Xcloud.id

Blog

  • Tiga orang tewas tersengat listrik saat banjir di Cilincing Jakut

    Tiga orang tewas tersengat listrik saat banjir di Cilincing Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak tiga orang tewas diduga akibat tersengat listrik pada dua lokasi saat banjir di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), pada Senin (12/1).

    “Dua orang merupakan pasangan suami istri berinisial HW (54) dan NJ (49). Tersengat listrik di kediamannya, Blok R Gang II Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing pada Senin sore sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan saksi dari peristiwa ini adalah anak dari pasangan suami istri itu.

    Saat itu, sang anak pada Senin (12/1) sekitar pukul 10.30 WIB, pulang sekolah dan langsung masuk ke dalam rumah.

    “Saksi melihat kedua korban mengambang di ruang tengah rumah dan langsung berteriak meminta pertolongan,” kata dia.

    Kemudian tetangga korban berdatangan dan membantu mengeluarkan kedua korban, lalu dibawa ke RS Pelabuhan

    Ia mengatakan kedua korban tewas diduga karena tersengat listrik dari kabel kulkas yang terkelupas.

    Ia menambahkan hasil pemeriksaan sementara oleh Tim Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara menyatakan pada tubuh korban tidak ditemukan luka tanda tanda kekerasan benda tumpul atau benda tajam.

    “Dugaan sementara korban meninggal karena tersengat listrik,” kata dia.

    Kemudian, seorang wanita berinisial MYS (40) meninggal dunia juga diduga akibat tersengat listrik di rumahnya, Jalan Kalibaru Barat, Gang Sadang, Kecamataan Cilincing pada Senin (12/1) pagi.

    Ia mengatakan berdasarkan keterangan saksi yang merupakan Ketua RT, diberitahu oleh kakak ipar korban bahwa korban tersengat listrik dan tidak sadarkan diri.

    Lalu, saksi memberikan pertolongan pertama dan korban tidak merespon karena sudah meninggal dunia.

    “Hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan, korban meninggal diduga karena tersetrum listrik,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Targetkan Bangun 500 Sekolah Unggulan Dalam 4 Tahun

    Prabowo Targetkan Bangun 500 Sekolah Unggulan Dalam 4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026), sekaligus memaparkan rencana besar pemerintah dalam memperluas jaringan sekolah unggulan di seluruh Indonesia.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki tiga kampus SMA Taruna Nusantara, yakni di Magelang, Malang, dan Cimahi. Selain itu, pemerintah juga tengah membangun kampus baru di sejumlah wilayah strategis.

    “Hari ini kita sudah punya tiga kampus, Magelang, Malang yang saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Kita juga sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, kemudian di Sulawesi Utara, di Minahasa, dan di Sumatera Selatan, di Pagar Alam,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menargetkan seluruh kampus yang tengah dibangun tersebut dapat mulai beroperasi paling lambat akhir Desember 2026.

    Tak hanya memperluas SMA Taruna Nusantara, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan 20 sekolah unggulan baru yang akan diberi nama SMA Garuda. Menurutnya, sasaran pemerintah adalah menghadirkan setidaknya satu sekolah menengah unggulan di setiap provinsi.

    “Rencana kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda,” tegasnya.

    Menurutnya, program pengembangan sekolah unggulan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional melalui pendidikan berbasis prestasi dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

    Lebih lanjut, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah juga menargetkan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di tingkat kabupaten. Secara keseluruhan, dia menargetkan sekitar 500 sekolah unggulan dapat terbangun dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

    “Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam empat tahun ke depan,” pungkas Prabowo.

  • Kijang Innova Nggak Ada Lawan!

    Kijang Innova Nggak Ada Lawan!

    Jakarta –

    Kijang Innova memuncaki daftar mobil terlaris di Indonesia tahun 2025. Berikut ini daftar 20 mobil paling banyak diburu orang RI tahun 2025.

    Kijang Innova belum punya lawan sepadan kalau urusan penjualan. Khususnya pada tahun 2025, Kijang Innova amat perkasa. Berdasarkan data penjualan wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kijang Innova yang terdiri dari model Reborn dan Zenix menjadi yang paling laris. Total sepanjang 12 bulan tahun 2025, Kijang Innova terdistribusi sebanyak 61.164 unit. Angkanya paling banyak di antara model mobil lainnya.

    Kijang Innova dibuntuti mobil komersial Daihatsu Gran Max pikap yang mencatatkan distribusi sebanyak 40.761 unit pada periode yang sama. Selanjutnya adik Innova, Toyota Avanza bertengger di posisi ketiga. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Toyota mendistribusikan 40.148 unit Avanza dari pabrik ke dealer-dealernya. Selanjutnya di posisi keempat ada Daihatsu Sigra dengan catatan distribusi 34.452 unit. Bertengger di posisi kelima ada Honda Brio yang terdistribusi sebanyak 33.233 unit.

    Di posisi 20 besar itu, setidaknya ada dua mobil listrik yang masuk daftar. Di posisi 10 ada BYD Atto 1 yang mencatatkan penjualan wholesales 22.582 unit meski baru didistribusi selama tiga bulan. Selanjutnya ada BYD M6 menduduki posisi 20 dengan torehan 10.682 unit. Lebih lengkapnya, berikut ini daftar mobil terlaris di Indonesia sepanjang tahun lalu.

    20 Mobil Terlaris di Indonesia Tahun 2025

    1. Toyota Kijang Innova (Zenix dan Reborn): 61.164 unit
    2. Daihatsu Gran Max pikap: 40.761 unit
    3. Toyota Avanza: 40.148 unit
    4. Daihatsu Sigra: 34.452 unit
    5. Honda Brio (RS dan Satya): 33.233 unit
    6. Toyota Calya: 31.378 unit
    7. Toyota Rush: 29.805 unit
    8. Suzuki Carry pikap: 28.461 unit
    9. Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross): 25.024 unit
    10. BYD Atto 1: 22.582 unit
    11. Daihatsu Gran Max (blind van & minibus): 18.212 unit
    12. Toyota Hilux: 16.678 unit
    13. Toyota Agya: 15.993 unit
    14. Daihatsu Terios: 15.157 unit
    15. Toyota Fortuner: 13.219 unit
    16. Mitsubishi L300: 12.410 unit
    17. Suzuki Fronx: 12.314 unit
    18. Honda HR-V: 11.852 unit
    19. Daihatsu Ayla: 10.750 unit
    20. BYD M6: 10.682 unit

    Penjualan Mobil di Indonesia 2025 Turun

    Adapun penjualan mobil di Indonesia sepanjang tahun 2025 itu mengalami turun dibandingkan tahun 2024. Secara wholesales, penjualan tahun 2025 hanya 803.687 unit atau turun 7,2 persen. Sementara secara retail, penjualan hanya 833.692 unit, turun 6,3 persen dari torehan tahun 2024 yang mencapai 889.680 unit.

    (dry/rgr)

  • Reset Password Instagram Bikin Resah, Meta Bantah Kebocoran Data 17,5 Juta Pengguna

    Reset Password Instagram Bikin Resah, Meta Bantah Kebocoran Data 17,5 Juta Pengguna

    17,5 juta akun Instagram dilaporkan mengalami kebocoran data pribadi, ditandai dengan maraknya notifikasi permintaan pengaturan ulang kata sandi (reset password) yang diterima pengguna.

    Terkat isu ini, Meta selaku induk Instagram, akhirnya angkat bicara. Dikutip dari Daily Mail, Minggu (11/1/2026), Meta memberikan jaminan kepada pengguna bahwa tidak ada pelanggaran keamanan dan akun tetap aman.

    “Kami telah memperbaiki masalah yang memungkinkan pihak eksternal untuk meminta email pengaturan ulang kata sandi untuk beberapa pengguna Instagram,” ujar Juru Bicara Instagram.

    Ia menambahkan, pihaknya ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada pelanggaran pada sistem kami dan akun Instagram orang-orang tetap aman.

    “Orang-orang dapat mengabaikan email ini dan kami mohon maaf atas kebingungan yang mungkin ditimbulkan,” ucap juru bicara tersebut menegaskan.

    Ribuan pengguna melaporkan telah menerima beberapa email permintaan pengaturan reset password selama beberapa hari terakhir.

    Umumnya, pengguna menerima email dari Instagram yang menyatakan bahwa pengaturan ulang kata sandi telah diminta pada akun mereka.

    Email tersebut menampilkan tombol “Atur Ulang Kata Sandi” berwarna biru besar di samping pesan:  ‘Jika Anda mengabaikan pesan ini, kata sandi Anda tidak akan diubah. Jika Anda tidak meminta pengaturan ulang kata sandi, beri tahu kami.’

  • Bisa Jawab 3 Soal Ini? Pemilik IQ Tinggi Biasanya Nggak Butuh Waktu Lama

    Bisa Jawab 3 Soal Ini? Pemilik IQ Tinggi Biasanya Nggak Butuh Waktu Lama

    Asah Otak

    Daffa Ghazan – detikHealth

    Selasa, 13 Jan 2026 15:18 WIB

    Jakarta – Daripada pusing sama kerjaan atau aktivitas, mending coba mengerjakan tes ini. Coba selesaikan semua soal ini dan catat waktunya, bisa tembus 30 detik?

  • KPK Jatuhkan Sanksi Berat Auditor sekaligus Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker

    KPK Jatuhkan Sanksi Berat Auditor sekaligus Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker

    KPK Jatuhkan Sanksi Berat Auditor sekaligus Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK sekaligus istri tersangka kasus korupsi sertifikat K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Fani Febriany, pada Selasa (13/1/2026).
    Fani Febriany
    terbukti melanggar etik karena menjabat sebagai Direktur PT SEM.
    Putusan tersebut dibacakan Majelis Etik Dewan Pengawas
    KPK
    dengan Ketua
    Dewas KPK
    Gusrizal selaku Ketua Majelis dan Benny Mamoto serta Sumpeno selaku Anggota Majelis.
    “Menyatakan terperiksa Fani Febriany terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Etik: ‘sebagai Insan Komisi telah melanggar Nilai Profesionalisme berupa larangan menjabat sebagai direktur suatu perseroan’,” kata Ketua Dewas KPK Gusrizal di Ruang Sidang Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
    Gusrizal mengatakan, Fani dijatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf secara terbuka langsung di hadapan Pimpinan KPK.
    “Menjatuhkan Sanksi Berat kepada Terperiksa tersebut di atas berupa permintaan maaf secara terbuka langsung, yang disampaikan Terperiksa secara tertulis dan dibacakan di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang rekamannya diunggah pada media dalam jaringan milik Komisi yang hanya dapat diakses oleh Insan Komisi (normal) selama 40 hari kerja,” ujarnya.
    Sebagai informasi, kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 20 Agustus 2025.
    Dalam OTT ini, KPK menangkap eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Ir. Immanuel Ebenezer alias Noel dan 9 orang lainnya.
    KPK juga menyita sebanyak 22 kendaraan dalam kegiatan ini yang terdiri dari 15 roda empat dan 7 roda dua.
    Dalam perkara ini, eks Wamenaker Noel dan kawan-kawan diduga menggunakan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3. Praktik ini sudah berlangsung sejak 2019.
    KPK mengungkap bahwa biaya pengurusan sertifikasi K3 hanya Rp 275.000, namun, di lapangan biaya naik menjadi Rp 6 juta.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Berikut ini 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara:
    • Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025.
    • Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-2025.
    • Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025.
    • Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-2025.
    • Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.
    • Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025.
    • Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025.
    • Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator.
    • Supriadi selaku Koordinator.
    • Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia.
    • Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iran Komplain ke Prancis-Jerman-Italia-Inggris karena Dukung Demo

    Iran Komplain ke Prancis-Jerman-Italia-Inggris karena Dukung Demo

    Teheran –

    Pemerintah Iran memanggil para diplomat yang mewakili Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris pada Senin (12/1) waktu setempat. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk memprotes dukungan negara-negara Eropa tersebut terhadap unjuk rasa antipemerintah yang tengah melanda Iran.

    Kementerian Luar Negeri Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (13/1/2026), mengatakan bahwa para diplomat Eropa itu diperlihatkan sebuah video yang menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh “para perusuh” dan diberitahu bahwa pemerintah mereka harus “menarik pernyataan resmi yang mendukung para demonstran”.

    Gelombang unjuk rasa mengguncang Iran sejak bulan lalu, yang dimulai pada 28 Desember di area Grand Bazaar Teheran ketika para demonstran, yang sebagian besar pedagang dan pemilik toko, memprotes soal memburuknya kondisi ekonomi, dengan mata uang Rial Iran mengalami depresiasi tajam.

    Aksi protes itu meluas ke beberapa kota lainnya dan berkembang menjadi gerakan lebih luas yang menantang pemerintahan teokratis yang berkuasa di Iran sejak revolusi tahun 1979 silam.

    Di Paris, Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi bahwa “para Duta Besar Eropa” telah dipanggil oleh otoritas Iran.

    Sementara itu, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola mengumumkan pada Senin (12/1) bahwa institusi tersebut telah melarang semua diplomat dan perwakilan Iran untuk memasuki gedung Parlemen Eropa menyusul penindakan keras yang mematikan oleh otoritas Teheran terhadap para demonstran.

    “Ini tidak bisa seperti biasa. Karena rakyat Iran yang berani terus memperjuangkan hak dan kebebasan mereka, hari ini saya telah mengambil keputusan untuk melarang semua staf diplomatik dan perwakilan Republik Islam Iran lainnya dari semua gedung Parlemen Eropa,” kata Metsola dalam pernyataan via media sosial X.

    “Dewan ini tidak akan membantu melegitimasi rezim ini yang telah mempertahankan diri melalui penyiksaan, penindasan, dan pembunuhan,” tambahnya.

    Beberapa hari terakhir, unjuk rasa di Iran marak diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Namun sejauh ini, pemerintah Iran belum memberikan angka resmi untuk korban jiwa secara keseluruhan.

    Data terbaru dari kelompok HAM yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Human Rights Activists News Agency (HRANA), menyebutkan sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan keras otoritas Iran terhadap demonstran.

    Jumlah korban tewas itu mencakup 512 demonstran dan 134 anggota pasukan keamanan Iran. Lebih dari 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka.

    HRANA juga melaporkan bahwa lebih dari 10.700 orang telah ditahan selama unjuk rasa berlangsung dua pekan terakhir.

    Lihat juga Video: Demo di Iran Memanas, Massa Serukan Dukungan ke Pahlavi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jaksa Agung Tunjuk 19 Kajari Baru, Ini Daftarnya

    Jaksa Agung Tunjuk 19 Kajari Baru, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah menunjuk 19 Kepala Kejari alias Kajari baru di seluruh Indonesia.

    Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026.

    Surat keputusan itu telah ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto pada (12/1/2026).

    “Benar [ada mutasi],” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, saat dikonfirmasi dikutip Selasa (13/1/2026).

    Nah, berikut ini 19 jaksa yang telah dimutasi dan rotasi jabatan:

    1. Kardono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya

    2. Beni Putra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang

    3. Bambang Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan

    4. Slamet Jaka Mulyana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto

    5. Zam Zam Ikhwan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gresik

    6. Aditya Narwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

    7. Azi Tyawhardana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kendari

    8. Budhi Purwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul

    9. Sigit Sugiarto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas

    10. Niko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu

    11. Lasargi Marel sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi

    12. Djino Dian Talakua sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat

    13. Lie Putra Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar

    14. Yos Arnold Tarigan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Poso

    15. Syamsurezky sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar

    16. Erik Yudistira sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barru

    17. Arya Wicaksana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batu

    18. Mochamad Fitri Adhy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapin

    19. Muhammad Fadly Hasibuan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

  • Sidang Dugaan Pemerasan Kadindik Jatim, Hakim Kritik Polisi Tak Tangkap Pemberi Uang

    Sidang Dugaan Pemerasan Kadindik Jatim, Hakim Kritik Polisi Tak Tangkap Pemberi Uang

    Surabaya (beritajatim.com) – Sidang perkara dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Kadindik Jatim) Aries Agung Paewai di Pengadilan Negeri Surabaya mengungkap kejanggalan dalam proses penegakan hukum. Majelis hakim secara terbuka mengkritik kepolisian karena tidak menangkap pihak pemberi uang dalam perkara tersebut.

    Kritik itu muncul dalam sidang pemeriksaan saksi di ruang Sidang Tirta PN Surabaya, saat jaksa menghadirkan saksi dari kepolisian, Dika Rahman, anggota Polda Jawa Timur yang terlibat langsung dalam penangkapan para terdakwa.

    Dalam perkara ini, dua terdakwa, Sholihuddin dan M. Syaefiddin Suryanto, dihadirkan di persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.

    Di hadapan majelis hakim, Dika menerangkan bahwa penangkapan dilakukan setelah adanya pengaduan terkait permintaan uang sebesar Rp50 juta untuk menurunkan atau take down tautan berita di media sosial TikTok. Konten tersebut memuat isu dugaan perselingkuhan dan dugaan korupsi dana hibah pengadaan yang menyeret nama Aries Agung Paewai.

    “Take down link itu terkait dugaan perselingkuhan Kadispendik Jatim dengan istri Tentara serta dugaan korupsi dana hibah pengadaan,” ujar Dika saat bersaksi.

    Menurut Dika, penangkapan dilakukan sekitar pukul 22.45 WIB di D’Coffee Cup, Jalan Raya Prapen, Surabaya. Saat itu, petugas mendapati uang tunai sebesar Rp20 juta yang telah berpindah dari tangan Hendra ke tangan terdakwa Sholihuddin.

    Dika menjelaskan, penangkapan kedua terdakwa dilakukan setelah status pengaduan meningkat menjadi laporan polisi. Laporan tersebut diajukan oleh Aries Agung Paewai sebagai pihak yang mengaku menjadi korban.

    “Awalnya hanya pengaduan, namun setelah ditemukan rangkaian tindak pidana, statusnya meningkat menjadi laporan polisi. Penangkapan dilakukan oleh empat anggota,” kata Dika.

    Namun, keterangan saksi justru memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim. Hakim anggota Dr. Nur Kholis menyoroti alasan kepolisian tidak menangkap Hendra, pihak yang menyerahkan uang kepada terdakwa.

    Saat ditanya langsung oleh hakim, saksi Dika tidak memberikan jawaban.

    “Kenapa Hendra tidak kamu tangkap? Apa tujuanmu?” tanya hakim Nur Kholis di persidangan.

    Hakim menilai, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran Hendra tidak dapat dianggap sekadar sebagai perantara. Menurutnya, Hendra justru aktif menawarkan uang agar tautan TikTok tersebut diturunkan.

    “Kalau pemberinya ditangkap, kan jelas alurnya dari mana. Kalau uang itu ternyata dari Kadindik, berarti masuk kategori bersama-sama. Faktanya, Hendra itu yang memberi uang sekaligus yang menawari. Orang ditawari uang ya pasti diterima. Ini namanya dijebak,” ujar hakim dengan nada keras.

    Hakim Nur Kholis menegaskan bahwa secara hukum, pihak pemberi uang seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang turut serta melakukan tindak pidana.

    “Harusnya si pemberi uang itu kena pasal lain, bukan malah dilepas,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sholihuddin dan M. Syaefiddin Suryanto didakwa secara bersama-sama melakukan pemerasan terhadap Aries Agung Paewai. Modus yang digunakan berupa ancaman aksi demonstrasi serta penyebaran isu dugaan korupsi dan perselingkuhan yang kebenarannya belum terbukti.

    Jaksa menguraikan, perkara bermula pada 15 Juli 2025, ketika M. Syaefiddin menyampaikan informasi dugaan perselingkuhan Aries Agung Paewai kepada Sholihuddin. Keduanya diketahui tergabung dalam organisasi Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR).

    Pada 16 Juli 2025, Sholihuddin atas nama FGR mengirimkan Surat Pemberitahuan Giat Demonstrasi Nomor 221/FGR/07/2025 kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Surat tersebut berisi rencana aksi unjuk rasa pada 21 Juli 2025 dengan tuntutan hukum dan moral terhadap Aries Agung Paewai.

    Merespons rencana tersebut, Aries Agung disebut meminta bantuan kerabatnya, Andi Baso alias Baso Juherman. Baso kemudian menghubungi Hendra dan Iwan untuk berkomunikasi dengan pihak FGR.

    Pada 19 Juli 2025, Sholihuddin disebut meminta uang sebesar Rp50 juta agar aksi demonstrasi dibatalkan dan isu tersebut diturunkan dari media sosial.

    Jaksa menyebut, uang milik Aries Agung kemudian ditransfer melalui Baso Juherman ke rekening Iwan masing-masing sebesar Rp10 juta sebanyak dua kali, sehingga total mencapai Rp20.050.000. Uang tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh Hendra kepada Sholihuddin saat pertemuan di sebuah kafe kawasan Prapen, Surabaya, sebelum akhirnya dilakukan penangkapan oleh polisi.

    Akibat perbuatan para terdakwa, korban disebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.050.000 serta gangguan psikis berupa rasa takut dan tekanan mental. Atas perbuatan tersebut, Sholihuddin dan M. Syaefiddin Suryanto didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemerasan secara bersama-sama. [uci/beq]

  • Biodiesel B50 Belum akan Diterapkan Tahun Ini

    Biodiesel B50 Belum akan Diterapkan Tahun Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan biodiesel dengan campuran 50 persen (B50) pada 2026. Saat ini, pemerintah masih berpegang pada mandat penggunaan biodiesel B40 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sembari terus melakukan kajian untuk menuju implementasi B50.

    “Tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus kemudian kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa,” ujar Airlangga kepada wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

    Airlangga menjelaskan, meskipun B50 belum diberlakukan dalam waktu dekat, upaya pengembangannya tetap berjalan. Pemerintah masih melakukan kajian teknis serta uji coba, termasuk di sektor otomotif, dengan memperhatikan dinamika harga energi dan bahan baku kelapa sawit.

    Ia menyebutkan, skema penerapan B50 tetap dipersiapkan untuk paruh kedua tahun ini. Namun, kebijakan yang dijalankan saat ini tetap menyesuaikan kondisi harga yang berlaku, sehingga mandat B40 masih menjadi prioritas utama sambil memastikan kesiapan menuju B50.

    “Ya, kita siapkan ke semester II tetapi kita saat sekarang dengan skenario harga yang ada arahan Bapak Presiden B40, tetapi siap B50,” tutur Airlangga.