Xcloud.id

Blog

  • BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    Ngawi (beritajatim.com) – Sebanyak 476 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tiga desa di Kecamatan Pitu—Desa Ngancar, Cantel, dan Papungan—menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS-Kesra) pada Jumat, (2828 November 2025.

    Proses pencairan dipusatkan di Kantor Desa Papungan dan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

    Bantuan senilai Rp 900.000 per KPM ini merupakan langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Penyaluran berjalan lancar dengan dukungan berbagai unsur, mulai dari petugas Kantor Pos Kabupaten Ngawi sebagai juru bayar resmi, perwakilan Kecamatan Pitu, hingga SDM Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kelancaran kegiatan juga tidak lepas dari koordinasi perangkat desa dan pendamping lapangan. Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Pitu, Noor Soemadijo, turut hadir dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

    Salah satu penerima manfaat, Mbah Semi dari RT/RW 02/02, mengungkapkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan tersebut.

    “Alhamdulillah, saya berterimakasih kepada pemerintah yang memperhatikan nasib kami sebagai masyarakat miskin,” ujar Mbah Semi usai mengambil bantuan.

    Sementara itu, Kasi Kesos Pitu, Noor Soemadijo, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Ini adalah wujud keseriusan pemerintah pusat untuk membantu warga yang kurang beruntung agar lebih baik kesejahteraannya,” tegasnya.

    Proses pencairan BLTS-Kesra di Kantor Desa Papungan ditutup tepat pukul 11.15 WIB. Pemerintah berharap bantuan ini dapat menjadi penopang sementara bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi.

    Program BLTS-Kesra juga diharapkan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, khususnya bagi warga yang masih berada dalam kategori rentan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan. (ted)

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera Nasional 28 November 2025

    Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera Nasional 28 November 2025

    Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban.
    Hingga Jumat (28/11/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
    Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menetapkan
    status darurat
    bencana nasional.
    Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
    “DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat.
    Marwan mengakui banjir di sebagian wilayah memang mulai surut dan cuaca per hari ini sudah membaik.
    Namun, masih banyak warga yang belum dapat dievakuasi karena jalan terputus akibat material longsor.
    “Ini saya kira kategori bencananya sudah bisa disebut berskala nasional. Kalau sudah berskala nasional, lintas kementerian lembaga ayo sama-sama, karena memang tidak tertangani oleh satu pihak saja,” ucap dia.
    Desakan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.
    Menurut dia, bencana yang meliputi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah memenuhi indikator penetapan status bencana nasional.
    Indikator yang dimaksud Huda antara lain cakupan wilayah, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.
    “Kami mendesak agar ada peningkatan status bencana di Pulau Sumatera bagian Utara menjadi bencana nasional,” kata Huda.
    “Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional,” sambung dia.
    Huda menilai, penetapan status nasional akan memudahkan pengerahan anggaran, logistik, personel SAR, dan relawan.
    Selain itu, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
    “Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” ujar dia.
    Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai, kerusakan ekosistem menjadi pemicu utama meluasnya dampak bencana.
    Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menghindari tanggung jawab dengan berlindung di balik status darurat bencana yang ditetapkan di tingkat pemerintah daerah.
    “Jangan sampai pemerintah pusat berlindung di balik istilah ‘bencana daerah’ untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. Negara harus hadir di garda terdepan,” kata Dini, kepada Kompas.com.
    Dini menegaskan, banjir dan longsor di sebagian Pulau Sumatera adalah alarm krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan resapan.
    “Bencana ini adalah alarm keras tentang krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan,” ucap dia.
    Dengan penetapan status darurat bencana nasional, dia menilai Presiden Prabowo Subianto akan memiliki legitimasi politik untuk mengambil langkah korektif terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Status nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk melakukan langkah korektif, seperti audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap perusak kawasan hulu yang memicu bencana berulang,” kata Dini.
    BNPB mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak.
    Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa data terkini yang masih berkembang karena sejumlah wilayah belum dapat dijangkau.
    “Untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto, dalam konferensi pers daring, Jumat.
    Pengungsi di Sumut tercatat mencapai 3.840 KK.
    Sementara itu, di Aceh terdapat 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka.
    Wilayah terdampak di Aceh pun masih banyak yang terisolasi.
    “Ada beberapa kabupaten/kota yang masih terputus… Ini masih belum bisa tembus,” ujar Suharyanto.
    Untuk jumlah pengungsi di Aceh mencapai 4.846 KK.
    Di Sumatera Barat, tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka.
    Pengungsi mencapai 3.900 KK dan banyak berada di Padang Pariaman dan Kota Solok.
    “Kalau dibandingkan dengan skala bencananya, misalnya Sumatera Barat sendirian, ya ini sangat-sangat besar dan sangat masif,” kata Suharyanto.
    Suharyanto menekankan, upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan.
    Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan terus membuka akses jalan yang masih tertutup longsor untuk menjangkau lokasi terdampak.
    BNPB juga memastikan bahwa pendataan akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah dapat diakses dan semua korban yang dilaporkan hilang ditemukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X DPR Desak Ada Standar Gaji Guru agar Tak Ada Lagi yang Digaji Rendah

    Komisi X DPR Desak Ada Standar Gaji Guru agar Tak Ada Lagi yang Digaji Rendah

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan guru, khususnya terkait gaji. Lalu menilai kondisi minimnya gaji guru tak lagi dapat ditoleransi dan menjadi salah satu urgensi utama dalam revisi regulasi pendidikan

    “Kami pada prinsipnya sejalan dengan aspirasi agar tidak ada lagi guru yang digaji sangat rendah, termasuk yang masih menerima Rp 300-500 ribu per bulan,” kata Lalu kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

    “Kami telah meminta pemerintah menaikkan gaji guru honorer dan memastikan klausul mengenai gaji serta tunjangan tetap diperkuat dalam revisi regulasi pendidikan,” sambung dia.

    Namun, Lalu menilai usulan gaji guru disamakan dengan UMP atau UMK perlu kajian mendalam. Sebab, struktur pendanaan pendidikan berbeda dengan sektor umum.

    “Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menetapkan standar gaji, ditambah tunjangan, insentif wilayah, dan perlindungan sosial bagi guru honorer,” ujarnya.

    “Dengan kombinasi ini, kesejahteraan guru dapat meningkat tanpa mengorbankan pemerataan pendidikan maupun beban anggaran daerah,” ujarnya.

    “Jika konsep ini dirumuskan baik dalam revisi UU, maka kualitas dan martabat guru bisa terangkat,” imbuh dia.

    “Terkait persoalan kesejahteraan guru, baik guru di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Guru-guru di sekolah swasta itu tidak memiliki gaji pokok yang mana upah mereka diperoleh atas kebijakan keuangan dari yayasan yang dihitung dari jumlah jam berdiri di kelas,” kata Sugiat kepada wartawan, Kamis (27/11).

    “Sementara di sekolah negeri persoalan yang sama juga terjadi terhadap guru-guru berstatus honorer, yang terkadang digaji hanya Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per bulan dengan menyesuaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tambahnya.

    Sugiat mengatakan negara dapat menjamin kesejahteraan guru dengan membuat aturan upah minimum dalam UU Guru dan Dosen. Dia mengatakan sistemnya bisa mirip dengan penetapan UMR.

    (amw/whn)

  • Banjir Hambat Mobilisasi Alat Berat ke Jalinsum Tarutung-Sipirok

    Banjir Hambat Mobilisasi Alat Berat ke Jalinsum Tarutung-Sipirok

    Jakarta –

    Pemulihan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Tarutung di Tapanuli Utara dengan Sipirok di Tapanuli Selatan masih menemui kendala. Banjir yang merendam jalan akses membuat alat berat kesulitan untuk menjangkau lokasi.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya dihubungi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meminta bantuan untuk membuka akses antara Tarutung dan Sipirok.

    Menyusul hal tersebut, pihaknya telah menghubungi balai setempat untuk membantu mengerahkan alat berat ke lokasi. Sayangnya, pergerakan alat berat tersebut terhambat banjir.

    “Nah saya telpon kepala balai jalan yang ada di sana untuk segera mengerahkan alat beratnya di sana. Kalau kemarin belum bisa (dikerahkan) karena alat trailernya yang ke sana saja itu juga susah karena nggak bisa ngelewatin (banjir),” kata Diana ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, pihaknya mesti menunggu banjir di kawasan itu surut, barulah alat berat bisa dimobilisasi. Kementerian PU telah berhasil memobilisasi alat berat ke sejumlah lokasi bencana yang banjirnya telah mereda.

    Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

    “Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegasnya.

    Diana juga optimistis, ke depannya banjir akan lebih cepat surut. Hal ini berkaca pada proyeksi BMKG yang menyebut bahwa badai Siklon Tropis Senyar telah usai sehingga seharusnya hujan sudah berhenti.

    “Tadi Aceh saya dengar juga sudah bisa (dibuka jalan aksesnya), Sumatera Utara ini masih mencari yang jalan tadi karena juga hari ini tadi masih hujan. Tapi kalau ramalan BMKG, Siklon Tropis Senyar itu sudah habis hari ini. Berarti, angin sama hujan itu harusnya sudah selesai. Tapi kita tetap harus antisipasi dan tentunya kita bisa turun untuk membuka jalan yang longsor-longsor sama ini mudah-mudahan bisa dibuka,” ujar Diana.

    (shc/eds)

  • Telkomsel: Pemulihan Jaringan di Sumut

    Telkomsel: Pemulihan Jaringan di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memobilisasi sumber daya yagn dimiliki untuk memulihkan jaringan di wilayah terdampak, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tantangan pemulihan adalah ketersediaan pasokan listrik.

    Vice President Corporate Communications dan Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menyatakan prioritas perusahaan saat ini bergeser pada pemulihan layanan di daerah tersebut.

    Dia mengatakan tantangan paling krusial dalam pemulihan ini adalah ketersediaan pasokan listrik. Pasalnya, kondisi kelistrikan di lokasi bencana juga masih terkena gangguan.

    “Tantangan paling penting dalam pemulihan jaringan adalah recovery dari PLN, karena listrik di lokasi terdampak seringkali dalam keadaan off,” kata Abdullah di Jakarta Jumat (28/11/2025).

    Tantangan di lapangan cukup berat mengingat kerusakan infrastruktur yang signifikan di tiga provinsi tersebut.

    Berdasarkan laporan terbaru, sekitar 60% site Telkomsel di Aceh terdampak akibat banjir langsung dan kerusakan infrastruktur publik. Sementara itu, 12% Base Transceiver Station (BTS) di Sumatera Utara dan 11,03% BTS di Sumatera Barat dilaporkan mengalami down atau mati total.

    Selain masalah energi, tim teknis Telkomsel juga menghadapi kendala akses fisik yang ekstrem. Di Aceh contohnya, tim pemulihan kesulitan menjangkau lokasi site karena akses jembatan yang terputus. Hal ini menghambat mobilisasi peralatan dan teknisi ke titik-titik vital.

    Adapun untuk mengatasi kendala tersebut, Telkomsel terus berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat guna mencari solusi aksesibilitas. Telkomsel berharap proses speed recovery ini dapat segera tuntas agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan kerabat mereka. 

    “Telkomsel telah menggerakkan semua sumber daya dan network untuk membantu layanan telekomunikasi kembali beroperasi,” kata Abdullah. 

    Namun, di tengah fokus penanganan krisis tersebut, Telkomsel tidak mengendurkan langkah dalam strategi pengembangan teknologi 5G di seluruh Indonesia.

    Telkomsel menerapkan strategi dengan menyiapkan lebih dari 5.000 BTS 5G. Langkah ini diambil meskipun perusahaan dihadapkan pada tantangan keterbatasan spektrum frekuensi 5G yang tersedia saat ini. 

    VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel Nizar Fuad mengatakan Telkomsel tetap akan membangun itu sesuai dengan demand dari market meskipun bertahap.

    “Masih terbatas (spektrum) tapi itu tidak menghalangi kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujarnya di Jakarta.

    Layanan 5G dirancang untuk mengakomodasi lonjakan lalu lintas data pada aktivitas gaya hidup digital, seperti video streaming, game online, dan media sosial. Secara khusus, teknologi ini ditujukan untuk memanjakan segmen content creator atau “TikTokers” yang membutuhkan kualitas video lebih bagus serta koneksi yang stabil dan cepat. (Muhammad Diva Farel Ramadhan).

  • Pemkab Demak Gelontorkan APBD Rp 5 Miliar untuk Penerangan Jalan Nasional Pantura Regional 28 November 2025

    Pemkab Demak Gelontorkan APBD Rp 5 Miliar untuk Penerangan Jalan Nasional Pantura Regional 28 November 2025

    Pemkab Demak Gelontorkan APBD Rp 5 Miliar untuk Penerangan Jalan Nasional Pantura
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sedang melaksanakan pemasangan 159 unit penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalur Pantura.
    Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai minimnya penerangan di jalan nasional tersebut.
    Kepala Dishub Demak, Arief Sudaryanto, mengungkapkan bahwa Pemkab Demak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dari APBD untuk pemasangan PJU, di mana 59 di antaranya merupakan
    lampu tenaga surya
    .
    “Ini dari APBD kabupaten, kurang lebih tiga paket itu ya sekitar lima miliar,” kata Arief saat dikonfirmasi pada Jumat (28/11/2025).
    Meskipun Pantura Demak merupakan kategori jalan nasional, pemerintah daerah tetap berinisiatif mendanai pemasangan PJU.
    “Kita sudah mengajukan, tapi ya gak pernah ada,” ujarnya sambil terkekeh, menunjukkan frustrasi atas pengajuan yang tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat.

    Pemasangan PJU ini sejalan dengan salah satu program Bupati Demak, yang dikenal dengan nama ”
    Demak Terang
    “, serta adanya masukan dari masyarakat yang mengeluhkan minimnya penerangan di Pantura.
    “Makanya ini salah satu prioritas Bupati, kan ada namanya Demak terang, kemudian salah satunya itu di Pantura masih banyak keluhan atau masukan di masyarakat masih gelap,” tuturnya.
    PJU akan dipasang dengan jarak 45 meter antar lampu, menyesuaikan dengan PJU yang sudah ada di lokasi tersebut.
    Arief menjelaskan bahwa pengajuan PJU ke pemerintah pusat telah dilakukan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak membuahkan hasil.
    “Kalau dihitung dari pejabat lama sebelum saya, ya sudah berkali-kali, Alhamdulillah ada persetujuan atau program dari Bupati,” ujarnya.
    Meskipun dengan tambahan PJU, Arief mengakui bahwa jalur Pantura Demak masih kekurangan lampu.
    “Kalau perinci kita menghitung lagi, tapi insyaallah tidak terlalu banyak lah,” tambahnya.
    Dengan target rampung pada Desember 2025, pemasangan PJU diharapkan dapat menekan potensi kejahatan dan kecelakaan lalu lintas di Pantura Demak akibat minimnya penerangan.
    “Utamanya tentu keselamatan pengguna jalan, kedua harapannya mengurangi potensi terjadinya kejahatan,” harap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perluas Akses Keadilan, PN Blitar Gelar Sidang Keliling ke Pesisir

    Perluas Akses Keadilan, PN Blitar Gelar Sidang Keliling ke Pesisir

    Blitar (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Blitar membuat terobosan baru yang bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang berdomisili di pesisir. Mulai Jumat pekan depan, PN Blitar secara resmi akan menggelar program sidang keliling.

    Langkah jemput bola ini diambil merespons kondisi geografis Kabupaten Blitar yang luas, yang kerap menyulitkan warga di pelosok untuk mengurus administrasi hukum ke kantor PN Blitar. PN Blitar ingin keadilan bisa diakses oleh seluruh masyarakat termasuk yang ada di pesisir.

    Ketua Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Derman Parlungguan Nababan, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari masukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat. Urgensi pelayanan keliling dinilai sangat tinggi mengingat beban biaya dan waktu yang harus ditanggung warga.

    “Karena wilayah Kabupaten Blitar termasuk jauh dari kantor PN Blitar, maka dari dinas catatan sipil telah memberikan masukan kepada kami bahwa pelayanan sidang keliling itu sangat urgen dilakukan,” ujar Derman.

    Menurut Derman ada tiga alasan utama mengapa program ini mendesak untuk segera dieksekusi. Ketiga alasan itu adalah efisiensi Waktu yakni Memangkas waktu tempuh warga. Kemudian efisiensi Biaya yakni Memangkas ongkos transportasi yang mahal bagi warga desa. Serta layanan Terintegrasi yakni kecepatan dalam penerbitan dokumen.

    “Mengapa urgen yang pertama untuk memangkas waktu, yang kedua memangkas ongkos, yang ketiga mengenai waktu juga,” tegasnya.

    Jadwal Khusus Hari Jumat

    Terkait teknis pelaksanaan, PN Blitar telah menetapkan hari Jumat sebagai waktu khusus untuk sidang keliling. Pemilihan hari ini dilakukan secara strategis agar tidak mengganggu jadwal persidangan perkara pidana maupun perdata umum yang padat di kantor induk.

    “Jadi kita tentukan setiap hari Jumat akan kita lakukan sidang keliling, sehingga tidak bentrok dengan perkara pidana dan perdata lainnya,” jelas Derman.

    Derman juga menambahkan bahwa jenis perkara yang disidangkan dalam program ini adalah perdata perubahan adminduk. Nantinya pemohon dalam pengurusan berkas pengajuan sidang keliling ini bisa berkonsultasi dengan pos bantuan hukum yang ada di desa.

    “Kalau kita sidang keliling, maka saat sidang diputus di sana, akan langsung dicatat di catatan sipil,” pungkasnya. (owi/but)

  • Pemuda Masjid Dunia minta remaja masjid beri layanan kepada pengungsi

    Pemuda Masjid Dunia minta remaja masjid beri layanan kepada pengungsi

    Banyak masyarakat yang terdampak banjir dan mengungsi. Remaja masjid diharapkan bisa turun membantu tim SAR yang telah sibuk melakukan evakuasi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus meminta remaja masjid di setiap daerah yang wilayahnya dilanda bencana banjir bandang untuk dapat memberikan layanan dan pertolongan kepada pengungsi.

    “Banyak masyarakat yang terdampak banjir dan mengungsi. Remaja masjid diharapkan bisa turun membantu tim SAR yang telah sibuk melakukan evakuasi,” ujar Said dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, hal tersebut penting untuk dilakukan karena beberapa wilayah di Indonesia pada saat ini, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat dilanda banjir.

    Selain itu, dia meminta kepada seluruh masjid di wilayah terdampak banjir agar membuka pintu selebar-lebarnya untuk menjadi hunian darurat bagi warga yang membutuhkan.

    Sementara itu, dia mengatakan Pemuda Masjid Dunia prihatin terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir hingga kehilangan rumah dan harus mengungsi.

    “Semoga kita sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Mari kita sama-sama berdoa agar musibah banjir dan longsor yang terjadi cepat selesai,” katanya.

    Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Akan tetapi, memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Toyota Veloz Bensin Bakal Disetop, Kenapa?

    Toyota Veloz Bensin Bakal Disetop, Kenapa?

    Jakarta –

    PT Toyota Astra Motor (TAM) memposisikan Veloz sebagai ‘lokomotif’ baru dalam mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia, khususnya di segmen seven-seater yang sangat gemuk.

    Jap Ernando Demily, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) menyebut Veloz kini punya peran strategis yang berbeda.

    “So far (Veloz non-hybrid) masih ada. Ya, produk strategi kan (kenapa Veloz non-hybrid disetop). Kalau mau yang ICE kan masih ada Avanza. Kalau mau hybrid sama elektrifikasi kita provide Veloz,” ujar Ernando.

    Konsumen yang mencari mobil keluarga dengan mesin bensin yang sudah andal dan efisien akan diarahkan ke Avanza. Sebaliknya, bagi yang ingin merasakan sensasi mobil ramah lingkungan dengan konsumsi bahan bakar super irit, Veloz Hybrid adalah jawabannya.

    Toyota membagi peran modelnya secara jelas, supaya tetap dapat melayani semua lapisan pasar. Mulai dari yang masih nyaman dengan mesin bensin melalui Avanza, hingga yang siap ‘naik kelas’ ke kendaraan elektrifikasi melalui Veloz Hybrid. Di sisi lain, Ernando menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap teknologi hybrid.

    Sepanjang Januari-Oktober 2025, mobil hybrid terjual sebanyak 51.566 unit dari total penjualan nasional 635.566 unit. Artinya mobil hybrid sudah mengambil pangsa pasar otomotif nasional sebanyak 8,11 persen.

    Mobil hybrid juga mengalami dinamika penjualan tahun ini. Rekor bulanan penjualan tertinggi mobil hybrid terjadi pada Juli dengan capaian 6.258 unit, namun bulan berikutnya turun pada level lima ribuan unit.

    Toyota menjadi pabrikan yang paling laris menjual mobil hybrid. Total sepanjang Januari-Oktober 2025 mencapai 24.979 unit. Model terlarisnya ialah Innova Zenix dengan angka penjualan 19.701 unit.

    “Sekarang kalo kita liat sebenarnya kan penetrasi hybrid secara customer point of view kan bagus karena konsumsi beban bakarnya kan irit,” tambahnya.

    (riar/dry)