Blog

OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat.

“Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025).

Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan.

Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

“Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem.

“Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya.

Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

“Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

27/11/2025 12:58
Baleg DPR cabut RUU Danantara hingga RUU Kejaksaan dari Prolegnas 2026

Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mencabut empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2026, yakni RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Patriot Bond, RUU Perindustrian, hingga RUU Kejaksaan.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan penyesuaian itu bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.

“Tetapi kemudian bilamana ada hal-hal di dalam pertengahan evaluasi kita, masa evaluasi kita ini, jam-jam evaluasi kita ini ada perubahan lagi, kemungkinan akan kita ubah kembali,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa pencabutan sejumlah RUU itu berdasarkan evaluasi kinerja legislasi dalam setahun terakhir.

Menurut dia, pada tahun 2025 ada sebanyak 21 RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, terdiri dari tujuh RUU biasa dan 14 RUU kumulatif terbuka.

Selain itu, dia menjelaskan ada sejumlah RUU yang masih berproses, yaitu sembilan RUU yang sudah selesai tahap pembicaraan tingkat satu, empat RUU yang akan memasuki tahap pembicaraan tingkat satu, 35 RUU masih dalam tahap penyusunan oleh DPR dan pemerintah.

“Jadi sudah dipastikan bahwa ada empat RUU yang mengalami penarikan dan pengembalian kepada long list ya, kepada Prolegnas jangka menengah,” kata dia.

Sebelumnya, Baleg DPR RI telah menetapkan 52 RUU masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Kemudian Baleg DPR RI juga menetapkan ada 67 RUU yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2026.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 12:46
Indonesia dan China Bangun Dua Kawasan Industri Kembar, Mesin Baru Penggerak Investasi Rp 36 Triliun

Dalam konferensi yang digelar di Jakarta, Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Kota Fuzhou menandatangani 16 Memorandum of Understanding (MoU) dengan nilai total mencapai Rp 36,4 triliun.

Proyek tersebut akan mulai berjalan pada 2026 dan mencakup sektor prioritas seperti ekspor baja, nikel, industri perikanan terpadu, riset kecerdasan buatan, energi matahari, hingga pengembangan kawasan industri baru.

Nilai investasi tersebut merepresentasikan sekitar 24,3% dari total komitmen investasi US$10 miliar yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kota Fuzhou.

“Kita membutuhkan lebih banyak proyek di sektor industri baja, manufaktur, perikanan, tekstil, pertanian, teknologi baru seperti drone, baterai EP, termasuk infrastruktur dan AI itu sendiri,” ujar Airlangga.

Usai acara, Menko Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan Guo Ningning, membahas peluang perluasan kerja sama mulai dari pengembangan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan konektivitas penerbangan dan kolaborasi pendidikan.

27/11/2025 12:45
Spesifikasi Lepas L8 yang Incar Kaum Elit Perkotaan di RI

Jakarta –

Lepas L8 menjadi opsi baru SUV 5-penumpang yang menyasar kelas premium. Harga pre booking mobil ini dibanderol Rp 589 juta. Well, seperti apa spesifikasi yang ditawarkan?

Lega dan senyap, gambaran yang coba ditawarkan Lepas L8. Ini berkat rancang bangun atau platform terbaru yang dirancang untuk kendaraan energi baru bernama LEX.

Di atas kertas Lepas L8 punya wheelbase 2.800 mm dengan panjang bodi 4.688 mm, kabin LEPAS L8 terasa jauh lebih lega dibanding SUV lain di kelasnya.

“Lepas L8 menggunakan platform ini sendiri, kita bisa bilang adalah salah satu SUV 5 seater yang paling unik,” ujar Lalu Indra Wirabhakti, Product Manager Lepas Indonesia di GJAW 2025.

Mobil plug in hybrid electric vehicles (PHEV) ini dikenal punya keiritan konsumsi bahan bakar. Angka kombinasi antara bensin dan motor listrik diklaim mencapai 1,49 liter per 100 km sementara jika baterai dalam kondisi rendah, angkanya 4,8 liter per 100 km.

Diposisikan sebagai mobil irit dan lega, Lepas L8 disebut juga memiliki performa yang oke buat berkendara harian. Mobil penggerak roda depan ini dibekali mesin 1.500 turbo dengan tenaga 105 kW dan torsi 215 Nm, tenaga gabungan dengan motor listrik 150 kW dan torsi 310 Nm. Mobil ini bisa berlari dari titik nol ke 100 km/jam dalam 8,5 detik.

“Dengan mobil yang berbobot hampir kurang lebih 2 ton, ini tuh dia bisa lari 0 sampai 100 (km/jam) itu 8 detik. Ini cukup menantang bagi mobil-mobil ini, kita bukan mobil sport ya, tapi kita cukup cepat,” jelas Lalu.

Sebagai mobil PHEV, Lepas L8 bisa berjalan dengan mode baterai saja sejauh 100 km. Sementara jika menggunakan mode bensin dan EV sekali isi bisa jalan 1.300 km. Waktu pengisian cepat baterai dari 30 persen ke 80 persen memakan waktu 20 menit.

Salah satu fitur yang menarik dari Lepas saat masuk ke dalamnya itu anti-panas.

“Ketika kita buka pintu mobil di Indonesia biasanya jarang ya kalau misalnya di kampus, di kantor jarang ada kanopi, mobilnya jadi kepanasan,” kata dia.

“Mobil ini bisa kita claim 5 sampai 10 menit ketika kita masuk dengan kondisi kita membuka kaca terlebih dahulu untuk membuang udara panas, itu 5 sampai 10 menit bagian depan dan belakang itu langsung dingin, karena kita punya heat protector, UV protection 99 persen,” jelasnya.

Fitur unggulan lainnya, Lepas L8 dilengkapi Automated Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA). Kedua fitur ini memungkinkan kendaraan memarkir sendiri, bahkan tanpa pengemudi di dalamnya.

Fitur modernya mencakup ADAS, panoramic sunroof elektrik, head-up display, dan panel sentuh vertikal 13,2 inci untuk infotainment, semuanya mengombinasikan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman berkendara canggih yang mewah.

(riar/rgr)

27/11/2025 12:40
Ferdinand Hutahaean: Kalau Benar Bandara di Morowali Tanpa Otoritas, Jokowi Layak Diadili

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait polemik bandara di kawasan industri Morowali yang sebelumnya diungkap Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Ferdinand menyebut kabar mengenai bandara yang disebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan Indonesia sebagai isu yang sangat serius dan berbahaya.

“Ngeri ya, mungkin teman-teman semua sudah melihat di media sosial maupun di media tentang sebuah bandara di kawasan industri Morowali yang tidak dikuasai oleh otoritas penerbangan Indonesia,” kata Ferdinand dikutip pada Kamis (27/11/2025).

Dikatakan Ferdinand, jika informasi tersebut benar-benar terjadi, maka kondisi itu merupakan kekeliruan fatal dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan yang mengkhianati kepentingan negara.

“Ini sangat mengerikan. Jokowi dengan kekuasaannya memberikan akses keluar masuk kepada pihak asing tanpa penjagaan dari otoritas negara dan bangsa,” sebutnya.

“Ini adalah kekeliruan yang sangat dalam dan bahkan bisa dikategorikan pengkhianatan terhadap negara, kalau benar adanya,” tambahnya.

Ferdinand juga menggambarkan potensi ancaman yang bisa terjadi jika bandara tersebut beroperasi tanpa kontrol keamanan negara.

“Saya membayangkan bandara milik swasta di Morowali itu keluar masuk pesawat tanpa dikontrol oleh otoritas negara. Jangan-jangan bisa membawa narkoba, atau membawa intelijen asing, peralatan-peralatan untuk menyadap Indonesia dan mengontrol Indonesia secara dekat,” jelasnya.

Ia juga menyinggung hubungan investasi asing, khususnya China, yang memiliki kepentingan besar di kawasan industri tersebut. Baginya, hal itu semakin menambah kekhawatiran.

27/11/2025 12:40
301 Warga Berpenghasilan Rendah di Kota Pasuruan Terima Bantuan Usaha dari DBHCHT 2025

Pasuruan (beritajatim.com) – Pemkot Pasuruan menyalurkan bantuan usaha non-tunai bagi 301 warga berpenghasilan rendah untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui program DBHCHT 2025.

Penyaluran bantuan usaha bagi warga berpenghasilan rendah kembali dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Sosial. Sebanyak 301 penerima manfaat berasal dari empat kecamatan dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan asesmen kebutuhan.

Program tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Pemerintah menilai alokasi dana ini tepat untuk mendukung masyarakat yang ingin mengembangkan usaha rumahan, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan akses permodalan produktif.

Bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi perlengkapan usaha yang bisa langsung digunakan. Pendekatan ini ditujukan agar penerima mampu mengolah bantuan secara mandiri sekaligus mendorong keberlanjutan usaha.

Jenis bantuan yang diterima pun beragam, menyesuaikan profesi dan bidang usaha masing-masing warga. Mulai dari gerobak, mesin jahit, mesin obras, kompor, hingga peralatan usaha rumahan lainnya, semuanya dipilih berdasarkan asesmen kebutuhan agar tidak ada bantuan yang terabaikan.

Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menguatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami memberikan kail, bukan ikan, agar bantuan ini menjadi modal usaha dan mendorong kemandirian warga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin mencegah munculnya kemiskinan baru akibat keterbatasan penghasilan. “Harapannya bantuan ini bisa mencegah kerentanan dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga,” tambah Adi.

Pemkot juga memastikan pemantauan berkala akan dilakukan untuk melihat perkembangan usaha yang dibangun penerima bantuan. Melalui langkah ini, Dinas Sosial menargetkan tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. [ada/beq]

27/11/2025 12:40
10 Negara dengan Pengguna Instagram Terbanyak, Indonesia Ranking Berapa?

Jakarta –

Instagram yang bernaung di bawah Meta, merupakan salah satu media sosial favorit, termasuk di Indonesia. Penggunanya sangat besar di mana saat ini ada sekitar 2 miliar pengguna aktif bulanan Instagram di seluruh dunia.

Per Oktober 2025 menurut Statista, India memiliki pengguna Instagram terbesar di dunia, dengan 480,55 juta pengguna. Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan 181,75 juta pengguna, diikuti Brasil dengan 147 juta. Adapun Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah pengguna Instagram tembus 107,6 juta.

Namun, Turki mencatat jangkauan pengguna tertinggi, dengan 92,1 persen penduduknya menggunakan platform tersebut. Berikut adalah daftar 10 besar negara dengan pengguna Instagram terbanyak menurut riset dari Statista:

Jumlah pengguna Instagram Foto: Statista

Indonesia memang merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial (medsos) terbesar di dunia. Menurut DataReportal terdapat 143 juta identitas pengguna medsos aktif di Indonesia pada Januari 2025.

Hal itu diungkapkan dalam laporan bertajuk Digital 2025 Global Overview Report, hasil gabungan analisis yang dilakukan oleh We Are Social dan Meltwater. Dalam laporan ini, data yang disajikan melalui kerja sama dengan mitra, Ookla, Statista, Similiarweb, hingga DataReportal.

Disampaikannya bahwa jumlah pengguna medsos Indonesia itu sebagai perspektif, di mana angka tersebut setara dengan 50,2% dari total penduduk Indonesia pada awal tahun 2025 yang mencapai 285 juta jiwa.

Adapun jumlah pengguna Instagram di Indonesia di awal 2025 mencapai 103 juta yang kini seperti sudah disebutkan di atas, sudah bertambah menjadi 107,6 juta. Berarti ada peningkatan sekitar 4 juta pengguna.

(fyk/fyk)

27/11/2025 12:40
Tips Menjaga Barang Bawaan saat Naik KRL, Jangan Teledor!

Jakarta: Naik KRL menjadi pilihan bagi warga Jakarta untuk mencapai tujuan mereka dengan nyaman dan efisien. Namun, seperti halnya dalam perjalanan apa pun, menjaga keamanan barang-barang Kamu adalah hal yang sangat penting.

Tentunya Sobat Medcom tidak ingin barangnya tertinggal atau sampai hilang ketika sedang dalam perjalanan. Ada beberapa tips yang dapat membantu kamu menjaga barang-barang tetap aman saat berada di KRL:
Beri penanda khusus

Kamu bisa memberi penandaan khusus pada barang bawaan Kamu, entah itu tas, tumbler maupun barang lainnya. Kamu bisa memberi penanda berupa stiker lucu atau luggage tag.
Awasi Barang Bawaan

Pastikan selalu menjaga barang bawaan dengan tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan, terutama saat kamu berhenti di stasiun. Apabila kamu naik KRL dan meletakkan di atas rak bagasi juga wajib selalu diperhatikan dengan tidak menyimpan barang berharga apapun.
Cek Lagi Sebelum Turun Stasiun
Pastikan tidak terburu-buru serta lakukan pengecekan dengan teliti sebelum turun dari KRL/keluar stasiun.

Kalau Tertinggal Lapor ke Mana?
Melansir Instagram resmi KAI Commuter @commuterline, apabila barang kamu tertinggal bisa langsung datang ke layanan Lost and Found yang ada stasiun. Kamu bisa melapor ke petugas stasiun atau hubungi call center.

Sampaikan detail barang yang hilang, lalu nantinya akan dicocokan dengan data barang yang ditemukan.

Itu tadi tips aman membawa barang bawaan di KRL. Jadi jangan sampai teledor dan pastikan kamu selalu mengawasi barang-barang yang kamu bawa.

Jakarta: Naik KRL menjadi pilihan bagi warga Jakarta untuk mencapai tujuan mereka dengan nyaman dan efisien. Namun, seperti halnya dalam perjalanan apa pun, menjaga keamanan barang-barang Kamu adalah hal yang sangat penting.

Tentunya Sobat Medcom tidak ingin barangnya tertinggal atau sampai hilang ketika sedang dalam perjalanan. Ada beberapa tips yang dapat membantu kamu menjaga barang-barang tetap aman saat berada di KRL:
Beri penanda khusus

Kamu bisa memberi penandaan khusus pada barang bawaan Kamu, entah itu tas, tumbler maupun barang lainnya. Kamu bisa memberi penanda berupa stiker lucu atau luggage tag.
Awasi Barang Bawaan

Pastikan selalu menjaga barang bawaan dengan tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan, terutama saat kamu berhenti di stasiun. Apabila kamu naik KRL dan meletakkan di atas rak bagasi juga wajib selalu diperhatikan dengan tidak menyimpan barang berharga apapun.
Cek Lagi Sebelum Turun Stasiun
Pastikan tidak terburu-buru serta lakukan pengecekan dengan teliti sebelum turun dari KRL/keluar stasiun.

Kalau Tertinggal Lapor ke Mana?
Melansir Instagram resmi KAI Commuter @commuterline, apabila barang kamu tertinggal bisa langsung datang ke layanan Lost and Found yang ada stasiun. Kamu bisa melapor ke petugas stasiun atau hubungi call center.

Sampaikan detail barang yang hilang, lalu nantinya akan dicocokan dengan data barang yang ditemukan.

Itu tadi tips aman membawa barang bawaan di KRL. Jadi jangan sampai teledor dan pastikan kamu selalu mengawasi barang-barang yang kamu bawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(RUL)

27/11/2025 12:36
7 KPK Sebut Kasus Korupsi ASDP Berawal dari Laporan Auditor BPKP Nasional

KPK Sebut Kasus Korupsi ASDP Berawal dari Laporan Auditor BPKP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP berawal dari temuan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau dari sisi
KPK
, kami sudah selesai melaksanakan tugas kami. Dugaan tindak pidana korupsi dalam akuisisi PT JN oleh ASDP ditemukan oleh auditor BPKP dan dilaporkan ke KPK,” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, melalui pesan singkat, Kamis (27/11/2025).
Hal tersebut disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu saat menanggapi perihal rehabilitasi yang diterima
Ira Puspadewi
dan dua terdakwa lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.
Asep mengatakan, dari laporan BPKP itu, KPK melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Dia juga menyatakan bahwa penanganan perkara tersebut sudah diuji dalam sidang praperadilan dan gugatan tersangka ditolak oleh majelis hakim.
“Dari sisi materiil, pemenuhan unsur pasal dan pembuktian sudah dilakukan di sidang, dan pada tanggal 20 November, majelis hakim sudah menjatuhkan vonis bersalah terhadap para terdakwa,” ujarnya.
Asep menambahkan, peradilan telah digelar terbuka untuk umum selama persidangan kasus ASDP, dan tidak pernah terjadi demonstrasi serta intimidasi.
Dia menyinggung banyaknya narasi di media sosial terkait terdakwa yang dinilai dizalimi dalam penanganan kasus ASDP.
“Itu hak mereka. Ini kan masalah hukum. KPK dan pihak terpidana sudah mengikuti alur penanganan perkaranya dan sudah ada keputusan majelis,” tuturnya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan, tidak ada kesalahan penerapan aturan perundang-undangan dalam penanganan kasus korupsi tersebut.
Dia mengatakan, seluruh proses hukum sudah diuji dalam persidangan.
“Semua itu sudah diuji di sidang praperadilan dan KPK dinyatakan benar tidak melanggar undang-undang. Begitu pun uji materiilnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.
Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.
“Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” imbuhnya.
Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi
PT Jembatan Nusantara
(PT JN) pada periode 2019–2022.
“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni 8,5 tahun penjara.
Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP.
Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.
Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Ferry Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono, juga divonis bersalah dalam perkara yang sama.
Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara.
Perbuatan ketiga terdakwa ini diyakini telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/11/2025 12:32
Dokter Obgyn Numpuk di Jawa-Sumatera, POGI Buka Data

Jakarta –

Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof Budi Wiweko menyoroti masih kurang baiknya distribusi dokter kandungan di Indonesia. Prof Budi menjelaskan Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dokter kandungan, tapi distribusinya masih terfokus pada pulau Jawa dan kota-kota besar.

Sebagai gambaran, Prof Budi mengatakan untuk wilayah Jawa dan Sumatera, persentase perempuan yang bisa mengakses dokter kandungan dalam 2 jam berkendara bisa mencapai 90 persen.

“Kalau dilihat sebagian besar itu di Jawa dan Sumatera, itu penduduk usia reproduksi kita total 75 juta. 90 persen wanita usia reproduksi kita bisa menjangkau obgyn dalam jangka waktu 2 jam, berkendara untuk Jawa dan Sumatera, kalau di Jawa mungkin ada yang sampai 99 persen,” ungkap Prof Budi pada awak media, di Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2025).

Untuk pulau Kalimantan dan Sulawesi persentasenya bisa turun ke angka 80 persen. Sementara untuk Maluku dan Papua persentasenya bisa lebih rendah lagi hingga 60-70 persen dan 50 persen di beberapa daerah tertentu.

Menurut Prof Budi, ini harus menjadi perhatian khusus melihat korelasi antara buruknya distribusi dokter kandungan dengan risiko angka kematian ibu. Semakin buruk akses ke dokter kandungan, maka semakin besar juga potensi kematian ibu.

“Itu berkorelasi positif. Semakin jauh atau semakin sedikit jumlah perempuan yang mampu menjangkau obgyn dalam waktu 2 jam, semakin tinggi kematian ibunya, termasuk di Maluku dan Papua,” jelas Prof Budi.

Prof Budi mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan distribusi dokter kandungan yang lebih baik, khususnya di wilayah terpencil. Ia berharap pemerintah bisa menyediakan lingkungan yang lebih mendukung untuk dokter bekerja.

Karena di beberapa daerah, fasilitas penunjang kehidupan serta keamanan dokter juga masih kurang baik.

“Kita berharap pemerintah mampu menjaga keamanan yang kerja di daerah-daerah, memperhatikan kesejahteraan, tinggalnya di mana, keluarganya perlu sekolah, insentif jangan terlambat, itu yang kita endorse,” tandasnya.

Halaman 2 dari 2

(avk/naf)

27/11/2025 12:31