Xcloud.id

Blog

  • Infografis Duka Bencana Beruntun di Sumut

    Infografis Duka Bencana Beruntun di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, menerjang sebagian besar wilayah Sumatera Utara (Sumut) dalam tiga hari terakhir.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir merupakan dampak dari Siklon Tropis Senyar.

    Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Hendro Nugroho mengatakan, Siklon Tropis Senyar merupakan Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh, tepatnya di Selat Malaka.

    “Dampaknya dalam satu minggu terakhir wilayah Sumatera Utara dilanda hujan setiap hari,” kata Hendro, Rabu 26 November 2025.

    Sementara itu, berdasarkan data rekapitulasi yang dikeluarkan Polda Sumut mencatat, total 86 kejadian bencana hidrometeorologi di 11 kabupaten/kota, yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

    Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor dengan 59 kejadian, diikuti banjir 21 kejadian, pohon tumbang 4 kejadian, dan puting beliung 2 kejadian.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan data tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang berjatuhan.

    Lantas, seperti apakah bencana beruntun yang terjadi di Sumut? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Gubernur Aceh Mualem Tetapkan Status Darurat Bencana

    Gubernur Aceh Mualem Tetapkan Status Darurat Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 di provinsi tersebut, menyusul banjir dan longsor besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.

    Status darurat ditetapkan untuk 14 hari, berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, guna mempercepat penanganan bencana yang dalam sepekan terakhir terus memburuk. Pengumuman itu disampaikan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBA 2026 di Kantor DPRA, Kamis (27/11/2025)

    Dia menerangkan bahwa pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan darurat ke sejumlah kabupaten/kota, namun ia mengakui kondisi di lapangan semakin kompleks. “Dalam beberapa hari ini pemerintah telah menyalurkan bantuan darurat,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Lebih lanjut, Mualem menyebut banyak akses transportasi lumpuh, termasuk putusnya jembatan pada jalur nasional Banda Aceh–Medan, yang menyebabkan distribusi bantuan dan mobilisasi petugas terhambat.

    Untuk mempercepat koordinasi, dia meminta Kapolda Aceh agar menyediakan helikopter untuk keperluan peninjauan ke wilayah-wilayah terisolasi banjir.

    Sepekan terakhir, hujan deras mengguyur Aceh dan memicu banjir serta longsor di wilayah pesisir pantai timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo. Ribuan warga terdampak, puluhan desa terisolasi, dan infrastruktur vital rusak.

    Penetapan status darurat diharapkan mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah Aceh.

    Laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per Rabu (26/11/2025) setidaknya banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi di sembilan kabupaten kota di Aceh. Seluruh daerah yakni Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara hingga Aceh Selatan.

    Selama periode 18 November 2025 hingga 26 November 2025, sedikitnya banjir telah berdampak ke rumah milik 14.235 KK/46.893 Jiwa dan 455 KK/1.497 Jiwa mengungsi.

    Bukan Fenomena Umum

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan Bibit Siklon 95B di kawasan Selat Malaka, bagian timur Aceh yang telah berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar per 26 November 2025 pukul 07.00 WIB merupakan fenomena alam yang tak umum.

    Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km/jam dan dapat berdampak signifikan terhadap terjadinya hujan sangat lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa Indonesia memang berada dekat garis ekuator yang secara teori kurang mendukung pembentukan maupun dilintasi siklon tropis.

    Meski begitu, Andri menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir cukup banyak siklon tropis yang bergerak mendekati wilayah Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan.

    “Fenomena seperti Siklon Tropis Senyar tergolong tidak umum di wilayah perairan Selat Malaka, apalagi jika sampai melintasi daratan. BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi dampak cuaca yang dapat muncul selama sistem ini bergerak di sekitar wilayah tersebut.” kata Andri dalam konferensi pers di Gedung Command Center MHEWS BMKG, Rabu (26/11/2025).

    Per 26 November 2025, Siklon Tropis Senyar berpusat di sekitar 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 hPa dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot (80 km/jam).

    “Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot (7 km/jam), sedangkan dalam 48 jam kedepan Siklon Tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi Depresi Tropis,” kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.

  • Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Komisi XI DPR mendorong kementerian lain untuk membuat kebijakan bernilai tambah dan bukan hanya membelanjakan APBN. Hal ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Menurut Purbaya, dirinya sudah melakukan hal demikian, khususnya saat memeriksa anggaran Kementerian/Lembaga lain. Namun, menurut Bendahara Negara ini, tindakannya dinilai menimbulkan keributan.

    “Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih atas dukungan yang saya pikir,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Karena mendapat arahan dari DPR, Purbaya mengaku siap menjalankannya. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga akan banyak kementerian/lembaga yang terguncang.

    “Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan guncang-guncang sedikit nanti,” ujarnya.

    Purbaya menilai Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengawasi anggaran di kementerian lain. Tujuannya demi memastikan bahwa dana yang diberikan menghasilkan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

    Adapun hal itu disampaikan Purbaya menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie meminta Kementerian Keuangan bisa terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian hingga pertambangan.

    “Kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program Kementerian Lembaga,” sebut dolfie.

    Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak program kementerian lembaga tidak memenuhi aspek logical framework untuk mencapai sasaran pemeirntah. Dalam hal ini, Purbaya diminta mempertajam program-progarm di kementerian lain.

    “Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, 75% ada pengampunya di Kementerian. Pertanian, di Kementerian pertanian. Pertambangan, ada Kementeriannya. Industri, ada Kementeriannya,” bebernya.

    Jika Kementerian hanya membelanjakan anggaran yang diberikan, Dolfie menyebut hal itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Purbaya diminta mendorong kementerian lain menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

    “Maksud saya sektor-sektor yang lain, Kementerian lain, didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya, mau mengundang investasi kita tahu problemnya,” imbuhnya.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dukungan ke Purbaya. Dalam hal ini, Misbakhun menyebut bahwa Purbaya bisa berperan lebih dalam memastikan APBN dibelanjakan dengan benar.

    “Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya,” tutup Misbakhun.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (ily/hns)

  • Bella Alias Ali Dilabrak Sesama Waria Gara-Gara Ucapan ‘Wandu’, Kukunya sampai Copot

    Bella Alias Ali Dilabrak Sesama Waria Gara-Gara Ucapan ‘Wandu’, Kukunya sampai Copot

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang waria bernama Muhammad Ali Sarajuddin Tjia alias Bella (18) melapor ke polisi usai dianiaya oleh temannya sendiri sesama waria. Ironisnya penganiayaan itu membuat Bella trauma karena mukanya dicakar dan salah satu kuku di jari tangan kanannya lepas.

    Bella menceritakan, kala ia ditelepon oleh salah seorang temannya dan mengajaknya untuk hadir ke acara ulang tahun terlapor, yakni Risal alias Caca. Bella mengaku menolak ajakan tersebut lantaran dirinya sedang sibuk.

    “Saya diajak ke acara ulang tahunnya, saya tolak karena saya sedang melayat. Terus saya bercanda bilang saya tidak mau datang karena banyak Wandu (wanita dusta atau waria),” kata Bella saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

    Belakangan ucapan itu ternyata membuat Caca tersinggung dan naik pitam. Menurut Bella dirinya sempat diancam akan dilabrak jika suatu saat Caca bertemu dengan dirinya.

    “Pokoknya ada sekitar satu minggu kemudian itu saya baru ketemu. Katanya memang dia cari saya mau dia hajar saya,” jelasnya.

    Keduanya akhirnya bertemu di salah satu kafe di Jalan Hertasning I, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 23 November 2025. Benar saja di kafe tersebut Caca melabrak Bella.

    “Saya dicakar di muka. Kuku saya sampai lepas, kuku asli. Rambut saya ditarik, dada dan kepala saya dipukul sampai bengkak. Handphone saya juga rusak,” aku Bella.

    Keesokan harinya Bella pun melaporkan kejadian yang ia alami ke Polrestabes Makassar. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/2251/XI/2025/SPKT/Polrestabes Makassar/Polda Sulsel tertanggal 24 November 2025.

    “Saya juga sudah visum. Saya keberatan dengan apa yang dilakukan pelaku kepada saya,” tegasnya.

  • Jalan Menuju Kota Medan Terendam Banjir, Pemotor Ramai-ramai Lewat Tol

    Jalan Menuju Kota Medan Terendam Banjir, Pemotor Ramai-ramai Lewat Tol

    Liputan6.com, Jakarta Polisi mengarahkan pengendara sepeda motor masuk dan melintas di ruas Jalan Tol Semayang menuju Tol Helvetia, menyusul banjir di jalur arteri Binjai–Medan, Kamis (27/11/2025).

    Kegiatan pengawalan dilakukan setelah adanya koordinasi intens antara Sat PJR dan pihak pengelola tol. Masyarakat pengguna roda dua dari Binjai yang hendak menuju Kota Medan tidak dapat melintas melalui jalur arteri, sehingga meminta bantuan untuk diarahkan melalui jalur tol demi menjaga kelancaran arus mobilitas.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan, langkah pengawalan ini merupakan bentuk pelayanan cepat dan responsif Polri dalam membantu masyarakat di tengah kondisi bencana.

    “Polda Sumut melalui Sat PJR segera bertindak melakukan pengawalan pengandara roda dua di dalam ruas tol Semayang menuju Helvetia, setelah menerima laporan jalur arteri tergenang banjir. Ini merupakan langkah darurat demi keselamatan masyarakat dan memastikan aktivitas warga tetap berjalan,” kata Ferry Walintukan.

    Dia menegaskan, seluruh prosedur dilakukan dengan koordinasi ketat bersama pihak pengelola tol untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

    “Situasi ini kondisi khusus. Kami memastikan seluruh pengawalan berjalan aman, tertib, dan terarah, serta tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Polri hadir memberikan solusi ketika masyarakat mengalami kendala di lapangan,” tambahnya.

    Kombes Pol Ferry Walintukan juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah tertib mengikuti arahan petugas serta kepada seluruh pihak terkait yang turut mendukung kelancaran pengamanan dan pengawalan.

    Polda Sumut menegaskan, upaya pelayanan seperti ini akan terus dilakukan secara sigap, apabila terjadi gangguan akses akibat cuaca ekstrem maupun kondisi darurat lainnya.

  • Xi Jinping Instruksikan Upaya Maksimal Atasi Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Xi Jinping Instruksikan Upaya Maksimal Atasi Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Beijing –

    Presiden China Xi Jinping menyampaikan belasungkawa atas kebakaran dahsyat yang menghanguskan sejumlah gedung apartemen di Hong Kong, dan sejauh ini menewaskan sedikitnya 55 orang. Xi memerintahkan “upaya maksimal” dari perwakilan Beijing di Hong Kong untuk membantu penanganan situasi tersebut.

    Xi, seperti dilansir Xinhua dan CNN, Kamis (27/11/2025), menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan mereka yang terdampak oleh bencana ini.

    Dalam instruksinya, Xi memerintahkan “upaya maksimal” dari perwakilan Komite Sentral China dan Kantor Penghubung Hong Kong untuk melakukan “segala upaya yang memungkinkan” guna membantu upaya meminimalkan korban dan kerugian akibat kebakaran itu.

    “Dia (Xi Jinping-red) menyerukan upaya maksimal untuk memadamkan kebakaran dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian,” sebut Xinhua dalam laporannya.

    Disebutkan juga oleh Xinhua bahwa Xi memerintahkan otoritas-otoritas terkait untuk “melakukan segala upaya yang memungkinkan dalam pencarian dan penyelamatan, merawat para korban luka, dan memberikan penghiburan kepada keluarga korban”.

    Hong Kong yang merupakan pusat perdagangan internasional yang padat penduduk, merupakan bagian semi-otonom China dan dikelola oleh pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab kepada para pemimpin di Beijing.

    Sebagai upaya membantu Hong Kong, Xi juga mengalokasikan dana sebesar 2 juta Yuan, atau setara Rp 4,7 miliar, untuk bantuan darurat Palang Merah setempat.

    Disebutkan Palang Merah China dalam pernyataan via media sosial bahwa dana bantuan dari Beijing itu akan membantu mendanai “penyelamatan darurat dan bantuan kemanusiaan terkait kebakaran tersebut, dan akan memberikan dukungan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan tanggap bencana”.

    Departemen pemadam kebakaran Hong Kong mengatakan dalam konferensi pers terbaru pada Kamis (27/11) sore bahwa sedikitnya 55 orang tewas akibat kebakaran sejumlah blok apartemen di kompleks permukiman Wong Fuk Court di distrik Tai Po.

    Sebanyak 123 orang lainnya, termasuk delapan petugas pemadam kebakaran, mengalami luka-luka.

    Juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kepada AFP bahwa sebanyak 61 korban luka kini menjalani perawatan di rumah sakit, dengan 15 orang di antaranya dalam kondisi kritis, 27 orang dalam kondisi serius dan 19 orang lainnya dalam kondisi stabil.

    Pemimpin pemerintah Hong Kong, John Lee, mengatakan pada Kamis (27/11) dini hari bahwa sebanyak 279 orang belum diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang, sejak kebakaran terjadi pada Rabu (26/11) siang.

    Lihat juga Video: 2 WNI Jadi Korban Tewas Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan Polri bakal mengadopsi model baru untuk melayani aksi demonstrasi dengan mengedepankan HAM.

    Pembaruan model ini merujuk pada tindakan aparat keamanan negara maju khususnya Inggris, yang memiliki Code of Conduct. Model ini dinilai telah efektif dalam penanganan aksi demonstrasi.

    “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dedi menambahkan, model pelayanan aksi unjuk rasa dibagi dalam lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Oleh sebab itu, rencananya Polri bakal segera melakukan studi komparatif ke Inggris untuk mempelajari model pengendalian massa pada Januari mendatang.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” Imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Dedi menekankan penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    Selain itu, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi.

    “Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” pungkasnya.

  • KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut dugaan korupsi lain yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Pengadaan iklan yang bermasalah disebut menjadi pintu masuk.

    “Tentunya setiap penanganan perkara di KPK akan menjadi pintu masuk juga, apakah praktik serupa juga terjadi untuk pengadaan lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 27 November.

    Adapun dalam kasus korupsi pengadaan iklan, Budi bilang, KPK telah menemukan bukti dan informasi adanya dugaan dana non-budgeter Bank BJB yang dikelola oleh bagian corporate secretary (corsec) menjadi penampung duit korupsi.

    Sehingga, nantinya penyidik bakal mendalami sumber uang lainnya yang dialihkan menjadi dana non-budgeter. “Tentu ini akan menjadi ruang masuk bagi penyidik. Apakah ini ada yang bersumber dari pengadaan lain yang disisihkan dari sebgian anggaran untuk pengadaan lainnya,” tegasnya.

    Proses pendalaman ini juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Tidak hanya soal aliran uang yang bersumber dari dana nonbudgeter yang dikelola Corsec di BJB di mana dana non budgeter adalah hasil atau sebagian anggaran yang disisihkan dari pengadaan belanja iklan di BJB,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Dalam penanganan dugaan korupsi ini, penyidik sudah menggeledah sejumlah tempat. Salah satunya, rumah pribadi Ridwan Kamil dan menyita satu unit motor Royal Enfield.

    Kemudian turut disita juga Mercedes Benz 280 SL atau Mercy Pagoda dari sebuah bengkel di Kota Bandung. Belakangan, penyidik mengetahui mobil ini dibeli Ridwan Kamil dari tangan keluarga Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.

    Namun, mobil ini kemudian diserahkan kepada Ilham Habibie selaku anak B. J. Habibie. KPK menyebut pengembalian dilakukan karena Ridwan Kamil belum menyelesaikan pembayaran jual beli dan duit yang telah dibayarkan sebelumnya sudah diserahkan.

  • Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memperingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) guna mencegah risiko timbulnya bencana, merespons terjadinya bencana ekologis di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

    Dia mengatakan bahwa BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, menurut dia, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola.

    “Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Di antaranya pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.

    Selain itu, BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time.

    BNPB, kata dia, juga jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan.

    “Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan, kata dia, harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.

    Dia pun menegaskan bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, menurut dia, Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan,” katanya.

    Bencana itu, kata dia, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    “Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan perangkat deteksi limbah radioaktif di kawasan industri pasca-cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

    DPR menegaskan isu keselamatan lingkungan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kawasan Industri.

    Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, di Kota Cilegon, Kamis, mengatakan kementerian terkait mengakui keterbatasan alat pendeteksi radiasi sehingga pengawasan limbah berbahaya belum optimal.

    Ia mempertanyakan mengapa indikasi cemaran justru pertama kali diketahui dari pihak luar, bukan dari sistem pemantauan pemerintah sendiri.

    “Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

    Ia menilai penempatan industri yang memiliki potensi radioaktif harus berada di lokasi yang benar-benar terpisah dari industri lain yang memproduksi pangan, pakan ternak, atau barang konsumsi.

    “Bayangin saja, pakan ternak di dekat situ, alas kaki juga dekat. Banyak hal yang tidak terduga terjadi,” katanya.

    Chusnunia mendorong penataan ulang zonasi kawasan industri dengan memasukkan aspek risiko radiasi dalam desain, sehingga industri berisiko tinggi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan berkala. Menurut dia, pengawasan radiasi harus menjadi standar wajib yang tak bisa ditawar.

    Selain persoalan limbah radioaktif, Komisi VII juga menyoroti tingginya tingkat polusi udara berdasarkan pemantauan kualitas udara di kawasan tersebut. “Warnanya orange dan merah. Tingkat polusinya tinggi dan dirasakan semua orang,” ujarnya.

    DPR menilai penggunaan energi rendah emisi perlu menjadi ketentuan wajib dalam kawasan industri, disertai pengetatan baku mutu polusi untuk melindungi warga sekitar. “Kawasan industri harus memperhatikan lingkungan, bagaimana polusi bisa kita tekan seminimum mungkin,” katanya.

    Menurut Komisi VII, pembahasan RUU Kawasan Industri akan difokuskan pada penguatan pengawasan limbah berbahaya, standar keamanan radiasi, dan persyaratan lingkungan guna mencegah kasus dugaan cemaran semacam ini terulang kembali.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.