Xcloud.id

Blog

  • Bumbu Dapur yang Bisa Turunkan Kadar Gula Darah untuk Cegah Penyakit Diabetes

    Bumbu Dapur yang Bisa Turunkan Kadar Gula Darah untuk Cegah Penyakit Diabetes

    Jakarta –

    Pakar kesehatan mengidentifikasi rempah atau bumbu dapur yang memiliki efek penurun gula darah, yang sebanding dengan obat-obatan yang sering diresepkan untuk individu dengan atau berisiko diabetes tipe 2.

    Rempah atau bumbu dapur yang dimaksud adalah kunyit. Bahan ini memiliki sifat antiinflamasi dan bahan aktif, yakni kurkumin.

    “Kurkumin memiliki sifat anti-diabetes dan efek yang mirip dengan metformin,” kata Dr Eric Berg, DC, seorang ahli dalam diet ketogenik, teknik rendah karbohidrat, dan intermitten fasting.

    Metformin bekerja dengan mengurangi produksi glukosa di liver dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, atau hormon penting yang mengatur kadar gula darah.

    Kurkumin pada kunyit juga dapat mengurangi lonjakan gula darah. Bahan itu membantu tubuh memanfaatkan glukosa secara lebih efektif, yang tidak hanya bermanfaat bagi liver tetapi juga otot.

    Kurkumin bekerja menghambat glukoneogenesis hati, proses saat organ tersebut menciptakan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Bahan itu juga meningkatkan sensitivitas insulin, yang memungkinkan sel bereaksi lebih terhadap insulin dan menggunakan glukosa dengan cara yang lebih efisien.

    Mengapa Kurkumin Bermanfaat untuk Kadar Gula Darah?

    Diabetes sering dikaitkan dengan peradangan dan stres oksidatif yang terus-menerus. Sifat antiperadangan dan antioksidan kurkumin dapat membantu mengatasi masalah ini.

    Kurkumin berpotensi meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, yang selanjutnya mengurangi stres oksidatif dalam model diabetes.

    Dikutip dari Express UK, kurkumin berpotensi meningkatkan sensitivitas insulin dengan meningkatkan produksi protein yang memungkinkan penyerapan glukosa ke dalam sel. Kurkumin dapat membantu mengurangi resistensi insulin, ciri utama diabetes tipe 2.

    Kurkumin atau senyawa yang ada di dalam kunyit itu juga dapat meningkatkan fungsi sel beta, yang penting untuk produksi insulin. Efek penurun glukosa kurkumin diduga terkait dengan kemampuannya untuk:

    Menghambat enzim yang terlibat dalam glukoneogenesis.Meningkatkan ekspresi protein pengangkut glukosa (GLUT4, GLUT2, GLUT3).Mengaktifkan AMPK, enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa.Mengurangi peradangan, yang dapat menyebabkan resistensi insulin.

    Penelitian lain menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti sel-sel tubuh merespons insulin dengan baik, membantu mengatur kadar gula darah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu mencegah atau menunda perkembangan diabetes tipe 2.

    Penelitian yang lebih baru dari Desember 2024 mengatakan bahwa kombinasi metformin dan kurkumin menunjukkan kemanjuran yang unggul dalam meningkatkan profil lipid dan metabolisme glukosa. Dalam hal mengonsumsi metformin dan kurkumin, penelitian menunjukkan bahwa kurkumin memberikan efek antiperadangan yang sinergis dengan metformin tanpa potensi efek samping.

    Selain gula darah, Dr Berg mengungkapkan bahwa rempah tersebut efektif dalam menstabilkan kadar kolesterol.

    “Penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin memiliki manfaat yang mirip dengan statin dan dapat membantu mengurangi kolesterol LDL (kolesterol jahat) dan trigliserida,” terangnya.

    Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kurkumin dapat bermanfaat bagi toleransi glukosa dan profil lipid. Dalam sebuah penelitian tahun 2019, kurkumin meningkatkan sensitivitas insulin dan profil lipid pada model tikus diabetes tipe 2.

    (sao/kna)

  • Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    Polemik Wacana Vasektomi: Banyak Pihak Sentil Dedi Mulyadi, Ingatkan Haram hingga HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritikan dari  banyak pihak.

    Diketahui, Dedi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos untuk menekan angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini sederet pihak yang mengkritik wacana Dedi tersebut:

    1. MUI Tegaskan Haram

    Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan pandangan syariat Islam mengenai vasektomi.

    Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, mengatakan vasektomi menurut pandangan Islam, adalah hal yang dilarang.

    Sebab, secara prinsip, kata dia, vasektomi merupakan tindakan yang mengarah pada pemandulan.

    “Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang,” jelas Abdul, Kamis (1/5/2025).

    Meski demikian, lanjut Abdul, dengan perkembangan teknologi, ada proses penyambungan kembali saluran sperma atau rekanalisasi.

    Merujuk dari hal itu, Abdul mengatakan hukum terkait vasektomi bisa menjadi berbeda dengan lima syarat tertentu.

    Vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam.
    Vasektomi tidak mengakibatkan kemandulan permanen.
    Ada jaminan medis, proses penyambungan kembali saluran sperma, bisa dilakukan dan fungsi reproduksi dapat pulih seperti semula.
    Vasektomi tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya.
    Vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap.

    Abdul pun menegaskan, hingga saat ini, vasektomi masih diharamkan lantaran proses penyambungan kembali saluran sperma, tak bisa menjamin reproduksi berfungsi normal seperti sebelumnya.

    “Sampai saat ini, hukum keharaman vasektomi tetap berlaku. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma. Karena, hingga hari ini, rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula,” tegas Abdul.

    Abdul juga menyinggung biaya rekanalisasi yang jauh lebih mahal ketimbang vasektomi.

    Karena itu, MUI meminta kepada pemerintah agar tidak mengampanyekan vasektomi secara terbuka dan massal.

    “Pemerintah harus transparan dan objektif dalam sosialisasikan vasektomi, termasuk menjelaskan biaya rekanalisasi yang mahal dan potensi kegagalannya,” pungkasnya.

    2. Diingatkan agar Tak Terbuai Popularitas

    Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibaadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Toto Izul Fatah, mengatakan ia dan tokoh di Jawa Barat, sepakat menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, kebablasan dan tak dipikirkan secara matang.

    Toto pun meminta Dedi agar mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Hal itu, kata dia, agar Dedi tidak kebablasan dalam berbicara terkait kebijakan publik.

    “Saya dan sejumlah tokoh di Jawa Barat ikut menyesalkan pernyataan KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang kebablasan, ceroboh, dan tidak dipikirkan secara matang, soal vasektomi jadi syarat penerima bansos,” kata Toto, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “KDM Jangan sampai terbuai popularitasinya di tengah warga Jabar yang sedang ‘demam KDM’, hingga merasa bebas bicara tanpa kendali,” tegas dia.

    Lebih lanjut, Toto kembali mengingatkan Dedi untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik hukum maupun medis.

    Sebab, kata dia, setiap kebijakan pemerintah daerah, harus selalu sejalan dengan konstitusi yang telah disepakati bersama.

    “Penting bagi KDM untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten, baik dari aspek hukum maupun medis,” pungkasnya.

    3. Cak Imin: Jangan Buat Aturan Sendiri

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Wawancara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela acara halal bihalal di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

    Kritik terhadap Dedi Mulyadi terkait wacana vasektomi, juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ia mengingatkan Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, agar tidak membuat aturan sendiri.

    Apalagi, kata Cak Imin, aturan itu berbeda dari pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Satu (3/5/2025).

    Ketua Umum PKB ini pun menekankan, tidak ada syarat vasektomi bagi penerima bansos.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu (vasektomi bagi penerima bansos)” pungkasnya.

    4. DPR Sebut Ide Dedi Ide yang Kalap

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi, sebagai ide yang kalap.

    Sebab, kata dia, Komisi VIII sama sekali belum pernah membahas atau bahkan mengaitkan program bansos dengan kebijakan pengendalian kelahiran.

    Marwan menyebut, acuan utama terkait keluarga tak mampu, masih mengacu pada konstitusi di mana kesejahteraan fakir miskin merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara.

    “Idenya Kang Dedi ini, ya mungkin ide kalap lah ya,” kata Marwan saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (4/5/2025).

    “Kalapnya itu karena terlalu berat beban kita mengenai urusan sosial. Angka kemiskinan dengan kemampuan kita untuk memberdayakan itu tidak sebanding. Maka, langkah-langkah kita untuk mencerdaskan anak bangsa dengan beban berat itu, ya rasa-rasanya kalap lah,” jelas dia.

    Marwan lantas mengingatkan, persoalan pengendalian kelahiran sudah menjadi urusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    Ia juga menyinggung soal suksesnya pengendalian kelahiran tanpa vasektomi, melainkan jargon dua anak cukup, seperi yang digaungkan saat Orde Baru.

    Karena itu, Marwan beranggapan, cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, akses permodalan, hingga penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.

    5. Wamensos: Urusan Pemprov Jabar

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, tak banyak komentar mengenai wacana Dedi Mulyadi soal vasektomi.

    Ia menyerahkan usulan tersebut kepada Pemprov Jabar.

    Jabo menegaskan, Kementerian Sosial memiliki aturan dan mekanisma tersendiri dalam menyalurkan bansos.

    “Itu urusan pemerintah daerah Jawa Barat. Kemensos dalam memberikan bantuan ada aturan dan mekanisme sendiri,” ungkap Jabo di sela kunjungan di Pondok Modern Darussalam Gontor-Kampus 5 Darul Qiyam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (4/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    6. Mensos Ingatkan soal HAM

    POLEMIK WACANA VASEKTOMI – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2024). (dok. Kemensos)

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut kebijakan sosial seperti bansos, tidak bisa disertai syarat-syarat yang memaksa.

    Pasalnya, jelas Gus Ipul, hal tersebut akan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta menyentuh sensitivitas budaya dan agama.

    “Kalau maksa ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja. Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” jelas Gus Ipul, Sabtu (3/5/2025).

    Ia mengingatkan, MUI telah mengeluarkan fatwa haram terkait pemaksaan vasektomi.

    Atas hal itu, Gus Ipul meminta Dedi untuk mengkaji wacana vasektomi lebih dalam, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk agama dan HAM.

    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” tegas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Soal Vasektomi sebagai Syarat Bansos, Dedi Mulyadi Dinilai Kebablasan: Diminta Dengarkan Saran Ulama

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni/Rina Ayu, TribunJabar.id/Muhamad Syarif, Kompas.com/Egadia Birru)

  • Sempat Dikira Gempa, Warga Tanah Datar Sumbar Rasakan Getaran Kuat Saat Gunung Marapi Erupsi

    Sempat Dikira Gempa, Warga Tanah Datar Sumbar Rasakan Getaran Kuat Saat Gunung Marapi Erupsi

    Sementara Pos Gunung Api melaporkan terjadi erupsi Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah pada Minggu malam pukul 22.09 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung itu.

    Laporan Pos Gunung Api setempat melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum milimeter serta berdurasi sekitar 45 detik.

    Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya masyarakat, pendaki, atau pengunjung, diminta tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius tiga kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

    Rekomendasi selanjutnya ialah mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran atau bantaran sungai-sungai yang airnya berhulu di puncak Gunung Marapi untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya banjir lahar hujan yang dapat terjadi, terutama saat musim hujan.

    Kemudian, jika terjadi hujan abu masyarakat diimbau menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA).

  • Sarasehan di Jombang, Anggota DPRD Jatim Soroti Peran Strategis Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

    Sarasehan di Jombang, Anggota DPRD Jatim Soroti Peran Strategis Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik

    Jombang (beritajatim.com) – Peran media sosial dalam membentuk opini publik kian diakui penting, termasuk oleh kalangan legislatif. Hal ini mengemuka dalam sarasehan bertajuk “Sosial Media Menjadi Esensial dalam Membangun Opini Publik” yang digelar di Hotel Yusro Jombang, Minggu (4/5/2025) sore.

    Acara ini dibuka oleh anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama. Dalam forum tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Endro Wahyudi, Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid, serta Ketua IJTI Korda Majapahit Wilayah Jombang Amir Zaki sebagai narasumber.

    Dalam pemaparannya, Farid menyampaikan bahwa kekuatan media sosial tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, platform-platform digital saat ini telah menjadi kanal utama dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu.

    “Media sosial adalah ruang terbuka yang sangat kuat memengaruhi opini publik. Tapi kekuatan ini juga membawa tantangan—antara informasi yang akurat dan disinformasi,” ujar Farid yang kini duduk di Komisi A DPRD Jatim.

    Pria yang akrab disapa Mas Farid itu menekankan pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi semua pihak dibutuhkan agar ruang digital tetap sehat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

    “Opini publik bisa dikelola dengan baik jika kita semua bijak dalam bermedia sosial. Itulah mengapa forum ini penting, agar kita satu visi dalam menggunakan medsos untuk membangun narasi yang positif,” lanjutnya.

    Senada dengan Farid, Kepala Dinas Kominfo Jombang, Endro Wahyudi, menyoroti pertumbuhan signifikan pengguna internet di Indonesia. Ia mengungkap bahwa per 2024, tercatat 221 juta pengguna internet di Indonesia, dan hampir separuhnya aktif di media sosial.

    “Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai platform lainnya kini menjadi sumber utama dalam membentuk opini publik. Karena itu, medsos punya kekuatan besar, positif maupun negatif,” jelas Endro.

    Ia menambahkan, pemerintah daerah punya peran strategis dalam membina dan mengarahkan penggunaan media sosial agar selaras dengan tujuan pembangunan. Informasi yang beredar, menurutnya, harus bersifat edukatif, memberdayakan, serta mendorong partisipasi warga.

    Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, turut menyampaikan pandangannya. Ia menyebut bahwa kemajuan teknologi dan era kebebasan berekspresi memberikan ruang lebih luas bagi pegiat media sosial untuk berperan dalam demokrasi. “Ini kabar baik bagi demokrasi. Tapi tentu saja, tetap harus bertanggung jawab,” katanya.

    Namun, ia juga menyoroti minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dan komunitas media sosial.

    Hal serupa disampaikan oleh Amir Zaki dari IJTI Jombang. Ia menyebut pegiat media sosial saat ini telah sejajar dengan jurnalis dalam hal pengaruh terhadap opini publik.

    Menurutnya, media sosial telah bertransformasi dari sekadar tempat berbagi konten menjadi kekuatan yang membentuk opini, bahkan memengaruhi cara berpikir masyarakat secara luas. [suf]

  • NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico menegaskan akan menghadiri Parade Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei mendatang. Hal ini tetap dilakukannya meski aliansi yang diikuti Bratislava, NATO dan Uni Eropa, memiliki sikap yang bertentangan dengan Kremlin pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025), Fico mengklaim bahwa pihaknya datang ke Rusia karena ia ingin memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Secara khusus, menurutnya, Rusia punya kontribusi terbesar bagi kemenangan atas fasisme sehingga kunjungan ini tidak dapat dikritik secara tegas dan keras.

    “Dan jika seseorang tidak ingin mengucapkan selamat atas berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka setidaknya diam saja,” kata kepala pemerintahan Slovakia itu.

    Fico juga menjawab pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak mau bertanggung jawab atas keselamatan acara parade itu di wilayah Rusia. Fico, salah satu pemimpin Uni Eropa yang paling bersahabat dengan Rusia, menyebut pernyataan Presiden Ukraina sebagai ancaman bagi kepala negara dan pemerintahan.

    “Ini bukan cara yang tepat. Saya menolak ancaman semacam itu atas dasar keamanan,” pungkasnya.

    “Jika Tuan Zelensky berpikir bahwa luapan amarahnya akan menghalangi delegasi asing untuk hadir, dia sangat keliru.”

    Ketegangan Diplomatik

    Acara tersebut telah memicu ketegangan diplomatik baru karena perang di Ukraina terus berlanjut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak para pemimpin Eropa bulan lalu untuk tidak menghadiri acara di Moskow.

    Bulan lalu, Fico juga menegur Kallas atas pernyataannya, dengan mengatakan bahwa ia merupakan kepala negara yang sah sehingga dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dikte dari pihak-pihak lain.

    “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya adalah perdana menteri Slovakia yang sah, negara berdaulat. Tidak seorang pun dapat memerintahkan saya ke mana harus pergi atau tidak pergi,” ungkapnya saat itu.

    Ini bukan pertama kalinya PM Slowakia mengunjungi Kremlin untuk menunjukkan niat baik diplomatik. Tahun lalu, Fico mengejutkan politisi Eropa dengan pergi ke Rusia untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, yang membahas potensi kesepakatan gas.

    (tps/tps)

  • Jejak AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang Jadi Korban Tawuran dan Pernah Bongkar BBM Ilegal – Halaman all

    Jejak AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang Jadi Korban Tawuran dan Pernah Bongkar BBM Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BELAWAN – AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang baru-baru ini menjadi korban tawuran di Tol Belmera, mencatatkan berbagai aksi tegasnya, termasuk berhasil membongkar kasus penimbunan ribuan liter BBM subsidi.

    Tawuran di Tol Belmera: Kapolres Belawan Jadi Korban

    Pada Minggu (4/5/2025), AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan, mengalami serangan brutal oleh sekelompok pemuda di Jalan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

    Para pelaku tawuran melempar batu, petasan, mengayunkan klewang, dan bahkan menembakkan mercon kepada Oloan Siahaan yang sedang berada dalam mobil dinasnya.

    Dalam ancaman terhadap keselamatan nyawanya, Oloan Siahaan terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan menembak kaki pelaku yang agresif.

    Dua remaja berinisial MS (15) dan B (15) yang terkena tembakan dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis.

    Tindak Tegas dalam Penegakan Hukum: Bongkar Kasus Penimbunan BBM

    Sebelum insiden ini, AKBP Oloan Siahaan sudah dikenal publik karena aksinya yang berani dalam memberantas kejahatan.

    Salah satu tindakan tegasnya adalah berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu.

    Pada kasus itu, Oloan Siahaan bersama timnya berhasil menyita sekitar 7.873 liter BBM yang disimpan secara ilegal, dengan tiga pelaku yang kemudian ditangkap dan diproses secara hukum.

    Berikut adalah beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh AKBP Oloan Siahaan di Polda Sumatera Utara:

    Koorspripim Polda Sumatera Utara

    Kasat Narkoba Polrestabes Medan

    PlH Kapolres Tanah Karo

    Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara

    Kapolres Pakpak Bharat

    Kapolres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara

    AKBP OLOAN SIAHAAN JADI KORBAN TAWURAN – Suasana saat penangkapan pelaku tawuran yang melibatkan AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan, di Tol Belmera, Medan.

    Selain membongkar kasus penimbunan BBM, Oloan Siahaan juga memiliki rekam jejak dalam penanggulangan narkoba dan tindakan premanisme di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

    Sebelumnya, ia menjabat di berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Pakpak Bharat, dan akhirnya dimutasi menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan pada 12 Maret 2025.

    “Saya ingin menciptakan rasa aman di masyarakat,” ungkap Oloan Siahaan setelah dilantik sebagai Kapolres Belawan.

    Komitmen Oloan Siahaan untuk menciptakan ketertiban di wilayah hukum Belawan terlihat jelas dalam penanganan tawuran ini. Polisi bergerak cepat, mengamankan 22 pelaku tawuran, dengan 14 di antaranya terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja.

    Kapolres Belawan tersebut menegaskan, pihaknya tidak akan mundur dalam menindak tegas segala bentuk kekerasan dan premanisme.

    “Wilayah hukum Pelabuhan Belawan harus bebas dari premanisme, narkoba, dan aksi brutal. Kami akan tindak tegas semua pelaku kekerasan,” tegas AKBP Oloan Siahaan.

    Dengan berbagai tindakannya yang tegas, AKBP Oloan Siahaan terus berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat Belawan, meskipun dihadapkan pada ancaman yang nyata dari para pelaku kejahatan.

    (KOMPAS.COM/TRIBUNSUMSEL/TRIBUNMEDAN/TRIBUNNEWS)

  • Terpilih Kembali Jadi PM Australia, Albanese Telepon dan Minta Ini ke Prabowo – Halaman all

    Terpilih Kembali Jadi PM Australia, Albanese Telepon dan Minta Ini ke Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Usai terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Permintaan itu disampaikan Albanese saat Prabowo meneleponnya pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Prabowo dalam percakapan di telepon itu awalnya menyampaikan ucapan selamat atas keterpilihannya untuk kali kedua sebagai PM Australia dan Partai Buruh dalam pemilu federal Australia yang berlangsung sehari sebelumnya.

    “Saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan besar Anda. Saya turut berbahagia. Saya sangat bahagia, sangat bahagia,” ujar Prabowo.

    Albanese menanggapi dengan ucapan terima kasih yang hangat kepada Prabowo.

    Setelah itu, Albanese menyampaikan satu permintaan pribadi.

    “Sahabatku, saya punya satu permintaan untukmu,” katanya.

    “Dan saya ingin kamu mengatakan ‘ya’,” lanjut Albanese. Saya ingin Indonesia menjadi kunjungan pertama saya,” kata Albanese.

    Albanese pun menegaskan pentingnya hubungan antara kedua negara. Australia dan Indonesia memiliki ikatan yang tak tergoyahkan.

    Prabowo langsung menyambut permintaan Albanese itu dengan jawaban penuh semangat. Menurut Prabowo  dijadikannya Indonesia sebagai negara pertama untuk dikunjungi usai terpilih adalah sebuah kehormatan besar.

    “Luar biasa, kehormatan besar. Kehormatan besar. Kehormatan besar,” ujarnya.

    “Betul, betul, betul. Baik, nanti kita jadwalkan dengan tim Anda,” tambah Prabowo.

    Albanese kemudian sempat bercerita kepada Prabowo betapa melelahkannya proses pemilu yang baru saja dijalaninya.

    “Bayangkan saja, saya belum tidur selama beberapa hari… bekerja sangat keras,” ucapnya.

    “Belum pernah terjadi sebelumnya,” tambah
     Albanese.

    Prabowo menanggapi dengan mengatakan kerja keras dan hasil yang didapat sangatlah luar biasa. Menutup percakapan, Prabowo kembali menegaskan kesiapan Indonesia menyambut kunjungan resmi dari Albanese.

    Anthony Albanese kembali dipercaya rakyat Australia untuk memimpin negeri kanguru itu setelah Partai Buruh yang ia pimpin sukses mengalahkan Partai Liberal yang dipimpin Peter Dutton dalam pemilu federal pada Sabtu, 3 Mei 2025.

    Kunjungan perdana pascapemilu ini dinilai sebagai sinyal kuat arah kebijakan luar negeri Australia ke depan, khususnya dalam mempererat kemitraan strategis dengan Indonesia di bidang ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan iklim.

  • Masih Jalani Kebiasaan Ini? Jangan Kaget Kalau Usia 30-an Sudah Sakit-sakitan

    Masih Jalani Kebiasaan Ini? Jangan Kaget Kalau Usia 30-an Sudah Sakit-sakitan

    Jakarta –

    Kebiasaan atau pola hidup seseorang dapat sangat berdampak pada kesehatan tubuh. Para peneliti menemukan bahwa gaya hidup yang tidak sehat di usia dini bisa mulai terlihat dampaknya saat orang tersebut mencapai usia 36 tahun.

    Penelitian ini dilakukan oleh Tiia Kekäläinen, Johanna Ahola, dan timnya yang dipublikasikan dalam jurnal Annals of Medicine (2025). Bagaimana hasil penelitiannya?

    Hasil Penelitian

    Dikutip dari Medical Daily, para peneliti melacak kesehatan fisik dan mental pada ratusan orang selama lebih dari 30 tahun. Hasilnya, mereka menemukan bahwa kebiasaan buruk, seperti merokok, minum alkohol berlebihan, dan kurang olahraga dapat memunculkan dampak serius pada kesehatan lebih awal dari perkiraan.

    Menurut analisis para peneliti, orang-orang dengan ketiga kebiasaan buruk tersebut memiliki kesehatan fisik dan mental yang jauh lebih buruk, dibandingkan dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki gaya hidup yang tidak sehat.

    Ketika diteliti secara individual, para peneliti mengatakan masing-masing kebiasaan buruk itu memiliki dampak buruk yang unik terhadap kesehatan. Berikut rinciannya:

    Kebiasaan kurang olahraga sangat terkait dengan kesehatan fisik yang buruk.Kebiasaan merokok sangat berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih buruk.Kebiasaan mengonsumsi alkohol secara berlebihan dikaitkan dengan penurunan fisik maupun mental secara bersamaan.

    Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah dampak buruk terhadap kesehatan itu bisa mulai terlihat saat individu tersebut mencapai usia pertengahan usia 30-an. Mereka mencatat bahwa keputusan untuk terus menunda menjalani gaya hidup sehat berdampak buruk pada kesehatan jantung, hingga meningkatkan risiko kematian.

    “Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker menyebabkan hampir tiga perempat kematian di seluruh dunia. Tetapi, dengan mengikuti gaya hidup sehat, seseorang dapat mengurangi risiko terkena penyakit ini dan mengurangi kemungkinan kematian dini,” kata penulis utama Dr Tiia.

    “Temuan kami menyoroti pentingnya mengatasi perilaku kesehatan yang berisiko, seperti merokok, minum alkohol berat, dan tidak aktif secara fisik, sedini mungkin untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkannya menumpuk selama bertahun-tahun, yang memuncak pada kesehatan mental dan fisik yang buruk di kemudian hari,” terangnya.

    (sao/kna)

  • Transformasi Satine Zaneta di Film Horor Pertamanya

    Transformasi Satine Zaneta di Film Horor Pertamanya

    JAKARTA – Satine Zaneta resmi debut dalam film horor pertamanya yang rilis tahun 2025. Melalui film Penjagal Iblis Dosa Turunan, Satine menunjukkan sisi akting yang berbeda dari citra dirinya selama ini, membuktikan bahwa ia mampu menjajal genre menantang seperti horor. Terkait kariernya, Satine mengaku bangga sekaligus termotivasi memiliki ayah seorang aktor senior. Ia merasa kehadiran sang ayah bukan beban, melainkan inspirasi untuk terus belajar dan berkembang di dunia akting.

  • 1 Ketika Ormas Segel Pabrik di Kalteng dan Tuntut Rp 1,4 Miliar, Apa Kata Pemerintah? Regional

    1 Ketika Ormas Segel Pabrik di Kalteng dan Tuntut Rp 1,4 Miliar, Apa Kata Pemerintah? Regional

    Ketika Ormas Segel Pabrik di Kalteng dan Tuntut Rp 1,4 Miliar, Apa Kata Pemerintah?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan dengan kabar organisasi masyarakat (
    ormas
    ) menyegel pabrik di Kalimantan Tengah (
    Kalteng
    ).
    Pabrik yang disegel ormas itu merupakan milik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan, Kalteng.
    Sementara ormas yang segel pabrik tersebut adalah DPD
    GRIB Jaya
    Kalteng yang bertindak sebagai penerima kuasa penuh dari seorang warga bernama Sukarto bin Parsan sejak 14 April 2024.
    Berdasarkan surat kuasa itu juga, PT BAP diminta segera melaksanakan kewajibannya kepada pemberi kuasa, yakni membayar secara tunai dan sekaligus uang lebi dari Rp 1,4 miliar.
    Dalam keterangannya, Erko menyebut bahwa PT BAP telah melakukan wanprestasi atau cedera janji karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati, senilai Rp 778 juta.
    “PBS tersebut telah melanggar cedera janji atau wanprestasi terhadap Sukarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp 778 juta,” kata Erko dalam keterangan tertulis pada Minggu (4/5/2025).
    Adanya wanprestasi itu, lanjut Erko, tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Bnt tertanggal 3 April 2017, jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 28/Pdt/2017/PT.Plk tertanggal 4 Oktober 2017, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 945 K/Pdt /2018 tertanggal 5 Juni 2018, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 PK/Pdt/2019 tertanggal 9 September 2019.
    “PT BAP juga dihukum untuk membayar ganti rugi materil, yaitu keuntungan yang tidak dapat dinikmati atau diperoleh oleh Sukarto bin Parsan, dikarenakan tidak dapat mengelola uang harga karet senilai Rp 778.732.739, yang sampai sekarang belum dibayar oleh perusahaan sebesar 6 persen per tahun dari nilai tersebut, terhitung sejak 2 Februari 2011 sampai dengan dipenuhinya putusan dalam perkara ini,” ujar dia.
    Erko menegaskan, setiap perkara harus ada akhirnya, oleh karena itu, DPD GRIB Jaya Kalteng juga telah mengarahkan pemberi kuasa agar segera mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
    “Jika tidak diindahkan, DPD GRIB Jaya Kalteng akan melakukan langkah hukum dan upaya-upaya lainnya demi mendorong agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan, termasuk dengan cara menghentikan operasional perusahaan tersebut karena selama ini tidak menaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Erko.
    Aksi sepihak ini langsung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan aparat penegak hukum.
    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran
    menyatakan bahwa tidak ada ormas yang boleh bertindak seolah lebih tinggi dari negara, terlebih jika menyangkut investasi di daerah.
    “Jadi enggak ada yang namanya ormas di atas negara, tentunya seperti itu,” tegas Agustiar saat dimintai tanggapan.
    Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan penertiban melalui aparat penegak hukum (APH) dan menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, bukan dikendalikan oleh ormas mana pun.
    “Ya itu akan kami tertibkan, kan kita kan ada aparat hukum, ya kan ada APH, ini bukan negara ormas ya, negara itu ada konstitusi,” katanya lagi.

    Sementara itu,
    Kapolda Kalteng
    Irjen Pol Iwan Kurniawan mengonfirmasi telah memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk membentuk tim penyelidik terkait kasus ini.
    “Saya sudah perintahkan pembentukan tim itu untuk membackup Polres Barito Selatan. Pada prinsipnya kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan,” ujar Iwan.
    Kapolda juga menegaskan bahwa negara ini menganut prinsip supremasi hukum, dan setiap permasalahan masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan sepihak.
    “Terkait dengan kasus ini, saya sudah memberi perintah untuk menerbitkan Laporan Polisi (LP) Model A dan lakukan penyelidikan, karena kemungkinan pihak perusahaan merasa tertekan dan takut,” tambahnya.
    Gubernur Agustiar juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan penyelidikan dan menunggu laporan konkret dari kepolisian. Ia mengimbau semua ormas untuk tetap mematuhi aturan dan tidak bertindak di luar hukum.
    “
    Ormas
    ini kan banyak juga yang bagus, tapi ada beberapa oknum personelnya yang kurang bagus. Semua ormas ini kan tujuannya bagus untuk membantu kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya.
    Sementara itu, penyelidikan masih berjalan.
    Jika ditemukan unsur pidana dalam penyegelan tersebut maka akan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan dilanjutkan dengan pengumpulan alat bukti oleh kepolisian.
    “Sekali lagi, negara kita adalah negara hukum, permasalahan apa pun yang dihadapi oleh masyarakat, saya minta untuk diproses secara hukum,” tutup Kapolda Kalteng.
    (Penulis: Akhmad Dhani I Editor: Krisiandi)  
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.