Xcloud.id

Blog

  • Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Didukung DPR Bikin Gebrakan, Purbaya: Kementerian Lain Akan Guncang-guncang

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta Komisi XI DPR mendorong kementerian lain untuk membuat kebijakan bernilai tambah dan bukan hanya membelanjakan APBN. Hal ini demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

    Menurut Purbaya, dirinya sudah melakukan hal demikian, khususnya saat memeriksa anggaran Kementerian/Lembaga lain. Namun, menurut Bendahara Negara ini, tindakannya dinilai menimbulkan keributan.

    “Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu. Tapi kan waktu saya gitu banyak ribut. Tapi kalau ditegaskan lagi seperti ini ya saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih atas dukungan yang saya pikir,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Karena mendapat arahan dari DPR, Purbaya mengaku siap menjalankannya. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menduga akan banyak kementerian/lembaga yang terguncang.

    “Kami akan jalankan sesuai dengan petunjuk barusan. Saya pikir kementerian lain akan guncang-guncang sedikit nanti,” ujarnya.

    Purbaya menilai Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengawasi anggaran di kementerian lain. Tujuannya demi memastikan bahwa dana yang diberikan menghasilkan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

    Adapun hal itu disampaikan Purbaya menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Dolfie meminta Kementerian Keuangan bisa terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian hingga pertambangan.

    “Kita baca di Undang-Undang Keuangan Negara, Pak, tugas menyusun APBN diserahkan kepada Menteri Keuangan. Diberi kuasa oleh Presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program Kementerian Lembaga,” sebut dolfie.

    Pasalnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak program kementerian lembaga tidak memenuhi aspek logical framework untuk mencapai sasaran pemeirntah. Dalam hal ini, Purbaya diminta mempertajam program-progarm di kementerian lain.

    “Kalau Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, kenapa Menteri Keuangan tidak bisa mempertajam program? Kalau sektor-sektor ini tidak disentuh, Pak Menteri, tugas siapa? Karena kalau kita hitung, 75% ada pengampunya di Kementerian. Pertanian, di Kementerian pertanian. Pertambangan, ada Kementeriannya. Industri, ada Kementeriannya,” bebernya.

    Jika Kementerian hanya membelanjakan anggaran yang diberikan, Dolfie menyebut hal itu tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Purbaya diminta mendorong kementerian lain menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

    “Maksud saya sektor-sektor yang lain, Kementerian lain, didorong Pak Menteri untuk ada kebijakan-kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kalau tidak, konsumsi ya segitu terus. Belanja pemerintah ya, mau mengundang investasi kita tahu problemnya,” imbuhnya.

    Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan dukungan ke Purbaya. Dalam hal ini, Misbakhun menyebut bahwa Purbaya bisa berperan lebih dalam memastikan APBN dibelanjakan dengan benar.

    “Kalau kita memberikan dukungan Pak, karena instrumen yang Bapak gunakan masuk ke mereka itu adalah instrumen Bapak bagaimana APBN itu dibelanjakan dengan benar. Instrumen itu boleh dan itu kewenangan Bapak. Karena instrumen yang Bapak gunakan adalah instrumen di wilayah kewenangan Bapak dalam rangka APBN digunakan dengan benar. Termasuk Bapak mengontrol APBN ini sudah berapa jauh besaran serapannya,” tutup Misbakhun.

    Tonton juga video “Klaim Publik Puas dengan Pemerintah, Purbaya Pede Demo Bakal Berkurang”

    (ily/hns)

  • Bella Alias Ali Dilabrak Sesama Waria Gara-Gara Ucapan ‘Wandu’, Kukunya sampai Copot

    Bella Alias Ali Dilabrak Sesama Waria Gara-Gara Ucapan ‘Wandu’, Kukunya sampai Copot

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang waria bernama Muhammad Ali Sarajuddin Tjia alias Bella (18) melapor ke polisi usai dianiaya oleh temannya sendiri sesama waria. Ironisnya penganiayaan itu membuat Bella trauma karena mukanya dicakar dan salah satu kuku di jari tangan kanannya lepas.

    Bella menceritakan, kala ia ditelepon oleh salah seorang temannya dan mengajaknya untuk hadir ke acara ulang tahun terlapor, yakni Risal alias Caca. Bella mengaku menolak ajakan tersebut lantaran dirinya sedang sibuk.

    “Saya diajak ke acara ulang tahunnya, saya tolak karena saya sedang melayat. Terus saya bercanda bilang saya tidak mau datang karena banyak Wandu (wanita dusta atau waria),” kata Bella saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).

    Belakangan ucapan itu ternyata membuat Caca tersinggung dan naik pitam. Menurut Bella dirinya sempat diancam akan dilabrak jika suatu saat Caca bertemu dengan dirinya.

    “Pokoknya ada sekitar satu minggu kemudian itu saya baru ketemu. Katanya memang dia cari saya mau dia hajar saya,” jelasnya.

    Keduanya akhirnya bertemu di salah satu kafe di Jalan Hertasning I, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 23 November 2025. Benar saja di kafe tersebut Caca melabrak Bella.

    “Saya dicakar di muka. Kuku saya sampai lepas, kuku asli. Rambut saya ditarik, dada dan kepala saya dipukul sampai bengkak. Handphone saya juga rusak,” aku Bella.

    Keesokan harinya Bella pun melaporkan kejadian yang ia alami ke Polrestabes Makassar. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/2251/XI/2025/SPKT/Polrestabes Makassar/Polda Sulsel tertanggal 24 November 2025.

    “Saya juga sudah visum. Saya keberatan dengan apa yang dilakukan pelaku kepada saya,” tegasnya.

  • Jalan Menuju Kota Medan Terendam Banjir, Pemotor Ramai-ramai Lewat Tol

    Jalan Menuju Kota Medan Terendam Banjir, Pemotor Ramai-ramai Lewat Tol

    Liputan6.com, Jakarta Polisi mengarahkan pengendara sepeda motor masuk dan melintas di ruas Jalan Tol Semayang menuju Tol Helvetia, menyusul banjir di jalur arteri Binjai–Medan, Kamis (27/11/2025).

    Kegiatan pengawalan dilakukan setelah adanya koordinasi intens antara Sat PJR dan pihak pengelola tol. Masyarakat pengguna roda dua dari Binjai yang hendak menuju Kota Medan tidak dapat melintas melalui jalur arteri, sehingga meminta bantuan untuk diarahkan melalui jalur tol demi menjaga kelancaran arus mobilitas.

    Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan, langkah pengawalan ini merupakan bentuk pelayanan cepat dan responsif Polri dalam membantu masyarakat di tengah kondisi bencana.

    “Polda Sumut melalui Sat PJR segera bertindak melakukan pengawalan pengandara roda dua di dalam ruas tol Semayang menuju Helvetia, setelah menerima laporan jalur arteri tergenang banjir. Ini merupakan langkah darurat demi keselamatan masyarakat dan memastikan aktivitas warga tetap berjalan,” kata Ferry Walintukan.

    Dia menegaskan, seluruh prosedur dilakukan dengan koordinasi ketat bersama pihak pengelola tol untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

    “Situasi ini kondisi khusus. Kami memastikan seluruh pengawalan berjalan aman, tertib, dan terarah, serta tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Polri hadir memberikan solusi ketika masyarakat mengalami kendala di lapangan,” tambahnya.

    Kombes Pol Ferry Walintukan juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah tertib mengikuti arahan petugas serta kepada seluruh pihak terkait yang turut mendukung kelancaran pengamanan dan pengawalan.

    Polda Sumut menegaskan, upaya pelayanan seperti ini akan terus dilakukan secara sigap, apabila terjadi gangguan akses akibat cuaca ekstrem maupun kondisi darurat lainnya.

  • Xi Jinping Instruksikan Upaya Maksimal Atasi Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Xi Jinping Instruksikan Upaya Maksimal Atasi Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Beijing –

    Presiden China Xi Jinping menyampaikan belasungkawa atas kebakaran dahsyat yang menghanguskan sejumlah gedung apartemen di Hong Kong, dan sejauh ini menewaskan sedikitnya 55 orang. Xi memerintahkan “upaya maksimal” dari perwakilan Beijing di Hong Kong untuk membantu penanganan situasi tersebut.

    Xi, seperti dilansir Xinhua dan CNN, Kamis (27/11/2025), menyampaikan simpati kepada keluarga korban dan mereka yang terdampak oleh bencana ini.

    Dalam instruksinya, Xi memerintahkan “upaya maksimal” dari perwakilan Komite Sentral China dan Kantor Penghubung Hong Kong untuk melakukan “segala upaya yang memungkinkan” guna membantu upaya meminimalkan korban dan kerugian akibat kebakaran itu.

    “Dia (Xi Jinping-red) menyerukan upaya maksimal untuk memadamkan kebakaran dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian,” sebut Xinhua dalam laporannya.

    Disebutkan juga oleh Xinhua bahwa Xi memerintahkan otoritas-otoritas terkait untuk “melakukan segala upaya yang memungkinkan dalam pencarian dan penyelamatan, merawat para korban luka, dan memberikan penghiburan kepada keluarga korban”.

    Hong Kong yang merupakan pusat perdagangan internasional yang padat penduduk, merupakan bagian semi-otonom China dan dikelola oleh pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab kepada para pemimpin di Beijing.

    Sebagai upaya membantu Hong Kong, Xi juga mengalokasikan dana sebesar 2 juta Yuan, atau setara Rp 4,7 miliar, untuk bantuan darurat Palang Merah setempat.

    Disebutkan Palang Merah China dalam pernyataan via media sosial bahwa dana bantuan dari Beijing itu akan membantu mendanai “penyelamatan darurat dan bantuan kemanusiaan terkait kebakaran tersebut, dan akan memberikan dukungan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan tanggap bencana”.

    Departemen pemadam kebakaran Hong Kong mengatakan dalam konferensi pers terbaru pada Kamis (27/11) sore bahwa sedikitnya 55 orang tewas akibat kebakaran sejumlah blok apartemen di kompleks permukiman Wong Fuk Court di distrik Tai Po.

    Sebanyak 123 orang lainnya, termasuk delapan petugas pemadam kebakaran, mengalami luka-luka.

    Juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kepada AFP bahwa sebanyak 61 korban luka kini menjalani perawatan di rumah sakit, dengan 15 orang di antaranya dalam kondisi kritis, 27 orang dalam kondisi serius dan 19 orang lainnya dalam kondisi stabil.

    Pemimpin pemerintah Hong Kong, John Lee, mengatakan pada Kamis (27/11) dini hari bahwa sebanyak 279 orang belum diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang, sejak kebakaran terjadi pada Rabu (26/11) siang.

    Lihat juga Video: 2 WNI Jadi Korban Tewas Kebakaran Apartemen Hong Kong

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan Polri bakal mengadopsi model baru untuk melayani aksi demonstrasi dengan mengedepankan HAM.

    Pembaruan model ini merujuk pada tindakan aparat keamanan negara maju khususnya Inggris, yang memiliki Code of Conduct. Model ini dinilai telah efektif dalam penanganan aksi demonstrasi.

    “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dedi menambahkan, model pelayanan aksi unjuk rasa dibagi dalam lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Oleh sebab itu, rencananya Polri bakal segera melakukan studi komparatif ke Inggris untuk mempelajari model pengendalian massa pada Januari mendatang.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” Imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Dedi menekankan penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    Selain itu, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi.

    “Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” pungkasnya.

  • KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut dugaan korupsi lain yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Pengadaan iklan yang bermasalah disebut menjadi pintu masuk.

    “Tentunya setiap penanganan perkara di KPK akan menjadi pintu masuk juga, apakah praktik serupa juga terjadi untuk pengadaan lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 27 November.

    Adapun dalam kasus korupsi pengadaan iklan, Budi bilang, KPK telah menemukan bukti dan informasi adanya dugaan dana non-budgeter Bank BJB yang dikelola oleh bagian corporate secretary (corsec) menjadi penampung duit korupsi.

    Sehingga, nantinya penyidik bakal mendalami sumber uang lainnya yang dialihkan menjadi dana non-budgeter. “Tentu ini akan menjadi ruang masuk bagi penyidik. Apakah ini ada yang bersumber dari pengadaan lain yang disisihkan dari sebgian anggaran untuk pengadaan lainnya,” tegasnya.

    Proses pendalaman ini juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Tidak hanya soal aliran uang yang bersumber dari dana nonbudgeter yang dikelola Corsec di BJB di mana dana non budgeter adalah hasil atau sebagian anggaran yang disisihkan dari pengadaan belanja iklan di BJB,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Dalam penanganan dugaan korupsi ini, penyidik sudah menggeledah sejumlah tempat. Salah satunya, rumah pribadi Ridwan Kamil dan menyita satu unit motor Royal Enfield.

    Kemudian turut disita juga Mercedes Benz 280 SL atau Mercy Pagoda dari sebuah bengkel di Kota Bandung. Belakangan, penyidik mengetahui mobil ini dibeli Ridwan Kamil dari tangan keluarga Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.

    Namun, mobil ini kemudian diserahkan kepada Ilham Habibie selaku anak B. J. Habibie. KPK menyebut pengembalian dilakukan karena Ridwan Kamil belum menyelesaikan pembayaran jual beli dan duit yang telah dibayarkan sebelumnya sudah diserahkan.

  • Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memperingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) guna mencegah risiko timbulnya bencana, merespons terjadinya bencana ekologis di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

    Dia mengatakan bahwa BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, menurut dia, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola.

    “Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Di antaranya pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.

    Selain itu, BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time.

    BNPB, kata dia, juga jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan.

    “Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan, kata dia, harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.

    Dia pun menegaskan bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, menurut dia, Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan,” katanya.

    Bencana itu, kata dia, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    “Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan perangkat deteksi limbah radioaktif di kawasan industri pasca-cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

    DPR menegaskan isu keselamatan lingkungan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kawasan Industri.

    Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, di Kota Cilegon, Kamis, mengatakan kementerian terkait mengakui keterbatasan alat pendeteksi radiasi sehingga pengawasan limbah berbahaya belum optimal.

    Ia mempertanyakan mengapa indikasi cemaran justru pertama kali diketahui dari pihak luar, bukan dari sistem pemantauan pemerintah sendiri.

    “Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

    Ia menilai penempatan industri yang memiliki potensi radioaktif harus berada di lokasi yang benar-benar terpisah dari industri lain yang memproduksi pangan, pakan ternak, atau barang konsumsi.

    “Bayangin saja, pakan ternak di dekat situ, alas kaki juga dekat. Banyak hal yang tidak terduga terjadi,” katanya.

    Chusnunia mendorong penataan ulang zonasi kawasan industri dengan memasukkan aspek risiko radiasi dalam desain, sehingga industri berisiko tinggi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan berkala. Menurut dia, pengawasan radiasi harus menjadi standar wajib yang tak bisa ditawar.

    Selain persoalan limbah radioaktif, Komisi VII juga menyoroti tingginya tingkat polusi udara berdasarkan pemantauan kualitas udara di kawasan tersebut. “Warnanya orange dan merah. Tingkat polusinya tinggi dan dirasakan semua orang,” ujarnya.

    DPR menilai penggunaan energi rendah emisi perlu menjadi ketentuan wajib dalam kawasan industri, disertai pengetatan baku mutu polusi untuk melindungi warga sekitar. “Kawasan industri harus memperhatikan lingkungan, bagaimana polusi bisa kita tekan seminimum mungkin,” katanya.

    Menurut Komisi VII, pembahasan RUU Kawasan Industri akan difokuskan pada penguatan pengawasan limbah berbahaya, standar keamanan radiasi, dan persyaratan lingkungan guna mencegah kasus dugaan cemaran semacam ini terulang kembali.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi X DPR Republik Indonesia menyoroti pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua yang tenggelam di Perairan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu.

    “Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati saat melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan kapal-kapal perang dunia kedua yang tenggelam di laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan aset sejarah dan kekayaan cagar budaya Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi.

    “Pada rapat panja nanti, kita bersama kementerian-kementerian terkait akan membahas masalah pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua dan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka agar bisa dapat segera dihentikan,” katanya.

    Menurut dia, kondisi tersebut kemungkinan tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Babel, tetapi juga terjadi di provinsi lainnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di sini yang telah memberikan informasi dan data terkait pengambilan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka ini,” katanya.

    Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Babel Ichsan Mukoginta mengatakan besi-besi kapal perang kedua itu diangkat dan dipotong untuk dijual oleh salah satu perusahaan swasta.

    “Bangkai kapal-kapal perang dunia kedua ini berada di perbatasan perairan Bangka dengan Bangka Tengah dan berada di dalam kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional, sehingga pengambilan besi kapal ini sudah mengganggu aktivitas nelayan tradisional,” katanya.

    Ia menyatakan selama ini bangkai kapal-kapal perang ini sudah menjadi tempat gerombolan ikan dan wisata bawah laut bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini.

    “Perusahaan ini tidak hanya mengambil besi-besi kapal tetapi juga barang antik seperti guci, piring-piring kuno dan aktivitas pengambilan barang-barang bernilai sejarah ini masih berlangsung,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    7 Fakta Terkait Bencana Banjir dan Longsor di Sumut, Tiga Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

    Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, menerjang sebagian besar wilayah Sumut dalam tiga hari terakhir. Data rekapitulasi yang dikeluarkan Polda Sumut mencatat, total 86 kejadian bencana hidrometeorologi di 11 kabupaten/kota, yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

    Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor dengan 59 kejadian, diikuti banjir 21 kejadian, pohon tumbang 4 kejadian, dan puting beliung 2 kejadian.

    Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan data tersebut, dan menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang berjatuhan.

    “Bencana alam ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi di beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, kami mencatat ada 72 korban dalam rentang waktu tersebut, di mana 24 orang meninggal dunia, 37 luka ringan, 6 luka berat, dan masih ada 5 orang dalam pencarian,” kata Ferry.

    Diketahui sebanyak 11 kabupaten/kota yang terdampak, antara lain Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Nias Selatan (Nisel), Pakpak Bharat, Serdang Bedagai (Sergai), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), Nias, Tapanuli Selatan (Tapsel), Humbahas, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Sibolga.

    Ferry merinci, wilayah yang mencatat jumlah korban meninggal dunia paling banyak berada di Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) 20 kejadian bencana dan 49 korban, termasuk 12 meninggal dunia dan 34 luka ringan.

    Kemudian, Polres Sibolga 6 kejadian bencana (longsor) dan 12 korban, termasuk 5 meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) 14 kejadian bencana dan 5 korban, termasuk 4 meninggal dunia.

    “Meskipun cuaca secara keseluruhan masih hujan dengan intensitas tinggi, personel di lapangan terus bekerja keras. Saat ini, debit air di lokasi banjir masih mencapai ketinggian sekitar 1 meter di beberapa titik,” katanya.

    Untuk penanggulangan bencana, Polda Sumut telah mengerahkan total 492 personel yang terdiri dari Satbrimob (352 Personel), Dit Samapta (121), Bid Dokkes (11), dan Bid TIK (8).

    Tindakan kepolisian yang telah dilakukan mencakup melaksanakan TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) di lokasi bencana. Melakukan evakuasi terhadap korban bencana alam. Melaksanakan pengamanan dan pengaturan di lokasi jalan yang terdampak material longsor. Serta melanjutkan pencarian bersama BPBD dan stakeholder terhadap 5 korban yang belum ditemukan.

    Polda Sumut juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan sebagai respons cepat terhadap situasi ini.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat di seputaran lokasi bencana agar selalu waspada dan antisipatif mengingat situasi cuaca yang belum membaik. Selain melanjutkan pencarian, kami akan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menyediakan tempat pengungsian dan membangun Posko Darurat Bantuan/Posko Tanggap Bencana sebagai Quick Respond Polri,” kata Ferry menutup.

    Sementara itu, Basarnas mengintensifkan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara meliputi Kota Sibolga dan Tapanuli Raya, seiring meluasnya titik bencana dan bertambahnya laporan warga hilang.

    Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sudjarwadi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam (26/11/2025) mengatakan, tim SAR gabungan telah dikerahkan secara penuh dalam 24 jam terakhir ke seluruh titik prioritas untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir maupun tertimbun material longsor.

    “Sudah disebar di beberapa titik pada hari kedua operasi SAR digelar,” ujarnya.

    Operasi SAR melibatkan tim sar gabungan dari Pos SAR Sibolga, TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta unsur relawan di Sumatera Utara. Masing-masing dilengkapi peralatan lengkap dan profesional meliputi armada kendaraan SAR darat dan air, peralatan medis, alat komunikasi, dan drone thermal.

    Putu mengungkapkan bahwa mulai dari putusnya akses jalan penghubung utama, tingginya gelombang air laut hingga padamnya jaringan listrik dan gangguan jaringan telekomunikasi menjadi tantangan serius yang dihadapi tim petugas gabungan.

    “Upaya pencarian tetap dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keselamatan petugas,” katanya.

    Basarnas mengkonfirmasi berdasarkan data pusat pengendalian operasi, banjir bandang – tanah longsor menimbulkan dampak signifikan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah; mulai dari Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.

    Data terkini sementara mencatat ada lebih dari 1.902 keluarga menjadi korban bencana di Tapanuli Tengah dengan jumlah korban terbanyak di Kecamatan Kolang 1.261 keluarga.

    “Satu keluarga berjumlah empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat tertimbun longsor,” kata Putu.

    Sedangkan di Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru dalam wilayah administrasi Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Basarnas mencatat ada sebanyak enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.

    Lalu di Kota Sibolga mayoritas korban berada di Kecamatan Sibolga Selatan dengan korban meninggal sementara sebanyak delapan orang, dan 21 orang dilaporkan hilang.

    Putu Arga mengungkapkan sedikitnya ada tiga lokasi pengungsian yang disiapkan antara lain GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan lokasi pengungsian desa setempat untuk wilayah Tapanuli Selatan.