Xcloud.id

Blog

  • Tol Palembang-Betung Seksi I Bisa Dilewati Lebaran 2026, Begini Progresnya

    Tol Palembang-Betung Seksi I Bisa Dilewati Lebaran 2026, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Tol Palembang-Betung Seksi I (Palembang-Rengas) dibuka secara fungsional pada Lebaran 2026. Saat ini, pembangunan ruas tol tersebut telah mencatatkan progres 70,69%.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ruas tersebut merupakan salah satu bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia menargetkan ruas tol ini untuk dapat fungsional pada kuartal I-2026.

    “Insyaallah mudik Lebaran 2026 bisa kita fungsionalkan untuk Tol Palembang-Betung,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Tol Palembang-Betung terdiri dari tiga seksi dengan panjang total 69,19 km. Seksi 1 Palembang-Rengas dan Seksi 2 Rengas-Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km dan saat ini progres pembangunannya telah mencapai 70,69%. Sementara Seksi 3 Pangkalan Balai-Betung sepanjang 14,69 km saat ini progres konstruksinya mencapai 12,65%.

    Pembangunan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya.
    Pembangunan Seksi 1 dan 2 senilai Rp 2,67 triliun dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita. Sementara Seksi 3 dikerjakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur dengan nilai investasi Rp 2,1 triliun.

    “Kami akan terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” imbuh Dody.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Jalan Tol Palembang–Betung Seksi I (Palembang–Rengas) dapat dibuka secara fungsional pada Lebaran 2026. Saat ini, pembangunan ruas tol tersebut telah mencatatkan progres 70,69%. Foto: Dok. Kementerian PU

    Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan Hardy Siahaan mengatakan, Tol Palembang-Betung sangat penting bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

    “Kehadiran tol ini sangat membantu pergerakan dari Bakauheni ke Jambi bahkan sampai Aceh. Sesuai arahan Bapak Menteri kami harap tol ini dapat fungsional sebelum Lebaran 2026 karena akan sangat membantu arus mudik dan arus balik,” ucap Hardy.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh dari Palembang ke Betung secara efektif.

    “Tol ini bermanfaat memangkas waktu tempuh Palembang-Betung secara signifikan dari sekitar tiga jam menjadi satu jam, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang berdampak pada penurunan biaya transportasi, serta memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan di Sumatera Selatan,” jelas Adjib.

    (shc/ara)

  • Viral, Camat di Bandar Lampung Larang Wartawan dan Selebgram Rekam Jalan Rusak

    Viral, Camat di Bandar Lampung Larang Wartawan dan Selebgram Rekam Jalan Rusak

    Roy Triyono, wartawan televisi nasional yang merekam video tersebut, menjelaskan kronologi kejadian. Dia mengaku awalnya sedang melakukan peliputan lanjutan terkait viralnya larangan terhadap selebgram yang membuat konten jalan rusak di wilayah tersebut.

    “Saya datang ke Jalan Pangeran Tirtayasa untuk mengecek langsung kondisi jalan yang disebut-sebut rusak parah. Saat tengah merekam, sebuah mobil berhenti mendekat,” ujar Roy saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (5/5/2025).

    Roy mengira yang mendekatinya adalah warga yang hendak memberi dukungan terhadap peliputan. Namun, ternyata yang turun dari mobil adalah pria berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang belakangan diketahui adalah Camat Sukabumi, Syahrial.

    “Beliau langsung tanya kenapa saya moto-moto jalan. Saya jawab saya wartawan. Saat itu juga saya konfirmasi soal isu pelarangan terhadap selebgram,” jelas dia.

    Saat dikonfrontasi di lokasi, menurut Roy, Camat Syahrial sempat membantah bahwa dirinya melarang selebgram membuat konten soal jalan rusak. Namun, Syahrial tetap meminta Roy menghentikan perekaman.

    “Bukan saya yang melarang itu, kenapa harus divideokan saya?” kata Syahrial dalam pernyataannya kepada Roy sebelum meninggalkan lokasi.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Camat  terkait peristiwa tersebut.

  • Polisi Bongkar Kasus Oplos Gas 3 Kg di Karawang-Semarang, Pelaku Cuan Miliaran

    Polisi Bongkar Kasus Oplos Gas 3 Kg di Karawang-Semarang, Pelaku Cuan Miliaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyalahgunaan gas LPG 3 kg di Karawang dan Semarang.

    Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan untuk di Karawang ada satu tersangka berinisial TN. Sementara di Semarang terdapat tiga tersangka yakni DS, KKI dan FZSW.

    “[Di kasus TKP Semarang, penyidik] meningkatkan status 3 orang terlapor dengan inisial FZSW alias A, DS, dan KKI menjadi tersangka,” ujarnya di Bareskrim, Senin (5/5/2025).

    Dia menambahkan, kasus pada dua TKP ini memiliki modus yang sama yakni menyuntikan gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung non-subsidi 12 Kg. Total, empat tabung gas yang diperlukan untuk mengisi tabung 12 kg.

    Dari para pelaku, Bareskrim telah menyita 4.495 tabung gas dengan varian 50 Kg, 12 Kg hingga 5,5 Kg. Selain itu, alat penyuntikan, mobil pikap hingga barang bukti elektronik juga turut disita.

    Di samping itu, untuk TKP Semarang, para pelaku diduga menerima keuntungan sebesar Rp3 miliar selama enam bulan. 

    Sementara itu, pelaku di Karawang mendapatkan untung Rp1,2 miliar setelah beroperasi satu tahun. Alhasil, total keuntungan tersangka dalam dua pengungkapan ini mencapai Rp4,2 miliar.

    “Selama kurun waktu 1 tahun selama tersangka bekerja tersebut [pangkalan di Karawang] mendapat keuntungan kurang lebih Rp1.276.272.000,” imbuhnya.

    Adapun, para tersangka dipersangkakan Pasal 40 angka 9 UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,” pungkas Nunung.

  • Polisi Tembak Mati Residivis Pencuri Mobil Pikap di Pasuruan, Sempat Lempar Bahan Peledak saat Hendak Ditangkap

    Polisi Tembak Mati Residivis Pencuri Mobil Pikap di Pasuruan, Sempat Lempar Bahan Peledak saat Hendak Ditangkap

    Liputan6.com, Pasuruan – Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan, pihaknya melakukan tindakan tegas dan terukur (tembak mati) residivis pelaku pencurian mobil pikap dan motor di Purwosari, Pasuruan.

    “Pelaku berinisial A, umur 30 tahun, warga Sapulante, Pasrepan, Pasuruan, Jawa Timur,” ujar AKBP Jumhur di kepada jurnalis di RS Bhayangkara Surabaya, Senin (5/5/2025).

    AKBP Jumhur mengatakan, pihaknya awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait pelaku pencurian mobil pikap yang hendak beraksi di Purwosari, Pasuruan, pada dini hari tadi.

    Sesampainya di lokasi, lanjut AKBP Jumhur, pihaknya menjumpai pelaku sudah masuk ke rumah dengan sasaran dua mobil.

    Pihaknya lalu melakukan pengejaran dan menangkap satu pelaku. “Kemudian satu orang pelaku melempar bondet ke anggota,” ucap AKBP Jumhur.

    Saat itu pelaku yang melempar bondet terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur dengan ditembak mati di area persawahan sekitar lokasi. 

    “Dua berhasil melarikan diri. Tadi malam kita berturut-turut melakukan penangkapan pelaku roda dua dan roda empat,” ujar AKBP Jumhur.

    AKBP Jumhur menyebut, pelaku A merupakan residivis kasus curanmor di Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo dan Pasuruan.

    Selain menembak mati dan menangkap pelaku curanmor, polisi menyita barang bukti bondet, sajam, tas, helm dan motor.

  • Muhyi al-Din Najm, Tahanan Administratif Palestina Meninggal dalam Tahanan Israel – Halaman all

    Muhyi al-Din Najm, Tahanan Administratif Palestina Meninggal dalam Tahanan Israel – Halaman all

    Muhyi al-Din Najm, Tahanan Administratif Palestina Meninggal dalam Tahanan Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Seorang tahanan Palestina berusia 60 tahun, Muhyi al-Din Najm, meninggal dalam tahanan ‘Israel’ setelah dipindahkan ke Pusat Medis Soroka, kata dua kelompok hak asasi Palestina pada hari Minggu (4/5/2025).

    Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina dan Klub Tahanan Palestina mengatakan Najm, dari Jenin, telah ditahan di bawah penahanan administratif sejak 8 Agustus 2023, dan telah menghabiskan total sekitar 19 tahun di penjara ‘Israel’.

    Kelompok tersebut menuduh otoritas penjara ‘Israel’ melakukan kelalaian medis, dengan mengklaim bahwa Najm ditolak perawatannya untuk penyakit kronis dan menjadi sasaran kondisi yang mereka gambarkan sebagai bagian dari “kebijakan sistematis” penyiksaan terhadap tahanan Palestina.

    Belum ada komentar yang dikeluarkan oleh otoritas ‘Israel’ mengenai keadaan kematiannya.

    Najm, seorang ayah dari enam anak, dilaporkan dalam kondisi kesehatan kritis dan tidak menerima perawatan medis selama penahanannya. Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa penahanan administratif yang berkepanjangan tanpa pengadilan merupakan “kejahatan gabungan.”

    Fatah, partai yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menyebut kematiannya sebagai “eksekusi yang disengaja,” dan menyalahkan otoritas penjara ‘Israel’ karena menolak memberinya perawatan medis meskipun kondisinya serius.

    Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap tahanan Palestina yang sakit di penjara ‘Israel’, khususnya mereka yang ditahan tanpa dakwaan berdasarkan penahanan administratif.

     

     

    Berbulan-bulan Alami Kelalaian Medis

    Tahanan Palestina Muhyiddin Fahmi Najem, 60, dari Jenin, meninggal di Pusat Medis Soroka Israel setelah berbulan-bulan mengalami kelalaian medis saat ditahan di bawah penahanan administratif tanpa dakwaan sejak Agustus 2023.

    Seorang ayah enam anak dan mantan narapidana jangka panjang, Najem menderita penyakit kronis dan kondisinya memburuk parah dalam beberapa bulan terakhir, namun ia ditolak perawatan yang memadai dan tidak diberitahu tentang diagnosisnya.

    Komisi Tahanan Palestina dan Masyarakat Tahanan mengutuk kematiannya sebagai “kejahatan majemuk” yang diakibatkan oleh penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan dan kelalaian medis.

    Kematiannya menambah jumlah warga Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel sejak Oktober 2023 menjadi 66 orang, termasuk lebih dari 40 orang dari Gaza.

    SUMBER: ROYA NEWS TV, THE CRADLE

  • PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    PHK di Mana-mana! Segini Jumlah Tabungan yang Harus Dimiliki

    Jakarta –

    Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengemuka di Tanah Air. Oleh sebab itu, pekerja perlu punya strategi ‘menyelamatkan diri’ dalam mengelola keuangan dan menyiapkan dana darurat atau tabungan untuk selalu berancang-ancang, termasuk soal PHK.

    Berdasarkan data Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, angka PHK periode Januari sampai 23 April 2025 sendiri tercatat sebesar 24.036. PHK di Jawa Tengah adalah sebanyak 10.692, lebih tinggi di atas provinsi DKI Jakarta yang sebesar 4.649 orang. Jakarta berada di urutan kedua.

    Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, menjelaskan pentingnya untuk selalu punya persiapan secara finansial. Ia bilang, mulanya kita perlu menghitung besaran pengeluaran rutin bulanan, termasuk dengan cicilan utang di dalamnya.

    “Misalnya, total pengeluaran Rp 5 juta per bulan. Maka, sebaiknya kita punya tiga kali pengeluaran bulanan sebagai dana darurat kita. Sehingga kita bisa punya waktu tiga bulan untuk mencari pekerjaan lagi. Tetapi, tentunya semakin besar dana darurat kita, akan semakin baik, dan kita juga bisa lebih tenang,” ucap Tejasari saat dihubungi detikcom, Senin (5/5/2025).

    Tejasari mengelaborasi, misal kita memiliki dana lebih sebanyak enam kali biaya bulanan, itu akan jauh lebih baik. Hal ini lantaran pekerja jadi punya waktu lebih panjang dalam mencari pekerjaan yang diinginkan.

    “Berapa tabungan yang ideal? Ini tentunya sejalan dengan dana darurat yang kita rencanakan tadi. Kalau kita merasa tiga kali pengeluaran sudah cukup, atau merasa enam kali pengeluaran, silakan saja,” tambahnya.

    Tidak cuma itu, dalam konteks maraknya PHK di sejumlah perusahaan, Tejasari menekankan agar masyarakat selalu berhemat dalam keuangannya. Terlebih, jika kondisi dana darurat belum sesuai ambang batas yang sudah dikalkulasikan sebelumnya.

    “Perlu banget pastinya (berhemat), kalau dana darurat kita belum mencukupi. Hemat-hemat di pengeluaran yang tidak rutin seperti budget shopping, nongkrong, paket langganan, hiburan, dan lain-lain itu bisa jadi anggaran yang dapat kita hemat,” tambahnya.

    “Pengeluaran makan juga bisa kita hemat, lho. Transportasi juga bisa,” tutupnya.

    Tonton video “Respons Wamen Komdigi soal Badai PHK di Industri Media” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Trump Ungkap Sinyal Positif Negosiasi Tarif, Kesepakatan di Depan Mata?

    Trump Ungkap Sinyal Positif Negosiasi Tarif, Kesepakatan di Depan Mata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan bahwa pemerintahannya dapat mencapai kesepakatan dagang dengan beberapa negara pekan ini.

    “Itu mungkin saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apakah ada perjanjian dagang yang akan terjadi minggu ini, seperti dikutip Bloomberg, Senin (5/5/2025).

    Meski demikian, Trump tidak menyebutkan negara mana saja yang berpotensi mencapai kata sepakat dengan AS dalam waktu dekat. Trump menyebut, AS bernegosiasi dengan banyak negara, tetapi pada akhirnya, dia yang akan menetapkan kesepakatan sendiri.

    “Karena saya yang menetapkan kesepakatan, bukan mereka yang menetapkan kesepakatan. Anda terus menanyakan pertanyaan yang sama: ‘Kapan Anda akan setuju?’ Terserah saya, bukan mereka,” kata Trump di atas Air Force One.

    Trump juga memberi isyarat bahwa para para pejabat melakukan pembicaraan dengan rekan-rekan dari China. Pasar keuangan telah stabil dalam dua minggu terakhir di tengah tanda-tanda bahwa pembicaraan dengan negara-negara Asia sedang berlangsung dan ketegangan perdagangan antara China dan AS dapat menurun dari level saat ini. 

    China telah menjadi fokus kampanye tarif Trump, yang menyebabkan Beijing membalas pungutan AS, yang sekarang mencapai 145% untuk barang-barang asal Negeri Tirai Bambu. 

    China telah mengisyaratkan kemungkinan pencairan dalam beberapa hari terakhir, sementara Trump mengatakan kepada NBC News dalam komentar yang disiarkan hari Minggu bahwa dia bersedia menurunkan tarif AS di beberapa titik. 

    Menanggapi pertanyaan di Air Force One, Trump mengatakan ia tidak memiliki rencana saat ini untuk berbicara dengan Presiden China Xi Jinping.

    Beijing mengonfirmasi minggu lalu untuk pertama kalinya bahwa otoritasnya berkomunikasi dengan pejabat Amerika mengenai kesepakatan perdagangan. Diskusi telah berlangsung dengan para pembantu Trump dan beberapa negara lain, tetapi para pejabat tinggi terus memberi sinyal bahwa mereka pada akhirnya mungkin masih berniat untuk mengenakan bea pada mitra dagang.

    “Pada titik tertentu, saya akan menetapkan angka tarif tertentu. Pada titik tertentu dalam dua minggu atau tiga minggu ke depan, saya akan menetapkan kesepakatan,” kata Trump.

    “Saya akan mengatakan bahwa negara ini dan itu telah memiliki surplus perdagangan yang luar biasa — surplus dengan cara mereka — dengan kami dan mereka telah mengambil keuntungan dari kami dengan berbagai cara, dan kami sepenuhnya memahami apa yang mereka lakukan,” katanya. 

    Kebijakan tarif Trump yang luas telah mengguncang pasar global, memicu kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi dan membebani dolar AS. Minggu lalu, data dari Biro Analisis Ekonomi menunjukkan produk domestik bruto AS berkontraksi untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

    Dalam wawancara dengan Fox News pekan lalu, Wakil Presiden JD Vance mengatakan kesepakatan dagang dengan India akan menjadi salah satu yang pertama.

    “Negosiasi juga sedang berlangsung dengan Jepang, Korea Selatan, dan Eropa,” kata Vance.

    Ekonomi Asia yang menghadapi beberapa tarif “timbal balik” AS tertinggi telah memimpin jalan di atas rekan-rekan barat dalam negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. 

    Kepala negosiator perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah menyatakan harapan untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS pada bulan Juni, setelah putaran terakhir negosiasi di Washington minggu lalu.

    Namun, masih ada pertanyaan tentang seberapa substansial pengumuman kesepakatan jangka pendek tersebut, mengingat pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan yang komprehensif membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan.

  • Pengamat: Layanan Verifikasi World Bisa Atasi Masalah di Indonesia, Asalkan… – Page 3

    Pengamat: Layanan Verifikasi World Bisa Atasi Masalah di Indonesia, Asalkan… – Page 3

    Bicara soal kebocoran data yang mungkin terjadi, Alfons memang kalau pengelolaan data dilakukan dengan baik, lengkap dengan penerapan enkripsi dengan baik dan mendapatkan audit institusi terpercaya, harusnya layanan WorldID ini cukup terjamin.

    “Lalu soal data pribadi yang dikelola oleh negara lain, sebenarnya sudah banyak data pribadi orang Indonesia yang dikelola asing, dan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) tenang-tenang saja,” kata Alfons.

    Salah satu dua contohnya adalah data pengguna Google Maps dan layanan navigasi Waze yang dinilai sangat berguna dan akan bahaya jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data.

    “Namun, kita tenang-tenang saja, karena apa? Karena manfaatnya besar dan dikelola oleh perusahaan yang cukup bertanggung jawab,” ia mengimbuhi.

    Alfons tidak menyangkal bahwa risiko kebocoran data bukanlah hal yang mustahil. Begitu juga dengan risiko data pengguna Indonesia dieksploitasi oleh pihak lain.

    Ia pun mempertanyakan, selama ini data pribadi pengguna layanan digital Indonesia yang ada di cloud, aplikasi Microsoft, WhatsApp, atau pun Meta merupakan data berharga.

    “Agak memprihatinkan kalau pemerintah kurang menyadari hal ini,” katanya.

  • Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Korban PHK Tembus 24.000 Orang, Menaker: Sudah Sepertiga dari PHK 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 24.036 orang hingga 23 April 2025. Jawa Tengah, Daerah Khusus Jakarta, dan Riau menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak sepanjang 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap, jumlah PHK hingga April 2025 sudah mencapai sepertiga dari total kasus PHK yang terjadi di 2024 yang kala itu sebanyak 77.965 orang.

    “Saat ini sudah terdata adalah sekitar 24.000, jadi sudah sepertiga lebih dari 2024,” kata Yassierli dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (5/5/2025).

    Dari total tersebut, Yassierli mengungkap bahwa kasus PHK paling banyak terjadi di sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. 

    Yassierli mengungkap, ada berbagai faktor yang memicu PHK di Indonesia. Dia menyebut, setidaknya ada tujuh faktor dominan yang menyebabkan PHK.

    Pertama, kata dia, karena perusahaan mengalami kerugian atau tutup imbas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri yang menurun. Kedua, relokasi usaha karena alasan tidak mampu bersaing dan mencari daerah yang upah minimumnya lebih rendah. 

    Ketiga, terjadi kasus perselisihan hubungan industrial karena pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh, yang berujung pada PHK terhadap pengurus serikat pekerja/buruh.

    Keempat, tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja. Kelima, alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Kemudian, kebijakan transformasi perusahaan, dan terakhir, pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

    “Jadi penyebabnya beragam. Ketika ditanya mitigasi seperti apa tapi kita harus lihat case by base,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yassierli juga mengungkap langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, dia menyebut bahwa beberapa upaya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    Diantaranya, kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi dan subsidi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, serta digitalisasi dan inovasi industri.

    Khusus untuk industri padat karya, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas tax allowance untuk 45 perusahaan di sektor padat karya, pembiayaan kredit investasi 2025, insentif PPh21 bagi pekerja, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50%.

    “Tentu ini terus kita reviu dan sempurnakan,” pungkasnya.