Blog

  • Masyarakat Mulai Melek Keuangan, tapi Masih Banyak Korban Pinjol – Page 3

    Masyarakat Mulai Melek Keuangan, tapi Masih Banyak Korban Pinjol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Meski kesadaran finansial masyarakat Indonesia terus mengalami kemajuan, ternyata masih banyak yang terjerumus dalam jeratan pinjaman online ilegal.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengakui fakta bahwa literasi belum sepenuhnya diiringi oleh pemahaman mendalam soal risiko.

    Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan, bahwa pihaknya terus mendorong edukasi masyarakat untuk bisa membedakan antara pinjaman online yang sah dan yang ilegal.

    “Pinjol itu ada dua, yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK, serta yang ilegal. Yang menyengsarakan masyarakat itu mayoritas berasal dari pinjol ilegal,” kata Kiki dalam konferensi pers hasil SNLIK 2025, ditulis Minggu (4/5/2025).

    Kiki menjelaskan bahwa praktik pinjol ilegal kerap menjerat korban dengan bunga yang mencekik dan metode penagihan yang intimidatif. Bahkan, banyak peminjam yang putus asa karena tak mampu membayar utang hingga berujung pada tindakan ekstrem.

    Pinjaman untuk Konsumtif

    Masalah lain yang tak kalah serius, menurutnya, adalah penggunaan pinjaman digital untuk hal-hal konsumtif. Padahal, seharusnya pinjaman semacam ini dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha.

    “Kita mendorong penggunaan pindar untuk hal produktif, seperti modal usaha. Tapi kenyataannya, banyak yang menggunakannya untuk konsumtif, yang akhirnya berujung pada over-indebtedness atau kondisi banyak utang,” ujarnya.

    Meski begitu, survei terbaru menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang fintech lending, dari 20,82% di 2024 menjadi 24,90% di tahun ini. Namun, tingkat inklusi justru sedikit menurun, dari 4,58% menjadi 4,4%.

    Untuk mengatasi tantangan ini, OJK bersama Satgas PASTI yang beranggotakan 20 kementerian dan lembaga terus menggencarkan edukasi publik. Hingga saat ini, sudah lebih dari 2.700 kegiatan literasi digelar, ditambah dengan penyebaran konten edukatif yang telah menjangkau lebih dari 3,3 juta orang.

    OJK menegaskan komitmennya untuk terus melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal dan memastikan agar setiap warga makin cerdas dalam mengelola keuangannya.

    “Kami juga menyebarkan konten literasi digital yang telah diakses oleh lebih dari 3,3 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya.

     

  • Miris, Pelajar di Kota Serang Telah Konsumsi Narkoba Hingga Obat Keras

    Miris, Pelajar di Kota Serang Telah Konsumsi Narkoba Hingga Obat Keras

    Liputan6.com, Serang – Pelajar Kota Serang, Banten, telah mengkonsumsi narkoba serta obat keras jenis hexymer maupun tramadol. Sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka tawuran hingga balap liar. Selain itu, tingginya angka kriminalitas juga dipengaruhi oleh barang haram tersebut. “Sangat-sangat mengkhawatirkan, karena untuk menjatuhkan suatu bangsa pasti salah satunya dengan generasi-generasi muda kita dicekoki dengan narkotika,” ujar Kapolresta Serkot, Kombes Pol Yudha Satria, Jumat, (2/5/2025).

    Daerah merah peredaran narkoba di Ibu Kota Banten salah satunya di Kecamatan Cipocok Jaya. Setidaknya terlihat dari banyaknya pengedar yang ditangkap Satresnarkoba Polresta Serkot. Setidaknya, dalam satu bulan terakhir ada 17 pengedar yang ditangkap Satresnarkoba Polresta Serkot dengan barang bukti 144 gram sabu serta 657 butir obat jenis jenis heximer dan tramadol. “Bahwa penyebab 80 persen terjadinya tawuran, perkelahian pelajar maupun balap liar itu anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan,” terangnya.

    Polresta Serkot menyatakan sudah saatnya memerangi narkoba di wilayah Ibu Kota Banten, demi menjaga generasi penerus bangsa. Polisi berjanji akan terus mengembangkan peredaran narkotika dari 17 pengedar yang berinisial AF (28), FC (22), MM (19), RG (20), PA (28), MI (28), MY (40), RF (30), NS (28), EM (28), ZS (34), UK (22), ES (30), AY (28), MYH (25), SY (32) dan AR (25).

    Untuk pengedar sabu diatas 5 gram dikenakan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2, Undang – undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diancam penjara paling singkat 6, paling lama 20 tahun atau seumur hidup. “Tersangka pengedar obat keras dikenakan Pasal 435 dan Pasal 436, Undang-undangnya RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, denhan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” jelas Kasatresnarkoba Polresta Serkot, AKP Dimas Arki Jatipratama, Jumat, (2/5/2025).

  • Wajib Tahu Sebelum Beli, Ini 5 Kelebihan dan Kekurangan HP Lipat! – Page 3

    Wajib Tahu Sebelum Beli, Ini 5 Kelebihan dan Kekurangan HP Lipat! – Page 3

    1. Biaya yang Mahal

    Ponsel lipat saat ini masih tergolong sebagai perangkat dengan harga tinggi. Hal ini disebabkan oleh teknologi canggih dan konstruksi yang rumit, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan ponsel biasa.

    Sebelum memutuskan membeli, pastikan untuk menyesuaikan nilai manfaatnya dengan kemampuan finansial kamu.

    2. Isu Ketahanan

    Struktur lipat pada ponsel ini menimbulkan pertanyaan terkait ketahanan jangka panjang. Bagian seperti layar yang bisa dilipat dan engsel berisiko lebih mudah rusak—baik tergores, retak, maupun mengalami gangguan mekanis. Walau produsen terus melakukan peningkatan, sebagian orang tetap meragukan keawetan perangkat ini.

    3. Konsumsi Baterai yang Lebih Besar

    Ukuran layar yang besar dan resolusi tinggi pada ponsel lipat membuat konsumsi baterainya lebih tinggi dibandingkan smartphone biasa.

    Pengguna mungkin harus mengisi daya lebih sering dalam sehari, tergantung cara pemakaian. Bila daya tahan baterai penting bagi kamu, faktor ini patut diperhatikan.

    4. Garis Lipatan Terlihat

    Teknologi layar lipat dapat menyisakan garis lipatan di bagian tengah saat layar dibuka. Meskipun beberapa produsen sudah berupaya menguranginya, lipatan tersebut tetap dapat terlihat dalam sudut pandang tertentu atau saat menampilkan konten tertentu, yang bisa mengganggu pengalaman visual bagi sebagian pengguna.

    5. Perbaikan yang Terbatas

    Karena masih terbilang baru, perangkat lipat belum didukung oleh infrastruktur servis yang memadai. Proses perbaikan bisa lebih sulit dilakukan, teknisi ahli lebih jarang, dan harga suku cadang atau jasa servis bisa jauh lebih mahal karena dibutuhkan keterampilan serta alat khusus.

  • CT ARSA Resmikan Rumah Inspirasi ke-6 di Desa Kiarasari Kab. Bogor

    CT ARSA Resmikan Rumah Inspirasi ke-6 di Desa Kiarasari Kab. Bogor

    Kabupaten Bogor,CNBC Indonesia – CT ARSA Foundation Bersama Bank Mega Syariah meresmikan Rumah Inspirasi di Desa Kiarasari, Sukajaya, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 30 April 2025.

    Rumah Inspirasi ke-6 ini diharapkan mampu menjadi kegiatan positif dan mencerdaskan anak-anak di kawan kampung Cilongok.

  • Dukung Forkopi Soal Hak Milik atas Tanah, Tenaga Ahli Utama PCO Sebut Koperasi Bagian Asta Cita – Page 3

    Dukung Forkopi Soal Hak Milik atas Tanah, Tenaga Ahli Utama PCO Sebut Koperasi Bagian Asta Cita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Ujang Komaruddin menyatakan, pemerintah menyambut baik aspirasi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) terkait usulan agar hak milik atas tanah bagi koperasi sebagai bagian dari reforma agraria yang adil dan berkelanjutan dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

    Hal ini disampaikan oleh Ujang Komarudin pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) bertajuk “Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Ujang mengutip pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, yang menyoroti ketimpangan penguasaan ekonomi dan agraria di Indonesia.

    “Hari ini, 80 persen tanah dikuasai oleh satu persen orang Indonesia. Oleh karena itu, Pak Prabowo ingin bangsa ini ditata kembali termasuk terkait UU Perkoperasian itu,” ujar Ujang.

    Ia menjelaskan bahwa Presiden telah membentuk BUMN khusus bernama Agrinas untuk merebut kembali lahan-lahan ilegal yang digunakan untuk tanaman sawit.

    “Ada banyak sawit gelap yang izinnya satu hektar tapi menguasai sepuluh hektar. Kita ambil kembali, saat ini sudah sekitar 20 ribu hektar. Ini milik negara, milik rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.

    Ujang menyebut bahwa koperasi adalah bagian integral dari Asta Cita ketiga Presiden Prabowo, yakni membangun ekonomi rakyat. Oleh karena itu, penguatan hak milik atas tanah untuk koperasi selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

    Ia juga menegaskan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

    “Presiden Prabowo memahami benar kesenjangan dan kemiskinan di republik ini. Karena itu, koperasi desa, koperasi merah putih, semua harus diperkuat untuk mengangkat derajat masyarakat kecil, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi,” katanya.

    Ujang mencontohkan kunjungannya ke pabrik tahu-tempe di Bogor, di mana pelaku usaha kecil berharap bisa berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

    “Ini bentuk peran nyata koperasi dalam ekosistem pembangunan nasional,” tambahnya.

     

  • Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

    Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

    Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

    Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

    Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

    Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

    Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.    Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • Prabowo Ingatkan Ribuan Petugas Lapangan: MBG Sasaran Orang – orang yang Serakah

    Prabowo Ingatkan Ribuan Petugas Lapangan: MBG Sasaran Orang – orang yang Serakah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada ribuan petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahwa mereka akan menghadapi berbagai cobaan. Program ini menjadi sasaran bagi orang-orang yang serakah.

    Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa tim di dapur harus dioptimalkan lantaran merupakan garda terdepan dalam memastikan masa depan anak-anak Indonesia.

    Prabowo menilai setiap langkah yang diambil dalam tugas lapangan, seperti pemeriksaan makanan dan pengawasan distribusi yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), adalah bagian dari misi besar untuk negara.

    “Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” ujarnya saat memberi pengarahan kepada Badan Gizi Nasional, Koordinator SPPI, dan SPPG Nasional yang berlangsung di kediamannya di Hambalang pada Sabtu (3/5/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan dalam menjalankan tugas ini. 

    “Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” lanjutnya.

    Presiden juga menekankan bahwa pekerjaan di dapur MBG adalah tugas patriotik yang mulia. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ungkapnya.

    Selain itu, Prabowo berpesan agar para petugas SPPG menjaga kekompakan dan integritas dalam menjalankan tugas. 

    “Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!” tegas Prabowo.

  • Tantang Pindad Maung, MAB Hadirkan Mobil Listrik Militer

    Tantang Pindad Maung, MAB Hadirkan Mobil Listrik Militer

    Jakarta

    Pada ajang Perikilindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2025, PT Mobil Anak Bangsa (MAB) memamerkan beberapa mobil listrik yang menarik. Salah satu yang tampil mencolok adalah jip militer MAB Birawa.

    Dari perangainya sebagai ‘mobil anak bangsa’, tentu MAB Birawa ini bermain di segmen yang serupa dengan Pindad Maung. Apalagi dengan tampilannya yang dirancang sebagai mobil listrik militer.

    MAB Birawa Military Jeep dipamerkan di PEVS 2025 Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

    MAB Birawa hadir dengan ukuran yang tidak kecil. Panjang totalnya 4.490 mm, lebar 1.825 mm, dan tinggi 1.950 mm. Hadir dengan bodi modular yang dapat dilepas-pasang bagian atap hingga pintunya, Birawa diplot untuk dapat diisi oleh lima orang.

    Sebagai sebuah jip militer, MAB Birawa dirancang dengan sumbu roda berjarak 2.600 mm dan ground clearance 225 mm. Dalam lembar spesifikasinya, disebutkan bahwa Birawa dilengkapi dengan sok depan double-wishbone independen dan belakang pakai model dependent dengan tapered stiffness spring.

    Untuk dapur pacunya, MAB Birawa dilengkapi dengan motor listrik tunggal Permanent Magnet Synchronous Motor. Diklaim, tenaganya maksimalnya 160 HP dan torsi 350 Nm. Dengan motor listrik ini, Birawa dapat berlari hingga kecepatan maksimal 150 km per jam.

    MAB Birawa dilengkapi dengan baterai berdaya 43 kWh. Baterai yang digunakannya berjenis CATL Lithium dan jika terisi penuh dapat menempuh jarak 150 km. Di atas kertas terlihat performa motor hingga daya jelajah MAB Birawa masih perlu ditingkatkan sebagai jip militer.

    MAB Birawa Military Jeep dipamerkan di PEVS 2025 Foto: Muhammad Hafizh Gemilang

    Kendati demikian, baterai MAB Birawa ini diklaim dapat dicas dengan cepat dengan charger DC yang sudah pakai jenis colokan CCS2. Terlebih, mobil listrik ini juga sudah dilengkapi dengan rem ABS dan EBD. Selain itu ada juga pengontrol traksi, hill descent control, dan fitur lainnya.

    Saat ini MAB Birawa masih dalam pengembangan dan belum dijual. Namun diklaim bahwa versi produksi massalnya kelak tidak akan banyak berbeda ketimbang versi yang dipamerkan di PEVS 2025.

    (mhg/lua)

  • Jung Kwatu, Pilar Pembinaan Karakter Bahari Generasi Muda Menuju Kebangkitan Maritim Indonesia – Page 3

    Jung Kwatu, Pilar Pembinaan Karakter Bahari Generasi Muda Menuju Kebangkitan Maritim Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen kuat untuk membentuk generasi muda Indonesia yang unggul, tangguh, dan berkarakter bahari terus diwujudkan oleh Jung Kwatu, klub dayung yang menjadi model pembinaan olahraga perairan di Jawa Timur.

    Di bawah pembinaan langsung Kolonel Marinir Kakung Priyambodo, Jung Kwatu memantapkan posisinya sebagai pilar penting dalam mewujudkan Kebangkitan Maritim Indonesia.

    Kolonel Kakung menekankan pentingnya pembinaan sejak usia dini yang menanamkan nilai-nilai disiplin, semangat, militansi, pantang menyerah, dan patriotisme. Semua nilai tersebut dijalankan secara nyata melalui latihan-latihan intensif dan program tryout yang digelar secara terukur dan berkelanjutan.

    Baru-baru ini, Jung Kwatu menggelar sesi tryout bersama tim-tim unggulan seperti Tim Pasmar 2, Tim Taruna AAL, Tim Kabupaten Mojokerto, dan Tim Jung Kwatu sendiri, sebagai bentuk kesiapan menuju ajang PORPROV Jatim 2025 dan even nasional lainnya.

    Kegiatan ini menjadi ajang uji kekompakan, semangat kebersamaan, penguatan teknik, pengasahan skill, serta pembuktian kekuatan fisik dan mental para atlet.

    “Mendayung bukan sekadar olahraga. Ini adalah cermin karakter, filosofi hidup, dan kebudayaan bangsa maritim yang besar. Di atas perahu, kita belajar disiplin, kerja sama, dan pantang menyerah—nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam setiap generasi muda Indonesia,” tegas Kolonel Marinir Kakung Priyambodo dalam keterangannya.

    Menurut Kakung, kebangkitan maritim tidak akan terwujud tanpa SDM unggul yang berkarakter bahari, yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.

    Oleh karena itu, Jung Kwatu hadir bukan hanya sebagai klub olahraga dayung, tetapi sebagai wadah pembentukan karakter kebangsaan dan kebaharian.

    “Harapan saya, dari pembinaan ini akan lahir para juara sejati yang tidak hanya membawa nama baik daerah, tetapi juga mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita ingin mereka menjadi kebanggaan Indonesia di masa depan,” ujar Kakung.

    Dengan semangat yang terus menyala, Jung Kwatu menjadi bukti nyata bahwa Kebangkitan Maritim Indonesia dimulai dari sungai, dari desa, dan dari generasi muda yang dibina dengan visi dan nilai luhur.

     

    Melintasi kawasan gurun pasir sepanjang 200 kilometer dengan berlari, bersepeda, berenang, hingga mendayung kayak, inilah kompetisi olahraga Ultra Extreme Samla. Lomba ketahanan tubuh ini diadakan di negara tuan rumah Piala Dunia 2022.

  • Simak! Ini Beda Hitungan Data Kemiskinan RI Versi BPS & Bank Dunia

    Simak! Ini Beda Hitungan Data Kemiskinan RI Versi BPS & Bank Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terdapat perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Namun hitungan keduanya ternyata tidak salah.

    Dalam laporan tahun 2024, Bank Dunia menyebutkan 60,3% penduduk Indonesia atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sementara jumlah lain disebutkan BPS yakni 8,57% atau 24,06 juta jiwa per September 2024.

    BPS menjelaskan angka keduanya muncul karena perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan tujuan yang berbeda. Bank Dunia, misalnya, menggunakan standar yang disesuaikan dengan daya beli (purchasing power parity atau PPP).

    Jadi data yang didapatkan menghitung standar negara upper-middle income, yakni US$6,85 per kapita per hari. “Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03,” ujar BPS dalam keterangan resminya.

    Sementara BPS menghitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

    Garis Kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponennya minimal 2.100 kilo kalori per orang per hari, terdiri dari beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur.

    Untuk komponen non-makanan terkait kebutuhan minimum pada tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.

    Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan,” ujar BPS

    Oleh karena itu, BPS mengatakan perlu kehati-hatian membaca angka Garis Kemiskinan. Karena hal itu tidak menghitung karakteristik seperti usia, jenis kelamin atau jenis pekerjaan, dan tidak bisa diartikan untuk batas pengeluaran per orangnya secara mikro.

    Misalnya, garis kemiskinan DKI Jakarta tercatat Rp 846.085 per bulan pada September tahun lalu. Namun menjadi tidak tepat jika satu rumah tangga memiliki pengeluaran yang sama pada ayah dan anak balitanya.

    “Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut,” kata BPS.

    (npb/haa)