Xcloud.id

Blog

  • KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar Megapolitan 27 November 2025

    KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar Megapolitan 27 November 2025

    KAI Catat 11.670 Barang Tertinggal Sepanjang 2025, Nilainya Capai Rp 12,88 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat sebanyak 11.670 barang tertinggal sepanjang Januari–Oktober 2025 dengan estimasi nilai mencapai Rp 12,88 miliar.
    Dari jumlah tersebut, 3.819 di antaranya merupakan barang berharga, mulai dari telepon genggam, laptop, hingga perhiasan.
    VP Corporate Communications
    KAI
    ,
    Anne Purba
    , menjelaskan bahwa layanan
    Lost and Found
    dirancang sebagai ruang aman bagi pelanggan ketika
    barang tertinggal
    tanpa sengaja.
    “Setiap barang yang ditemukan petugas kami dicatat dan diamankan sesuai prosedur,” ujar Anne dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
    Penjelasan ini membuat Anne kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas dan pengguna agar barang pribadi tetap berada dalam kontrol masing-masing.
    “Sistem ini bisa berjalan karena ada integritas petugas yang menjaga kejujuran mereka, dan ada kesadaran pelanggan untuk bersama-sama menjaga barang pribadi,” ujarnya.
    Terkait viralnya kasus tumbler yang tertinggal di layanan Commuter Line, Anne menyatakan peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa barang bawaan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna.
    Sementara itu, KAI memastikan para petugas menjalankan tugas dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
    “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari koordinasi dengan mitra petugas, sampai memastikan SOP dijalankan hingga dokumen layanan,” kata Anne.
    Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tindakan pemecatan petugas seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.
    Jika dibutuhkan, KAI akan memberikan pembinaan demi menjaga kualitas pelayanan dan memastikan petugas tetap mengikuti prosedur yang benar.
    “Setiap keputusan terkait petugas harus berbasis fakta yang lengkap agar adil bagi semua pihak,” jelas Anne.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Realme Rilis HP Tangguh Harga Rp 2 Jutaan

    Video: Realme Rilis HP Tangguh Harga Rp 2 Jutaan

    Video: Realme Rilis HP Tangguh Harga Rp 2 Jutaan

  • Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Menaker pastikan penyusunan perpres ojol masih berlanjut

    Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan penyusunan peraturan presiden (perpres) terkait ojek online atau ojol masih terus berlanjut.

    Menurutnya, penyelesaian perpres membutuhkan koordinasi yang luas karena memiliki banyak isu teknis di luar kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ini masih on progress, masih banyak. Ada beberapa isu sebenarnya, dan itu di luar Kemnaker sebenarnya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan kementerian yang lain,” ujar Yassierli ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan proses penyusunan payung hukum tersebut telah melewati sejumlah tahapan diskusi teknis yang masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Namun demikian, Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk merampungkan perpres tersebut sesegera mungkin.

    “Segera mungkin, nanti kita tunggu saja ya,” imbuhnya.

    Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur sektor ojek ojol, salah satunya perlindungan terhadap mitra pengemudi berupa jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), hingga jaminan kematian (JKM).

    Aturan tersebut diharapkan bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dan mitra pengemudi.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan draf peraturan telah diterima oleh pihaknya dan masih memerlukan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Pembahasan mengenai aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan aplikator.

    Pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, bahkan berpotensi rampung sebelum akhir tahun ini.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai Intensifkan Patroli Darat dan Laut Demi Berantas Peredaran Rokok – Miras Ilegal

    Bea Cukai Intensifkan Patroli Darat dan Laut Demi Berantas Peredaran Rokok – Miras Ilegal

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kantor Bea Cukai Banyuwangi mencatat adanya peningkatan jumlah temuan barang kena cukai ilegal berupa rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

    Di tahun 2025 ini terhitung sejak Januari – Oktober, total ada 352.663 batang rokok ilegal dan 10.152,05 liter minuman beralkohol ilegal. Barang-barang ilegal tersebut diketahui telah dimusnahkan pada Selasa (25/11/2025).

    “Perkiraan nilai barang ini cukup besar, yaitu Rp1.603.421.545,” kata Kepala Bea Cukai Banyuwangi, Latif Helmi, Kamis (27/11/2025).

    Sementara itu, pada periode sama di tahun 2024, Bea Cukai Banyuwangi juga mencatat pemusnahan 575.884 batang rokok ilegal dan 3.155,3 liter miras ilegal senilai Rp997.431.920.

    “Kalau kita lihat dari statistik, tiap tahun ada kenaikan sekitar 150 persen. Ini mencerminkan bahwa konsolidasi, koordinasi, dan sinergi dengan para stakeholder berlangsung intens,” ujarnya.

    Dukungan instansi mitra, termasuk media dan kesadaran masyarakat, disebut berperan besar dalam keberhasilan pengawasan. Selain penindakan, Bea Cukai juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat pesisir.

    Latif menjelaskan, petugas rutin menyasar kapal-kapal nelayan di sekitar Selat Bali untuk memberikan edukasi terkait bahaya dan pelanggaran rokok ilegal. Dalam setahun, Bea Cukai Banyuwangi melaksanakan sekitar sepuluh kali patroli laut dan patroli darat secara terjadwal.

    Kegiatan ini melibatkan sinergi dengan Polairud, TNI AL, dan instansi lain. Penyisiran wilayah dilakukan mulai dari Wongsorejo hingga ujung kawasan pesisir selatan Banyuwangi. Bea Cukai mencatat, jalur laut masih rawan dimanfaatkan sebagai rute distribusi barang kena cukai ilegal.

    “Bulan lalu kami mengamankan kiriman MMEA yang dibawa menggunakan jeriken oleh kapal ikan dari Bali,” kata Latif.

    Dalam sejumlah patroli, petugas menemukan nelayan yang membawa rokok tanpa pita cukai. Barang-barang tersebut disita, sementara nelayan diberikan pembinaan agar tidak menjadi target pasar pelaku peredaran ilegal.

    “Nelayan itu konsumen, mereka kami edukasi dan kami beri teguran supaya tidak mengulangi perbuatannya,” tandasnya. [alr/suf]

  • APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas Megapolitan 27 November 2025

    APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas Megapolitan 27 November 2025

    APBD Depok 2026 Turun Rp 342 Miliar Dibanding 2025, Perjalanan Dinas Dipangkas
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    DPRD Kota Depok mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2026 sebesar Rp 4,39 triliun, turun Rp 342 miliar dibandingkan APBD 2025 Rp 4,64 triliun.
    Ketua
    DPRD Depok
    Ade Supriyatna menyampaikan, penurunan ini terjadi akibat dampak
    pemangkasan transfer
    ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
    “Ini (APBD 2026) saja perubahan dari mulanya Rp 4,6 triliun, persis seperti penurunan TKD kan, itu turun Rp 342 miliar dari pusat,” kata Ade saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (27/11/2025) sore.
    Pemangkasan ini telah melalui proses diskusi panjang terutama di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok, yang mengupayakan tak ada dampak besar pada pelayanan publik.
    Hasil pemangkasan mencatat adanya pengurangan makan dan minum setiap rapat, ATK, penyelenggaraan Bimtek, hingga
    perjalanan dinas
    anggota.
    “(Perjalanan dinas) dipangkas 50 persen kita itu, sekitar belasan miliar (sekarang),” ujarnya.
    Meski demikian, kebijakan fiskal ini berdampak pada program Universal Health Coverage (UHC) di Depok yang semulanya mempunyai skema non cut-off.
    Diperkirakan, kebutuhan anggaran baru terpenuhi sekitar Rp 102 miliar dari total Rp 152 miliar.
    “Nah, ketika berkurang yang harusnya Rp 152 miliar, baru menganggarkan Rp 102 miliar itu untuk penerima bantuan iuran (PBI) sehingga level UHC masih cut off,” ujar Ade.
    “Kita masih harus intervensi bantuan kesehatan dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) nanti,” sambungnya.
    Perlu diketahui, UHC adalah program untuk warga yang tidak mempunyai atau status BPJS Kesehatan mati karena jatuh miskin, lalu Pemkot Depok akan otomatis mengaktifkannya dengan anggaran tersedia.
    Untuk diketahui, komposisi rincian APBD 2026 sebagai berikut:
    – Pendapatan Daerah: Rp 4,16 triliun
    – Belanja Daerah: Rp 4,39 triliun
    – Defisit: Rp 230,7 miliar
    – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya: Rp 160,7 miliar
    – Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah Rp 82,5 miliar
    – Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 2,475 miliar
    – Penyertaan Modal Daerah (PT TIRTA ASASTA) Rp 10 miliar
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merger BUMN Karya Mundur ke 2026

    Merger BUMN Karya Mundur ke 2026

    Liputan6.com, Jakarta Merger atau penggabungan terhadap tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dipastikan batal pada 2025. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal melanjutkan merger BUMN Karya pada kuartal I 2026.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menuturkan, proses merger BUMN Karya mundur karena masih banyak persoalan keuangan yang harus dirapikan sebelum merger dilakukan.

    “Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai pada tahun ini,” ujar Donny saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu, 26 November 2025, seperti dikutip dari Antara Kamis (27/11/2025).

    Alasan utamanya yaitu kondisi keuangan BUMN Karya yang dinilai masih rapuh. Dony mengatakan, restrukturisasi utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan penggabungan perusahaan.

    “Teman-teman tentu tahu problematika di Karya banyak sekali, termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di Karya-Karya ini,” kata dia.

    Danantara saat ini masih berada pada tahap peninjauan menyeluruh terhadap rencana penggabungan tujuh BUMN Karya yakni Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Proses ini dinilai penting mengingat kondisi keuangan sejumlah perusahaan dinilai belum siap untuk langsung digabungkan.

    Dony yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN itu menuturkan, prioritas Danantara sebagai super holding adalah memperbaiki lebih dahulu perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi persoalan keuangan paling berat.

    Langkah tersebut mencakup proses impairment, revaluasi aset, hingga penataan ulang struktur keuangan agar kondisi masing-masing entitas lebih stabil sebelum merger dilakukan.

     

     

  • Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Kontribusi PDB sektor pertanian 2025 jadi tertinggi enam tahun terakhir

    Selasa, 25 November 2025 15:40 WIB

    Petani memanen padi di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Petani membawa benih padi untuk ditanam di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian 2025 tercatat mencapai 14,35 persen sehingga menjadikannya sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sekaligus tertinggi dalam enam tahun terakhir. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penambang Bukit Jaddih Bangkalan Keluhkan Kendala Mengurus Perizinan

    Penambang Bukit Jaddih Bangkalan Keluhkan Kendala Mengurus Perizinan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Perwakilan penambang Bukit Jaddih, Jev Vanand, menyatakan pentingnya percepatan dan kejelasan proses perizinan tambang. Pernyataan disampaikan menyusul tragedi meninggalnya enam santri di bekas galian C area pertambangan Kabupaten Bangkalan.

    Dalam penyampaiannya, Jev menekankan bahwa para penambang sebenarnya sejak lama berusaha mengurus perizinan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

    Ia menyebut seluruh proses mulai dari rekomendasi tata ruang, WIUP, eksplorasi, laporan tahunan, hingga pascatambang telah dijalankan.

    Namun, proses tersebut terganjal birokrasi yang berubah-ubah akibat perpindahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, lalu ke pusat, dan kembali lagi ke provinsi. Akibatnya, sejumlah izin sempat mati dan perlu diajukan ulang.

    “Seakan-akan kami ini tidak pernah mengurus izin. Tidak. Sejak 2018 kami terus mengurus, tapi peralihan kewenangan membuat semuanya ribet,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Jev, insiden tewasnya enam santri di bekas galian C harus menjadi momentum untuk mempertegas pentingnya penambangan yang legal dan terkontrol.

    Ia menyebut, jika perizinan berjalan lancar, maka pengawasan pemerintah dan kewajiban pascatambang dapat terlaksana dengan baik. Sehingga risiko bahaya di area galian dapat diminimalisasi.

    “Kalau semuanya legal dan teradministrasi, pemerintah bisa mengawasi, kita bisa bekerja sesuai aturan, dan wilayah galian tidak menjadi lokasi terbengkalai yang membahayakan masyarakat,” kata Jev.

    Ia menegaskan para penambang justru tidak ingin beroperasi secara ilegal. Sebab legalitas memberi kepastian bagi perusahaan, pemerintah, dan keamanan lingkungan.

    Jev meminta pemerintah daerah dan Forkopimda Bangkalan untuk memfasilitasi komunikasi resmi antara penambang dan pemangku kebijakan, terlebih setelah munculnya sorotan publik atas keselamatan kawasan tambang.

    “Kami mohon pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan. Jangan sampai kami dianggap tidak tertib, padahal perizinannya yang tersendat karena birokrasi,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa ribetnya perizinan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga kehidupan masyarakat sekitar tambang. Banyak warga bergantung pada pekerjaan turunan tambang seperti pembuat batu bata, pembuat bator, hingga penyedia limestone untuk kebutuhan pembangunan.

    “Kami juga berkontribusi ke PAD. Jadi kita ini membantu pemerintah, bukan sebaliknya,” ujarnya.

    Saat ini, kata Jev, hambatan terbesar berada pada perizinan lingkungan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Beberapa izin yang sebelumnya sudah terbit kini direvisi kembali karena perubahan aturan baru.

    “Ini yang membuat kami seakan-akan seperti belum mengurus apa-apa. Padahal semua proses kami ikuti,” katanya. [sar/but]

  • Spesifikasi GPX DZ2, Skutik Buatan Thailand yang Lebih Ganteng dari Nmax dan PCX

    Spesifikasi GPX DZ2, Skutik Buatan Thailand yang Lebih Ganteng dari Nmax dan PCX

    Jakarta –

    Yamaha Nmax dan Honda PCX kedatangan pesaing baru dari Thailand, yaitu GPX DZ2. Secara tampilan, DZ2 memiliki desain yang lebih ganteng dan sporty dari Nmax atau PCX. Seperti apa spesifikasi motor buatan negeri Gajah Putih itu.

    Desain

    Secara visual, motor ini tampil lebih ganteng dibanding para kompetitornya seperti Yamaha Nmax maupun Honda PCX. Mengusung konsep ‘Hyper-Trex’, skutik ini menyasar pengguna perkotaan yang butuh motor harian yang ringan, praktis, dan sarat fitur, namun dengan harga tetap terjangkau.

    Garis bodi motor ini dibuat agresif dengan proporsi pas dan ringkas sehingga mudah dikendalikan di jalanan kota. Garis-garis tajam di motor ini terus mengalir hingga area belakang. Melengkapi desain sporty tersebut, GPX DZ2 menggunakan jok model bertingkat, dikombinasi dengan behel model tanduk.

    GPX DZ2 Foto: Dok. GPXDimensi

    Soal dimensi, GPX DZ2 memiliki panjang 1.970 mm, lebar 770 mm, tinggi 1.150 mm, jarak sumbu roda 1.315 mm, dan tinggi joknya 770 mm. Sementara beratnya 130 kg, cukup ringan buat postur pengendara rata-rata Asia Tenggara.

    Mesin

    Dari aspek dapur pacu, GPX DZ2 mengusung mesin HYPER-i 149,6 cc, satu silinder SOHC 4 katup berpendingin cairan yang bisa menghasilkan tenaga 10,5 kW (14 dk) pada 8.500 rpm dan torsi 13,5 Nm di 6.500 rpm.

    Kaki-kaki

    Motor ini dilengkapi rem cakram depan 260 mm dan belakang 220 mm, lengkap dengan rem cakram kaliper radial yang biasa dipakai motor sport. Fitur ABS hadir di kedua roda, ditambah sistem kontrol traksi (TCS) yang bisa diaktifkan atau dimatikan. Profil ban depannya 110/70-14 dan profil ban belakangnya 130/70-13.

    GPX DZ2 Foto: Dok. GPXFitur

    Fitur-fitur di motor ini cukup melimpah, mulai dari layar TFT 6 inci full color yang dapat terhubung ke smartphone via Bluetooth dan aplikasi Carbit Ride dengan fungsi Mirror Screen. Ada juga port pengisian ganda USB-A dan USB-C, hingga Smart Key dengan standar tahan air dan debu IP67.

    Harga

    Di Thailand, GPX DZ2 dibanderol 73.500 baht atau setara Rp 37,9 juta dan hadir dalam empat pilihan warna: Crayon Grey, Super Black, Matte Brown, dan Lava Red. Motor ini juga mendapat garansi mesin 3 tahun atau 30.000 km.

    (lua/rgr)

  • Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil Megapolitan 27 November 2025

    Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil Megapolitan 27 November 2025

    Kemenag DKI Ungkap Alasan Tutup Jalan DI Panjaitan untuk Parkir Mobil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengungkap alasan jalan di depan kantor mereka ditutup pada malam hari.
    Kepala Kanwil
    Kemenag DKI Jakarta
    Adib mengatakan, penutupan jalan dilakukan untuk menjaga keamanan aset selama proses pembangunan berlangsung.
    “Iya sebenarnya kalau buka-tutup malam ya memang karena masih ada kendaraan-kendaraan kita di luar, untuk menjaga aset-aset kita juga sebenarnya, keamanan kita tutup,” jelas Adib kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
    “Karena itu keamanan tadi. Karena banyak mobil kita yang disimpan di luar gitu, untuk keamanan itu kita tutup gitu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah bisa masuk semua ke dalam, jadi sudah bisa semuanya,” sambungnya.
    Adib menjelaskan, penutupan jalan tersebut berawal dari adanya proyek pembangunan di lingkungan kantor yang masih berjalan.
    Proyek yang dimaksud adalah pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) oleh Kementerian PUPR.
    Sebagai kompensasi terdampaknya area kantor oleh pelebaran jalan, Kanwil Kemenag DKI memperoleh fasilitas pengganti.
    “Karena memang lahan itu sebelumnya adalah memang lahan kita, lahan parkir Kementerian Agama, yang terkena perluasan Tol Becakayu,” ucap Adib.
    “Karena kena perluasan Tol Becakayu itu, maka kemudian kita dengan PUPR menyiapkan untuk bangunan sebagai lahan parkir pengganti itu,” jelas Adib.
    Adib menambahkan, pembangunan fasilitas pengganti tersebut masih berlangsung. Namun, area parkir baru yang berada di belakang kantor sudah dapat digunakan sejak akhir Oktober 2025.
    “Karena lahan parkir di belakang sudah siap, parkir yang sebelumnya berada di depan sudah kami pindahkan seluruhnya. Itu sebabnya akses jalan sekarang bisa dibuka kembali,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan ruas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, tepatnya di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta ditutup pada malam hari viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram
    @
    ijooel, terlihat
    Jalan DI Panjaitan ditutup
    menggunakan seng meski tidak ada pekerjaan proyek. Penutupan tersebut bahkan diduga dimanfaatkan sebagai area parkir mobil milik Kanwil Kemenag DKI Jakarta.
    Selain itu, jalan tersebut juga dipasangi barrier beton sehingga mobil tidak bisa melintas. Hanya sepeda motor yang dapat melewati jalur itu pada pagi hari.
    Dalam video tersebut, beberapa mobil tampak terparkir di sisi jalan yang ditutup.
    Namun, berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (27/11/2025), petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) terlihat membongkar barrier beton menggunakan mobil crane untuk mengangkat dan memindahkannya ke truk.
    Sejumlah pekerja proyek juga tampak melepas penutup seng dan membersihkan puing-puing sisa pekerjaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.