonial pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. 

    Gagasan mengenai hari buruh diIndonesia muncul setelah tokoh kolonial, Adolf Baars mengkritik harga sewa tanah milik kaum buruh yang terlalu murah untuk dijadikan perkebunan. Di samping itu, para buruh bekerja dengan upah yang tak layak.

    Pascakolonial, sejarah hari buruh juga muncul pada era kemerdekaan. Pada 1 Mei 1946 sejarah mencatat Kabinet Sjahrir justru menganjurkan peringatan ini. Lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 diatur bahwa tiap 1 Mei buruh boleh tidak bekerja.

    Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan anak dan hak pekerja perempuan. Sayangnya, di era orde baru perayaan hari buruh dilarang keras karena identik dengan paham komunis.Peringatan Hari Buruh kembali menggema di era reformasi. Bahkan pada 1 Mei 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan

    Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan

    Anggota MPR RI Andar Amin Harahap (kanan) bersilaturahmi dengan masyatakat di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. ANTARA/HO-MPR RI.

    Anggota MPR: Pemerintah pusat-daerah harus sinergisitas pembangunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota MPR RI Andar Amin Harahap mengatakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus bersifat sinergisitas dan harmonis dalam pembangunan.

    “Hubungan antarpemerintah pusat dan daerah harus bersifat sinergis dan harmonis. Pemerintah pusat tidak hanya mengawasi, tapi juga mendukung daerah agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal,” katanya Andar dalam keterangan diterima di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa dalam sistem negara kesatuan itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas nasional, keamanan, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Namun demikian, pemerintah daerah juga memegang peranan penting melalui kewenangan otonomi dalam mengelola urusan di wilayah masing-masing.

    Menurutnya, salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat adalah melalui kebijakan alokasi sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

    “Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan keuangan, hibah, serta pendanaan untuk proyek strategis seperti pengembangan sektor pertanian atau UMKM,” kata dia.

    Andar mendorong adanya kemitraan strategis antara daerah dengan sektor swasta, lembaga keuangan dengan dukungan pusat. Dukungan ini dalam bentuk regulasi dan fasilitasi investasi yang diyakini akan membuka akses yang lebih luas terhadap modal dan teknologi.

    Lebih lanjut, ia menekankan, bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

    “Sinergisitas ini penting demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu kata Andar adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan maupun pembinaan.

    Sumber : Antara

  • Begini Tampilan Suzuki Fronx yang Bakal Meluncur di Indonesia Bulan Ini

    Begini Tampilan Suzuki Fronx yang Bakal Meluncur di Indonesia Bulan Ini

    Jakarta –

    Suzuki akhirnya mengungkapkan tampilan desain dari Suzuki Fronx yang akan meluncur di Indonesia akhir bulan ini. Begini profil eksterior Suzuki Fronx yang akan dijual di Indonesia.

    Sebelum Fronx resmi meluncur di Indonesia, kami diberi kesempatan untuk melihat langsung tampilan eksterior dari SUV baru andalan Suzuki ini. Para engineer Suzuki dari Jepang yang merancang mobil ini juga jauh-jauh datang ke Indonesia untuk memberikan penjelasan lengkap.

    Chief Engineer Automobile Line B&C segment Div. Product Planning Suzuki Motor Corporation (SMC) Yuji Morita mengatakan, dalam mendesain Suzuki Fronx, pihaknya menggabungkan desain SUV yang kuat di bagian depan dan belakang.

    “Di sini kami menggabungkan desain SUV yang kuat di bagian dan belakang dengan mendesain bagian roof yang mengalir seperti coupe, di mana hal tersebut menciptakan sebuah SUV dengan desain yang unik. Yang menjadi keunikan di sini salah satunya adalah lampu DRL. Ketika malam hari akan menyala seperti three point,” kata Morita saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.

    Suzuki Fronx Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Koichiro Fukushima, Assistant Manager Exterior Group Automobile Styling Design Dept. Automobile Product & Cost Planning Suzuki Motor Corporation (SMC), menambahkan tujuan desain dari Suzuki Fronx adalah untuk menciptakan desain yang dinamis ala SUV coupe.

    Suzuki Fronx Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    “Kami menggabungkan bentuk fender yang kuat dengan bumper dan lampu depan dua level yang kuat, menciptakan desain yang unik dan berkarakter,” ucap Fukushima.

    “Untuk bagian belakang, siluet coupe stylish dengan bentuk side door yang memiring tajam dan desain yang kuat, solid, berkat bentuk fender dan bumper yang dibuat lebih tebal. Untuk bagian sekitar kaki-kaki, kami menggunakan fender ganda yang dinamis dengan dua tingkat yang terinspirasi oleh otot yang lentur,” sambungnya.

    Suzuki Fronx Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Secara dimensi, menurut Arif Aditya, Head of Product and Accessories Development PT Suzuki Indomobil Sales, Suzuki Fronx hadir dengan dimensi yang compact. Panjangnya di 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm dengan wheelbase 2.520 mm.

    “Dengan sebuah konsep SUV, kita bisa mendapatkan radius putar di 4,8 meter,” ucap Arif.

    Menurut Arif, Suzuki Fronx di Indonesia akan dijual dengan tiga tipe. Tipe terendah dan menengah hadir dengan warna single color. Sedangkan tipe tertingginya ada warna two-tone dengan atap hitam.

    “Kita sudah sematkan di Fronx ini menggunakan shark fin antena. Ban ukuran 195/60 ring 16 untuk memberikan aspek kenyamanan dalam berkendara,” ujar Arif.

    Kira-kira apa saja pilihan mesin, fitur-fitur dan harga lengkap dari Suzuki Fronx? Nantikan informasi selanjutnya di detikOto, ya!

    (rgr/dry)

  • Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025 Megapolitan 1 Mei 2025

    Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025 Megapolitan 1 Mei 2025

    Prabowo Hadir di Tengah Ratusan Ribu Buruh di Monas Hari Ini, Peringati Hari Buruh 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden
    Prabowo
    Subianto dipastikan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa Prabowo menerima undangan dari panitia serikat buruh dan telah memutuskan untuk hadir.
    Kehadiran Prabowo ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pentingnya peran buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.
    “Beliau memutuskan, Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut,” ujar Prasetyo dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden melihat buruh sebagai elemen tak terpisahkan dari perekonomian nasional.
    “Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja,” tutur Prasetyo.
    Peringatan May Day tahun ini diorganisir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan mengangkat enam isu utama.
    Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan bahwa penghapusan sistem outsourcing menjadi tuntutan paling mendesak dari para buruh.
    “Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing,” kata Said.
    Tuntutan lainnya mencakup pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), perlindungan melalui revisi UU Ketenagakerjaan, realisasi upah layak, pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.
    Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK) secara khusus menyoroti praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
    Presiden FSP ASPEK Abdul Gofur berharap Presiden Prabowo mendengarkan langsung aspirasi para buruh dan segera mengambil langkah konkret.
    Diperkirakan sekitar 200.000 buruh dari berbagai elemen akan memadati area Monas dalam aksi damai yang berlangsung sejak pagi.
    Polda Metro Jaya mengerahkan 13.252 personel gabungan guna menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
    Personel tersebut terdiri dari 9.591 anggota Polri, 3.385 anggota TNI, dan 276 petugas dari unsur pemerintah daerah.
    Kehadiran Presiden dalam peringatan May Day ini menjadi catatan penting dalam sejarah pergerakan buruh di Indonesia, dengan harapan terciptanya dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja demi kesejahteraan bersama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Buka-bukaan, Ini Prodi PPDS dengan Laporan Kasus Bullying Terbanyak

    Menkes Buka-bukaan, Ini Prodi PPDS dengan Laporan Kasus Bullying Terbanyak

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI menerima 2 ribu laporan perundungan sejak dibukanya kanal pengaduan bullying Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Juni 2023 lalu. Ada 600 di antaranya yang terkonfirmasi perundungan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merinci 57 persen bentuk perundungan merupakan non fisik dan non verbal yakni 91 kasus pembiayaan di luar kebutuhan pendidikan, dengan kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah, diikuti 91 kasus pengaduan tugas jaga di luar batas wajar, 50 kasus penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen atau senior, dan terakhir 98 kasus pengucilan atau pengabaian.

    Bentuk perundungan lain yang juga banyak dilaporkan adalah kekerasan verbal hingga 34 persen, Menkes Budi menyoroti banyak sebutan tidak pantas yang juga terlihat di jaringan komunikasi PPDS.

    Sementara perundungan fisik terjadi pada 8 persen kasus pengaduan. “Yang fisik biasanya disuruh mengunyah cabai, harus push up, makan telur mentah, disuruh berdiri selama 7 sampai 8 jam, ini hampir di semua pengaduan itu terjadi,” ungkap Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Terbanyak Terjadi di Prodi Apa?

    Dari hasil koordinasi dengan Kemenristekdikti, Menkes Budi mencatat sedikitnya 10 prodi terbanyak yang melaporkan kasus bullying atau perundungan.

    Berikut catatannya:

    Prodi penyakit dalam: 80 kasusProdi bedah: 46 kasusProdi anestesi: 27 kasusProdi obgyn: 22 kasusProdi anak: 21 kasusProdi mata: 16 kasusProdi bedah plastik: 16 kasusProdi bedah saraf: 16 kasusProdi orthopedi:15 kasusProdi neurologi: 14 kasus

    Sementara dari 600 kasus perundungan yang diterima Kemenkes RI, lebih dari 300 laporan terjadi di rumah sakit pemerintah. Terbanyak ada di rumah sakit berikut:

    “Kami bagi juga mana yang terjadi di RS Kemenkes,” lanjutnya.

    Rumah Sakit Kemenkes

    RSUP Kandou Manado 77 kasusRSUP Hasan Sadikin 55 kasusRSUP IGNG Ngoerah 42 kasusRSUP Dr Sardjito 36 kasusRSUPN Dr Cipto Mangunkusumo 32 kasusRSUP Moh. Hoesin Palembang 29 kasusRSUP Dr Kariadi 28 kasusRSUP H. Adam Malik 27 kasusRSUP Dr. M. Djamil 22 kasusRSUP Dr Wahidin Sudirohusodo 15 kasus

    (naf/kna)

  • Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Menteri PANRB Buka-bukaan Kinerja PNS Usai Evaluasi Birokrasi

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini buka-bukaan tentang kinerja ASN atau Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK).

    Kinerja ini berdasarkan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) periode 2020-2024 di instansi pemerintahan.

    Rini mengatakan, secara nasional yang paling banyak mendapat sorotan adalah terkait masalah pelayanan publik. Menurutnya, masih banyak instansi pemerintah yang mempunyai indeks pelayanan publik yang rendah, begitu pula dengan tata kelolanya.

    Adapun implementasi RB sendiri saat ini juga dikaitkan dengan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Selaras dengan itu, Kementerian PANRB juga menemukan banyak masalah terkait konflik kepentingan (conflict of interest).

    “Jadi semua program-program RB kita kaitkan dengan itu. Bahkan, kami melihat bahwa masih ada banyak masalah kaitannya dengan conflict of interest,” kata Rini, ditemui usai acara Rapat Koordinasi Kebijakan PANRB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Rini mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini menjadi dasar bagi para pejabat pemerintah untuk menghindari konflik kepentingan. Harapannya, perbaikan bisa dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.

    Usut Pemda Angkat PPPK di Luar Jadwal

    Rini juga menyampaikan respons tentang sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang ketahuan melakukan aksi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar jadwal. Padahal proses seleksi⁠ Honorer Kategori 1 (K1) dan Honorer Kategori 2 (K2) telah selesai.

    Rini mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pengecekan terhadap para pegawai non-ASN atau honorer ini. Sebab, seharusnya pemda memasukan daftar orang tersebut ke dalam data BKN untuk mengangkatnya ke PPPK.

    “Seharusnya pemda memasukkan orang itu ke dalam data BKN sebagai yang harus masuk ke PPPK. Saya nggak bisa berspekulasi apakah ini karena memang pemdanya nggak masukkan data ke BKN atau bagaimana,” kata dia.

    Di samping itu, Rini juga akan berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyangkut persoalan sanksi. Sebab, sanksi pemda berada di bawah kewenangan Kemendagri berdasarkan pada Undang-Undang (UU).

    Selain itu, di Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 20 Tahun 2023 atau UU ASN juga diatur tentang sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang melakukan pelanggaran, termasuk terkait perekrutan pegawai non-ASN.

    Selamatkan Potensi Kebocoran Rp 128,5 Triliun

    Di sisi lain, Rini turut melaporkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mampu mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD hingga Rp 128,5 triliun dalam periode 2023 dan 2024. Hal ini tidak terlepas dari program RB yang sudah terkonsolidasi dalam kegiatan Stranas PK.

    “Indeks RB dalam 2 tahun terakhir penerapan SAKIP kita sudah berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD mencapai Rp 128,5 triliun,” kata Rini, dalam paparannya di acara Rakor tersebut.

    Dalam pelaksanaannya, ada manajemen kinerja dari mulai perencanaan dan pemantauan secara lebih terarah, hingga evaluasi yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, Kementerian PANRB juga mencatat, total ada sebanyak 2.624 unit percontohan pelayanan prima dan anti-korupsi, termasuk pada sektor penegakan hukum.

    Rini menambahkan, integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 272 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 91 MPP digital. Kementerian PANRB juga melakukan perbaikan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sudah mencapai 91% di kementerian.

    Kementerian/Lembaga (KL) memiliki rata-rata indeks RB sebesar 82,98 atau naik 6,17 poin. Lalu pemerintah Provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4,92 poin, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10,14 poin dari tahun sebelumnya.

    Kementerian PANRB juga akan segera memulai proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. GDRBN 2025-2045 dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan visi birokrasi kelas dunia. Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.

    (shc/hns)

  • Egrang, Permainan Tradisional yang Menyebar dan Bertahan di Nusantara

    Egrang, Permainan Tradisional yang Menyebar dan Bertahan di Nusantara

    Di Sumatera Barat, egrang dikenal dengan nama tengkak-tengkak. Nama tersebut berasal dari kata tengkak berarti pincang.

    Sementara di Bengkulu, kata yang sama merujuk pada sepatu bambu. Perbedaan penamaan menunjukkan bagaimana egrang beradaptasi dengan budaya lokal.

    Anak-anak yang bermain egrang melatih keseimbangan, fokus, dan keberanian. Di beberapa daerah, egrang dimainkan dalam lomba, baik untuk anak-anak maupun dewasa.

    Meskipun teknologi modern telah menggeser banyak permainan tradisional, egrang masih bertahan di beberapa komunitas. Beberapa sanggar budaya dan sekolah memasukkan egrang sebagai bagian dari pelestarian warisan nusantara.

    Di daerah pedesaan, egrang masih sering dimainkan saat perayaan festival rakyat. Permainan ini tidak hanya ditemukan di Indonesia.

    Beberapa negara Asia seperti Vietnam dan Filipina juga memiliki versi egrang dengan nama berbeda. Akan tetapi, egrang Indonesia tetap memiliki keunikan dalam bentuk dan cara memainkannya.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Aplikasi OMC Mulai Gelar Event Berhadiah, Tanda-tanda Bakal SCAM?

    Aplikasi OMC Mulai Gelar Event Berhadiah, Tanda-tanda Bakal SCAM?

    JABAR EKSRPRES – Aplikasi OMC atau Omnicom Group baru mengeluarkan pengumuman di website resminya sedang menggelar event promo berhadiah.

    Promo berhadiah ini di khususkan bagi anggota yang berhasil merekrut karyawan baru, dengan periode promosi mulai dari tanggal 29 April hingga 1 Mei 2025.

    Aplikasi OMC yang mengklaim sebagai penghasil uang, dengan cara mempekerjakan anggotanya untuk melakukan tugas dan memberikan komisi dari tugas tersebut.

    Adapun tugas yang harus dilakukan oleh anggotanya yakni memberikan penilaian dengan memberikan tanda bintang pada foto produk-produk bermerk dunia, yang diklaim telah bekerja sama dengan aplikasi tersebut.

    Baca juga : Bandar OMC Tolak Daftarkan Aplikasi ke OJK, Ini Alasannya

    Setiap tugas yang diberikan akan mendapatkan komisi atau gaji. Namun setelah terakumulasi, komisi tersebut tidak bisa diambil, kecuali anggotanya membayar deposit untuk kenaikan level keanggotaan.

    Di sinilah aplikasi mulai dicurigai sebagai money game karena meminta deposit untuk bisa mencairkan uang yang sudah dihasilkan anggotanya.

    Promo terbaru dari aplikasi ini adalah memberikan hadiah untuk anggota yang berhasil merekrut karyawan baru dengan ketentuan sebagai berikut :

    Aktivitas 1
    Aktivitas Rekrutmen untuk karyawan baru

    – Undang karyawan P1, hadiah APP Rp 45.000, hadiah tambahan Rp 24.000
    – Undang karyawan P2, hadiah APP Rp 135.000, hadiah tambahan Rp 108.000
    – Undang karyawan P3, hadiah APP Rp 405.000, hadiah tambahan Rp 324.000

    Aktivitas 2
    Aktivitas Ketenagakerjaan untuk karyawan yang naik level keanggotaan

    – Magang bergabung dan menjadi karyawan P1, dan diberi penghargaan Rp 10.000
    – Magang bergabung dan menjadi karyawan P2, dan mendapatkan 1 roda keberuntungan sebagai hadiah
    – Magang bergabung dan menjadi karyawan P3, dan mendapatkan 2 roda keberuntungan sebagai hadiah

    baca juga : 5 Cara Hasilkan Uang di Aplikasi OMC, Benarkah Aman?

    Aktivitas 3
    Bonus pengembangan tim

    – Selama event berlangsung, Anda bisa mendapatkan hadiah pengembangan tim sebesar Rp 30.000 setelah mengundang 3 bawahan A-level untuk bergabung dengan P1.

    – Selama event berlangsung, Anda bisa mendapatkan hadiah pengembangan tim sebesar Rp 108.000 setelah mengundang 3 bawahan A-level untuk bergabung dengan P2

    – Selama event berlangsung, Anda bisa mendapatkan hadiah pengembangan tim sebesar Rp 324.000 setelah mengundang 3 bawahan A-level untuk bergabung dengan P3.