Xcloud.id

Blog

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusulkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas anggaran federal secara signifikan untuk tahun fiskal 2026.

    Pemangkasan anggaran ini menargetkan anggaran mencapai 163 miliar dollar AS, atau sekitar Rp2.684 triliun.

    Berdasarkan laporan dari New York Post, pemangkasan yang dilakukan oleh Trump menyasar berbagai institusi dan program, termasuk:

    Trump mengusulkan pemotongan anggaran yang berjumlah total 163 miliar dollar AS, yang merupakan pengurangan sebesar 22,6 persen dari tingkat saat ini.

    Kenapa Pemangkasan Anggaran Diperlukan?

    Alasan utama di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah untuk mengalihkan dana ke sektor pertahanan.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65 persen dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri.

    Trump percaya bahwa memperkuat kekuatan militer adalah cara paling jelas untuk menunjukkan dominasi Amerika di dunia.

    Dengan demikian, penguatan angkatan bersenjata dan keamanan perbatasan menjadi fokus utama.

    Siapa yang Akan Terdampak oleh Pemangkasan Ini?

    Pemangkasan anggaran direncanakan dilakukan secara bertahap.

    Beberapa lembaga yang akan terdampak secara langsung meliputi:

    – Internal Revenue Service (IRS):

    Diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2 miliar dollar AS.

    – Kementerian Luar Negeri:

    Akan mengalami pemotongan hingga 50 miliar dollar AS.

    – Kementerian Pendidikan:

    Anggaran akan dipotong sekitar 15 persen.

    – Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan:

    Pemangkasan mencapai 50 persen.

    – National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

    Akan dipangkas lebih dari 40 persen.

    – NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF:

    Juga tidak luput dari pemotongan.

    Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran sambil tetap membiayai proyek-proyek pertahanan besar.

    Bagaimana Respons Terhadap Rencana Pemangkasan Ini?

    Meski pemangkasan anggaran yang dikenal dengan sebutan “skinny bujet” ini masih berupa kerangka awal dan harus disetujui oleh Kongres, rencana tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang menganggap bahwa pemotongan anggaran ini akan merugikan warga biasa, terutama keluarga kelas menengah dan pekerja.

    Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan ini adalah Senator Susan Collins dari Maine.

    Respons negatif ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan rakyat Amerika.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bahas Inovasi Terbaru, Pakar Stroke dan Neurologi Kumpul di Sini

    Bahas Inovasi Terbaru, Pakar Stroke dan Neurologi Kumpul di Sini

    Jakarta –

    Mayapada Hospital Jakarta Selatan mengadakan acara simposium ‘Recent Update of Neuroscience & Minimally Invasive Neurosurgery’ selama 2 hari, mulai Sabtu (3/5/2025). Acara ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Mayapada Hospital untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik dan memberikan edukasi publik seputar penyakit neurologis.

    Acara yang dilaksanakan di Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) di Lebakbulus, Jakarta Selatan ini menghadirkan dokter spesialis saraf dan bedah saraf sebagai pembicara. Simposium tersebut dihadiri oleh dokter umum-dokter umum dari Jabodetabek.

    Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr Fiktorius Kuludong, MM menuturkan acara ini menjadi yang ketiga kalinya diadakan. Diharapkan simposium ini menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan kualitas pengobatan di dalam negeri.

    “Mayapada Hospital menyelenggarakan seminar berskala internasional yang ketiga. Pertama kami bekerjasama dengan dokter multidisiplin onkologi, bekerja sama dengan Apollo Hospital India. Kemudian, seminar kedua kami berkolaborasi dengan tim Tahir uro-nephrology Center, dan kini kita berkolaborasi dengan spesialis saraf dan bedah saraf,” kata dr Fiktorius ketika ditemui awak media di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Sabtu (3/5/2025).

    “Kami berprinsip pada pelayanan pasien. Pasien di Indonesia tidak perlu berobat keluar negeri lagi. Cukup di rumah sakit kita Mayapada Hospital Jakarta Selatan semua pelayanan medis lengkap,” sambungnya.

    dr Fiktorius menuturkan pelayanan kesehatan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan ditunjang oleh banyaknya dokter spesialis mumpuni dan peralatan yang canggih. Semuanya dilakukan untuk memberikan layanan terbaik pada pasien.

    Mayapada Hospital Jakarta Selatan dilengkapi oleh alat Elektroensefalografi (EEG), Elektromiografi (EMG), CT Scan, hingga MRI yang seluruhnya digunakan dalam penanganan masalah kesehatan saraf. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan laboratorium tersentral dan sistem farmasi untuk respons obat-obatan lebih cepat.

    “Kami juga memiliki stroke emergency dengan response time maksimal 90 menit. Kemudian kami memiliki kolaboratif antara tim dari nurse, dokter umum, dokter spesialis saraf, dan bedah saraf sebagai, tergabung dalam Code Stroke. Tentu ada penunjang lain seperti rehab medik, kemudian tim farmasi, radiologi, dan tim rehabilitasi medik itu sendiri,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, institusi pendidikan tertua di AS.

    Keputusan ini terungkap pada tanggal 3 Mei 2025 setelah Harvard menolak tuntutan dari pemerintah terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina.

    Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan,” seperti yang dikutip dari CNN International.

    Apa yang Mendorong Pencabutan Status Pajak?

    Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi adalah tindakan yang sangat jarang terjadi.

    Internal Revenue Service (IRS) sendiri hanya pernah mencabut status tersebut terhadap Universitas Bob Jones karena kebijakan diskriminatifnya.

    Ketika pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada IRS untuk penyelidikan, hal ini menjadi langkah yang tidak biasa dan kontroversial.

    Pencabutan status pajak ini akan membawa dampak besar bagi Harvard.

    Universitas tersebut selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, tetapi kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya, termasuk dari dana abadi yang mencapai lebih dari 50 miliar dollar AS serta investasi dan properti.

    Harvard bisa menghadapi beban pajak yang mencapai ratusan juta dollar per tahun.

    Selain itu, pencabutan ini berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah serta mengurangi dana beasiswa dan bantuan keuangan.

    Bagaimana Respons Harvard terhadap Ancaman Trump?

    Merespons ancaman ini, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menekankan bahwa tindakan pencabutan status pajak itu sangat melanggar hukum.

    Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Garber menyatakan, “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini.”

    Dia menambahkan bahwa pencabutan tersebut akan mengganggu pendidikan dan penelitian di Harvard, yang dapat mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa serta mengancam program penelitian medis penting.

    Sementara itu, Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts juga mengecam tindakan Trump.

    Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan usaha untuk memaksa Harvard mengikuti ideologi tertentu dan menyebut tindakan ini sebagai inkonstitusional.

    Apa yang Memicu Ketegangan Ini?

    Konflik ini mulai memanas setelah pemerintah AS membekukan dana federal sebesar 22 miliar dollar AS untuk Harvard pada tanggal 14 April.

    Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut diambil karena Harvard dianggap gagal mengendalikan antisemitisme, yang mereka anggap ditoleransi melalui demonstrasi pro-Palestina.

    Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa Harvard tidak mematuhi perintah untuk menutup program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

    Meskipun demikian, Harvard menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.

    Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintah mengumumkan pembekuan dana hibah dan meminta universitas tersebut untuk melakukan audit internal serta meninjau kebijakan disiplin dan proses perekrutan mahasiswa.

    Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang agresif dapat mempengaruhi institusi pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

    Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pendidikan, penelitian, dan akses ke peluang bagi mahasiswa.

    Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Harvard, tetapi juga menjadi sinyal bagi universitas-universitas lain di seluruh negeri mengenai potensi intervensi pemerintah dalam urusan akademik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hardiknas 2025, Anak Disabilitas di Jakarta Masih Kesulitan dapat Akses Pendidikan

    Hardiknas 2025, Anak Disabilitas di Jakarta Masih Kesulitan dapat Akses Pendidikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Akses pendidikan bagi para penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

    Hingga kini anak penyandang disabilitas masih kesulitan mendapat akses pendidikan, termasuk pada sekolah inklusi yang digadang-gadang mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

    Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur, Mulyawan mengatakan banyak anak penyandang disabilitas yang justru tidak mendapatkan hak-haknya di sekolah inklusi.

    “Apa yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa pendidikan inklusi untuk disabilitas itu belum maksimal. Masih banyak kekurangan-kekurangan,” kata Mulyawan, Sabtu (3/5/2025).

    Dia mencontohkan kasus seorang anak penyandang disabilitas yang menjadi murid pada sebuah SDN di DKI Jakarta tidak mendapatkan pendampingan khusus dari guru di sekolah.

    Anak penyandang disabilitas tunanetra tersebut harus mengikuti pembelajaran menulis dan membaca sebagaimana anak-anak non disabilitas, sementara kondisinya tak memungkinkan.

    Guru yang disediakan pada sekolah inklusi pun belum memahami dan memiliki kompetensi untuk membimbing penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kebutuhannya.

    “Contoh salah satu SDN (inklusi) di Jakarta, ketika (anak disabilitas tunanetra) masuk tidak disiapkan pendampingan. Tunanetra harus mengikuti pembelajaran yang sudah berjalan,” ujarnya.

    Mulyawan menuturkan bila sekolah inklusi benar menjunjung kesetaraan dan keadilan, maka sepatutnya terdapat guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing anak disabilitas.

    Pasalnya penyandang disabilitas memiliki ragam kebutuhan berbeda, sehingga pemerintah patut memperhatikan kebutuhan masing-masing anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa.

    Selain ketersediaan guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing disabilitas, Pertuni DPC Jakarta Timur juga menyayangkan minimnya jumlah sekolah inklusi di DKI Jakarta.

    “Masih kurang, belum begitu banyak. Karena belum semua sekolah di Jakarta menerima inklusi. Kondisi bangunan sekolah inklusi juga tidak akses, apalagi untuk tunadaksa,” tuturnya.

    Sejumlah sekolah inklusi yang konstruksi gedungnya bertingkat justru tidak menyediakan akses memadai bagi penyandang disabilitas tunadaksa, khususnya pengguna kursi roda.

    Kondisi gedung sekolah yang sulit diakses ini tidak sejalan dengan Hardiknas 2025 yang mengusung tema ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’.

    Sehingga Pertuni DPC Jakarta Timur berharap pemerintah dapat mengakomodir hak anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan sesuai ragam kebutuhannya.

    “Fasilitas gedung itu harus dipenuhi. Kalau untuk sekolah bertingkat harus ada jalan khusus untuk tunadaksa. Siapkan juga guru-guru pendamping untuk berbagai disabilitas,” lanjut Mulyawan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 7 Keunikan Film Jumbo yang Menarik Perhatian!

    7 Keunikan Film Jumbo yang Menarik Perhatian!

    JABAR EKSPRES – Industri film animasi Indonesia perlahan namun pasti menunjukkan taringnya di kancah internasional. Salah satu bukti paling membanggakan adalah film Jumbo, sebuah karya animasi lokal yang tak hanya digarap dengan serius, tetapi juga memiliki banyak keunikan yang membuatnya menonjol di tengah gempuran film animasi global.

    Dengan sentuhan lokal yang kuat, kualitas animasi yang tinggi, serta cerita yang menyentuh, Jumbo berhasil mencuri perhatian penonton dari berbagai generasi.

    Berikut ini adalah beberapa keunikan film Jumbo yang membuatnya disukai banyak orang dan layak menjadi sorotan di dunia perfilman.

    1. Kolaborasi Kreatif Besar: 400 Talenta Lokal Bersatu

    Salah satu hal yang paling menonjol dari Jumbo adalah skala kolaborasinya yang sangat besar. Lebih dari 400 pekerja kreatif lokal terlibat dalam proyek ini. Mulai dari animator, musisi, penulis naskah, hingga teknisi dan insinyur digital, semua bergabung dengan satu visi: menciptakan film animasi lokal yang berkualitas internasional.

    Proses produksi Jumbo bahkan memakan waktu hingga lima tahun, sebuah bukti dedikasi dan kesabaran yang luar biasa dari tim pembuatnya. Mereka tidak sekadar membuat film, tapi membangun sebuah mahakarya yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan studio animasi besar dunia.

    BACA JUGA: Jumlah Penonton Film Jumbo Hari Ini 2 Mei setelah Sukses Tembus Angka 8 Juta

    BACA JUGA : Deretan Film Indonesia Baru Bakal Tayang bulan Mei 2025, Ada Horor, Komedi Hingga Misteri

    2. Animasi Berkualitas Tinggi: Setara Pixar dan Disney

    Banyak penonton yang terkagum-kagum melihat visual dari Jumbo. Ini bukan tanpa alasan. Setiap detik dari film ini terdiri dari 24 frame yang digambar secara manual maupun digital, yang berarti ribuan gambar dibuat untuk menghasilkan satu adegan.

    Hasilnya adalah animasi yang halus, detail, dan memanjakan mata. Kualitas gambar dan pergerakan karakter dalam Jumbo disebut-sebut setara dengan film produksi besar seperti milik Pixar atau Disney. Ini tentu menjadi pencapaian luar biasa bagi industri animasi lokal.

    3. Cerita yang Menyentuh dan Relevan

    Bukan hanya visualnya yang memukau, tapi juga cerita dalam film Jumbo yang menyentuh hati banyak penonton. Film ini mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: persahabatan, keluarga, perundungan, kehilangan, dan trauma masa lalu.

  • Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    GELORA.CO – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai deklarasi dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan PKS kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029, menjadi pertanda kuat bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

    Ia menyebut dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas, reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” kata Hensat dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Hensat bilang, deklarasi ini juga menunjukkan adanya ‘kegaduhan politik’ di antara partai koalisi yang berebut perhatian Prabowo. “Ini terlihat seperti, mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” ujarnya.

    Terlebih, deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold (PT) yang tadinya 20 persen menjadi 0 persen, untuk lebih berani mengusung ketum mereka sebagai capres, alih-alih hanya fokus mempertahankan posisi di kabinet.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” tegasnya.

    Hensat menduga,bisa jadi dukungan dari tiga partai ini sebagai tanda, akan ada peta politik baru atau masuknya anggota baru ke dalam koalisi.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat saja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” ucapnya. (*)

  • BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

    BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

    BGN Kirim Tim Investigasi Usut Keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) menugaskan tim investigasi gabungan untuk mengusut penyebab keracunan makanan bergizi gratis (
    MBG
    ) di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.
    Kepala BGN Dadan Hindayana memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat dengan bertambahnya
    kasus keracunan
    MBG ini.
    “BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).
    Dadan menuturkan, uji laboratorium diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan. Ia berjanji mengungkapkan hasilnya secara transparan.
    “BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan.
    Untuk itu, Dadan mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi.
    “Kami memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.
    Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.
    Peristiwa
    keracunan MBG
    juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

    Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

    Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

    Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

    termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

    “Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

    Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

    Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

    Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

    Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

    Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

    Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

    Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

    Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

    Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

    Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

    Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

    Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

    Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

    Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

    Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    Ras MD: Saya Yakin Husniah Talenrang Aklamasi di Muswil PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID.MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) diagendakan akan berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Hingga saat ini, ada dua nama atau figur calon ketua PAN Sulsel menguat, mereka adalah Bupati Gowa Husniah Talenrang dan Bupati Maros, Chaidir Syam.

    Siapa di antara dua figur ini punya peluang besar bakal menakhodai PAN SulSel?

    Ras Md Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia yang juga pengamat politik nasional menilai bahwa kedua figur ini adalah kader terbaik PAN.

    Pasalnya, kedua figur ini memiliki basis wilayah tradisional. Ditambah lagi kontribusi elektoral terhadap PAN di pemilu kemarin cukup signifikan.

    Bahkan, sosok Husniah Talenrang memberi kontribusi rill dengan sikap politiknya maju sebagi kontestan caleg Provinsi dapil tiga.

    Atas keputusan politiknya tersebut, Bupati Gowa ini berhasil menyumbang kursi untuk PAN di DPRD Provinsi bahkan dengan suara terbanyak mencapai 44 ribu suara. Namun karena amanah PAN, Husniah Talenrang berani melepaskan posisinya sebagai caleg terpilih dan memutuskan maju sebagai calon Bupati Gowa.

    Lagi-lagi Hj. Sitti Husniah Talenrang kembali terpilih menjadi Bupati Gowa, Bahkan Husniah tidak hanya berhasil memenangkan pertarungan Pilkada Gowa, namun ia menciptakan sejarah baru sebagai Bupati perempuan pertama yang memimpin di tanah Butta Patturioloang.

    Disisi lain, Khaidir Syam adalah kader terbaik PAN, sebagai Bupati Maros dua periode menegaskan jika KS punya basis elektoral bahkan PAN Maros cukup stabil dalam pencapaian perolehan Pilegnya.

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

    Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

    Mengapa PHK Terjadi?

    Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

    Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

    Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

    Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

    Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

    Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

    Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

    Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

    Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

    Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

    Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

    Eisenhower menjabat di 1953.

    Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

    Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

    Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

    Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).