Xcloud.id

Blog

  • 11 Orang Tewas Akibat Banjir-Longsor di Bener Meriah Aceh, 13 Masih Hilang

    11 Orang Tewas Akibat Banjir-Longsor di Bener Meriah Aceh, 13 Masih Hilang

    Jakarta –

    Banjir dan tanah longsor melanda Bener Meriah, Aceh menyebabkan 11 orang dilaporkan tewas. Saat ini belasan orang masih dilakukan pencarian.

    “Data sementara meninggal 11 orang, hilang 13 orang,” kata Kadis Kominfo Bener Meriah Ilham Abdi seperti dilansir detikSumut, Kamis (27/11/2025).

    Korban tersebar di enam kecamatan di daerah tersebut. Proses pencarian korban yang masih hilang hingga kini terus dilakukan.

    Menurutnya, saat ini empat kecamatan di sana masih terisolir yaitu Syiah Utama, Mesidah, Pintu Rime Gayo dan Gajah Putih. Akses komunikasi ke sana juga terputus.

    “4 kecamatan lagi kita belum berhasil komunikasi karena akses komunikasi dan jalan putus total,” jelasnya.

    Baca selengkapnya di sini

    (lir/lir)

  • Hong Kong Sediakan Hunian Sementara Korban Kebakaran Maut Apartemen

    Hong Kong Sediakan Hunian Sementara Korban Kebakaran Maut Apartemen

    JAKARTA – Otoritas Hong Kong akan menyediakan hunian sementara dan bantuan keuangan bagi mereka yang terdampak kebakaran hebat di sebuah kompleks apartemen padat penghuni.

    Kebakaran di kompleks apartemen Wang Fuk Court itu terjadi pada Selasa dan kemudian menyebar ke ketujuh menara bangunan.

    Data terkini, 65 orang tewas akibat kebakaran apartemen Hong Kong. Sementara ratusan lainnya masih belum ditemukan. Upaya pemadaman dan penyelamatan masih berlangsung.

    Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee  mengataka pihak berwenang akan melakukan segala upaya untuk memadamkan api, menyelamatkan warga yang terjebak, dan membantu keluarga korban tewas dan luka, serta akan menyediakan hunian sementara dan bantuan finansial “secepat mungkin.”

    Untuk mencegah kejadian serupa terulang, inspeksi telah dilakukan di semua kompleks apartemen yang sedang dalam perbaikan besar untuk memverifikasi perancah dan keamanan bahan bangunan, kata dia.

    Palang Merah China mengatakan telah mengalokasikan 2 juta yuan (sekitar Rp4,7 miliar) untuk bantuan kemanusiaan darurat bagi para korban.

    Surat kabar setempat, South China Morning Post (SCMP), melaporkan bahwa yayasan milik Jack Ma, pengusaha China pendiri Alibaba Group, menjanjikan bantuan senilai 60 juta dolar Hong Kong (sekitar Rp128,4 miliar).

    Dilansir ANTARA dari Sputnik, Kamis,  27 November, otoritas Hong Kong mengatakan penyebaran api yang begitu cepat belum pernah terjadi sebelumnya. Penyelidikan kriminal untuk menemukan penyebabnya telah dimulai dan tiga tersangka telah didakwa melakukan pembunuhan.

    Laporan SCMP menyebutkan kebakaran itu berawal dari perancah bambu yang dipasang untuk renovasi di sebuah gedung Wang Fuk Court, tetapi kemudian menyebar ke tiga gedung lainnya.

    Insiden tersebut meningkat ke level bahaya kebakaran tertinggi di Hong Kong: level lima.

  • Petugas Terjang Derasnya Arus Evakuasi 2 Warga Tewas Saat Banjir Aceh

    Petugas Terjang Derasnya Arus Evakuasi 2 Warga Tewas Saat Banjir Aceh

    Jakarta –

    Petugas mengevakuasi 2 warga di Aceh Utara meninggal dunia usai terseret banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim harus menelusuri aliran sungai yang deras.

    Dilansir detikSumut, kedua korban ditemukan dalam waktu berbeda di Desa Nibong, Kecamatan Syamtalira Bayu. Keduanya adalah Roslina (42) guru asal Desa Baro Kulam Gajah, Kecamatan Syamtalira Bayu, dan korban laki-laki M. Jamil (57) PNS asal Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

    “Proses evakuasi berlangsung dramatis karena derasnya arus air serta kondisi medan yang sulit diakses,” kata Kapolsek Syamtalira Bayu Iptu Gunanto dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, evakuasi kedua jenazah bermula dari informasi diterima tim gabungan dugaan adanya korban terseret banjir. Setelah dicek, kabar itu ternyata benar sehingga petugas menyiapkan peralatan evakuasi.

    Petugas bersama warga menelusuri area banjir dengan berjalan kaki sambil mengikatkan tali pengaman sebagai antisipasi terseret arus. Upaya pertama membuahkan hasil, jenazah Roslina ditemukan sekitar pukul 10.30 WIB.

    Setelah proses pendataan, kedua jenazah dibawa ke RS Cut Meutia untuk pemeriksaan lanjutan. Saat ini kedua korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses fardhu kifayah.

    “Proses evakuasi menghadapi sejumlah kendala, termasuk curah hujan tinggi, arus air yang deras, pemadaman listrik, hingga terputusnya jaringan internet. Meski banyak hambatan, tim bergerak semaksimal mungkin demi memastikan kedua korban dapat ditemukan dan dibawa pulang dengan layak,” jelasnya.

    (lir/lir)

  • Pengesahan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan

    Pengesahan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna.

    Dalam rapat yang dihadiri Bupati I Made Satria dan jajaran Forkopimda tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom berhasil membawa seluruh fraksi mencapai kata sepakat tepat waktu.

    Usai mengetok palu pengesahan, politisi senior PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.

    “Persetujuan APBD 2026 ini kami ambil demi menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat,” kata Anak Agung Gde Anom.

    Dia mengingatka Pemda Klungkung semua dana yang bersumber dari pinjaman daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. “Kami di legislatif tidak akan segan melakukan evaluasi ketat jika penggunaannya melenceng dari target produktif atau sekadar habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.

    Peringatan dari pimpinan dewan ini beralasan, mengingat struktur APBD 2026 menghadapi tantangan defisit yang cukup lebar. Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan Belanja Daerah melonjak hingga Rp2,05 triliun.

    Untuk menutup celah tersebut, DPRD menyetujui langkah pembiayaan melalui Pinjaman Daerah (PT SMI) sebesar Rp229 miliar dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp351 miliar.

    Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik keputusan pimpinan dewan tersebut. Dalam pendapat akhirnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui opsi pinjaman daerah sebagai solusi percepatan pembangunan.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang telah membahas dan menyetujui Pinjaman Daerah. Persetujuan ini saya nilai sebagai wujud dukungan kepada kami dalam upaya percepatan pembangunan,” kata Bupati Satria.

    Jalannya rapat paripurna juga diwarnai sejumlah masukan yang diakomodasi pimpinan sidang. Fraksi Partai Gerindra menyoroti perlunya efisiensi anggaran dengan mengevaluasi kegiatan seremonial seperti festival, serta proyek lampu penerangan jalan agar tidak membebani biaya tambahan.

    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan.

    Dokumen APBD yang telah disahkan ini selanjutnya akan segera diserahkan kepada Gubernur Bali untuk proses evaluasi dalam kurun waktu tiga hari ke depan.

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna.
     
    Dalam rapat yang dihadiri Bupati I Made Satria dan jajaran Forkopimda tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom berhasil membawa seluruh fraksi mencapai kata sepakat tepat waktu.
     
    Usai mengetok palu pengesahan, politisi senior PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.

    “Persetujuan APBD 2026 ini kami ambil demi menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat,” kata Anak Agung Gde Anom.
     
    Dia mengingatka Pemda Klungkung semua dana yang bersumber dari pinjaman daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. “Kami di legislatif tidak akan segan melakukan evaluasi ketat jika penggunaannya melenceng dari target produktif atau sekadar habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.
     
    Peringatan dari pimpinan dewan ini beralasan, mengingat struktur APBD 2026 menghadapi tantangan defisit yang cukup lebar. Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan Belanja Daerah melonjak hingga Rp2,05 triliun.
     
    Untuk menutup celah tersebut, DPRD menyetujui langkah pembiayaan melalui Pinjaman Daerah (PT SMI) sebesar Rp229 miliar dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp351 miliar.
     
    Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik keputusan pimpinan dewan tersebut. Dalam pendapat akhirnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui opsi pinjaman daerah sebagai solusi percepatan pembangunan.
     
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang telah membahas dan menyetujui Pinjaman Daerah. Persetujuan ini saya nilai sebagai wujud dukungan kepada kami dalam upaya percepatan pembangunan,” kata Bupati Satria.
     
    Jalannya rapat paripurna juga diwarnai sejumlah masukan yang diakomodasi pimpinan sidang. Fraksi Partai Gerindra menyoroti perlunya efisiensi anggaran dengan mengevaluasi kegiatan seremonial seperti festival, serta proyek lampu penerangan jalan agar tidak membebani biaya tambahan.
     
    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan.
     
    Dokumen APBD yang telah disahkan ini selanjutnya akan segera diserahkan kepada Gubernur Bali untuk proses evaluasi dalam kurun waktu tiga hari ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • 3 Pimpinan PT Pelindo 3 dan PT APBS Ditahan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya

    3 Pimpinan PT Pelindo 3 dan PT APBS Ditahan Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan dan pengusahaan kolam Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2023–2024.

    Penetapan para tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Enam orang tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan untuk proses penyidikan.

    Kasus ini melibatkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero Regional 3 bersama PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) terkait pekerjaan pengerukan (dredging) kolam pelabuhan.

    Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, dalam konferensi pers di Surabaya, menyampaikan bahwa tim penyelidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan kolam pelabuhan yang dilakukan tanpa dasar perjanjian konsesi serta tanpa surat penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.

    “Setelah penyelidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan dilakukan ekspose perkara, maka penyidik menetapkan enam orang tersangka,” jelas Darwis, Kamis (27/11/2025).

    Enam tersangka terdiri atas unsur manajemen Pelindo Regional 3 dan jajaran direksi PT APBS, antara lain AWB, Regional Head PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 (Oktober 2021–Februari 2024), HES, Division Head Teknik PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, EHH, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3, M, Direktur Utama PT APBS (2020–2024), MYC, Direktur Komersial Operasi dan Teknik PT APBS (2021–2024) dan DYS, Manajer Operasi dan Teknik PT APBS (2020–2024)

    Para tersangka akan ditahan di Rutan Kelas I Surabaya dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari ke depan, mulai 27 November hingga 16 Desember 2025. “Ini untuk memudahkan penyelidikan lanjutan,” jelas Darwis.

    Modus perbuatan melawan hukum dari hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain melakukan pekerjaan pengerukan kolam tanpa perjanjian konsesi dan tanpa izin KSOP. Melakukan penunjukan langsung PT APBS sebagai pelaksana pekerjaan meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kapal dan tidak kompeten untuk pekerjaan pengerukan.

    Selain itu, mark up HPS/OE hingga mencapai Rp200 miliar tanpa menggunakan konsultan dan engineering estimate, mengalihkan pekerjaan pengerukan kepada pihak ketiga (PT Rukindo dan PT SAI) tanpa dasar yang sah. Melakukan manipulasi nilai anggaran dan pengadaan tanpa dokumen KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).

    Kerugian keuangan negara masih dalam perhitungan auditor BPKP, namun estimasi sementara diperkirakan mendekati nilai kontrak, yakni Rp196 miliar.

    “Kemarin penyelidik telah menerima penitipan dana sebesar Rp70 miliar dari PT APBS melalui rekening penampungan Kejaksaan,” ujar Darwis.

    Kejari menyatakan telah memeriksa 50 saksi serta mengamankan 415 dokumen fisik dan 7 dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pemeriksaan juga melibatkan ahli pidana, ahli keuangan negara, dan ahli pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

    “Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Kita akan kembangkan setelah audit dan pemeriksaan lanjutan,” kata Darwis.

    Kejaksaan menjerat para tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

    Saat disinggung kerugian negara yang dialami, Darwis menjelaskan jika Kejari Tanjung Perak masih menunggu Hasil Audit Resmi. “Perhitungan pasti kerugian negara akan disampaikan dalam surat dakwaan setelah audit BPKP rampung,” jelasnya.

    Namun Darwis menjelaskan berdasarkan kontrak yang dilakukan, mencapai total kerugian disesuaikan dengan nilai kontrak. “Maka diperkirakan mencapai Rp196 miliar dikurangi Rp70 miliar dana titipan yang telah diserahkan,” jelasnya. [uci/ted]

  • Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara. Upaya ini untuk basis penyaluran logistik via udara ke lokasi bencana Sibolga-Tapanuli Tengah karena jalur darat terputus total.

    “Kita bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk membawa berbagai bantuan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengatakan pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Sibolga dan Tapanuli tetap berjalan. Pelayanan di kawasan bencana banjir bandang dan longsor dipastikan tidak akan berhenti.

    “Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Prinsip utamanya adalah Pemerintahan Daerah yang terdampak bencana harus berjalan, jangan sampai mandeg dalam memberikan pelayanan publik, kami terus mengasistensi” kata

    Safrizal menuturkan, pihaknya telah memantau langsung ke lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu (26/11). Akibat bencana itu, dia mencatat empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, lalu 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.

    Selanjutnya Safrizal mengingatkan Pemda yang terdampak untuk menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.

    “Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat segera memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ungkap Safrizal.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, siklon serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu, sinergi antara perangkat Pemda, Forkopimda dan seluruh masyarakat mutlak dilakukan,” katanya.

    (lir/lir)

  • ​Resmi Beroperasi, TPS3R Lenteng Agung Mampu Kelola Sampah 30-40 Ton per Hari

    ​Resmi Beroperasi, TPS3R Lenteng Agung Mampu Kelola Sampah 30-40 Ton per Hari

    Jakarta: Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Sinergi Bersih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, resmi beroperasi. Fasilitas hasil kolaborasi Nestlé Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, WWF Indonesia, dan Waste4Change ini memiliki kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari.

    Dengan kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari dan cakupan pelayanan lima kelurahan, TPS3R ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi beban TPA Bantar Gebang yang selama ini menampung sebagian besar sampah Jakarta. Teknologi pemilahan di tingkat sumber dianggap kunci untuk mencegah penumpukan sampah di hilir.

    “TPS3R ini memiliki kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari dan melayani lima keluarahan. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi warga dalam pemilahan sejak dari sumber,” kata Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin dalam acara peresmian TPS3R Sinergi Bersih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Kamis, 27 November 2025.

    Dudi menegaskan bahwa fasilitas ini merupakan contoh nyata inovasi kolaborasi. “Pengolahan sampah dari sumbernya bukan hanya penting, tetapi menjadi keharusan. Kita membutuhkan inovasi berkelanjutan dan yang paling utama, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya. 

    Dudi menjelaskan bahwa proyek ini juga menerapkan model pembiayaan kreatif. “Pembangunan TPS3R menjadi contoh konkret platform kolaborasi sosial berskala besar dan penerapan creative financing yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurangi beban APBD,” ujarnya. 
     

     

    Dukungan Teknologi, Edukasi, dan Pelibatan Warga

    Fasilitas ini dikelola secara teknis oleh Waste4Change untuk memastikan pengolahan sampah berjalan optimal dan sesuai standar. Kerja sama multi-pihak ini diharapkan memperkuat budaya pemilahan dari sumber. “TPS3R diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi masyarakat,” ujar Dudi. 

    Dengan hadirnya TPS3R ini, pemerintah menargetkan meningkatnya keterlibatan warga dalam pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga. Model ini juga diyakini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari percepatan target Indonesia bebas sampah 2029.
    Target Pemerintah: Indonesia Bebas Sampah 2029

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi darurat sampah. “Jumlah sampah yang diproduksi luar biasa banyak, 56 juta ton per tahun, dan yang terkelola maksimal hanya sekitar 39 persen. Bahkan dari sampel TPA, yang terkelola hanya sekitar 22 persen,” katanya. 
    Ia menyebut pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100 persen dalam lima tahun ke depan. “Presiden sudah mengeluarkan perpres bahwa sampah harus terkelola 51,12 persen tahun ini, dan 100 persen dalam lima tahun ke depan. Ini target yang sangat agresif,” tegasnya.

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Sinergi Bersih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, resmi beroperasi. Fasilitas hasil kolaborasi Nestlé Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, WWF Indonesia, dan Waste4Change ini memiliki kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari.
     
    Dengan kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari dan cakupan pelayanan lima kelurahan, TPS3R ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi beban TPA Bantar Gebang yang selama ini menampung sebagian besar sampah Jakarta. Teknologi pemilahan di tingkat sumber dianggap kunci untuk mencegah penumpukan sampah di hilir.
     
    “TPS3R ini memiliki kapasitas pengolahan 30–40 ton per hari dan melayani lima keluarahan. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi warga dalam pemilahan sejak dari sumber,” kata Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin dalam acara peresmian TPS3R Sinergi Bersih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Kamis, 27 November 2025.

    Dudi menegaskan bahwa fasilitas ini merupakan contoh nyata inovasi kolaborasi. “Pengolahan sampah dari sumbernya bukan hanya penting, tetapi menjadi keharusan. Kita membutuhkan inovasi berkelanjutan dan yang paling utama, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya. 
     
    Dudi menjelaskan bahwa proyek ini juga menerapkan model pembiayaan kreatif. “Pembangunan TPS3R menjadi contoh konkret platform kolaborasi sosial berskala besar dan penerapan creative financing yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurangi beban APBD,” ujarnya. 
     

     

    Dukungan Teknologi, Edukasi, dan Pelibatan Warga

    Fasilitas ini dikelola secara teknis oleh Waste4Change untuk memastikan pengolahan sampah berjalan optimal dan sesuai standar. Kerja sama multi-pihak ini diharapkan memperkuat budaya pemilahan dari sumber. “TPS3R diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi masyarakat,” ujar Dudi. 
     
    Dengan hadirnya TPS3R ini, pemerintah menargetkan meningkatnya keterlibatan warga dalam pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga. Model ini juga diyakini dapat direplikasi di wilayah lain sebagai bagian dari percepatan target Indonesia bebas sampah 2029.
    Target Pemerintah: Indonesia Bebas Sampah 2029

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi darurat sampah. “Jumlah sampah yang diproduksi luar biasa banyak, 56 juta ton per tahun, dan yang terkelola maksimal hanya sekitar 39 persen. Bahkan dari sampel TPA, yang terkelola hanya sekitar 22 persen,” katanya. 
    Ia menyebut pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100 persen dalam lima tahun ke depan. “Presiden sudah mengeluarkan perpres bahwa sampah harus terkelola 51,12 persen tahun ini, dan 100 persen dalam lima tahun ke depan. Ini target yang sangat agresif,” tegasnya.
     
    (Sheva Asyraful Fali)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menjamin, mafia tanah tidak akan bisa mencaplok lahan sudah memiliki sertifikat tanah elektronik.

    “Kalau ada orang berniat mengganggu, seperti mafia tanah ingin mencaplok, mereka tidak bisa melakukannya dengan mudah,” ucap Ossy dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Kamis, 27 November.

    Menurut Ossy, maraknya mafia tanah umumnya berawal dari lemahnya dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, dia bilang, riwayat kepemilikan tanah harus dijaga dengan baik.

    “Kami di Kementerian ATR/BPN memelihara data pertanahan tersebut. Namun, sebagai pemilik tanah, masyarakat juga harus menjaga dokumen kepemilikannya. Salah satunya dengan mengubah sertifikat analog menjadi sertipikat elektronik,” katanya.

    Transformasi menuju sertipikat elektronik diyakini memberikan perlindungan berlapis karena data kepemilikan tidak hanya tersimpan secara fisik, tetapi juga tercatat secara digital.

    Ossy menilai, sertipikat tanag elektronik juga terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga, masyarakat dapat mengunduhnya secara gratis dari perangkat Android maupun iOS.

    Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat mengecek status tanah hingga memastikan keaslian sertifikat secara mandiri dari mana saja dan kapan saja.

    “Jadi, kalau ada kejadian orang mengaku-ngaku tanahnya atau ingin memeriksa sertifikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” ujarnya.

    Menanggapi maraknya peredaran sertifikat palsu, Ossy kembali menegaskan digitalisasi adalah solusi paling efektif.

    Berbeda dengan sertifikat analog berbentuk buku yang rentan diduplikasi, sertipikat elektronik memiliki keamanan berlapis dan sistem pencatatan jauh lebih terperinci.

    “Sertipikat elektronik dicetak dengan kertas khusus dan tercatat dalam sistem digital. Tidak mudah dipalsukan. Jika hilang atau terbakar sekali pun, hak kepemilikan tetap aman karena tidak bisa dialihkan begitu saja,” imbuhnya.

  • Gempa M 3,1 Terjadi di Sinabang Aceh

    Gempa M 3,1 Terjadi di Sinabang Aceh

    Jakarta –

    Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 3,1 terjadi Sinabang, Aceh. Gempa ada pada kedalaman 10 km.

    “Telah terjadi gempa bumi mag 3,1. Pusat gempa berada di darat 57 km Barat Laut Sinabang,” tulis BMKG dalam keterangannya, Jumat (28/10/2025).

    Gempa terjadi pada pukul 00.55 WIB. BMKG mengimbau warga untuk hati-hati dengan potensi gempa susulan.

    “Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” imbau BMKG.

    (lir/lir)

  • Pengacara: Arya Daru Sempat Ketakutan saat Ubah Haluan ke Gedung Kemlu

    Pengacara: Arya Daru Sempat Ketakutan saat Ubah Haluan ke Gedung Kemlu

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara keluarga mengungkap almarhum Diplomat Arya Daru Pangayunan sempat merasa ketakutan saat menuju Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

    Sebagaimana diketahui, menjelang ditemukan tewas dengan kondisi muka terlilit lakban, Arya sempat berada di mal Grand Indonesia. Setelah itu, dia memesan taksi dengan tujuan bandara.

    Pengacara Keluarga Arya, Nicholay Aprilindo menyatakan dalam momen itu Arya telah mengubah arah tujuannya menjadi ke gedung Kemlu RI.

    Tidak diketahui pasti alasan Arya mengganti tujuannya itu. Namun, kata Nicholay, Arya sempat mengalami ketakutan saat berada di dalam taksi tersebut.

    “Menurut keterangan saksi, sopir taksi melihat almarhum ketakutan sambil memegang telepon menoleh ke kanan ke kiri, melihat ke belakang dan mengubah arah yang tadinya tujuan ke bandara, kemudian diubah ke Kemlu,” ujar Nicholay di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Keluarga, kata Nicholay, penyidik Polda Metro Jaya perlu mendalami keterangan dari sopir taksi itu, termasuk security yang menjaga gedung Kemlu saat Arya menuju lantai atas.

    “Kami mempertanyakan apakah sudah diperdalam sopir taksi itu? Melihat siapa? Kemudian ketika almarhum sampai di Kemlu, kemudian naik ke Rooftop, kemudian melihat ke bawah seperti orang kebingungan apakah sudah diperdalam security yang menjaga itu?” pungkasnya.

    Kronologi Arya Daru Ditemukan Tewas

    Dalam catatan Bisnis, Polda Metro Jaya sempat merangkum catatan CCTV pergerakan Arya Daru sebelum ditemukan tewas. Mulanya, Arya terpantau berada di mal Grand Indonesia sekitar 17.52 WIB.

    Tak sendiri, Arya tampak bersama dua rekannya, Vara dan Dion. Setelah berada di GI, Arya kemudian bergegas keluar dengan tujuan menuju bandara.

    Namun, saat di tengah jalan, Arya memutuskan untuk memutar balik tujuannya ke Gedung Kemlu RI. Arya terpantau memasuki Gedung Kemlu sekitar 21.39 WIB.

    Selanjutnya Arya berada di rooftop gedung Kemnlu pada lantai 12 pada pukul 21.43 WIB. Di atas Gedung Kemlu itu, Arya sempat membawa tas belanja dan tas gendongnya. Namun, saat turun dari rooftop, Arya sudah melepaskan kedua tasnya itu. 

    Dugaannya, Arya juga sempat memanjat tembok di atas rooftop tersebut. Kemudian, sekitar 22.12 WIB, Arya terpantau keluar dari Gedung Kemlu RI.

    Diplomat itu kemudian tiba di rumah kos sekitar 23.23 WIB. Sempat, Arya juga membuang sampah saat tiba di kamar indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

    Sehari berselang, Arya kemudian ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban kuning. Posisi Arya juga nampak terlentang dengan tertutup selimut.