Xcloud.id

Blog

  • Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Bank Jatim Bangun 60 Jamban Sehat untuk Warga Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bank Jatim menyerahkan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 60 unit jamban sehat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bantuan itu diberikan di sela peresmian kantor Cabang Pembantu (Capem) Waru, Senin (5/5/2025).

    Peresmian kantor baru di Ruko Gateway Blok B2, Jalan Raya Waru tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Bupati H. Subandi mengapresiasi bantuan program CSR 60 unit jamban sehat itu. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi di daerah.

    Menurut H. Subandi, hal ini menjadi kontribusi nyata Bank Jatim dalam pembangunan daerah. Meskipun Sidoarjo sudah ditetapkan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan menerima penghargaan nasional, masih ada sekitar 2.000 rumah yang belum memiliki jamban layak.

    “Insya Allah kekurangan ini akan kita kejar bersama masyarakat dan melalui program CSR. Kami juga rutin turun ke lapangan setiap akhir pekan untuk memastikan warga yang kurang mampu mendapat perhatian,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan tinggal diam melihat warganya hidup dalam kondisi tidak layak, apalagi dengan anggaran daerah yang mencapai Rp5,2 triliun. Salah satu bentuk nyata kepedulian tersebut adalah distribusi makanan gratis bagi warga kurang mampu yang dilakukan secara rutin.

    Dalam hal pelayanan perbankan, H. Subandi juga mendorong agar Bank Jatim dapat menghadirkan bunga pinjaman yang rendah serta akses pembiayaan yang mudah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Peresmian. Bupati dan Kacab Bank Jatim potong pita di kantor Capem Waru.

    “Sidoarjo punya sekitar 250 ribu pelaku UMKM. Dukungan perbankan sangat vital untuk mendorong pertumbuhan mereka,” tambahnya.

    Direktur IT, Digital dan Operasional Bank Jatim, Zuhelfi Abidin, menjelaskan bahwa Bank Jatim saat ini memiliki lebih dari 100 triliun rupiah aset dan mencetak laba tahunan di atas Rp1 triliun.

    Seluruh keuntungan tersebut dikembalikan ke daerah karena kepemilikan saham Bank Jatim ada di Pemerintah Provinsi serta 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    “Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bank milik daerah. CSR menjadi salah satu cara kami berbagi kembali kepada masyarakat,” ungkap Zuhelfi.

    Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Suyatno, menyampaikan bahwa Capem Waru telah berdiri sejak 2010 dan terus berkembang. Relokasi ke lokasi baru dilakukan atas pertimbangan bisnis dan posisi strategis untuk melayani masyarakat lebih optimal.

    Ia juga menyebut, Bupati Subandi merupakan nasabah prioritas yang telah menjalin hubungan baik sejak awal berdirinya Capem Waru.

    “Kami bangga bisa terus bermitra dengan Pemkab Sidoarjo. Selain jamban sehat, tahun ini kami juga menganggarkan program CSR lainnya seperti lampu taman yang saat ini masih dalam proses,” pungkasnya. (isa/ian)

  • Mutasi Dokter Piprim Mendadak, RSCM: Surat Keputusan dari Kemenkes

    Mutasi Dokter Piprim Mendadak, RSCM: Surat Keputusan dari Kemenkes

    Mutasi Dokter Piprim Mendadak, RSCM: Surat Keputusan dari Kemenkes
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes menegaskan bahwa keputusan rotasi kepada salah satu dokter di RS yang dipimpinnya merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ).
    Hal ini merespons mutasi mendadak dr. Piprim B. Yanuarso, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).
    “Surat keputusan rotasi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Supriyanto kepada Kompas.com, Senin (5/5/2025).
    Supriyanto mengatakan bahwa hal tersebut adalah kebijakan dalam konteks organisasi atau lembaga (tour of duty).
    “(Itu) Tour of Duty dalam rangka pemerataan kompetensi rumah sakit Kemenkes,” jelas Supriyanto.
    Supriyanto mengungkapkan, tujuan dari dilakukannya mutasi tersebut adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.
    “Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terjangkau dan berkualitas,” tambahnya.
    Seperti dikutip dari
    Tribunnews.com
    , dr. Piprim Yanuarso menilai bahwa mutasi tersebut menyalahi prosedural, tidak adil, dan diskriminatif.
    Piprim menyebut jika ia belum menerima secara fisik surat mutasi tersebut.
    “Jadi kronologinya pada hari Jumat sekitar jam 10-an saya ditelepon oleh salah seorang teman sejawat yang melihat potongan foto yang memuat ada nama saya dimutasi dokter. Bukan hanya saya, ada beberapa dokter. Dan saya dimutasikan dari
    RSCM
    ke RS Fatmawati,” kata dr. Piprim lewat keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
    “Itu tanggal 25 April. Sampai dengan kemarin 28 April saya sendiri belum menerima fisik surat mutasi tersebut. Sehingga saya juga tidak tahu ini beneran atau hoaks. Tapi sepertinya beneran ya,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan belum ada pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut meski memang belum ada pembahasan itu, RUU Perampasan Aset nyatanya menjadi inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029.

    “Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto tentunya akan kita coba lakukan satu proses,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menurut Bob, muatan materi dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pemutakhiran (pembaruan) tentang peruntukannya, karena ketika diperuntukkan bagi pidana umum, maka akan melebar kemana-mana.

    Dia melanjutkan, pemutakhiran juga diperlukan supaya RUU Perampasan Aset tidak bersinggungan atau bertabrakan dengan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). 

    “Maka pemutakhiran ini memerlukan satu waktu dan proses, di mana juga ini merupakan satu inisiatif dari pemerintah yang kemarin dimasukkan apakah ini nanti akan perampasan aset koruptor atau perampasan aset pidana, nah ini yang harus diperbaiki kembali,” beber politikus Gerindra tersebut.

    Di lain sisi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menyebut hingga sejauh ini Baleg DPR belum menerima penugasan untuk membahas RUU Perampasan Aset, meski pihaknya memasukkan RUU itu ke Prolegnas Prioritas.

    “Kita juga memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas. Tapi belum ada penugasan, kan itu kan ditugaskan lagi. Kami sedang merancang naskah akademiknya termasuk juga RUU-nya,” ucapnya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    Jelang Muktamar PPP, Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketua Umum PPP

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat akan menggelar Muktamar. Menjelang acara penting tersebut, suara kader untuk mendukung calon Ketua Umum PPP mulai bermunculan.

    Salah satunya disuarakan Tokoh muda partai sekaligus putra ulama kharismatik KH Maimun Zubair, Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin. Dia menyampaikan harapan agar forum konsolidasi kali ini menjadi momentum pembaruan bagi masa depan PPP.

    Gus Yasin menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan Ketua Umum dari praktik transaksional. “Muktamar tidak boleh ada yang namanya ‘nyuwun sewu’ transaksional. Kami ingin semuanya dilakukan dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta halaqah, Forum Halaqah Ulama dan Kaderisasi PPP di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.

    Secara terbuka, Gus Yasin juga menyatakan dukungannya kepada Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum PPP. Dia menilai Agus sebagai figur yang mampu membawa semangat perubahan dan menjaga marwah partai. “Ada salah satu kandidat yang saya dukung ialah Mas Agus,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
    “Bagaimana mensejahterakan masyarakat, amar ma’ruf nahi munkar, dan tentu nilai-nilai agama itu harus dikedepankan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut.

    Gus Yasin juga menyoroti pentingnya transformasi internal PPP agar mampu kembali tampil signifikan di kancah politik nasional. “Masuk di parlemen dan bukan hanya masuk, tetapi juga signifikan,” ujarnya.

  • 2.598 Calon Jemaah Haji Jatim Belum Mendapatkan Visa Surabaya 5 Mei 2025

    2.598 Calon Jemaah Haji Jatim Belum Mendapatkan Visa Surabaya 5 Mei 2025

    2.598 Calon Jemaah Haji Jatim Belum Mendapatkan Visa
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Asrama Haji Embarkasi Surabaya
    (AHES) mencatat, ada 2.598
    calon jemaah haji
    Jawa Timur (Jatim) yang belum mendapatkan visa.
    Sebab, visa tersebut masih dalam proses penerbitan oleh pemerintah Arab Saudi.
    Ketua PPIH Embarkasi Surabaya,
    Akhmad Sruji Bahtiar
    , mengatakan, visa para jemaah haji tersebut sebenarnya sudah diajukan sebelum adanya jadwal keberangkatan ke Tanah Suci.
    Akan tetapi, lanjut Bahtiar, penerbitan visa tidak bisa sekaligus. Sebab, pemerintah Arab Saudi melayani penerbitan
    visa haji
    untuk calon jemaah di seluruh dunia.
    “Visa sebenarnya sudah kita ajukan ya, yang reguler itu 17 April 2025. Tetapi tentunya karena tidak hanya melayani Indonesia, tapi juga melayani seluruh dunia,” kata Bahtiar di AHES, Senin (5/5/2025).
    Bahtiar mengungkapkan, dari total 35.168 calon jemaah haji yang terdaftar untuk berangkat melalui AHES, sebanyak 2.598 orang masih belum mendapatkan visanya sampai sekarang.
    “Alhamdulillah kita sudah di angka kemarin itu sudah di angka 32.700-an visa yang keluar. Hari ini belum saya
    update
    , mudah-mudahan sudah ada perkembangan yang signifikan,” ujarnya.
    Meski demikian, Bahtiar mengimbau para calon jemaah haji untuk tetap tenang dan sabar menunggu.
    Sebab, menurutnya, visanya akan segera diterbitkan oleh pihak Pemerintah Arab Saudi.
    “Saya mengimbau kepada jemaah haji untuk tenang, untuk sabar, karena visa ini keundangannya bukan di Kementerian Agama, tapi di Arab Saudi. Insyaallah saya haqqul yakin bisa diberangkatkan semuanya,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Bahtiar menyebut, AHES telah memberangkatkan sebanyak 11 kelompok.
    Dengan demikian, total jemaah haji yang sudah berada di Tanah Suci saat ini ada 4.171 orang.
    “Kita berikhtiar setiap kloter itu tidak ada
    open seat
    . Kalau sampai kemudian ada, apalagi banyak, konsekuensinya nanti penerbangan akhir bisa jadi ada jemaah yang tidak terangkut,” tutupnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamas: Israel Tak Akan Sukses Duduki Gaza, Perlawanan Semakin Kuat – Halaman all

    Hamas: Israel Tak Akan Sukses Duduki Gaza, Perlawanan Semakin Kuat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin senior Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Mahmoud al-Mardawi, menegaskan bahwa rencana Israel untuk menduduki seluruh Jalur Gaza tidak akan berhasil dan perlawanan rakyat Palestina akan terus menguat.

    Menurutnya, ancaman Israel itu hanyalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghancurkan semangat rakyat Palestina, memaksa mereka menyerahkan hak-hak mereka, dan meninggalkan tempat-tempat suci mereka, dikutip dari Palestine Chronicle.

    Pernyataan ini muncul setelah bocoran yang mengungkapkan bahwa pemerintah Israel telah menyetujui rencana besar untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya. 

    Media Israel melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup perluasan operasi militer di seluruh wilayah Gaza hingga mencapai kendali penuh. 

    Sehari sebelumnya, Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengumumkan bahwa puluhan ribu panggilan cadangan telah dikeluarkan untuk menghadapi operasi tempur yang diperluas.

    Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, al-Mardawi menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima penyelesaian apa pun yang gagal memenuhi tuntutan utama rakyat Palestina.

    Tuntutan tersebut mencakup pembebasan semua tawanan Israel yang ditahan oleh kelompok perlawanan, gencatan senjata total, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dimulainya proses rekonstruksi pasca-kerusakan besar-besaran, serta pembebasan semua tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

    Di sisi lain, pemerintah Israel semakin agresif. 

    Kabinet Keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana untuk memanggil pasukan cadangan dan menyerahkan tanggung jawab distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza kepada militer Israel.

    Rencana tersebut mencakup penguasaan total wilayah Gaza serta pemindahan penduduk ke wilayah selatan demi alasan ‘perlindungan’.

    Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari sebagian pihak di Israel sendiri. 

    Kepala Angkatan Darat Eyal Zamir memperingatkan bahwa operasi militer besar-besaran dapat membahayakan para sandera yang masih ditahan Hamas, dikutip dari Al Mayadeen.

    Sementara tokoh oposisi seperti Yair Lapid mempertanyakan tujuan militer yang tidak jelas dari Netanyahu.

    Selain itu, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir bahkan mendorong pemblokiran total terhadap makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar, sebuah langkah yang dikritik Zamir karena dapat memicu tuduhan pelanggaran hukum internasional.

    Sementara itu, al-Mardawi menggambarkan kondisi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan akibat blokade total dan serangan yang terus berlanjut. 

    Ia memperingatkan bahwa anak-anak Gaza menghadapi ancaman kematian akibat kekurangan gizi akut.

    Di Tepi Barat, katanya, rakyat Palestina juga menderita akibat kebijakan Yahudisasi, pemindahan paksa, dan kelaparan.

    Meski krisis memburuk, al-Mardawi menegaskan bahwa keteguhan dan perlawanan rakyat Palestina tetap menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi agresi Israel.

    “Semua upaya pendudukan untuk memaksakan kehendaknya melalui ancaman dan kekerasan massal akan gagal,” ujarnya. 

    Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak punya pilihan lain selain menuntut kesepakatan komprehensif yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan mereka.

    Sementara itu, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    Korban sipil akibat serangan Israel terus meningkat. 

    Lebih dari 52.500 warga Palestina dilaporkan telah tewas dalam pembantaian di Gaza.

    Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. 

    Serangan ini juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan hampir seluruh populasinya mengungsi.

    Selain itu, Israel memperketat pengepungan terhadap wilayah tersebut dengan menghalangi masuknya makanan, air, obat-obatan, listrik, dan bantuan kemanusiaan lainnya yang sangat dibutuhkan.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Hamas dan Konflik Palestina vs Israel

  • Asimetris, Rudal Houthi Rp 328 Juta Bisa Hancurkan Drone MQ-9 Reaper AS yang Nilainya Rp 493 Miliar – Halaman all

    Asimetris, Rudal Houthi Rp 328 Juta Bisa Hancurkan Drone MQ-9 Reaper AS yang Nilainya Rp 493 Miliar – Halaman all

    Senjata Ansar Allah Berbiaya Rendah Merusak Aset Militer AS yang Mahal

    TRIBUNNEWS.COM- Rudal berbiaya rendah Ansar Allah mengungkap ketidakseimbangan biaya yang semakin besar dalam peperangan modern, menjatuhkan pesawat tak berawak AS yang mahal dan membebani anggaran pertahanan Barat, Ynet melaporkan.

    Ketidakseimbangan yang berkembang dalam peperangan modern terlihat ketika rudal berbiaya rendah yang ditembakkan oleh Ansar Allah mampu menjatuhkan pesawat tak berawak AS bernilai tinggi, memberikan beban berat pada anggaran pertahanan Barat dan mengintensifkan krisis yang sedang berlangsung di wilayah Laut Merah, menurut laporan surat kabar Israel Ynet .

    Ketimpangan yang mencolok ini terlihat ketika rudal yang diperkirakan menelan biaya $20.000 (Rp 328 juta) yang ditembakkan dari Yaman berhasil menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper AS yang bernilai lebih dari $30 juta (Rp 493 Miliar), menurut Ynet. 

    Tren ini menandakan pergeseran yang meresahkan dalam ekonomi peperangan modern, karena senjata yang relatif murah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi militer Barat.

    Ketidakseimbangan biaya ini menjadi pusat perkembangan terkini di Laut Merah, tempat operasi berkelanjutan oleh Ansar Allah telah mengganggu rute perdagangan global yang penting dan memaksa Barat untuk mengalokasikan sumber daya yang signifikan guna menjaga keamanan maritim.

    Laporan tersebut mencatat bahwa “Amerika Serikat telah melancarkan lebih dari 800 serangan udara terhadap target-target di Yaman sejak 15 Maret, namun rentetan serangan pesawat tanpa awak dan rudal belum berhenti.”

    Ditambahkannya bahwa “seiring Houthi terus menargetkan kapal-kapal yang terhubung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel di salah satu koridor maritim paling kritis di dunia, tekanan militer dan ekonomi terhadap AS dan sekutu-sekutunya meningkat, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.”

    Perang asimetris dan pengurangan keuangan

    Jonathan Schanzer, analis riset di Foundation for Defense of Democracies, menggambarkan operasi Ansar Allah sebagai operasi yang sifatnya asimetris. 

    “Tidak perlu menimbulkan korban dalam jumlah besar; itu sudah cukup untuk membuat lawan Anda menderita kerugian finansial,” jelasnya.

    Menurut Schanzer, Iran telah mengubah strateginya, tidak lagi mengirim sistem rudal lengkap. Sebaliknya, Iran memasok komponen seperti suku cadang, pesawat nirawak, sistem pemandu, dan hulu ledak, yang kemudian dirakit oleh Ansar Allah di Yaman.  

    “Pendekatan modular ini membuat intersepsi menjadi lebih sulit dan memastikan rantai pasokan yang stabil,” katanya.

    Anggaran pertahanan negara-negara Barat terbatas

    Kolonel Inggris pensiunan Richard Kemp berpendapat bahwa ketidakseimbangan biaya yang semakin meningkat tidak dapat dipertahankan, dengan mencatat bahwa mencegat satu rudal atau mempertahankan operasi angkatan laut membutuhkan biaya jutaan dolar, sementara biaya serangan pesawat tanpa awak hanya sebagian kecil dari biaya tersebut.

    Baik Kemp maupun Schanzer mengkritik strategi Barat. Kemp secara khusus menyalahkan respons Washington di bawah pemerintahan Biden, dengan menunjuk pada apa yang ia gambarkan sebagai kesalahan langkah strategis dalam menghapus Ansar Allah dari daftar organisasi teroris. 

    Ia mengklaim tindakan tersebut ditujukan untuk menenangkan Iran tetapi pada akhirnya memungkinkan terjadinya eskalasi saat ini.

    Schanzer menyuarakan kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan bahwa pemboman udara saja tidak akan menyelesaikan konflik, mengingat dukungan militer Iran yang terus berlanjut. 

    Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai siklus penghancuran dan regenerasi, di mana “untuk setiap fasilitas rudal yang dihancurkan atau komandan yang disingkirkan, Ansar Allah membangun dan menggantinya.”

    Dengan dukungan logistik dan taktis yang berkelanjutan dari Iran, Schanzer memperingatkan bahwa konflik yang didorong oleh biaya ini dapat berlangsung tanpa batas, sehingga menimbulkan tantangan strategis dan ekonomi jangka panjang bagi AS dan sekutunya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Tanggapan Menteri HAM Soal Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer tidak menyalahi standar HAM. 

    Menurut Pigai, langkah Dedi untuk mengirimkan anak-anak sekolah itu untuk dididik ke barak militer bukan merupakan corporal punishment, atau kekerasan fisik. Pigai menyebut langkah Dedi itu adalah bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. 

    “Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (5/5/2025). 

    Adapun Pigai menjelaskan bahwa corporal punishment merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin. 

    Bentuknya, lanjut Pigai, bisa meliputi tindakan memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak. 

    “Dan ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.

    Menurut Pigai, pendidikan yang diterapkan selama menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai maka bakal sesuai dengan prinsip dan standar HAM. 

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa dirinya mengirim siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025. Mulanya, dia menyoroti soal kenakalan akut yang dilakukan siswa.

    Mulai dari waktu malamnya digunakan bermain game mobile legend, berkumpul alias nongkrong dengan grup motornya sampai malam, hingga ada kasus siswa SMP melakukan pembunuhan berencana ke kakeknya. 

    Di sisi lain, dia juga menyebut orang tua siswa yang menjadi korban pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol), korban bank emok (rentenir), hingga bank keliling. 

    Maka demikian, dia khawatir dalam jangka panjang anak-anak di Jawa Barat akan lemah dan tidak kompetitif, sehingga dia berencana mendidik siswa bermasalah di barak militer. 

    Apalagi, kata dia, saat ini banyak orang tua dan guru yang tak sanggup lagi menghadapi anak-anak yang jika dibiarkan bisa berujung kriminalisasi. 

    “Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

  • 1 Dudung Minta Hercules dan Gatot Nurmantyo Tak Saling Serang: Redam Emosi, Semua Sudah Dewasa Nasional

    1 Dudung Minta Hercules dan Gatot Nurmantyo Tak Saling Serang: Redam Emosi, Semua Sudah Dewasa Nasional

    Dudung Minta Hercules dan Gatot Nurmantyo Tak Saling Serang: Redam Emosi, Semua Sudah Dewasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI
    Dudung Abdurachman
    meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menjelekkan satu sama lain.
    Hal tersebut disampaikan Dudung saat merespons pemimpin ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang saling “serang” karena Hercules menyebut eks Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso “bau tanah”.
    “Saya sempat lihat juga ya ada ormas-ormas ya, memang kita harus sama-sama menahan diri, kalau menurut saya. Sama-sama tidak menjelekkan satu sama lain,” ujar Dudung di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025).
    Dudung mengatakan, kedua belah pihak sama-sama memiliki porsi masing-masing dalam membangun bangsa.
    Menurutnya, lebih baik mereka meredam amarahnya masing-masing karena sudah dewasa.
    “Mereka punya porsinya masing-masing ya kalau masalah membangun bangsa, pernah berjasa atau tidak, semuanya rakyat Indonesia berjasa untuk bangsa ini. Jadi saya rasa diredam lah ini, masing-masing sudah dewasa dan kemudian silakan bersinergi,” imbuhnya.
    Dikutip dari Tribun Jakarta, Hercules kini sudah meminta maaf kepada Letjen TNI Purnawirawan Sutiyoso atas hinaan “bau tanah”.
    Sutiyoso pun telah memaafkan mantan preman Tanah Abang tersebut.
    “Saya menghormati lah ya, kesadaran dia untuk minta maaf. Saya ini orang tua, saya mengabdi negara lama. Lama di pemerintahan sipil, di pemerintahan TNI dan kalau minta maaf sama saya, saya terima,” katanya.
    Lalu, Sutiyoso juga meminta Hercules untuk memohon maaf kepada purnawirawan Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo.
    “Tapi juga selayaknya dia minta maaf kepada Jenderal Purnawirawan Gatot,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital

    Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital

    Menkomdigi Tiru Penggunaan eSIM di Dubai, untuk Perketat Pengawasan di Ruang Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)
    Meutya Hafid
    mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar di ranah digital.
    Menurut laporan terbaru Sea Times, Indonesia menempati peringkat pertama dunia dalam tingkat
    kecanduan internet
    , dengan pengguna yang tidak hanya banyak tetapi juga sangat aktif.
    Hal ini disampaikan Meutya dalam kunjungan Kuliah Kerja Profesi (KKP) II Sespimti Polri di Kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
    “Kondisi ini menjadikan ruang digital Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan siber,” kata Meutya dalam keterangan resmi.
    “Mulai dari penipuan daring hingga judi online dan ancaman-ancaman yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional,” lanjut dia.
    Meutya menegaskan bahwa
    keamanan siber
    tidak bisa hanya menjadi tugas satu lembaga.
    Dia menegaskan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional.
    “Keamanan ruang digital harus melibatkan semua pihak—pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas,” tegasnya.
    Untuk memperkuat benteng digital Indonesia, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sebuah unit baru yang secara khusus bertugas mengawasi dan menangani ancaman di ruang siber.
    Meutya mencontohkan pentingnya sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk Polri, dalam menangani berbagai kasus kejahatan digital.
    Salah satunya adalah kerja sama dalam memantau dan menindak penyalahgunaan SIM card ilegal serta judi online yang semakin marak.
    “Di Dubai, mereka menerapkan sistem eSIM yang diintegrasikan saat proses imigrasi, sehingga semua pendatang terpantau secara digital,” jelasnya.
    “Langkah-langkah inovatif seperti ini perlu kita pelajari dan adaptasi untuk memperkuat pengawasan di Indonesia,” katanya.
    Selain memperketat tata kelola SIM card, pemerintah juga tengah mempersiapkan regulasi baru yang mengatur penyelenggara jasa internet (ISP), khususnya untuk menindak penyelenggara ilegal yang dinilai berpotensi menjadi sumber kejahatan digital.
    “Begitu banyak ISP ilegal yang masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan,” ujar Meutya.
    Di sisi lain, dalam menangani konten ilegal seperti judi online, pemerintah menerapkan sistem moderasi konten berbasis sanksi finansial (SAMAN), yang mengharuskan platform global lebih kooperatif.
    “Platform-platform global memperlakukan kita sebagai pasar. Oleh karena itu, kita harus tegas agar mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan ruang digital kita,” tegas Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.