Xcloud.id

Blog

  • RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan kunjungan ke Belanda untuk melihat sekaligus mengadopsi penerapan AI di sektor pertanian.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan dalam mewujudkan swasembada pangan, pihaknya bersama dengan Agrinas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta delegasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Univeritas Hasanudin ke Wageningen University Belanda. Sudaryono menerangkan Belanda merupakan negara eksportir terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS).

    “Nah, padahal wilayahnya yang kecil, tidak lebih luas daripada, ya kecil lah ya, Anda sendiri bisa cek. Tapi di Belanda ekspor produk pertanian terbesar kedua. Makanya kita ingin belajar dari sana,” kata Sudaryono saat Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Beberapa hal yang akan dipelajari di Belanda, seperti pengelolaan serta teknologi di greenhouse, pertanian vertikal, hingga penerapan AI. Sudaryono menerangkan AI dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan petani, seperti cuaca, kontur, hingga kesuburan tanah.

    Terkait penerapan AI, pihaknya tengah mengupayakan untuk membentuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Melalui Pusdatin, petani melalui penyuluh pertanian mendapatkan rekomendasi-rekomendasi waktu hingga persentase pupuk yang dibutuhkan.

    “Nah, kemudian beruntungnya kita, Wageningen sudah bergerjasama dengan banyak universitas di Indonesia. Kami laporkan, termasuk dengan IPB, dan ini tinggal kita mengintegrasikan bagaimana IPB, kemudian juga Kementerian Pertanian dalam Hal ini Pusdatin, kemudian juga apakah Pupuk Indonesia, atau Bulog, dan yang lain itu kita integrasikan datanya,” jelas Sudaryono.

    Sementara itu, untuk pengelolaan buah dan sayur di Belanda menggunakan greenhouse. Sudaryono menerangkan greenhouse di Belanda menggunakan AI juga untuk membuat kelembaban udara.

    “Sehingga dia betul-betul ongkosnya mahal. Tentu saja kita tidak mungkin plek-plek kita bikin di Indonesia, kita akan lebih sederhana, karena kita tidak perlu ada, kita kan tidak ada musim dingin yang di mana greenhouse-nya butuh pemanas, tidak butuh pendingin atau AC pada saat musim panas, jadi kita kan relatif stabil, sehingga lebih simpel,” jelas Sudaryono.

    Meski begitu, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan teknologi tersebut, yakni implementasi ke petani. Padahal produktivitas bisa meningkat lebih besar dibandingkan dengan teknik konvensional.

    “Riset membuktikan bahwa nanam di tanah sama nanam di greenhouse yang gak ketemu tanah, tanamannya itu ternyata produktivitasnya lebih besar di dalam greenhouse. Itu sesuai dengan hasil penelitiannya, termasuk input produksinya juga lebih rendah kalau pakai greenhouse,” imbuh Sudaryono.

    (acd/acd)

  • Bareskrim Janji Tumpas Penyimpangan Barang Subsidi, Tak Takut Bekingan

    Bareskrim Janji Tumpas Penyimpangan Barang Subsidi, Tak Takut Bekingan

    Bareskrim Janji Tumpas Penyimpangan Barang Subsidi, Tak Takut Bekingan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Tindak Pidana Tertentu
    Bareskrim Polri
    Brigjen (Pol) Nunung Syaifuddin menyatakan, pihaknya akan menindak tegas kasus-kasus penyalahgunaan barang bersubsidi meski dibekingi oleh pihak-pihak yang berwenang.
    “Siapapun di belakangnya dari kegiatan penyimpangan barang-barang subsidi, tolong melaporkan ke kami, kami akan tindak tegas. Sekali lagi, siapapun yang membekingi kegiatan ini, kita tidak peduli, kita luruskan. Ini komitmen kita seperti itu,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Nunung menegaskan, orang-orang yang menyalahgunakan barang-barang bersubsidi ini merupakan pengkhianat negara karena perbuatan mereka berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, tak sekadar merugikan negara.
    Oleh karena itu, ia tidak takut mengusut kasus penyalahgunaan barang-barang bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kecil.
    Nunung juga mengungkapkan bahwa para pelaku kerap mencatut nama-nama para petinggi negara untuk melancarkan aksi mereka.
    Namun, ia enggan menyebut siapa saja tokoh yang dicatut oleh para oknum penyalahguna subsidi tersebut.
    “Pelaku ini biasa jual nama juga. Jual nama, sehingga kesannya bahwa kita ini jadi takut-takuti,” kata Nunung.
    “Ini sebetulnya saya enggak perlu ngajarin itik berenang, sampeyan sudah tahu. Orang kalau kegiatan ilegal itu kalau mau nakutin kita biasanya jual-jual nama. Itu jual-jual nama, orang yang ada atau yang lebih tinggi di atas kita,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Bareskrim mengungkap dua kasus penyalahgunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji subsidi tiga kilogram di dua lokasi, yaitu di Karawang, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah.
    Dua kasus ini tidak saling berkaitan satu sama lain, meski memiliki modus yang sama, yaitu penyuntikan atau pemindahan isi elpiji 3 kg subsidi ke dalam tabung gas non-subsidi.
    Total ada empat orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut.
    Bareskrim menaksir
    kerugian negara
    dalam kasus tersebut setidaknya mencapai Rp 6 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik kedua diantara negara G20. Indonesia hanya berada di bawah China.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen pada kuartal I-2025 ini. Menko Airlangga masih melihat baiknya kondisi ekonomi nasional diantara negara lain.

    Dia menjelaskan, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah China yang tumbuh 5,4 persen. Indonesia berada di atas Malaysia, Singapura, bahkan Spanyol.

    “Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87 (persen) dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4 (persen),” ungkap Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Kita masih di atas Malaysia yang 4,4 (persen) kemudian Singapura yang 3,8 (persen) kemudian Spanyol yang 2,9 (persen),” imbuhnya.

    Sementara itu, jika dilihat pada lingkup regional ASEAN, Indonesia berada di bawah Vietnam yang tumbuh tinggi mencapai 6,93 persen di kuartal I-2025.

    “Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyayangkan, aksi pita hitam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai protes dimutasinya dokter anak di RS vertikal Kemenkes.

    Juru bicara Kemenkes Drg. Widyawati MKM, menyatakan, Kemenkes menghormati hak menyampaikan aspirasi, termasuk melalui doa bersama oleh IDAI.

    Namun, pihaknya menyayangkan bila kegiatan tersebut berpotensi mengganggu layanan kesehatan anak atau digunakan sebagai alat tekanan untuk kepentingan pribadi.

    Fokus utama Kemenkes adalah menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Anak-anak adalah kelompok rentan yang hak atas layanannya tidak boleh dikorbankan oleh dinamika politik organisasi profesi,” ujar dia kepada wartawan Senin (5/5/2025).

    Dokter Widya mengungkapkan, Kemenkes menyesalkan bila organisasi profesi seperti IDAI dimobilisasi untuk membangun narasi seolah terjadi penzoliman terhadapt elit-elit IDAI.

    “Kami menegaskan yang terjadi (mutasi) adalah penataan sistem berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik,” tutur drg Widya.

    Dokter-dokter anak yang berstatus ASN, perlu menempatkan kepentingan pasien dan institusi di atas loyalitas personal, apalagi jika berisiko merugikan rumah sakit tempat mereka bekerja dan masyarakat yang dilayani.

    Kemenkes menolak narasi mutasi ini merupakan bentuk tekanan atau pembungkaman.
    Rotasi ASN adalah bagian dari tata kelola sumber daya manusia demi efisiensi dan pemerataan layanan.

    “Kami mengajak semua dokter anak untuk tetap profesional, rasional, dan berfokus pada kepentingan pasien. Jangan sampai pelayanan terganggu oleh provokasi yang membelokkan semangat organisasi profesi,” tutur dia.

    Kemenkes membuka ruang dialog dengan seluruh organisasi profesi, termasuk IDAI.

    Namun menyayangkan penggunaan organisasi profesi sebagai alat untuk menekan kebijakan publik demi kepentingan individu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Masyarakat berhak atas pelayanan yang optimal.

    Kemenkes akan terus memastikan layanan kesehatan anak tetap berjalan tanpa gangguan di seluruh fasyankes Indonesia.

    Mutasi Ketua IDAI

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pusat dr. Piprim Basarah Yanuarso dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).

    Menurut Kemenkes, pemindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di RS Fatmawati, Jakarta.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K). (dok. Konsula)

    Tidak lama setelah pemindahan dr Piprim melalui media sosial Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah berkomentar.

    Rizky menuturkan, keputusan itu tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.

    Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah dampak pemindahan tersebut antara lain kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak yang akan memburuk, karena dengan pemindahan tersebut, hanya ada satu pengajar yang kompeten memberikan materi tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Pemindahan ini membuat para pasien tak bisa berkonsultasi dengan dr. Piprim secara langsung lagi. Selain itu, dia menilai hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter subspesialis kardiologi anak.

    Dalam unggahan terpisah, Rizky menyebutkan apabila ingin menguatkan dan mengembangkan layanan jantung anak, maka seharusnya dipindahkan ke daerah, bukan di Jakarta yang sudah banyak RS yang mampu melaksanakan layanan itu.

    Namun demikian, pemindahan tugas ini tidak akan mengubah sikap IDAI terkait kolegium.

    Tidak lama setelah itu dikabarkan bahwa dr. Rizky Adriansyah diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.

     

     

  • BMKG: Waspada Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir pada Mei 2025 – Halaman all

    BMKG: Waspada Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir pada Mei 2025 – Halaman all

    BMKG ingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025, lengkap dengan daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir.

    Tayang: Senin, 5 Mei 2025 13:40 WIB

    Akun Instagram resmi @infobmkg

    POTENSI BANJIR BMKG – Informasi Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir Indonesia pada Mei 2025 diunduh di akun Instagram resmi @infobmkg pada Senin (5/5/2025). BMKG ingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025, lengkap dengan daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir. 

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025.

    Berdasarkan data BMKG, saat ini masih sekitar 77 persen wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan dan baru sekitar 6 persen yang sudah memasuki musim kemarau.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @infobmkg pada Senin (5/5/2025), untuk periode awal Mei, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi mengalami curah hujan tinggi dengan kategori Siaga.

    Namun, tidak ada yang masuk kategori Awas.

    Sementara itu, untuk bulan Mei 2025, sebagian wilayah di Sulawesi Selatan dan Maluku diprediksi mengalami potensi banjir kategori Tinggi.

    “Bagi masyarakat yang wilayahnya sudah memasuki musim hujan, diimbau agar mengambil tindakan preventif untuk memastikan kapasitas drainase lingkungan, menjaga kondisi dan kesehatan, sedia payung atau jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari penyebaran penyakit di musim penghujan,” tulis BMKG.

    Lantas, wilayah mana saja yang berpotensi mengalami banjir pada Mei 2025?

    Wilayah Berpotensi Banjir Berlaku pada Mei 2025

    Dilansir dari akun Instagram resmi @infobmkg, berikut daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir dengan kategori tinggi, sebagai berikut:

    1. Kabupaten Bone

    Kecamatan Barebbo
    Kecamatan Cina
    Kecamatan Kajuara
    Kecamatan Mare
    Kecamatan Ponre
    Kecamatan Sibulue
    Kecamatan Tanra

    2. Kabupaten Luwu Utara

    Kecamatan Baebunta
    Kecamatan Bone Bone
    Kecamatan Malangke
    Kecamatan Mappedeceng
    Kecamatan Masamba
    Kecamatan Sukamaju

    3. Kabupaten Sidenreng Rappang

    4. Kabupaten Wojo

    Kecamatan Gilireng
    Kecamatan Keera
    Kecamatan Maniangpajo
    Kecamatan Pitumpanua
    Kecamatan Sajoanging

    5. Kabupaten Sinjai

    Kecamatan Sinjai Selatan
    Kecamatan Sinjai Tengah
    Kecamatan Sinjai Timur
    Kecamatan Sinjai Utara
    Kecamatan Tellu Limpoe

    6. Kabupaten Bone

    7. Kabupaten Maluku Tengah

    Kecamatan Amahai
    Kecamatan Leihitu
    Kecamatan Leihitu Barat
    Kecamatan Pulauharuku
    Kecamatan Seram Utara

    8. Kota Ambon

    Kecamatan Baguala
    Kecamatan Leitimur Selatan
    Kecamatan Nusaniwe
    Kecamatan Sirimau
    Kecamatan Telukambon

    9. Kabupaten Mimika

    Kecamatan Amar
    Kecamatan Iwaka
    Kecamatan Kuala Kencana
    Kecamatan Kwamki
    Kecamatan Narama
    Kecamatan Mimika Barat
    Kecamatan Mimika Baru
    Kecamatan Mimika Tengah
    Kecamatan Mimika Timur
    Kecamatan Mimika Timur Jauh
    Kecamatan Tembagapura
    Kecamatan Wania

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Update Minuman Oplosan Maut di Lapas Bukittinggi, Korban Tewas Bertambah Jadi 3 Napi – Halaman all

    Update Minuman Oplosan Maut di Lapas Bukittinggi, Korban Tewas Bertambah Jadi 3 Napi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Bukittinggi – Korban jiwa akibat keracunan minuman oplosan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, bertambah menjadi tiga orang.

    Satu orang lainnya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit.

    Penambahan Korban Meninggal

    Direktur RSUD Achmad Mochtar, Busril, mengonfirmasi penambahan korban meninggal dunia pada Senin pagi.

    Korban meninggal ini merupakan satu dari dua warga binaan keracunan yang sebelumnya menjalani perawatan intensif menggunakan ventilator.

    “Iya (korban tewas bertambah),” kata Direktur RSUD Achmad Mochtar (RSAM), Busril, pada Senin (5/5/2025) pagi.

    Busril tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu kematian atau identitas korban.

    Namun, ia menyatakan bahwa pihak keluarga sudah diberitahu dan jenazah korban telah dibawa pulang.

    Kondisi Korban Lainnya

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa total warga binaan yang mengalami keracunan akibat minuman oplosan mencapai 23 orang, dengan 22 di antaranya dirawat di RSUD Achmad Mochtar.

    Dari jumlah tersebut, dua orang masih dalam perawatan intensif di ruangan ICU dengan kondisi kritis dan menggunakan ventilator.

    “Benar, dua orang masih dirawat di ruangan ICU atas nama Frengki dan Debi Fernando,” jelas Vera Mayasari, Wakil Direktur Pelayanan RSAM Bukittinggi, saat dihubungi pada Sabtu, 3 Februari 2025.

    Sementara itu, dari 22 warga binaan yang dirawat, 19 orang telah dipulangkan ke Lapas Biaro.

    (TribunPadang.com/Muhammad Iqbal)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?

    Partai Buruh akan membentuk pemerintahan mayoritas setelah kemenangan yang diraihnya dalam pemilu Australia yang diumumkan hari Sabtu kemarin.

    Anthony Albanese menduduki kursi perdana menteri yang kedua kalinya, menjadikan perdana menteri kedua yang terpilih dua kali dalam sejarah politik Australia.

    Saat berkampanye, Partai Buruh membuat banyak janji sebagai agar bisa terpilih kembali.

    Kami akan membahas apa saja yang dijanjikan dan apa artinya bagi warga di Australia, termasuk komunitas diaspora Indonesia.

    Jumlah migrasi

    Partai Buruh sebelumnya mengatakan akan menaikkan harga visa bagi mahasiswa internasional dari A$1.600 menjadi A$2.000

    Sementara itu migrasi permanen akan diturunkan sedikit, yakni dari 190.000 menjadi 185.000 pada tahun keuangan 2024-2025.

    Sementara dalam anggaran yang diumumkan bulan Maret lalu, pemerintah Australia memperkirakan migrasi sementara, atau yang bukan permanen, akan diturunkan hingga 75.000.

    Angka migrasi diperkirakan akan turun dari 335.000 tahun ini menjadi 260.000 tahun depan dan kemudian 225.000 tahun berikutnya.

    Mahasiswa internasional menjadi kelompok terbesar dari angka migran sementara.

    Sebelumnya Partai Buruh sudah mencoba berbagai langkah untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional tapi digagalkan.

    Medicare dan ‘bulk billing’

    Saat berkampanye , PM Albanese tidak pernah lepas dari kartu Medicare yang selalu ia tunjukkan, bahkan saat ia menyampaikan pidato kemenangannya, Sabtu (03/04) malam lalu.

    Salah satu topik utama dalam kampanye Partai Buruh berpusat pada komitmen untuk memberikan biaya hingga A$8,5 miliar ke Medicare selama empat tahun.

    Medicare adalah layanan kesehatan di Australia, sejenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia namun memiliki sistem yang berbeda.

    Dengan jumlah sebesar A$8.5 miliar diharapkan sembilan dari 10 kunjungan ke ‘general practitioner’ (dokter umum) bisa dilakukan dengan cara ‘bulk billing’ atau dibayarkan belakangan oleh penjamin kesehatan pemerintah.

    Paket tersebut, yang menurut Partai Buruh akan menjadi investasi terbesar dalam Medicare sejak diberlakukan lebih dari 40 tahun yang lalu, akan digunakan untuk melipatgandakan insentif bagi dokter agar tidak membebankan biaya kepada pasien.

    Paket tersebut juga akan digunakan untuk melatih perawat dan 2.000 dokter umum baru setiap tahun, yang setara dengan rencana pelatihan dokter umum senilai A$400 juta yang diajukan oleh Koalisi Partai Liberal dan Nasional.

    Dalam pidato kemenangannya di Sydney, PM Albanese mengatakan kartu Medicare “bukan berwarna merah Partai Buruh atau biru Partai Liberal: melainkan hijau dan emas [warna Australia]”.

    “Medicare adalah milik semua warga Australia dan bersama-sama kita akan membuatnya lebih kuat bagi semua warga Australia,” katanya.

    [Teaser hasil pemilu]Perumahan

    Mereka yang membeli rumah untuk pertama kalinya di Australia juga menjadi salah satu fokus dari topik yang diangkat Partai Buruh untuk bisa memenangkan pemilu kali ini.

    Saat berkampanye, PM Albanese mengatakan mereka akan berkomitmen untuk menyediakan biaya hingga A$10 miliar untuk dapat membangun 100.000 rumah yang khusus akan dijual kepada pembeli rumah pertama.

    Partai Buruh juga menjanjikan semua pembeli rumah pertama memiliki peluang untuk memasuki pasar properti, dengan bisa memberikan akses ke biaya uang muka sebesar 5 persen dari harga rumah.

    Partai Buruh mengatakan mereka juga akan menyamai janji pihak oposisi, yakni Koalisi Partai Liberal dan Nasional, yakni melarang investor asing dan penduduk yang bukan berstatus permanen untuk bisa membeli rumah yang sudah ada, selama dua tahun.

    Dalam arti lain, mereka hanya diperbolehkan untuk membeli rumah baru yang belum dibangun atau dari proyek pembangunan baru.

    Biaya hidup

    Isu yang terus disuarakan para pemilih di Australia adalah biaya hidup yang semakin mahal.

    Partai Buruh berjanji untuk mengucurkan anggaran yang besar untuk membantu warga mengatasi biaya hidup.

    Mereka juga berjanji akan melarang supermarket memainkan harga barang bagi konsumen, membentuk satuan tugas untuk membuat standar harga agar harga barang-barang tidak ditetapkan berlebihan.

    Partai Buruh juga berjanji untuk memangkas tagihan listrik sebesar A$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil, lewat bantuan energi yang dialokasikan sebesar A$1,8 juta.

    Dalam upaya lainnya, Partai Buruh berjanji untuk mengurangi pajak dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2026, dan tahap kedua pada tanggal 1 Juli 2027.

    Untuk tahun pertama, para pembayar pajak bisa menikmati potongan pajak hingga A$5 per minggu, kemudian mulai tahun kedua dan seterusnya, mereka akan menghemat A$10 per minggu dari pajaknya.

    Memotong utang biaya kuliah

    Partai Buruh berkomitmen untuk menghapus utang mahasiswa untuk membiaya kuliah mereka, atau istilahnya pinjaman HECS, sebesar 20 persen.

    Upaya ini dilakukan untuk mengurangi utang warga yang terus bertambah akibat inflasi baru-baru ini.

    Dengan janji ini, bagi mahasiswa dengan utang sebesar A$27.600, maka utang mereka untuk ‘Higher Education Loan Program’ akan berkurang sekitar A$5.520.

    Partai Buruh juga berjanji menaikkan batas pendapatan untuk warga yang harus mulai membayar utang biaya kuliah mulai Juli tahun depan.

    Ambang batas kali ini dinaikkan menjadi A$67.000 dan mereka yang berpenghasilan mulai A$70.000 akan mencicil sekitar A$1.300 lebih sedikit per tahun.

    Partai Buruh juga menjanjikan 100.000 sekolah pelatihan, atau TAFE. yang bebas biaya per tahun bagi warga Australia mulai tahun 2027, jika undang-undang tersebut disahkan.

    Membangun lebih banyak ‘child care’

    Partai Buruh berjanji menyediakan dana hingga A$1 miliar untuk membangun dan memperluas sekitar 160 pusat penitipan anak, atau ‘child care’, selama empat tahun.

    Mereka mengatakan pusat penitipan anak tersebut akan berlokasi dekat lokasi sekolah jika memungkinkan, dan kepemilikannya akan tetap di bawah pemerintah.

    Sebelum pemilihan, Partai Buruh meloloskan undang-undang untuk menjamin para orangtua mendapatkan subsidi untuk layanan penitipan anak minimal selama tiga hari, menghapus aturan yang mengharuskan para orangtua menunjukkan jika mereka memiliki pekerjaan atau sedang mencari kerja untuk bisa mendapatkan subsidi.

    Partai Buruh juga menjanjikan biaya hingga A$650 juta untuk membangun 50 klinik perawatan darurat baru di seluruh Australia.

    Mereka mengatakan klinik-klinik tersebut dirancang untuk meringankan beban layanan darurat rumah sakit, yang banyak merawat pasien dengan penyakit berat namun tidak mengancam jiwa.

    Partai Buruh juga akan memangkas harga obat-obatan yang tercantum dalam PBS dari A$31,60 menjadi A$25, dengan biaya yang disediakan dalam anggaran sebesar A$690 juta.

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)

  • Ketua Baleg paparkan lima urgensi pengesahan RUU PPRT

    Ketua Baleg paparkan lima urgensi pengesahan RUU PPRT

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan memaparkan lima urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    “Di sini juga telah menempatkan lima urgensi (pengesahan RUU PPRT), selain daripada kami akan memperbaiki naskah akademik kembali, yang akan kami perbaharui. Kami akan mutakhirkan kembali,” kata Bob di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat membuka jalannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait RUU PPRT bersama koalisi masyarakat sipil untuk RUU PPRT, jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga (JALA PRT), hingga koordinator konsolidasi mahasiswa Indonesia.

    Dia menyebut urgensi pertama pengesahan RUU PPRT adalah menempatkan pekerja rumah tangga (PRT) sederajat dengan jenis dan bentuk pekerja lainnya dari segi pengawasan, perlindungan, dan lain-lain

    Kedua, kata dia, pengesahan RUU PPRT dapat menjadi jawaban pemerintah atas pertanyaan dunia internasional terkait perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor domestik tersebut.

    “Terlebih, selama ini dunia internasional mempertanyakan regulasi perlindungan terhadap PRT di Indonesia,” ucapnya.

    Ketiga, ujar Bob, pengesahan RUU PPRT diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan hak kerja bagi para PRT di dalam negeri.

    Keempat, dia menyebut pengesahan RUU PPRT dapat memberi nilai tambah bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri bahwa Indonesia telah memiliki jaminan aturan bagi para PRT.

    “Selain daripada keuangan materi yang dikejar, tapi juga juga jaminan perlindungan menjadi satu prioritas pemikiran daripada para pekerja,” tuturnya.

    Terakhir, dia menyebut melalui pengesahan RUU PPRT maka diharapkan Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja migran Indonesia seperti yang negara Indonesia lakukan pula atau adanya asas resiprositas.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa RUU PPRT yang telah digulirkan sejak dua dekade lalu masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025.

    Dia pun menyebut penyusunan RUU PPRT telah dilakukan Baleg DPR RI pada masa keanggotaan 2019-2024 dan akan dilanjutkan oleh Baleg DPR RI pada periode saat ini.

    “(Aspek) perlindungan yang paling utama, dan kami masih tentunya harus memperbaiki kembali kemarin draf-nya kan sudah ada periode 2019-2024,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang.

    Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu tiga bulan ke depan.

    “Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan kepada saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan Amran: Stok Beras RI Saat Ini Mencapai 3,5 Juta Ton, Tertinggi Sejak Saya Lahir  – Halaman all

    Mentan Amran: Stok Beras RI Saat Ini Mencapai 3,5 Juta Ton, Tertinggi Sejak Saya Lahir  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa stok beras yang ada dimiliki Indonesia melalui Bulog saat ini yang tertinggi selama 57 tahun terakhir.

    Amran mengatakan bahwa stok beras yang dikantongi RI saat ini 3,5 juta ton. Dia bilang ini tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969 atau sejak dia lahir.

    “Kita mempunyai stok beras tertinggi selama 57 tahun atau seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Ia mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki stok beras menembus 3 juta ton pada 1984. Kala itu, penduduk Indonesia disebut ada sekitar 140 juta lebih.

    Kali ini, jumlah stok tersebut terulang lagi, tetapi dengan penduduk Indonesia yang meningkat hingga dua kali lipat.

    “Penduduk saat itu 140 juta orang lebih. Hari ini 280 juta orang. Jadi, kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat,” ujar Amran.

    Secara detail, stok beras yang dimiliki Bulog per 4 Mei 2025 pukul 23.59 WIB adalah sebesar 3.517.294 ton.

    Selain pada 1984 dan 2025, stok Bulog mencapai 3 juta ton juga pernah terjadi pada Juni 1997. Saat itu, jumlahnya mencapai 3.029.049 ton.

    Amran kemudian menjelaskan beberapa faktor yang membuat produksi beras dalam negeri bisa mengalami kenaikan.

    Ia mengatakan intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi alasan produksi beras Indonesia bisa meroket.

    Intensifikasi mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1 ke 2. Ini berarti petani bisa melakukan penanaman sebanyak dua kali dalam satu tahun.

    Metode intensifikasi yang dilakukan di Jawa adalah pompanisasi. Air dari sungai atau danau dialirkan melalui pompa ke lahan pertanian. Sementara itu, di luar Jawa dilakukan dengan perbaikan irigasi.

    Faktor berikutnya yang membuat produksi meningkat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang diklaim tepat waktu, volume, dan sasaran.