Bantuan TNI AU untuk Korban Banjir dan Longsor Sibolga Terkendala Cuaca
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pihak TNI Angkatan Udara mengalami kendala cuaca saat mengirim bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara, Rabu (26/11/2025).
“Ketika akan dilakukan bantuan, memang cuaca juga cukup tidak bersahabat, ya, sehingga pasukan kita belum bisa di-
drop
,” kata Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Padahal, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono telah memerintahkan Komandan Lanud Soewondo Kolonel Pnb Tiopan Hutapea sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyaluran bantuan.
Perintah tersebut juga meminta pasukan untuk memetakan pengungsian melalui foto udara.
Namun, lagi-lagi, cuaca belum bersahabat.
“Mudah-mudahan hari ini. Tadi pagi, sudah ada rencana dari Medan untuk mengirimkan bantuan, minimal pasukan bersama genset dan Starlink, supaya komunikasi bisa terjadi di sana,” ungkap dia.
Sejauh ini, Palito belum menerima perkembangan lebih lanjut terkait penyaluran bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di Kota Sibolga.
“Rencananya di Sibolga. Di Sibolga dulu. Karena yang agak rawan kan, yang paling ini kan di sana, ya. Di Sibolga dulu, (lalu) Tapanuli Selatan. Untuk Aceh saya belum
update
,” ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, banjir dan longsor melanda Kota Sibolga, Sumatera Utara, sejak Senin (24/11/2025) malam.
Bencana ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga merusak puluhan rumah, memutus jaringan listrik dan telekomunikasi, serta menghambat akses evakuasi di beberapa kecamatan.
Data dari kepolisian, BPBD, PLN, dan pemerintah provinsi menunjukkan bahwa proses pencarian, penanganan darurat, dan pemulihan infrastruktur masih berlangsung hingga hari ini.
Polisi mengonfirmasi lima warga tewas akibat longsor di enam titik.
Data ini menjadi bagian dari update banjir dan longsor Sibolga terbaru yang terus bertambah seiring temuan baru di lapangan.
“Bencana paling besar terjadi dengan enam titik longsor yang menyebabkan lima korban meninggal dan merusak sedikitnya 17 rumah, dan empat warga masih dalam pencarian,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/11/27/6927e0e85518c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bantuan TNI AU untuk Korban Banjir dan Longsor Sibolga Terkendala Cuaca Nasional 27 November 2025
-

7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Sahkan Perda Dana Abadi Pendidikan
Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan menjadi Perda Dana Abadi Daerah (DAD) Bidang Pendidikan pada Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025) malam. Persetujuan tersebut datang dari Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN Bintang Nurasi Rakyat, serta Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional.
Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan Kesejahteraan Nasional, Khoirul Anam menegaskan pentingnya tata kelola yang akuntabel setelah Perda ini disahkan.
“Setelah adanya penetapan ini, Pemkab Bojonegoro harus memastikan bahwa pengelolaannya transparan dan dilaporkan ke DPRD secara bertahap,” ujarnya Kamis (27/11/2025).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menyampaikan bahwa Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan dibentuk sebagai langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan yang layak dalam menghadapi tantangan global.
“Pembentukan peraturan daerah ini sebagai bukti menjamin keberlangsungan dan pemerataan pendidikan berkelanjutan untuk berdaya saing serta bukti nyata kepada masyarakat Bojonegoro dalam pemerataan pendidikan,” ungkapnya.
Dukungan juga disampaikan Non-Governmental Organization (NGO) Bojonegoro Institute (BI) yang sejak awal mengawal pembentukan dana abadi berbasis pendapatan minyak dan gas bumi (migas). Direktur BI, Aw Syaiful Huda menyebut Bojonegoro sebagai daerah pelopor di Indonesia.
“Bojonegoro menjadi kabupaten pelopor di Indonesia yang menginisiasi pembentukan Dana Abadi yang berbasis sumber daya alam minyak dan gas bumi,” ujarnya.
AW, sapaan Aw Syaiful Huda, menuturkan bahwa proses penyusunan regulasi ini tergolong panjang. Raperda Dana Abadi telah dirumuskan sejak 2015 atau sepuluh tahun lalu, menjadikannya salah satu Perda yang paling lama dipersiapkan oleh Pemkab Bojonegoro. Dana Abadi tersebut dibentuk untuk menjaga keberlanjutan manfaat kekayaan migas agar tetap berkeadilan bagi masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. [lus/beq]
-

Tolak Lepas Jabatan Ketum, Pernyataan Gus Yahya Sebut Rais Aam PBNU sebagai Atasannya Kembali Viral
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan lawas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali jadi sorotan.
Itu setelah dia menolak mundur atau melepas jabatannya meski telah ada surat dari Rais Aam PBNU yang mencopotnya dari jabatan Ketua Umum.
Tampak salah satu unggahan di media sosial X dengan akun @BosPurwa yang kembali membagikannya.
Dalam pernyataannya itu, Gus Yahya menyebut dirinya hanya merupakan bawahan di NU.
“Saya ini kan hanya bawahan NU, hanya ketua Umum PBNU, itu bawahan. Atasan saya Pimpinan tertinggi NU,” katanya.
Ia dengan tegas menyebut Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam.
“Pimpinan tertinggi NU itu Rais Aam yang sekarang ini kita kenal sebagai Kyai Haji Miftachul Akhyar,” tuturnya.
Nama Rais Aam disebut dan ditegaskan oleh Gus Yahya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan NU.
Karena alasan besar inilah, Gus Yahya kala itu menyebut jangan pernah berani menyakiti Rais Aam.
“Tidak bisa dipisah sama NU, maka jangan berani-beraninya menyakiti Rais Aam. Karena tidak bisa seorang pun menyakitinya,” terangnya.
Namun kini, Gus Yahya yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU justru balik melawan keputusan Rais Aam.
Ia mengklaim telah meminta waktu untuk bertemu dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk membicarakan konflik di internal PBNU.
Namun, ia mengatakan belum ada jawaban dari Kiai Miftachul. Gus Yahya pun membuka kemungkinan untuk kembali menghubungi Kiai Miftachul.
“Saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk minta waktu menghadap, bertemu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk minta menghadap ya,” kata Gus Yahya.
-

Ini Alasan Polisi, Sidik Jari di Lakban Diplomat Arya Tak Bisa Diidentifikasi
Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan alasan temuan sidik jari lain pada lakban yang melilit di jenazah Diplomat Kemlu RI Arya Pangayunan (ADP) tak bisa diidentifikasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan penyidik memang menemukan ada tiga sidik jari pada lakban tersebut.
“Ada 3 sidik jari yang ditemukan,” ujar Budi saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).
Dia menambahkan, dari tiga sidik jari itu hanya milik Arya Daru yang bisa diidentifikasi. Alasannya, dua lainnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi sidik jari.
“Akan tetapi hanya 1 yang memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Arya, Nicholay Aprilindo menyatakan ada empat sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melekat pada jenazah Arya.
Dia mengatakan informasi tersebut berasal dari hasil audiensi yang dilakukan bersama dengan penyidik di Polda Metro Jaya.
Nicholay mengemukakan dari empat sidik jari yang ditemukan, hanya satu yang bisa dilakukan identifikasi. Satu sidik jari yang bisa diidentifikasi yakni milik Arya Daru.
Dia menambahkan, pihaknya juga sempat bertanya soal alasan tiga sidik jari lainnya tidak bisa teridentifikasi. Namun, berdasarkan klaim Nicholay, penyidik tidak bisa menjawab temuan sidik jari itu.
“Oleh karena itu saya tanya apakah yang tiga itu tidak bisa teridentifikasi Itu milik siapa? Almarhum Atau orang lain? Penyidik mengatakan mereka tidak bisa menjawab itu,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).
-

PSI: Jokowi resmikan Bandara Morowali, bukan Bandara IMIP
“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-piha
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menegaskan bandara yang diresmikan oleh Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah Bandara Morowali, bukan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” kata Andy Budiman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Andy menyesalkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak tepat tentang bandara di Morowali dan mengaitkannya dengan Jokowi.
Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Jokowi beroperasi secara normal, tidak ada masalah.
Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jokowi meresmikan Bandara Morowali yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara pada 23 Desember 2018. Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lain di Sulawesi.
“Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi,” lanjut Andy.
PSI juga berharap agar publik lebih bijak dalam menerima dan mencerna informasi.
“Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, ada saja terselip hoax atau fitnah. Jangan mudah termakan. Mengecek ulang selalu perlu dilakukan,” tutur Andy.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Kepala BPOM RI Buka Suara usai Viral Pasta Gigi Marvis Masuk Daftar Produk Ilegal
Jakarta –
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menindak ribuan produk ilegal yang dijual bebas secara online.
Selama bulan Januari hingga Juni 2025, BPOM telah menemukan ribuan akun dan produk kosmetik di marketplace. Iklan tersebun telah di-takedown oleh Komdigi dan Indonesia E-Commerce Association (idEA).
Salah satu produk yang masuk ‘daftar hitam’ BPOM adalah pasta gigi merek ‘Marvis’. Menurut data BPOM, ada 2.958 tautan penjualan dengan 52.507 pieces telah terjual, serta lokasi toko terbanyak ada di Jakarta Barat.
Pasta gigi merek ini belakangan memang viral setelah banyak selebritas dan influencer yang menggunakannya.
“Kok bisaaa marvis ilegal? bukannya artis2 influencer juga banyak banget yang pake marvis?” tulis salah satu akun di kolom komentar IG BPOM RI, dikutip Kamis (27/11/2025).
“Marvis ilegal????” tulis akun lain.
Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar mengatakan produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut diketahui ilegal karena tidak memiliki izin edar seperti pasta gigi Marvis.
Lalu, ada produk-produk lain yang diketahui mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan tubuh penggunanya.
“Jadi keluarnya keputusan lima produk (paling banyak) yang bermasalah itu sudah melewati berjenjang. Itu sudah dari tim paling teknik di bawah,” kata Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
“Intinya, yang ilegal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai aturan,” sambungnya.
Selain pasta gigi Marvis, ada empat produk ilegal atau berbahaya lain yang berhasil diamankan BPOM dan Komdigi, di antaranya:
1. Meidian Green Mask Stick
1.189 tautan penjualan
102.305 pcs telah terjual
Lokasi toko terbanyak: Kab Bekasi
2. Hand Body IP
1.132 tautan penjualan
236.131 pcs telah terjual
Lokasi toko terbanyak: Kab Kudus
Selain ilegal, hand body IP mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon.
3. Venalisa Gel Polish
1.110 tautan penjualan
104.369 pcs telah terjual
Lokasi toko terbanyak: Jakarta Barat
4. Fuyan
1.063 tautan penjualan
38.689 pcs telah terjual
Lokasi toko terbanyak: Jakarta Barat
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video Ini 23 Produk Skincare Berbahaya! Picu Kanker-Ginjal Rusak”
[Gambas:Video 20detik]
(dpy/suc) -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5152113/original/088287400_1741235241-Galaxy_A56_5G_Awesome_Olive.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Samsung Galaxy A77 Segera Meluncur, Nongol di Geekbench dengan Chip Misterius
Liputan6.com, Jakarta – Setelah berhenti sejak peluncuran Galaxy A73 pada 2022, Samsung tampaknya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lini Galaxy A7x. Perangkat terbaru bernama Samsung Galaxy A77 terpantau muncul dalam basis data Geekbench, menguatkan dugaan bahwa ponsel ini tengah disiapkan untuk segera dirilis dalam waktu dekat.
Berdasarkan informasi yang tertera di Geekbench, dikutip Kamis (27/11/2025), Galaxy A77 tercatat menjalankan sistem operasi Android 16 dengan kapasitas RAM sebesar 8 GB.
Ponsel ini menggunakan chipset misterius yang masih satu keluarga dengan Exynos 2400 dan Exynos 2400e. Namun, dari konfigurasi kecepatan CPU, performanya berada di bawah dua chipset tersebut.
Chip tersebut membawa total 10 inti (deca-core), yang terdiri dari tiga core utama berkecepatan hingga 2,78 GHz, tiga core performa dengan kecepatan maksimal 2,3 GHz, serta empat core hemat daya yang berjalan di angka 1,82 GHz.
Meskipun masih satu keluarga dengan Exynos seri 2400, kecepatan clock yang lebih rendah menempatkan Galaxy A77 sebagai perangkat kelas menengah atas, bukan ponsel flagship.
Chip yang digunakan diduga merupakan varian dengan kualitas lebih rendah dari keluarga Exynos 2400 yang dimanfaatkan kembali oleh Samsung. Sejauh ini, belum ada informasi lain mengenai spesifikasi Galaxy A77 yang terungkap ke publik.
Namun, jika perangkat ini benar dirilis bersamaan dengan Galaxy A57 yang sebelumnya juga terdeteksi di Geekbench, maka peluncurannya diperkirakan berlangsung pada Maret 2026. Seiring mendekatnya jadwal tersebut, detail tambahan mengenai perangkat ini diyakini akan mulai terungkap.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5421218/original/029809200_1763882581-WhatsApp_Image_2025-11-23_at_09.53.19.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengamat Ingatkan Hal ini ke KAI Jelang Nataru 2025-2026
Ia juga mengapresiasi layanan KAI yang semakin meningkat di masa nataru tahun ini seperti adanya program motor gratis, pemberikan diskon harga tiket sebesar 30 persen untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dan penyediaan KA tambahan, namun di atas semua itu keselamatan tetaplah yang utama, sebab hakikatnya bisnis perkeretaapian adalah bisnis keselamatan dan pelayanan.
Pada Selasa, 25 November 2025, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menggelar Press Conference Persiapan Angkutan Nataru 2025/2026 di hall Stasiun Gambir, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut Dirut KAI menyampaikan di masa nataru frekuensi perjalanan KA naik 2,6% menjadi 40.493 perjalanan, dengan penambahan kereta antar kota sebanyak 54 kereta per hari.
Bobby menjelaskan, jika dirinci lebih lanjut, kapasitas angkut KAI induk, yang terdiri dari kereta jarak jauh dan kereta lokal untuk periode Nataru 2025/2026 mencapai 3,5 juta tempat duduk. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, kapasitas angkut kereta rel listrik (KRL) Commuter Line mencapai 40,6 juta tempat duduk. Adapun kapasitas angkut KA Bandara mencapai 487.728 tempat duduk dan LRT jabodebek 4,4 juta tempat duduk .
KAI juga meningkatkan kapasitas angkut KA Wisata sebanyak 176 persen menjadi 20.736 dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 7.400 tempat duduk. Kemudian, kapasitas angkut LRT Sumatera selatan mencapai 585.000 tempat duduk.
-

Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia
Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun.
Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.
Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.
Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:
Australia
Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.
Australia
Prancis
Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.
Spanyol
Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.
Norwegia
Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.
Italia
Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.
Korea Selatan
Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.
Denmark
Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.
Malaysia
Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.
Indonesia
Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.
Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital. PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.
-

Puluhan Siswa di Madiun Mual dan Muntah, Diduga Keracunan Nasi Goreng MBG
Madiun (beritajatim.com) – Puluhan siswa dari tiga Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dikabarkan mengalami mual dan muntah massal setelah menyantap nasi goreng yang disajikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini memicu kepanikan di lingkungan sekolah dan membuat para orang tua bergegas menjemput anak-anak mereka.
Salah satu siswa yang menjadi korban, Muhammad Latif, pelajar kelas 4, menceritakan bahwa gejala awal ia rasakan tak lama setelah makan. “Saya makan nasi goreng, terus tidak lama rasanya pusing dan langsung muntah,” ungkapnya, Kamis (27/11/2025).
Kejadian ini bermula sekitar pukul 09.00 WIB, tidak lama setelah istirahat pertama. Sejumlah siswa dari SDN Klecorejo, SDN Darmorejo, dan SDN Kebogagung mulai menunjukkan gejala serupa, seperti mual, muntah, pusing, hingga lemas. Guru dan tenaga kesehatan sekolah kemudian memberikan pertolongan pertama sebelum mengevakuasi siswa ke puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
Para orang tua berharap pemerintah segera mengungkap penyebab kejadian ini agar insiden serupa tidak terulang. “Kami khawatir, karena program ini seharusnya untuk kebaikan anak-anak. Harus ada evaluasi,” ujar salah satu wali murid.
Hingga berita ini diturunkan, sebagian siswa masih menjalani perawatan di puskesmas, sementara yang membutuhkan penanganan lebih lanjut telah dirujuk ke RSUD Caruban. [rbr/beq]