Xcloud.id

Blog

  • Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

    Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

    “Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

    “Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

    Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
    “Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

  • Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Harga Beras di Tingkat Grosir dan Eceran Kompak Turun April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, rata-rata harga beras turun pada April 2025, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2025 mencapai Rp12.734 per kilogram (kg) atau turun 1,9% (Month-to-Month/MtM) dibandingkan bulan sebelumnya Rp12.887 per kg.

    “Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada April 2025 turun sebesar 1,19% secara Month-to-Month dan turun 2,14% secara Year-on-Year,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (2/5/2025).

    Penurunan harga beras juga terjadi di tingkat grosir. Pudji mengatakan, harga beras di tingkat grosir mencapai Rp13.728 per kg, atau turun 0,21% dibanding bulan lalu sebesar Rp13.757 per kg. Dibanding tahun lalu, harga beras di tingkat grosir juga turun sebesar 0,80%.

    “Di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,21% secara bulanan dan deflasi 0,80% secara tahunan,” ungkapnya.

    Kondisi serupa juga terjadi di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di tingkat eceran tercatat mencapai Rp14.787 per kg atau turun tipis 0,05% dibanding bulan lalu Rp14.794 per kg.

    Pudji mengatakan, secara tahunan harga beras di tingkat eceran juga mengalami penurunan sebesar 1,42% dibanding Maret 2024. Sebagai informasi, rata-rata harga beras eceran sejak Januari 2024 dihitung dari cakupan 150 kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK). 

    “Di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,05% secara bulanan dan deflasi 1,42% secara tahunan,” ujarnya. 

    Adapun, kata Pudji, harga beras yang disampaikan BPS merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga seluruh wilayah di Indonesia.

  • Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, Jumat (2/5/2025).

    Pengumuman tersebut diungkap bersamaan mundurnya Han Duck Soo dari kursi jabatannya jelang Pemilu Korsel yang dijadwalkan pada 3 Juni mendatang.

    Dalam keterangan resminya, Han mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dengan fokus pada reformasi konstitusi dan pengurangan kekuasaan eksekutif

    “Demi masa depan Republik Korea, negara yang sangat saya cintai, dan demi kita semua, saya telah memutuskan untuk melakukan apa pun yang saya bisa,” kata Han dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Saya akhirnya memutuskan untuk meletakkan jabatan saya untuk melakukan apa yang saya bisa dan apa yang saya miliki untuk membantu mengatasi krisis yang kita hadapi,” imbuhnya

    Han, diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) untuk meluncurkan kampanye konservatif terpadu melawan calon terdepan liberal Lee Jae-myung.

    Han mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan membentuk badan untuk mengubah konstitusi sehingga presiden dan DPR berbagi kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances.

    Secara khusus, Han berjanji akan mempersingkat masa jabatan presiden menjadi tiga tahun.

    Ia akan menyusun rancangan amendemen konstitusi pada tahun pertama masa jabatannya, menyelesaikan proses amendemen pada tahun kedua.

    Sementara pada tahun ketiga, pemilu legislatif serta pemilihan presiden akan digelar.

    Perubahannya juga akan mencegah kalangan politik dan lembaga peradilan ikut campur dalam sektor masing-masing.

    “Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dipilih oleh rakyat kita dalam pemilihan presiden ini,” ujar Han.

    Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan “Kebersamaan dengan Rakyat”, yang mencakup penyelesaian isu perdagangan dengan pemerintahan Trump di Amerika Serikat serta mendorong persatuan nasional dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

    Sebelumnya, Han menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada Desember 2024 karena menolak untuk memberlakukan dua undang-undang yang membentuk penasihat khusus untuk menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya, Kim Keon-hee.

    Namun, pada Maret 2025, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulan tersebut dan mengembalikan Han ke posisinya sebagai Presiden Sementara.

    Sebelum maju ke kursi Pilpres,di pemerintahan liberal dan konservatif, Han telah memegang berbagai peran senior.

    Termasuk menteri keuangan, menteri perdagangan, dan duta besar negara untuk AS.

    Berkat kepiawaiannya, Han telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, pertama di bawah mendiang mantan presiden Roh Moo-hyun dan baru-baru ini di bawah Yoon.

    “Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melayani di garis depan pembangunan ekonomi sebagai pelayan publik yang bangga dari Republik Korea,” kata Han.

    Majunya Han dalam kusi pilpres diperkirakan akan menjadi pesaing utama dalam kontestasi tersebut.

    Terutama dengan menghadapi tantangan dari kandidat progresif Lee Jae-myung dan beberapa calon konservatif lainnya.

    Calon Kandidat Presiden Korsel

    Selain Han Duck-soo, sejumlah kandidat lainnya terpantau mulai bermunculan dan menunjukkan kemampuan menjelang Pilpres Korsel 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon Soo termasuk di antara segelintir calon yang telah mengisyaratkan niat mereka untuk mencalonkan diri.

    Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada awal April dan mengatakan meluncurkan kampanyenya.

    Selain itu, Ahn Cheol Soo, seorang anggota parlemen PPP yang merupakan orang pertama yang memberikan suara untuk pemakzulan Yoon, juga menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri.

    Ia mengatakan bahwa ia adalah “kandidat yang lebih bersih daripada siapa pun”.

    Ia juga berjanji untuk mengamankan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk kecerdasan buatan, untuk melawan kebijakan perdagangan Trump.

    Selain itu, Lee Jae Myung, pemimpin populis Partai Demokrat liberal yang kalah dari Yoon dengan selisih tipis pada tahun 2022, juga jadi calon terdepan. Tetapi menghadapi tantangan hukumnya sendiri.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dipublikasikan April lalu menunjukkan 34 persen responden mendukung Lee sebagai pemimpin berikutnya.

    Sementara 9 persen mendukung Kim, 5 persen memilih mantan pemimpin PPP Han Dong Hoon.

    Kemudian 4 persen memilih wali kota Daegu Hong Joon Pyo, dan 2 persen memilih Wali Kota Seoul Oh Se Hoon.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Komisi II DPR berkomitmen kawal otsus Papua saat mengunjungi Timika

    Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berkomitmen mengawal otonomi khusus (otsus) daerah otonomi baru (DOB) Papua saat berkunjung ke Timika, Papua Tengah.

    Meskipun pencapaian belum maksimal, dia mengatakan bahwa penetapan Papua Tengah sebagai provinsi baru sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selama 3 tahun terakhir sejak penetapannya sebagai DOB, ada kemajuan signifikan, terutama dalam hal keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat.

    “Kehadiran daerah otonomi baru ini adalah jawaban atas kebutuhan mereka. Ke depan, ayo kita sama-sama pastikan Papua Tengah ini berhasil mewujudkan harapan masyarakat yang ingin maju, adil, dan sejahtera!” kata Zulfikar dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Zulfikar mengemukakan bahwa masyarakat melalui berbagai elemen seperti eksekutif, legislatif, serta lembaga adat menyampaikan harapan besar terhadap peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

    Melalui Panja Evaluasi DOB, menurut dia, Komisi II DPR hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur kelembagaan di Papua Tengah, salah satunya adalah mendorong pembentukan kantor wilayah ATR/BPN sendiri di provinsi tersebut.

    “Kami meminta Kementerian ATR/BPN segera mewujudkan kantor pertanahan di kabupaten/kota yang belum memilikinya, termasuk memastikan Papua Tengah punya kanwil ATR/BPN sendiri,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program pembangunan yang sedang berjalan sangat penting.

    Oleh karena itu, wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini berharap evaluasi itu dapat mendorong kebijakan yang lebih berdampak.

    “Kita melihat itu biasa saja dan mudah-mudahan aspirasi tersebut didengar oleh pemerintah pusat, terutama Presiden, agar pelaksanaan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zulfikar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil

    Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara.

    “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat dan kacamata hitam itu tiba di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor sekitar pukul 14.20 WIB.

    Di sepanjang jalan menuju SDN Cimahpar 5, Presiden Prabowo dari atap kendaraan dinasnya, Maung putih Garuda, terlihat menyapa sambil melambaikan tangan kepada warga sekitar yang menyambut dan memanggil namanya.

    Saat tiba di lokasi, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memasuki salah satu ruangan kelas untuk sejenak mengikuti pelajaran terdigitalisasi melalui sistem “smart classroom”.

    Presiden kemudian menuju lokasi acara untuk meluncurkan empat paket program strategis di bidang pendidikan.

    Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan renovasi sekolah ditargetkan dapat menyasar hingga 10.440 sekolah pada akhir 2025 dengan total anggaran sekitar Rp16,9 triliun.

    Selain peluncuran rehabilitasi sekolah, Presiden juga mencanangkan program transfer bantuan langsung untuk guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan.

    Kemudian, Presiden juga memberikan bantuan dana pendidikan untuk guru yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana atau setara D4 sebesar Rp3 juta per semester.

    Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Spesifikasi dan Harga Vivo Y19 5G, HP Murah dengan Fitur AI dan Baterai Bongsor – Page 3

    Ini Spesifikasi dan Harga Vivo Y19 5G, HP Murah dengan Fitur AI dan Baterai Bongsor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Vivo kembali meramaikan pasar ponsel pintar dengan meluncurkan perangkat terbarunya, Vivo Y19 5G, di India. Perlu dicatat, ponsel ini berbeda dengan model Y19 yang dirilis pada tahun 2019.

    Spesifikasi Vivo Y19 5G antara lain layar LCD seluas 6,74 inci dengan resolusi 720 x 1600 piksel dan refresh rate 90 Hz, menjanjikan pengalaman visual yang cukup mulus.

    Mengutip GSMArena, Kamis (2/5/2025), HP Vivo ini ditenagai System-on-Chip (SoC) MediaTek Dimensity 6300, yang diklaim mampu menawarkan performa mumpuni di kelasnya.

    Sektor fotografi mengandalkan kamera belakang 13MP dengan bukaan f/2.2 yang didampingi sensor 0,08 MP. Sementara itu, kamera depan 5MP dengan bukaan f/2.2 siap mengakomodasi kebutuhan selfie dan panggilan video.

    Salah satu daya tarik utama Vivo Y19 5G adalah baterai bongsor berkapasitas 5.500 mAh yang mendukung pengisian daya kabel 15W. Vivo mengklaim bahwa baterai ini mampu mempertahankan lebih dari 80% kapasitasnya setelah 1.600 siklus pengisian dan pengosongan penuh.

    Harga Vivo Y19 5G dibanderol mulai dari INR 10.499 (Rp 2 jutaan) untuk varian RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB.

    Opsi lain yang tersedia adalah varian 4/128GB dengan harga INR 11.499 (Rp 2,2 jutaan), dan varian tertinggi dengan RAM 6GB serta penyimpanan 128GB seharga INR 12.999 (Rp 2,4 jutaan).

    Vivo Y19 5G hadir dalam pilihan warna yang cukup menarik, yaitu Titanium Silver dan Majestic Green.

     

  • Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Menaker Tengah Siapkan Peraturan Soal Outsourcing

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang alih daya atau outsourcing. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai outsourcing pada perayaan May Day 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, arahan tersebut akan menjadi landasan Kemnaker dalam menyusun regulasi terkait outsourcing.

    “Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Yassierli mengatakan, pernyataan Kepala Negara mengenai outsourcing menjadi bukti bahwa Presiden sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja/buruh Indonesia.

    Sebagai Menaker, Yassierli menegaskan bahwa dia menyambut baik rencana tersebut. Dia juga menyatakan siap menjalankan arahan yang diberikan oleh Kepala Negara mengenai outsourcing.

    Menurutnya, persoalan outsourcing telah menjadi isu yang kerap disuarakan oleh kalangan pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Dalam praktiknya, Yassierli menyebut bahwa outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan.

    Diantaranya, pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.

    Padahal, kata dia, segala kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

    Adapun saat ini Kemnaker tengah melakukan kajian untuk menyiapkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagai mandat dari Kepala Negara sekaligus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/2023 terkait Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja.

    Yassierli juga menyebut, Kemnaker saat ini tengah menindaklanjuti salah satu putusan MK terkait Peraturan Menteri tentang alih daya. 

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, Kepala Negara akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

  • Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Lestari: Wujudkan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara

    Semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa semangat untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara harus terus terwujud dalam setiap kebijakan di sektor pendidikan.

    “Peringatan Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan agar setiap warga negara mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, seperti yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara,” kata Lestari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikan Lestari dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

    Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

    Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 menunjukkan penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 9,22 tahun atau lulus kelas 9 SMP atau sederajat.

    Sementara itu, pada tahun ini Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun bagi setiap anak bangsa.

    Menurut Lestari, Hari Pendidikan Nasional diperingati untuk menghormati perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam menentang kebijakan pendidikan pada masa kolonial yang hanya mengutamakan kelompok masyarakat tertentu saja.

    Ki Hajar Dewantara lantas mendirikan Taman Siswa, organisasi pendidikan yang menekankan pada prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pendidikan.

    Tujuannya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan berkualitas kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

    Rerie menilai semangat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua harus terus digelorakan dan direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing pada masa depan.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II itu mendorong agar kebijakan di sektor pendidikan yang berlaku saat ini bisa diterapkan dengan baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

    Wakil rakyat ini berharap pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk melahirkan anak bangsa yang berdaya saing melalui ketersediaan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tesla Disebut Bakal Pecat Dirinya, Elon Musk Ngamuk di X

    Tesla Disebut Bakal Pecat Dirinya, Elon Musk Ngamuk di X

    Jakarta –

    Wall Street Journal melaporkan Elon Musk akan digantikan posisinya di Tesla akibat terlalu sibuk mengurus Department of Government Efficiency (DOGE). Konon, sudah beberapa minggu lalu dewan direksi Tesla mengambil langkah-langkah penjajakan untuk menemukan pengganti yang cocok.

    Melansir Rolling Stone, perusahaan bahkan sudah menghubungi firma perekrutan eksekutif. Mereka juga disebut sampai memperingatkan Musk bahwa ia perlu kembali fokus pada perusahaan.

    Bulan lalu, Tesla melaporkan penurunan laba sebesar 71% pada kuartal pertama tahun 2024. Pendapatan tahun ke tahun turun 9%, dan total laba turun dari USD 1,4 miliar pada kuartal pertama tahun lalu menjadi USD 409 juta pada kuartal pertama tahun ini. Tak tinggal diam, Bos SpaceX itu langsung marah di platform media sosial miliknya, X.

    “Ini adalah PELANGGARAN ETIKA YANG SANGAT BURUK bahwa (Journal) menerbitkan ARTIKEL YANG SENGAJA PALSU dan gagal menyertakan penyangkalan tegas sebelumnya oleh dewan direksi Tesla,” tulis Musk pada Kamis dini hari. Dalam unggahan lain, Musk menulis bahwa ‘WSJ mendiskreditkan jurnalisme’.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah artikel tersebut dipublikasikan, Ketua Dewan Tesla Robyn Denholm langsung membela Musk.

    “Sebelumnya hari ini, ada laporan media yang secara keliru mengklaim bahwa Dewan Tesla telah menghubungi firma perekrutan untuk memulai pencarian CEO di perusahaan tersebut. Ini sepenuhnya salah (dan ini dikomunikasikan ke media sebelum laporan tersebut dipublikasikan). CEO Tesla adalah Elon Musk dan Dewan sangat yakin akan kemampuannya untuk terus melaksanakan rencana pertumbuhan yang menarik di masa mendatang,” ujarnya.

    Sementara itu, WJS mengaku dalam artikelnya bahwa Tesla belum memberikan pernyataan mengenai masalah tersebut sebelum laporan tersebut dipublikasikan.

    Lebih lanjut, Elon Musk sudah tidak lagi bekerja secara reguler di Gedung Putih. Orang terkaya dunia itu memimpin Department of Government Efficiency (DOGE) di mana dia dan timnya bekerja di bangunan yang tidak jauh dari Oval Office, kantor Presiden Donald Trump. Namun saat ini, dia tidak lagi bekerja langsung atau secara fisik di sana.

    “Daripada bertemu dengan dia secara fisik, saya bicara di telepon, tapi dampaknya sama saja,” cetus White House Chief of Staff, Susie Wiles.

    (ask/ask)

  • Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ini Bocoran Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sekolah Rakyat (SR) di Ponorogo akan mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran direncanakan dibuka pada bulan Juli mendatang, menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu.

    Program nasional ini menjadikan Ponorogo sebagai salah satu wilayah perintisan. Gedung sementara disiapkan di kawasan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Tambakbayan, Jalan Trunojoyo, Ponorogo. Lokasi ini akan digunakan selama satu tahun sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia bahkan meminjamkan gedung sentra IKM sebagai tempat sementara demi mengejar waktu.

    “Kami sudah punya rintisan, dan ini saya pinjam gedung sentra IKM Tambakbayan untuk dipakai selama setahun. Supaya tidak kehilangan waktu lebih lama, sambil menunggu pembangunan gedungnya selesai,” ujar Kang Giri, Jumat (2/5/2025).

    Tenaga pengajar dan fasilitas pendukung juga mulai disiapkan oleh Pemkab Ponorogo. Pendaftaran akan dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan syarat utama calon siswa berasal dari keluarga desil 1.

    “Pada intinya kami siap, kami mendukung dan mudah-mudahan sukses,” tegas Sugiri.

    Adapun pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan di lahan seluas 6,2 hektare milik Pemkab Ponorogo yang berlokasi di Kelurahan Setono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini telah ditinjau langsung oleh Sekjen Kementerian Sosial pada Kamis (1/5/2025) kemarin.

    Sekolah Rakyat dirancang sebagai sistem pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya mencakup sistem asrama dengan target kapasitas hingga 1.000 siswa. [end/beq]