Xcloud.id

Blog

  • 3 Pabrik Disegel Ormas di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras Regional

    3 Pabrik Disegel Ormas di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras Regional

    Pabrik Disegel Ormas di Kalteng, Gubernur dan Kapolda Bereaksi Keras
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Penyegelan terhadap pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng) oleh organisasi masyarakat (ormas) DPD GRIB Jaya Kalteng viral di media sosial.
    Reaksi keras pun muncul dari
    Gubernur Kalteng
    Agustiar Sabran dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng Irjen Iwan Kurniawan.
    Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa ormas di daerah manapun tidak boleh berada di atas negara.
    “Ormas harus tunduk dan patuh terhadap keputusan negara, terutama menyangkut investasi daerah. Jadi enggak ada yang namanya ormas di atas negara,” ujar Agustiar saat memberikan tanggapan di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025).
    Agustiar menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban melalui aparat penegak hukum (APH).
    “Ini bukan negara ormas ya, negara itu ada konstitusi,” tegasnya.
    Ia juga menyebutkan bahwa kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut dan saat ini masih menunggu laporan konkret dari pihak kepolisian.
    “Saya mengimbau agar ormas-ormas taat dan patuh atas peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, saya tetap mengapresiasi eksistensi ormas yang membantu masyarakat,” pungkas Agustiar.
    Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalteng untuk membentuk tim penyelidikan terkait penyegelan tersebut.
    “Kami akan melakukan
    penegakan hukum
    secara tegas dan tetap menjunjung keadilan,” kata Iwan.

    Iwan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut supremasi hukum.
    “Kami akan melakukan proses penegakan hukum dengan tegas,” tambahnya.
    Ia menjelaskan bahwa tindakan ormas tersebut menyimpang dari aturan hukum, dan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum akan diproses oleh kepolisian.
    Sementara itu, Sekretaris DPD GRIB Jaya Kalteng, Erko Mojra, menjelaskan bahwa aksi penyegelan dilakukan untuk membantu seorang warga Barito Timur menuntut Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang telah dihukum karena wanprestasi.
    Menurut Erko, PBS tersebut belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar Rp 1,4 miliar kepada Sukarto Bin Parsan, yang merupakan pemberi kuasa.
    “PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto, karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta,” ujar Erko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).
    Erko menambahkan bahwa wanprestasi tersebut telah diatur dalam beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
    Ia menegaskan bahwa DPD GRIB Jaya Kalteng akan mengambil langkah hukum lebih lanjut jika PBS tidak memenuhi kewajibannya.
    “Jika tidak diindahkan, DPD GRIB Jaya Kalteng akan melakukan langkah hukum dan upaya-upaya lainnya demi mendorong agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan,” tegas Erko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan perbaikan jalan yang menghubungkan Lintau, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh mulai dikerjakan tahun 2025. Ia memastikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut.

    “Insya Allah 2025 kita bangun. Pak Dody Hanggodo (Menteri PU) komit untuk perbaikan jalan ini,” kata Andre Rosiade, Minggu (4/5/2025).

    Kepastian ini didapat setelah Andre Rosiade meninjau langsung jalan ini bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sabtu (3/5/2025). Jalan Lintau-Payakumbuh ini pernah viral di media sosial karena kondisinya yang rusak parah.

    Andre didampingi sejumlah pejabat seperti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani dan jajaran.

    Andre Rosiade menyebut, perbaikan jalan ini sebelumnya sudah pernah diusulkan lewat Inpres Jalan Desa (IJD). Namun tanpa kabar, usulan itu hilang di tengah jalan.

    “Dulu ada IJD-nya ini. Sudah pernah diurus, tapi hilang. Kita dulu sudah bolak balik ke pak Dirjen (Kementerian PU),” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

    “Jalan ini sudah lama gak diperbaiki. Transportasi masyarakat sangat vital di jalan ini. Dari Riau, Jakarta juga lewat sini,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

    Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyebut jalan ini menghubungkan 5 kabupaten dan kota di Sumbar. Eka memberikan apresiasi besar kepada semua pihak yang telah mendukung perbaikan jalan Lintau-Payakumbuh ini segera teralisasi.

    “Sekarang selain pak Menteri ada pak anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo yang juga mendukung. Alhamdulillah banyak yang bantu. Ada pak Menteri hadir di sini, ada pak Gubernur, pak Wagub, pak Andre, pak Zigo, ini lengkap,” tuturnya.

    Dijelaskan Eka, jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Terakhir perbaikan jalan dilakukan semasa bupati yang lama sekitar tahun 2010 silam.

    “Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Pak Menteri sehat selalu, mohon maaf pak Menteri jalannya berlobang,” imbuh Eka.

    Senada dengan Bupati Tanah Datar, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Sumbar.

    “Jalan ini sangat dibutuhkan sekali pak Menteri,” ujar Vasko.

    Menteri PU Dody Hanggodo berjanji akan secepatnya memperbaiki jalan Lintau-Payakumbuh ini.

    “Siap pak bupati, kita selesaikan pak bupati. Proposalnya sudah ada kan?” tanya Dody.

    Kepala BPJN Sumbar Thabrani menyatakan jika proposalnya sudah dikirim sejak lama. “Proposalnya sudah lolos verifikasi pak Menteri,” jawab Thabrani.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih telah melanggar prinsip sebagai karakter dari koperasi. Bahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini dinilai tak layak disebut sebagai koperasi.

    Untuk diketahui, proses peluncuran KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menyebut upaya pemerintah untuk mencapai target pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih telah melanggar prinsip mendasar koperasi.

    “KopDes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jati diri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai-nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi,” kata Suroto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Dia juga menilai pembentukan KopDes ini dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai. Pemerintah, kata dia, dalam pembentukan KopDes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi.

    “Nilai-nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total,” ujarnya.

    Selain itu, Suroto menyebut otonomi koperasi dilanggar dengan melakukan intervensi terhadap koperasi dan mengesampingkan kemandirian koperasi dengan pembiayaan koperasi yang bersumber dari kas negara.

    Padahal, dia menjelaskan bahwa di dalam praktik terbaik, koperasi sejatinya dibentuk secara sukarela. “Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural,” tuturnya.

    Suroto juga mengkritik KopDes Merah Putih tidak memiliki pijakan hukum, serta birokrasi yang sudah melampaui dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).

    “Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga mengkritik pembentukan KopDes telah melampaui UUD yang berpotensi bisa menimbulkan moral hazard.

    “Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi,” pungkasnya.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

    Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu. 

    Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

    Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

    Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

    Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

    Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

    Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

    Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

    Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

    “Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

    Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

    Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

    “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

    Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

    Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

    Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. 

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

    Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

    Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

    Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

    “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

    “Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

    Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Tampil Bagus di Awal Musim, Alex Dinilai Bisa Gantikan Pecco di Tim Pabrikan Ducati

    Tampil Bagus di Awal Musim, Alex Dinilai Bisa Gantikan Pecco di Tim Pabrikan Ducati

    Jakarta –

    Alex Marquez tampil gemilang di awal musim 2025. Pebalap Ducati Gresini Racing itu mengoleksi 1 kemenangan dan 4 podium yang membuatnya kini bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Alex pun dinilai layak menggantikan posisi Francesco ‘Pecco’ Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, sekaligus menemani kakaknya, Marc Marquez.

    “Situasi paddock Ducati sangat liar, orang-orang mulai berkata: mungkin Alex seharusnya berada di tim pabrikan menemani saudaranya Marc?,” tanya Suzi Perry dari website TNT Sports. Pengamat MotoGP Michael Laverty pun menjawab pertanyaan itu. Kata Laverty, Alex memiliki paket motor dan bakat yang bagus. Sementara Pecco harus berjuang untuk menemukan performa terbaiknya kembali seperti saat dia menjuarai MotoGP musim 2022 dan 2023.

    Francesco ‘Pecco’ Bagnaia Foto: Anadolu via Getty Images/Anadolu

    “Alex punya paket yang bagus. Pecco butuh sesuatu untuk bisa bertarung. Dia (Pecco) mungkin bisa menerima Marc, sebagai juara delapan kali, datang dan mencuri perhatian. Tapi bagaimana dengan Alex? Itu pukulan yang lebih berat bagi karier Pecco,” bilang Laverty.

    Jika melihat tangga klasemen, Pecco memang kalah dari dua bersaudara, Alex dan Marc. Pecco saat ini menempati peringkat ketiga dan berjarak 20 poin dari Alex. Selisih poin itu memang tidak jauh dan masih sangat bisa dikejar. Namun mengingat status Pecco sebagai pebalap tim pabrikan Ducati Lenovo membuat posisi tersebut tak dapat diterima.

    Laverty menambahkan, saat ini Alex telah keluar dari bayang-bayang sang kakak. Ketika masih menjadi rekan satu tim di Ducati Gresini Racing, sinar Alex tertutup sinar Marc.

    “Alex telah keluar dari bayang-bayang Marc tahun ini. Saat mereka menjadi rekan satu tim, Marc lebih kuat, gaya Alex tidak cocok dengan GP23,” Laverty menganalisis. “Tahun ini, bintang-bintang MotoGP telah sejajar. Dia telah mendapatkan status pemimpin di timnya bersama Fermi Aldeguer, seorang pemula, di sampingnya,” tambahnya.

    “Dia masih sangat rendah hati dalam ekspektasinya. Dia masih belum cukup agresif dengan saudaranya. Namun dengan orang lain, dia sangat agresif. Dia seperti seorang iblis yang sedang menahan diri,” kata Laverty lagi.

    Jika Alex terus menampilkan performa konsisten sepanjang MotoGP 2025, dan Pecco tak kunjung menemukan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Alex akan direkrut ke tim pabrikan Ducati Lenovo musim depan.

    (lua/mhg)

  • Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…

    Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…

    Wapres Gibran dan AI: Antara Mengejar Ketinggalan dan Malas Berpikir…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam beberapa waktu terakhir, Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    terus menunjukkan komitmen yang kuat agar kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kian berkembang di Indonesia.
    Dalam sejumlah kesempatan, Gibran bahkan kerap mendatangi kegiatan di sekolah maupun universitas yang tengah menyelenggarakan kegiatan bertemakan AI. Seperti pada Jumat (2/5/2025) kemarin, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyambangi Binus University, BSD, Tangerang Selatan untuk berbicara tentang AI di depan mahasiswa.
    Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan pelajaran AI akan masuk ke SD, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran baru nanti.
    “Beberapa hari lalu kita ratas, dengan Pak
    Menteri Pendidikan
    juga. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan
    kurikulum AI
    , pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga,” ujar Gibran.
    Pada 12 Maret lalu, saat menyambangi SMA 66 Jakarta, Gibran memang sempat mendorong agar AI masuk dalam kurikulum di sekolah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menyambut hal ini dan menyatakan bahwa pelajaran coding serta AI akan mulai diajarkan di Kelas 5 SD hingga SMA.
    Menurut Gibran, AI tidak akan menggantikan tugas manusia, tetapi justru membantu meningkatkan produktivitas yang ada.
    “(Bisa) bikin video lucu, grafis-grafis gitu ya. Tapi, intinya bukan itu ya, kita intinya ingin mempermudah tugas-tugas sehari-hari kalian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas,” ujar Gibran, saat menjadi juri dalam seminar di sekolah tersebut.
    Gibran menilai, adaptasi penggunaan AI perlu segera dilakukan agar anak muda Indonesia tidak tertinggal dengan anak muda dari negara lain, yang telah lebih dulu memanfaatkannya.
    “Di negara-negara lain, pemerintahnya sudah mendorong anak-anak muda untuk menggunakan AI. Kita enggak boleh ketinggalan,” ujar Gibran saat menghadiri acara Talkshow & Showcase Inovasi AI bertajuk Artificial Intelligence: Shaping Indonesia’s Future di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Banten, pada 20 Maret lalu.
    Meski Gibran terus mendorong penggunaan AI di Tanah Air, bukan berarti keberadaannya tidak menghadapi tantangan.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar khawatir, kemudahan yang ditawarkan AI dalam memproduksi sesuatu, justru akan menjadi sebuah kemunduran dan krisis.
    “Kita juga menghadapi tantangan kemunduran dan krisis akibat kemajuan teknologi. Kita menjadi malas berpikir,” kata Muhaimin dalam acara Waisak Nasional PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).
    Ia menilai, kehadiran AI membuat budaya semakin ditinggalkan. Meskipun, ia tak memungkiri bahwa keberadaannya memudahkan kinerja manusia.
    “Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Bahkan kita berkedip saja, teknologi baru sudah muncul di depan mata kita. Adanya artificial intelligence ini salah satu kebutuhan nyata memudahkan cara kerja dan pola hidup kita,” ucap Muhaimin.
    Karena memiliki kelebihan dan kekurangan, Ketua Umum PKB ini meminta masyarakat lebih bijak dalam menggunakan AI.
    “Sangat rentan jika nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan kita akan terus tergerus dan tidak memiliki relevansi dengan zamannya,” tandasnya.
    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai, AI sulit dikuasai pekerja Indonesia. Sebab, mayoritas pekerja di RI belum menjalani pendidikan hingga perguruan tinggi.
    Sebanyak 52 persen pekerja RI lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian, 36 persen lainnya yang merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
    “Kami diamanahkan juga untuk mempersiapkan pekerja, untuk bekerja. Makanya kita punya
    vocational training center
    , balai-balai latihan kerja tersebar di Indonesia. Kita latih, ada program yang namanya
    skilling, reskilling, upskilling
    ,” ujar Menaker di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    “Tapi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, negara lain
    skilling, upskilling, reskilling
    menyiapkan untuk tema-temanya itu adalah siap dengan AI, siap dengan
    green economy
    (ekonomi hijau). Tapi potret pekerja kita 88 persen lulusan SMA dan SMK. Tidak mudah kita kemudian
    reskilling
    mereka,
    upskilling
    mereka untuk menghadapi itu semua,” jelasnya.
    Di sisi lain, untuk lulusan perguruan tinggi ternyata masih banyak yang menganggur.
    Pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur perkembangan teknologi AI secara lintas sektor.
    Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya.
    “Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI ini,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
    Selain itu, sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta aturan tentang perlindungan anak di ruang digital sudah tersedia.
    “Kita coba melakukan assessment, kita berada di mana di tengah perkembangan global itu, sehingga dibutuhkan regulasi-regulasi yang tepat,” ujar Nezar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Kenakalan Remaja di Jabar, Curi Mobil hingga Bacok Teman, Dedi Mulyadi: Cerita Menyedihkan – Halaman all

    Viral Kenakalan Remaja di Jabar, Curi Mobil hingga Bacok Teman, Dedi Mulyadi: Cerita Menyedihkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi berita viral yang menyangkut remaja di Jawa Barat, ada yang curi mobil hingga bacok teman karena kerap diejek.

    Sebelumnya, diberitakan dua remaja mencuri mobil di Apartemen Bandung pada Kamis (24/4/2025).

    Diketahui, pelaku masih di bawah umur, mereka adalah A (13) dan saudaranya S (10).

    Kasus ini diungkap Polsek Cicendo, setelah petugas menangkap dua pelaku di Calincing, Cianjur.

    Peristiwa pencurian terjadi saat dua pelaku menyewa kamar di sebuah apartemen di Kota Bandung, pada Rabu (23/4/2025).

    “Pelaku mengambil kendaraan itu memang kendaraan dalam kondisi hidup.”

    “Pemilik mengakui mobil dalam keadaan hidup karena mau dipanasi, lalu ditinggal berenang di sekitar situ,” ungkap Kapolsek Cicendo, Kompol Dadang Gunawan, pada Kompas TV.

    Mobil yang dibawa pelaku sempat kejar-kejaran dengan polisi.

    Hingga, kedua pelaku yang disebut anak putus sekolah tersebut tertangkap di wilayah Calincing, Cianjur.

    Menurut pemaparannya, mobil tersebut sengaja dicuri untuk jalan-jalan dan keliling Bandung.

    Namun, karena pelaku anak di bawah umur, pihak kepolisian mengembalikannya ke pihak orang tua untuk dibina.

    Setelah viral, kasus tersebut terdengar sampai telinga Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua pelaku.

    “Pagi hari ini kita mendapat banyak hal atau cerita atau berita yang menyedihkan, menyangkut remaja,” ungkap Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu (4/4/2025)

    “Ada remaja yang mencuri mobil dan kemudian tertangkap di Cianjur. Orang tuanya sore hari nanti akan menemui saya untuk mendiskusikan jalan keluarnya,” tambahnya.

    Dedi Mulyadi tak menampik apa yang dilakukan dua remaja tersebut adalah tindakan hukum.

    Namun, Dedi Mulyadi menilai harus ada pembimbingan lanjutan untuk kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut.

    “Betul, itu kriminal iya. Tapi, penanganan pasca-proses pidananya dan proses bimbingan berikutnya harus dilakukan,” tegasnya.

    Selain kasus pencurian mobil, Dedi Mulyadi juga mendapat kabar ada anak yang membacok temannya karena kerap diejek.

    “Yang kedua, remaja SMP anak yatim piatu karena diejekin terus sama temennya, akhirnya dia membacok orang yang mengejek,” ungkap Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi berharap para remaja yang terseret kasus pidana masih memiliki masa depan.

    “Hari ini orang tua (red-wali) mau dateng dalam proses pidana dan saya akan mendampinginya. Agar dia tetap punya masa depan,” terangnya lagi.

    Hal ini mengingatkan dia tentang kebijakan Barak Militer yang baru dia gaungkan.

    Mendisiplinkan anak yang memiliki gejala ‘nakal’ dengan Barak Militer bertujuan agar anak memiliki benteng dan menahan godaan untuk melakukan kenalan atau bahkan tindak pidana.

    “Dan proses-proses yang saya jalani barak militer sesungguhnya adalah upaya pencegahan. Jadi anak-anak SMP yang masih gejala, diperlukan upaya-upaya kita untuk gejala itu dihilangkan. Dan dia punya antibody sehingga ke depan dia tahan terhadap godaan. Sesunguhnya itu tujuannya,” tungkasnya.

    Komnas HAM sebut Kebijakan Barak Militer Langgar Hak Anak

    Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

    Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyatakan hal tersebut dianggap melanggar hak anak.

    Atnike pun memperingatkan, mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah. 

    Terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

    “Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” tegasnya saat ditemui di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk ‘wajib militer’.

    “Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike. 

    Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

    Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, maka hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

    “Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program wajib militer untuk pelajar pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

    Program ini diluncurkan Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas.

    Dalam program ini, pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak militer. 

    Di sana, mereka akan dilatih oleh TNI dan Polri dengan fokus pada karakter dan disiplin.

    Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.

    Sebagian pihak mendukung program tersebut sebagai solusi tegas untuk menekan kenakalan remaja.

    Sebagian lainnya lagi, termasuk Komnas HAM menganggap bahwa pendekatan militeristik bertentangan dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak. (*)

    (Tribunnews.com/Siti N/ Rifqah/Fersianus Waku)

  • Warga Tumpah Ruah di Car Free Day Margonda Depok – Page 3

    Warga Tumpah Ruah di Car Free Day Margonda Depok – Page 3

    Liputan6.com, Depok – Pemerintah Kota Depok akhirnya melaksanakan car free day menggunakan Jalan Raya Margonda dari arah Balai Kota Depok hingga persimpangan Jalan Raya Juanda. Banyaknya minat masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok dan akan mengevaluasi untuk lebih baik.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok meminta maaf terhadap pengguna jalan yang merasa terganggu terhadap keberasaan car free day. Diakuinya, pelaksanaan tersebut sedikit terjadi kemacetan di Jalan Raya Margonda.

    “Ada sedikit kemacetan, tapi nggak terlalu lama, waktunya hanya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, sekali lagi mohon maaf para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan mobil atau motor,” ujar Supian, Minggu (4/5/2025).

    Supian melihat warga Depok sangat antusias memanfaatkan car free day untuk berolahraga baik berjalan kaki maupun jogging. Ia ingin keberadaan car free day menjadi penyemangat masyarakat menjaga kesehatan dengan berolahraga.

    “Mudah-mudahan sekali lagi dengan olahraga kita menjadi sehat,” jelas Supian.

    Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Depok akan mengevaluasi kembali pelaksanaan car free day, salah satunya terhadap penggunaan Jalan Raya Margonda. Pemerintah Kota Depok akan berkoordinasi dengan Forkopimda terkait penggunaan jalan dan pengalihan pengaturan lalu lintas.

    “Kita akan mengevaluasi nanti setelah ini, sebelum Car Free Day pekan depan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan hari ini, karena luar biasa kita juga nggak menduga antusias masyarakat seperti ini,” terang Supian.

    Nantinya akan terdapat sejumlah masukan terhadap pelaksanaan CFD untuk menjadi pembahasan bersama Forkopimda. Begitupun terkait dengan penggunaan seluruh Jalan Raya Margonda baik dari arah Balai Kota Depok menuju Jalan Raya Juanda, maupun sebaliknya.

    “Nanti saya menunggu masukan dari teman-teman kepolisian, teman-teman dishub seperti apa untuk melihat antusias masyarakat seperti ini ya,” ucap Supian.

     

  • Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    Rumah Sakit Dibom 7 Orang Tewas, Sudan Selatan Diambang Perang Saudara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUDAN –  Setidaknya tujuh orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan di sebuah rumah sakit di Sudan Selatan, Sabtu (3/5/2025).

    Badan amal medis Doctors Without Borders, yang dikenal dengan inisial bahasa Prancisnya MSF, khawatir  negara termuda di dunia itu  akan terjerumus dalam perang saudara habis-habisan.

    MSF mengutuk serangan itu yang menghancurkan rumah sakit dan apotek.

    Peringatan dari PBB

    Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB telah memperingatkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa negara itu berada di ambang perang saudara baru.

    Kekhawatiran akan terjadinya perang baru di Sudan Selatan semakin mencuat saat serangan udara menghantam rumah sakit itu.

    Tidak jelas mengapa fasilitas itu menjadi sasaran.

    Seorang juru bicara militer Sudan Selatan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar, menurut kantor berita The Associated Press.

    Mamman Mustapha, Kepala Misi MSF di Sudan Selatan, mengatakan kepada Al Jazeera dari ibu kota Juba bahwa timnya di lapangan melaporkan “dua helikopter tempur menyerang rumah sakit”.

    Mustapha mengatakan helikopter mengebom rumah sakit dan pasokan medisnya lalu “terus menembaki kota Old Fangak”.

    “Penduduk sipil telah mengungsi dan situasinya sangat mengerikan dan tragis. Kami sangat terkejut. Rumah sakit itu telah ada di sana selama 10 tahun, sejak 2014,” tambahnya.

    Rivalitas presiden dan wakil presiden

    Negara ini terjerumus dalam konflik dalam beberapa bulan terakhir karena gagalnya perjanjian pembagian kekuasaan antara jenderal yang bersaing, Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Pertama Riek Machar.

    Kiir dan Machar mewakili dua kelompok etnis terbesar, masing-masing Dinka dan Nuer, yang terlibat perang saudara antara tahun 2013 dan 2018 yang menelan korban sekitar 400.000 jiwa sebelum kesepakatan damai tahun 2018 memungkinkan kedua pemimpin membentuk pemerintahan persatuan nasional.

    Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit (Twitter/SouthSudanGOV)

    Kini, ketegangan antara Kiir dan Machar kembali memanas.

    Machar ditempatkan dalam tahanan rumah sejak Maret atas tuduhan subversi.

    Old Fangak, tempat terjadinya serangan terhadap rumah sakit MSF, adalah salah satu dari beberapa kota besar di daerah Fangak, Negara Bagian Jonglei, bagian negara yang dihuni etnis Nuer yang secara historis dikaitkan dengan partai Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-dalam-Oposisi (SPLM-IO) pimpinan Machar.

    Melaporkan dari Nairobi, Catherine Soi dari Al Jazeera mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan komisaris daerah Fangak, yang menuding pemerintah sebagai dalang serangan tersebut.

    Pejabat tersebut, katanya, bersekutu dengan SPLM-IO.

    Komisaris ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa “hanya militer yang memiliki kapasitas untuk melakukan serangan seperti itu”.

    “Kami juga telah berbicara dengan saksi mata yang mengatakan bahwa … pesawat itu adalah pesawat pemerintah,” kata Soi.

    “Kami juga tahu bahwa dua minggu lalu fasilitas MSF lain di daerah itu juga diserang dan dijarah, jadi kami menunggu pejabat pemerintah untuk memberikan versi cerita mereka,” katanya.

    Bulan lalu, sebuah pangkalan militer dijarah oleh orang-orang bersenjata di kota Nasir di wilayah utara negara bagian Upper Nile yang kaya minyak. Soi mengatakan serangan itu diduga dilakukan oleh Tentara Putih, yang konon bersekutu dengan SPLM-IO milik Machar.

    “Dia berada dalam tahanan rumah, beberapa politisi oposisi lainnya juga telah ditangkap,” kata Soi.

    “Kami telah mendengar dari juru bicara pemerintah yang mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Dan ketika itu terjadi, para politisi ini akan didakwa dengan tuduhan pemberontakan.”

    Beberapa kedutaan besar negara Barat, termasuk Amerika Serikat, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa situasi politik dan keamanan di Sudan Selatan telah “memburuk drastis” dalam beberapa hari terakhir.

    Pemilu yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2023 telah ditunda dua kali dan baru dijadwalkan pada tahun 2026.

    Sumber: Al Jazeera/BBC/AP

     

  • Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi – Halaman all

    Mahfud MD Yakin Pengadilan Negeri dan PTUN Bakal Tolak Gugatan soal Kasus Ijazah Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN) bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.

    Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN.

    Namun, dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya.

    “Yang gugat ijazahnya Jokowi ini, pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah, saudara keabsahan ijazah kok digugat perdata, pengadilan bilang ‘itu bukan wewenang saya’.”

    “Jadi, benar pengadilan itu bilang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard/tidak dapat diterima) karena bukan wewenang,” katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya, Minggu (4/5/2025).

    Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat.

    Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal.

    Pasalnya, Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya.

    Sehingga, dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan.

    “Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan.”

    “Benar dia (pengadilan negeri), justru kalau dia memutus salah,” jelas Mahfud.

    Lalu, Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PTUN, maka hasilnya akan sama yaitu ditolak.

    Dia meyakini PTUN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara ketatusahanegaraan.

    Sehingga, dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi.

    “Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu, minta ke UGM karena UGM yang menerbitkan, masa PTUN. Dan lagipula, apa rugimu secara ketatausahanegaraan?” jelasnya.

    Di sisi lain, Mahfud juga mengungkapkan bahwa individu maupun kelompok tidak bisa memaksa UGM untuk memperlihatkan dokumen seperti ijazah milik Jokowi.

    Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan, setiap orang bisa seenaknya meminta dokumen milik orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan.

    “Lembaga hukum perdata, privat, sekelompok orang, datang ke UGM memaksa, saya mau lihat ijazahnya Pak Jokowi, itu nggak bisa.”

    “Kalau begitu, setiap orang nanti bisa minta, bisa lihat kayak ijazahnya Pak Mahfud seperti apa,” kata Mahfud.

    Jokowi Tetap Sah sebagai Presiden jika Ijazahnya Palsu, tapi Bisa Dipidana

    Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga mengungkapkan jika ijazah Joko Widodo (Jokowi) terbukti palsu, maka tetap sah menjadi Presiden ke-7 RI.

    Mahfud juga mengungkapkan, seluruh kebijakan yang dibuat oleh Jokowi selama menjadi presiden tetap sah secara ketatanegaraan, meski ijazahnya terbukti palsu.

    “Taruhlah, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya, lalu ada yang mengatakan begini ‘kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi Presiden batal atau tidak sah’.”

    “Saya bilang ndak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negaranya,”

    Mahfud juga menuturkan, jika pengadilan memutuskan  ijazah Jokowi palsu dan menyatakan segala kebijakannya batal, maka negara akan bubar.

    Dia mencontohkan terkait gelaran Pemilu 2024 yang lalu di mana seluruh aturan hingga mekanisme diteken oleh Jokowi.

    Lalu, jika ada putusan dari pengadilan, ijazah Jokowi palsu dan semua kebijakannya dinyatakan tidak sah, maka hasil Pemilu 2024, otomatis juga tidak sah dan perlu diulang.

    Terkait hal tersebut, Mahfud menegaskan hakim tidak mungkin untuk mengetok palu putusan tersebut.

    “Kalau pendekatan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya keputusan yang sudah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, itu harus dijamin kepastian hukumnya,” katanya.

    Namun, Mahfud menuturkan Jokowi tetap akan disanksi pidana jika memang ijazahnya terbukti palsu.

    “Kalau pidana bisa ya, karena itu personal dan bukan terkait keputusan ketatanegaraannya,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)